hokyslot

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Anggap Permendikbud Tak Bisa Kalahkan PP, MWA UNS Solo Tetap Jalan******

SOLO–Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa.

Meski, pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (5/4/2023), berdasarkan surat MWA UNS Solo bernomor 98/UN27.MWA/TU.01.01/2023 tertanggal 4 April 2023 dan ditandatangani Wakil Ketua MWA UNS Solo, Hasan Fauzi, dan Sekretaris MWA UNS Tri Atmojo Kusmayadi, menyatakan bahwa MWA UNS tetap melaksanakan tugas sesuai amanah PP No. 56/2020 tentang PTNBHN UNS.

“Ketentuan PP ini lebih tinggi dari Permendikbud sesuai hierarki hukum peraturan perundang-undangan,” ujar surat itu.

Selain itu, menurut aturan organ UNS terdiri atas MWA, Senat Akademik, pemimpin, dan Dewan Profesor serta hubungan antarorgan UNS dilandasi semangat kolegialitas dengan saling menilik dan mengimbagi satu terhadap yang lain, serta mengutamakan kepentingan kemajuan dan kehormatan UNS. Sehingga ketiadaan salah satu organ akan menyebabkan hilangnya status pengelolaan PTNBH menurut PP No. 56/2020.

Di poin kedua surat tersebut juga menyebutkan bahwa PP No 56/2020 menjadi landasan hukum bersifat khusus atau lex specialistdalam pengelolaan PTNBH dengan segala kewenangannya, sehingga tidak membuka ruang intervensi pihak luar, termasuk Mendikbudristek.

Sementara, di poin keempat Permendikbud No 24/2023 tidak mengandung materi muatan yang bersifat tata cara pelaksanaan, maka menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka MWA dianggap ada.

“Serta terus melaksanakan tugas dengan dukungan dana dan prasarana yang telah ditetapkan,” tulis surat itu.

Sementara, dari informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu (5/4/2023), sejumlah undangan pelantikan rektor UNS terpilih sudah beredar, dan hingga saat ini undangan itu belum dicabut maupun ditarik pihak UNS.

Dokter yang Dimanjakan Beracun

Kabar Baik, UNS Bakal Tambah Prodi dan Lahan Baru di Kampus Kebumen******

SOLO—Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo bakal menambah program studi atau fakultas baru di Kampus UNS Kebumen dalam waktu dekat. Selain itu UNS juga bakal menerima lahan untuk pengembangan kampus di sana.

Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Kuncoro Diharjo, menyatakan hal itu merupakan hasil dari kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen dan pihak UNS dalam upaya meningkatkan pendidikan di Kebumen. 

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

Dia mengatakan rencananya pada tahap awal, akan dibuka dua hingga tiga Prodi atau fakultas baru. Dia menyebut akan melibatkan Prodi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). 

“Untuk Prodi/Fakultas baru di Kebumen, kita fokuskan pada jenjang S1 terlebih dahulu. Sementara PGSD kami sudah membuka jenjang S1 dan S2,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Kamis (4/1/2023).

Dia mengatakan UNS juga siap menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengelola operasional pendirian kampus baru di Kebumen. Sedangkan pihak Pemkab Kebumen juga siap menyediakan lahan untuk penambahan fasilitas baru.

“Dalam kerja sama ini, Pemkab Kebumen menyediakan lahan dan sarana prasarananya, sementara dari kami [UNS] menyediakan SDM, maintenance, gaji pegawai, dan sebagainya,” terang Kuncoro.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani oleh Kuncoro Diharjo mewakili UNS dengan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan di Pendapa Kabumian, Kebumen pada Minggu (31/12/2023). Kerja sama ini merupakan bentuk keseriusan antara UNS dengan Pemkab Kebumen dalam mengembangkan fasilitas pendidikan UNS di Kebumen.

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, menyatakan bahwa hubungan yang baik antara Pemkab Kebumen dan UNS telah berlangsung lama, terutama dengan keberadaan Program Studi (Prodi) Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UNS yang sudah lama berdiri di Kebumen. Oleh karena itu, Pemkab Kebumen merasa perlu mengembangkan fasilitas pendidikan UNS di Kebumen.

Melalui penandatanganan MoU ini, Arif Sugiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan hibah lahan dan bangunan untuk kampus UNS di Kebumen. 

Namun, pada tahap awal, ini bersifat pinjam pakai hingga 2025 dan lokasinya berada di bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebumen.  “Dengan MoU ini, kita ingin mendorong kemajuan dunia pendidikan di Kebumen,” ujar Arif Sugiyanto.

Perlu diketahui, dilansir dari laman resmi pgsdkebumen.fkip.uns.ac.id, Prodi PGSD Kampus Kebumen adalah program studi di dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNS

PGSD Kampus Kebumen memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada 1950, Sekolah Guru B (SGB) Negeri I Kebumen. Kemudian pada 1960 SGB menjadi Sekolah Guru A (SGA) Negeri Kebumen. Pada 1966, SGA berubah menjadi SPG Negeri Kebumen yang berlokasi di Jalan Veteran No. 7 Kebumen. 

Kemudian pada 1987, SPG Negeri Kebumen pindah ke gedung baru Jl. Kepodang 67A Panjer Kabupaten Kebumen Kode Pos 54312. 

Kemudian pada 1989/1990 SPG Negeri Kebumen berubah menjadi PGSD yang memiliki program D2 PGSD tahun 1990/1991 dan Program S1 PGSD Transfer (lanjutan dari D2) tahun 2002/2003.  Program S1 PGSD reguler menerima mahasiswa dari SMA/SMK mulai 2009. 

Pada 2023, PGSD Kebumen berubah menjadi Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 67/ UN27/ HK/ 2023.  Sampai sat ini kedudukan PGSD Kampus Kebumen di Jl. Kepodang 67A Panjer Kabupaten Kebumen Kode Pos 54312.

Li Shifan

Ini Sejumlah Kebijakan yang Membuat Kemendikbudristek Bekukan MWA UNS Solo******

SOLO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud) membekukan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mulai Jumat (31/3/2023).

Pembekuan MWA UNS itu berdasarkan Permendikbudristek No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023 dan ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Senin (3/4/2023), Permendikbudristek itu menjelaskan sejumlah peraturan MWA UNS yang dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Berikut aturan MWA UNS Solo yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Ketua Kepada Wakil Ketua untuk Menandatangani Naskah Dinas.
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2023-2028.

Dalam Permendikbudristek itu, selama dibekukan, tugas dan wewenang MWA UNS Solo dilaksanakan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Pertemuan Forum Dekan AIPKI 2023 Sukses Terselenggara di Solo******

SOLO —Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) sukses terselenggara di The Sunan Hotel Solo, Sabtu-Minggu (28-29/1/2023). Dalam kegiatan ini, Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah.

Pembukaan forum ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) yang didampingi Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) selaku ketua penyelenggara. Forum Dekan AIPKI yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini berlangsung hingga Minggu (29/1/2023).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

Dalam laporannya, Prof. Dr. Reviono menyampaikan bahwa tema yang diusung dalam acara ini adalah Peran AIPKI dalam Menjaga Kualitas Lulusan Pendidikan Kedokteran melalui Academic Health System (AHS). “Dari 92 FK, terdapat 86 FK yang hadir, sementara yang tidak hadir juga memberi informasi bahwa ada acara yang tidak bisa ditinggalkan di kampus. Jumlah delegasi yang mengikuti acara ini sebanyak 184 dari 86 FK dan beberapa pengurus AIPKI pusat. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara,” tutur Prof. Reviono pada kesempatan itu.

Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan digunakan oleh pemerintah dalam pertimbangan pengambilan keputusan. “Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan pemerintah sehingga benar-benar dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Harapannya, kita semua juga bisa kompak bersama dalam menjaga mutu dan kualitas pendidikan di FK, baik untuk Sp1 hingga Sp2,” jelasnya.

Prof. Budi juga berharap agar produksi, distribusi, dan kualitas para lulusan dapat seimbang. “Tidak bisa kita hanya menyelesaikan produksi tanpa memikirkan produksi, bisa saja nanti para lulusan hanya akan berkumpul di kota-kota besar. Pada 2023, ada 2.500 beasiswa yang ditujukan bagi Sp1 dan Sp2, ini harus dikaitkan dengan distribusi. Seharusnya mereka nanti akan ditentukan didistribusikan ke mana sehingga kesehatan masyarakat di Indonesia merata,” tukasnya.

Sementara itu, Rektor UNS, Prof. Jamal Wiwoho, turut menyampaikan pendidikan kedokteran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan nasional. “Penguasaan keilmuan, keterampilan dan perilaku lulusan dokter, khususnya dokter spesialis menjadi salah satu penentu utama kualitas pelayanan asuhan medis kepada masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis harus disadari oleh segenap pemangku kepentingan terkait upaya untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat di Indonesia yang paripurna,” tutur Prof. Jamal.

Melalui AHS, Prof. Jamal yakin bahwa hal tersebut dapat melengkapi proses pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang berjalan. AHS merupakan konsep yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui kerja sama peningkatan layanan kesehatan.

“Konsep ini didorong untuk mengembangkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di layanan primer, sekunder, dan tersier. Melalui sistem AHS, diharapkan dapat menyatukan prinsip university based dan hospital based. Upaya pemanfaatan RS yang ideal sebagai RS pendidikan atau RS jejaring dapat mulai dilakukan melalui sistem ini,” pungkasnya.

kontrak terbatas

UIN Walisongo Teken MoU dengan Majlis Agama Islam Yala Thailand Selatan******

SEMARANG —Bidang perhubungan luar negeri, Majlis Agama Islam wilayah Yala, Thailand Selatan menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan MoU Kerja sama di Ruang Sidang Rektor, Gedung KH Saleh Darat, Sabtu (23/12/2023).

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Inisiasi kerja sama yang dilakukan antara lain, berkaitan dengan bidang pendidikan seperti pertukaran Dosen dan mahasiswa, kolaborasi dalam penelitian, penyelenggaraan pertemuan akademis, pertukaran informasi, publikasi, dan sumber daya akademik serta aktivitas lain yang terkait dengan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini diawali oleh sambutan – sambutan dan dilanjutkan dengan pendandatanganan MoU Majlis Agama Islam Yala dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.

Teken MoU dilakukan oleh Kepala Bidang Perhubungan Luar Negeri, Majlis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand Selatan, Sheikh Ali Mateeh dan Plt. Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, diikuti oleh perwakilan PCINU Thailand, Staf Pusat Layanan Internasional, dan perwakilan mahasiswa internasional dari Thailand.

Kepala Bidang Perhubungan Luar Negeri, Majlis Agama Islam Wilayah Yala, Thailand Selatan yakni Sheh Ali Mateeh menyampaikan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Thailand, khususnya Thailand Selatan, sudah berlangsung sejak lama dengan Indonesia.

Jalinan kerja sama ini merupakan bagian dari ikhitar keduanya untuk melanjutkan sinergitas kerja sama dan menggapai kebermanfaatan antar sesama dalam hal – hal baik ke depannya, khususnya di bidang pendidikan.

“Saya berharap, melalui kerjasama di bidang pendidikan ini, kami dapat terus belajar terkait persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia, sehingga anak – anak kami yang nantinya belajar di UIN Walisongo akan bisa kembali ke Thailand dengan baik dan bisa mengajarkan dan menyebarkan ilmu yang sudah mereka dapatkan ketika belajar di UIN Walisongo Semarang nantinya. Tentunya, kami juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada UIN Walisongo Semarang atas sambutan hangat serta jalinan kerjasama yang terjalin saat ini, semoga kerjasama dibidang lainnya bisa terus dikembangkan lebih luas lagi di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Plt Rektor UIN Walisongo, Prof. Dr. Nizar,M.Ag. dalam sambutannya menyampaikan UIN Walisongo menyambut baik jalinan kerja sama ini, khususnya kerja sama di bidang pendidikan.

Kerja sama ini menjadi langkah konkret UIN Walisongo Semarang untuk mengembangkan kerja sama di kancah internasional.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Yala, atas jalinan kerjasama ini. Kami berharap melalui kerja sama ini, akan ada program yang saling membangun satu sama lain, seperti pertukaran mahasiswa dan juga dosen UIN Walisongo di wilayah thailand, kegiatan ini bisa didesain sedemikian rupa nantinya, dan juga bekerjasama dengan institusi – institusi pendidikan yang ada disana. Saya tidak ingin MoU yang dilaksanakan ini hanya berupa seremonial belaka, namun harus ada tindak lanjut dan implementasi yang lebih berkembang lebih baik lagi,”pungkasnya.

Kekuatan istri

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.