voucher vidio com gratis

biksu perang terakhir

McDonald's Beli 225 Gerai Waralaba Lokal Israel Buntut Gerakan Boikot******

McDonald's (MCD.N) bakal membeli seluruh gerai waralaba dari pemilik lokal di Israel buntut ramai aksiboikot produk pro Israel yang memukul bisnisnya.

Restoran cepat saji asal Amerika Serikat (AS) tersebut telah sepakat memborong 225 gerai dari Alonyal Ltd, pemilik waralaba McDonald's di Israel.

Setelah selesainya transaksi dalam beberapa bulan mendatang, McDonald's akan memiliki restoran dan operasional Alonyal, sambil tetap mempertahankan karyawannya.

CEO dan pemilik Alonyal, Omri Padan, mengatakakan ada 5.000 karyawan yang bekerja di 225 gerai McDonald's di Israel.

"Selama lebih dari 30 tahun, Alonyal dengan bangga menghadirkan Golden Arches ke Israel dan melayani komunitas kami," kata Padan, dikutip CNN, Kamis (4/4).

Langkah pembelian ini dilakukan usai raksasa cepat saji asal menyebut perang Israel-Hamas merugikan bisnisnya. Sebab, McDonald's menjadi sasaran boikot di berbagai negara karena dituding mendukung Israel.

Usai serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, Alonyal sempat mengumumkan mereka akan menyumbang makanan gratis kepada militer Israel.

McDonald's adalah jaringan global, tetapi waralabanya sering kali dimiliki secara lokal dan beroperasi secara mandiri.

Manajemen menyebut sebagian besar toko McDonald's di seluruh dunia dijalankan oleh operator waralaba lokal. Operator-operator ini dalam banyak hal, bertindak sebagai bisnis independen. Misalnya, dalam menetapkan upah dan harga, serta jika dirasa perlu, memberikan pernyataan atau sumbangan sesuai kebijakan usahanya.

Artinya, perusahaan pusatnya di AS tidak dapat mendikte bagaimana setiap mitra harus merespons dalam suatu krisis.

Januari lalu, CEO McDonald's Chris Kempczinski mengatakan perusahaannya melihat dampak serius di beberapa pasar di Timur Tengah dan beberapa di luar kawasan akibat perang Israel melawan Hamas.

Lalu pada Februari, McDonald's kembali menegaskan konflik tersebut kemungkinan akan terus membebani bisnisnya.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Turuti Aktivis Iklim K******

Hyundai Motor Co memberhentikan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pembelian aluminiumdari proyek smelter PT AdaroMinerals Indonesia di Kalimantan Utara.

Pernyataan pemberhentian tersebut muncul satu tahun setelah adanya seruan dari pegiat iklim yang meminta Hyundai untuk tak lagi membeli pasokan logam yang diproduksi dengan menggunakan tenaga batu bara. Seruan ini pun didukung oleh jutaan penggemar K-pop.

Melansir Reuters, pihak Hyundai Motor mengatakan bahwa perusahaan telah mengakhiri MoU tidak mengikat dengan Adaro pada akhir 2023. Sejak itu, kedua perusahaan telah memutuskan untuk menjajaki peluang-peluang lain secara independen.

Sebelumnya, produsen mobil asal Korea Selatan itu menandatangani MoU dengan Adaro Minerals pada 2022 untuk mendapatkan hak membeli aluminium yang diproduksi oleh anak perusahaan Adaro, PT Kalimantan Aluminium Industry.

Pada saat penandatanganan, Hyundai mengatakan bahwa mereka berharap dapat membeli aluminium dari Adaro yang memenuhi kebijakan netralisasi karbon produsen mobil di tengah meningkatnya permintaan aluminium di antara produsen mobil global.

Sebagai informasi, peleburan aluminium membutuhkan energi dalam jumlah besar. Apabila menggunakan batu bara, hal ini akan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Adaro berencana untuk menyediakan tenaga listrik untuk fase ketiga proyek peleburan aluminium dengan pembangkit listrik tenaga air yang saat ini sedang dibangun oleh grupnya.

Kelompok aktivis iklim Kpop4Planet yang telah menyerukan diakhirinya perjanjian aluminium dengan Hyundai menyambut baik keputusan produsen mobil tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Ini adalah kemenangan ribuan penggemar K-pop yang benar-benar peduli terhadap krisis iklim, terutama di Indonesia," kata Kpop4Planet kepada Reuters.

Mereka menambahkan bahwa mereka akan terus memantau sumber bahan baku Hyundai untuk produksi mobil.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira untuk meminta tanggapan terkait hal ini. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

Reinkarnasi pesawat

Beda Klaim Capres dan Mentan Soal Pupuk Langka untuk Petani******

Persoalan pupuk langkamenjadi perdebatan belakangan ini, terlebih ada beda klaim antara menteri pertanian, para petani, hingga calon presiden di Pilpres 2024.

Mulanya, isu pupuk langka menjadi perdebatan sengit antara capres nomor urut 3 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Ganjar Pranowo dalam debat pertama di KPU, Selasa (12/12). Prabowo mengklaim banyak petani di Jawa Tengah yang mengeluh kepadanya soal kelangkaan pupuk.

"Menurut pandangan saya, kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk dan mereka mengeluh dengan Kartu Tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," ucap Prabowo kepada Ganjar.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres, maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran," balas Ganjar.

Lihat Juga : Negara Habiskan Rp1.060 T untuk Bansos, Pupuk Petani, dan Subsidi BBM

Respons petani dan mentan 

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Muhammad Qomarun Najmi menyebut permasalahan pupuk ini terletak pada validitas data. Ia mengungkapkan ada petani yang punya lahan, tetapi tak mendapat Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"Ada yang tidak punya lahan atau bukan petani, dapat Kartu Tani," katanya kepada CNNIndonesia.com (13/12).

Carut marut data penerima Kartu Tani membuat sejumlah petani memilih menggunakan KTP untuk membeli pupuk subsidi. Sehingga Qomarun beranggapan langkah Presiden Joko Widodo mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan bermodalkan KTP bukanlah hal baru.

Di lain sisi, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menilai pupuk sejatinya tidak langka. Ia menyebut stok pupuk di kios hingga distributor tetap tersedia.

Akan tetapi, APPI mengeluhkan alokasi pupuk subsidi yang dibatasi. Jumantoro mempermasalahkan alokasi tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kebutuhan para petani di lapangan.

"Alokasinya memang sudah habis. Karena petani menggunakan pupuk, misal jagung kebutuhan 6 ton-7 ton per hektare, padi 5 ton-7 ton per hektare, lah alokasi pemerintah untuk padi dan jagung kurang lebih hanya 3 kuintal," kata Jumantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/12).

Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman membantah adanya kelangkaan pupuk. Namun, ia mengaku memang mendengar banyak keluhan petani yang kesulitan mendapatkan pupuk jelang masa tanam.

Lihat Juga : Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?

Ia mengklaim langsung merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 untuk mengatasi masalah ini. Amran menyebut akses petani terhadap pupuk bersubsidi kini jadi lebih mudah, yaitu cukup dengan menunjukkan KTP, tak perlu Kartu Tani untuk menebus pupuk subsidi.

"KTP ada tertulis petani di KTP-nya bisa ambil pupuk. Tidak ada (syarat lain). Jangan dipersulit kalau dia minta pupuk berarti dia mau tanam. Kalau dia mau berproduksi, Indonesia bisa swasembada, berdaulat bahkan ekspor," ucap Amran, dikutip dari Antara.

ahli super

Menhub Lanjutkan Proyek LRT Bali Demi Atasi Kemacetan******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).

Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.

"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.

Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

66 RT di Jakarta tergenang banjir dalam waktu dua hari******

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024