erek65

Jelajahi surga

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

tahun-tahun masa mudaku

Respons SAM Usai Dinyatakan Korupsi oleh MA di Kasus Jiwasraya******

PT Sinarmas Asset Management(SAM) buka suara soal putusan MAyang menyatakan bahwa mereka telah bersalah dan terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya(AJS).

Dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/5) ini, manajemen PT SAM menyatakan menghormati putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, SAM bersama kuasa hukum masih berdiskusi atas upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan terhadap putusan MA itu.

"Langkah kami bersama kuasa hukum akan selalu berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada kami," ujar Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management dalam pernyataan tersebut.

Ia menambahkan sebelumnya SAM sebenarnya beritikad baik menitipkan sejumlah dana ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus itu.

MA menyatakan PT Sinarmas Asset Management (SAM) telah terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS).

Putusan itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan PT SAM.

"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kabul. Batal judex facti. MA mengadili sendiri: Terbukti. Confirmputusan Pengadilan Negeri (PN)," demikian amar putusan kasasi dilansir dari laman MA, Kamis (4/5).

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Respons SAM Usai Dinyatakan Korupsi oleh MA di Kasus Jiwasraya******

PT Sinarmas Asset Management(SAM) buka suara soal putusan MAyang menyatakan bahwa mereka telah bersalah dan terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya(AJS).

Dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/5) ini, manajemen PT SAM menyatakan menghormati putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, SAM bersama kuasa hukum masih berdiskusi atas upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan terhadap putusan MA itu.

"Langkah kami bersama kuasa hukum akan selalu berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada kami," ujar Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management dalam pernyataan tersebut.

Ia menambahkan sebelumnya SAM sebenarnya beritikad baik menitipkan sejumlah dana ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus itu.

MA menyatakan PT Sinarmas Asset Management (SAM) telah terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS).

Putusan itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan PT SAM.

"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kabul. Batal judex facti. MA mengadili sendiri: Terbukti. Confirmputusan Pengadilan Negeri (PN)," demikian amar putusan kasasi dilansir dari laman MA, Kamis (4/5).

[Gambas:Video CNN]

Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa

Pengusaha SPBU di Aceh Kecewa Gegara BSI Error******

Pengusaha SPBU di Aceh kecewa dengan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang sejak kemarin, Senin (8/5), mengalami gangguan hingga tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

Padahal, BSI merupakan bank pelat merah yang banyak digunakan oleh warga Aceh untuk bertransaksi mengingat bank konvensional tidak lagi beroperasi di tanah rencong.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh Nahrawi Noerdin mengungkapkan saat error terjadi, tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke PT Pertamina (Persero).

Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU di Aceh bisa dilakukan di sejumlah bank, karena ada sistem host to host. Namun, saat ini layanan hanya diberikan satu bank yaitu BSI.

"Seharusnya, ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistemhost to host, jadi ada solusi saat satu bank error," usulnya.

Menurut Nahrawi, hingga saat ini, pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha. Terlebih, hal-hal yang menyangkut masalah layanan primer sebuah lembaga keuangan saja masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat.

Jika kondisi ini terus berlarut, menurut Nahrawi, Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan. "Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, saat ini layanan transaksi BSI di sejumlah cabang sudah berangsur pulih.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah Kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ujar Arief dalam keterangan terpisah.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobile bankingBSI masih tidak bisa digunakan hingga pukul 15:40 WIB.

Sementara, untuk pelayanan tarik tunai di sejumlah ATM sudah bisa digunakan. Hal itu membuat warga mengantre melakukan penarikan uang di sejumlah ATM karena khawatir layanan akan error lagi.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Harga Emas Antam Macet di Rp1,059 Juta di Awal Pekan******

Harga emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antambertengger di Rp1,059 juta per gram pada Senin (8/5). Harga emas Antam tak bergerak dibandingkan hari sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga mandek di posisi Rp953 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp579,5 ribu, 2 gram Rp2,05 juta, 3 gram Rp3,06 juta, 5 gram Rp5,07 juta, 10 gram Rp10,08 juta, 25 gram Rp25,08 juta, dan 50 gram Rp50,09 juta.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,07 persen menjadi US.023,4 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot menguat 0,01 persen ke US.017 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan harga emas tertekan oleh data tenaga kerja (NFP) AS yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja serta pendapatan.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, investor juga masih mencermati bank sentral AS (The Fed) yang belum menunjukan tanda-tanda akan memangkas suku bunga acuan. Hal di atas, kata Lukman, membuat investor menghindari pasar emas untuk beberapa waktu.

"Untuk sementara saja (harga emas akan melemah), sentimen risk on," imbuh Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.000 per troy ons dan resistance US.038 per troy ons.