slot gacor new member

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Erick Thohir Tunjuk Shadiq Akasya Jadi Dirut Baru Bio Farma******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Shadiq Akasya sebagai direktur utama PT Bio Farma(Persero). Shadiq menggantikan posisi Honesti Basyir, yang diangkat menjadi direktur PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beberapa waktu lalu.

Mengutip Detik, pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor SK-110/MBU/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Selain menunjuk Shadiq Akasya, Erick juga mendapuk Kamelia Faisal sebagai direktur pemasaran, serta Iin Susanti sebagai direktur produksi dan supply chain.

Ia mengangkat Didik Kusnaini sebagai anggota dewan komisaris perusahaan.

Shadiq Akasya sebelumnya merupakan direktur direktur utama BNI Life. Sementara, Kamelia Faisal sebelumnya direktur sales & marketing PT Indofarma Tbk dan Iin Susanti sebelumnya menjabat vice president perencanaan strategis dan pengendalian kinerja korporasi.

Kemudian, Didik Kusnaini sendiri saat ini adalah Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan.

Berikut susunan direksi dan komisaris Bio Farma:

Komisaris

1. Komisaris Utama : Tanri Abeng
2. Komisaris Independen : Nizar Yamanie
3. Anggota Dewan Komisaris : Arianti Anaya
4. Anggota Dewan Komisaris : Roni Dwi Susanto
5. Anggota Dewan Komisaris : Ahmad Ramli
6. Anggota Dewan Komisaris : Didik Kusnaini

[Gambas:Video CNN]

Direksi

1. Direktur Utama : Shadiq Akasya
2. Wakil Direktur Utama : Soleh Udin Al Ayubi
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : IGN Suharta Wijaya
4. Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan : Sri Harsi Teteki
5. Direktur Pengembangan Usaha : Yuliana Indriati
6. Direktur Human Capital : Endang Suraningsih
7. Direktur Produksi dan Supply Chain : Iin Susanti
8. Direktur Pemasaran : Kamelia Faisal

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Anak Buah Sri Mulyani Ikut Komentar soal Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut******

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ekspor pasir laut tidak akan terlalu berpengaruh ke pendapatan negara.

"Ekspor pasir sih kecil (pengaruh ke pendapatan negara), itu lebih kepada kebijakan sektoralnya nanti," katanya singkat di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor pasir laut Indonesiamulai tahun ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Padahal, sebelumnya sudah dilarang sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Alasannya untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

1. Dilarang Megawati sejak 20 tahun lalu

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

2. Alasan Megawati larang ekspor 

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

3. Pemasok Utama Pasir Laut ke Singapura

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

4. Dibuka kembali oleh Jokowi

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

5. Disentil pelbagai kalangan

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Strategi Nanchen

Otorita Seleksi 22 Minat Investasi Pengusaha Singapura di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menyeleksi 22 letter of intent(LOI) alias minat investasi dari pengusahaSingapurayang akan berkunjung ke calon ibu kota baru hari ini, Rabu (31/5).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan para pengusaha Singapura tersebut sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur sejak Selasa kemarin.

Ia mengatakan delegasi Negeri Singa itu disambut oleh Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM.

Agung mengatakan para pengusaha tersebut hari ini bakal disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia mengatakan LOI yang masuk berpotensi bertambah selepas kunjungan tersebut.

Kendati, Agung belum bisa memastikan berapa potensi LOI yang bakal bertambah dari perwakilan pengusaha Singapura itu. Ia hanya menegaskan pentingnya proses seleksi 22 LOI yang sudah masuk dari pelaku usaha Negeri Singa.

"Ini adalah jumlah delegasi investor terbesar yang pernah datang ke IKN. Dari negara 'Garden City' mengunjungi ibu kota 'Forest City'. Pak Menko Marves selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi bersama Kepala Otorita IKN akan menyambut mereka di Titik Nol," terang Agung.

"Bisa saja (LOI bertambah selepas site visitke IKN). Tapi lebih penting lagi adalah LOI ini bisa diseleksi lebih akurat dan nantinya memasuki 1 on 1 meeting. Bergantung kebutuhan dan prioritas sektor (proses seleksi LOI)," tandasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapura ke IKN merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

Negeri dongeng

Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan******

PT Horn Ming Indonesia selaku produsen sepatumerek ternama Pumayang berada di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, akan memberhentikan atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 600 orang pekerja.

Mengutip Antara, Selasa (6/6), rencana PHK itu telah disampaikan secara resmi oleh pihak perusahaan melalui surat pemberitahuan bernomor 023/HR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah (pemda), melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten.

"Ya betul, minggu lalu kita sudah dapat informasi akan adanya PHK kepada 600 orang karyawan PT Horn Ming Indonesia," ucap Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang Rudi Hartono.

Menurutnya, PHK dilakukan perusahaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Perlambatan membuat permintaan dan penjualan sepatu menurun. 

"Alasannya order sepi karena efek pasar Eropa lesu setelah perang Ukraina dan Rusia," ujarnya.

Disnaker Kabupaten Tangerang akan melakukan verifikasi atas pengajuan surat pengurangan jumlah tenaga Kerja PT Horn Ming Indonesia guna memastikan para pekerja yang terdampak PHK mendapat pemenuhan hak mereka sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Rencana besok kita bakal mendatangi perusahaan itu untuk memverifikasi atas pengajuan PHK. Ini ditujukan agar semua hak-hak pekerja itu sesuai aturan yang ada," ungkap Rudi.

Gelombang PHK pada industri padat karya bukan hanya kali pertama terjadi di Kabupaten Tangerang. Dalam satu tahun ini sudah banyak pekerja terkena dampak yang sama.

Salah satunya seperti terjadi di PT Tuntex Garment, produsen pakaian olah raga merk Puma yang tutup pada April 2023 akibat pemberhentian produksi. Itu berdampak pada 1.200 karyawan terkena PHK.

"Kalau soal pemutusan kerja ini kami tidak bisa hindari. Karena itu tergantung dari kemampuan perusahaan masing-masing. Hanya kami berharap mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang PHK ini," ucap Rudi.

[Gambas:Video CNN]