golden link slot machine

Raja Dewa Dandy

Cara Dapat Diskon Tiket Kereta Api untuk Disabilitas******

PTKereta ApiIndonesia (Persero) atau KAImemberikan diskon tiketsebesar 20 persen bagi penumpang disabilitas untuk keberangkatan mulai 17 September 2023 dan seterusnya.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan diskon tersebut berlaku untuk kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Potongan harga ini dibagikan dalam rangka Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September 2023.

"Diskon tetap bagi pelanggan disabilitas ini sebagai kado KAI di Hari Pelanggan Nasional bagi saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama," ujar Joni dalam keterangan resmi, Senin (4/9).

Joni menuturkan registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas.

Registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit/puskesmas, KTP asli, dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Joni juga mengatakan registrasi untuk mendapatkan potongan harga ini dilakukan hanya sekali saja. Penumpang selanjutnya dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui aplikasi Access atau Loket Stasiun.

"Yang harus diperhatikan penumpang disabilitas yaitu saat proses boarding dan pemeriksaan di atas kereta api, pemegang tiket dengan tarif reduksi disabilitas wajib menunjukkan bukti KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas," ujarnya.

Joni menambahkan apabila pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, penumpang terkait tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas, maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

"Dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Mau TV Baru? Beli di Transmart September Ceria Mulai Rp4,9 Jutaan******

Lagi cari-cari TV baru ya? Beli di Transmart aja! Soalnya, ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria.

Berbagai jenis TV dari aneka merek, mulai dari LG, Panasonic, Polytron, Samsung, sampai Sharp, semua didiskon besar.

Lihat Juga : Beli AC di Transmart Full Day Sale Lebih Untung, Diskon Sejutaan Lho

Nah, enggak kalah gede kan diskonnya? Makanya, langsung aja merapat ke gerai Transmart terdekat dan buru diskonnya.

Soalnya, Transmart Full Day Sale September Ceria cuma berlangsung satu hari aja pada Selasa (12/9). Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Oh iya, jangan lupa juga untuk bayar transaksi belanjanya pakai Allo Prime dari Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya untuk dapatin diskonnya.

Siap-siap punya TV baru deh kalau ada promo Transmart Full Day Sale September Ceria begini. Yuk, segera ke gerai Transmart terdekat ya sebelum kehabisan!

evolusi pasang surut

Birmingham Bangkrut Usai Dituntut Klaim Upah Setara Rp14,6 T******

Kota terbesar kedua di Inggris Raya, Birmingham, mengumumkan bangkrut pada Selasa (6/9), dan menutup semua pengeluaran kecuali untuk layanan penting.

MengutipCNN Business, kota itu mengalami defisit usai dituntut untuk membayarkan klaim upah setara (equal pay) senilai £760 juta atau sekitar Rp14,6 triliun (asumsi kurs Rp15.306 per dolar AS).

Dewan Kota Birmingham, yang menyediakan layanan bagi lebih dari satu juta penduduk, mengajukan pemberitahuan Pasal 114 dan menghentikan semua pengeluaran kecuali untuk layanan yang penting.

Saat ini kota tersebut diperkirakan akan mengalami defisit anggaran £87 juta (US9 juta) untuk tahun keuangan 2023-2024.

Sharon Thompson, wakil pemimpin dewan, memberitahu anggota dewan bahwa mereka menghadapi masalah-masalah yang sudah berlangsung lama, termasuk keprihatinan atas kewajiban klaim upah setara.

Thompson juga menyalahkan sebagian Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris, dengan mengatakan bahwa Birmingham telah kehilangan £1 miliar pendanaan oleh pemerintahan konservatif yang beruntun.

Lihat Juga : Luhut Minta Waktu Berantas Polusi RI: China Perlu 20 Tahun

"Pemerintah lokal menghadapi badai yang sempurna," katanya.

"Seperti dewan-dewan di seluruh negeri, jelas bahwa dewan ini menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan besar dalam permintaan perawatan sosial dewasa hingga penurunan dramatis dalam pendapatan tarif bisnis, serta dampak inflasi yang merata," imbuhnya.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan masalah tersebut adalah tugas dewan-dewan yang dipilih secara lokal untuk mengelola anggaran mereka sendiri.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah terlibat secara teratur dengan mereka untuk tujuan tersebut dan telah menyatakan kekhawatiran tentang pengaturan tata kelola dan meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pajak terbaik.

Pemimpin dewan John Cotton mengatakan kepada BBC bahwa model pekerjaan baru akan diterapkan di dewan untuk menangani tagihan pembayaran upah yang setara.

Kota multikultural ini adalah yang terbesar di Inggris tengah. Negara ini menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran tahun lalu, sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa pada 2026.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Pasangan abadi yang lahir di surga

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi pesawat

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]