pinjaman online ilegal tanpa bi checking

Rasul Carmen

OJK Rilis Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Multifinance******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan peta jalan ini dibutuhkan untuk mendorong kontribusi perusahaan leasing terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan UMKM.

"Roadmap ini menggambarkan upaya yang akan dilakukan OJK bersama dengan industri dalam periode 2024-2028 untuk mewujudkan visi bersama yaitu terwujudnya industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," "ujarnya dalam Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028, di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Piutang Pembiayaan Tembus Rp470,86 Triliun

OJK mencatat perusahaan pembiayaan berkinerja positif pada Desember 2023. Hal itu terlihat dari outstanding piutang pembiayaan yang mampu mencapai Rp470,86 triliun atau tumbuh 13,23 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut, lanjutnya, juga diikuti dengan kualitas risiko pembiayaan yang terjaga dengan Non Performing Finance (NPF) sebesar 2,44 persen.

"Apabila melihat pembiayaan yang disalurkan industri perusahaan pembiayaan, sebagian besar kegiatan usaha perusahaan pembiayaan merupakan pembiayaan multiguna atau pembiayaan untuk kegiatan konsumtif, yaitu sekitar 52 persen per Desember 2023," kata Agusman.

"Sejalan dengan gambaran tersebut, porsi pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM pada periode yang sama hanya sebesar 35,26 persen," lanjutnya.

Ia juga menjelaskan salah satu tantangan pengembangan bisnis perusahaan pembiayaan adalah sumber pendanaan yang masih bergantung kepada pinjaman perbankan, di mana porsi pinjaman perbankan mengambil porsi 91,9 persen dari total pendanaan per Desember 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan peta jalan industri multifinance diluncurkan bukan sekadar menambah roadmap-roadmap yang dibuat OJK.

Menurutnya, peta jalan industri multifinance atau leasing ini sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Kalau diperlukan kebijakan, kalau diperlukan insentif, kalau diperlukan dukungan, juga merupakan bagian dari kewajiban itu oleh semua otoritas. Bukan hanya OJK, tapi OJK yang mengkoordinasikan," ungkap Mahendra.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan******

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Pengusaha Leasing Curhat 80 Persen Pembeli Mobil Listrik Bayar Kontan******

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkap sekitar 80 persen transaksi pembelianmobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.

Oleh karena itu, kata Suwandi, penyaluran pembiayaan untuk kendaraan listrik masih terbilang minim.

"Pembelian EV (electric vehicle) ini masih 80 persen tuh orang ditunai," kata Suwandi dalam konferensi pers di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

"Jadi permintaan untuk pembiayaan (kredit mobil listrik) masih belum," lanjutnya.

Suwandi mengungkap minimnya kredit mobil listrik karena mayoritas pembelinya adalah masyarakat yang dananya mencukupi, serta mengincar first experience atau mencoba sesuatu yang baru.

"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.

Selain itu, ia memandang harga kendaraan listrik masih relatif mahal, sementara segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.

"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," ujar Suwandi.

"Kita sedang menunggu bahwa para ATPM (agen tunggal pemegang merek) atau brand yang masuk sekarang ini sudah semakin banyak yang mengenalkan electric vehicle. Semoga ini mungkin akan ada EV yang harganya murah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Aneh dari Azeroth

Bos BI Pede Ekonomi Tumbuh di Atas 5 Persen Jika Pemilu Satu Putaran******

Gubernur Bank Indonesia(BI)Perry Warjiyo yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen tahun ini. Hal ini didorong oleh pemilu 2024 yang kemungkinan besar hanya satu putaran.

Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan perhitungan hasil Pilpres 2024. Tapi hasil quick countbeberapa lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran unggul memperoleh 50 persen lebih suara dibandingkan dua paslon lainnya.

"Dengan pemilu satu putaran, maka kita perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih dari 5,1 persen," ujar Perry dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Sementara, tahun depan, BI memperkirakan kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.

"Jadi kita akan berada sedikit di atas 5,2 persen (2025)," jelasnya.

Selain itu, Perry menyebutkan tahun ini pertumbuhan ekonomi akan dibantu pula oleh ekspor yang kinerjanya masih kuat. Konsumsi rumah tangga juga tetap tinggi.

"Khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Namun lebih dari itu juga kita akan mendapatkan dari investasi, tidak hanya untuk konstruksi tapi juga non konstruksi," pungkas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

IHSG Berpotensi Dibayangi Awan Kelabu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (6/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gelombang tekanan IHSG memang belum usai meski rilis data cadangan devisa diprediksi masih  mencerminkan kondisi ekonomi RI yang stabil dan diharapkan bisa memberi dorongan positif pada indeks.

"Namun, adanya sentimen negatif yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, TBIG, BBNI, ITMG, AKRA, UNVR, dan LSIP.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti tren pelemahan yang menimpa indeks. Ia memprediksi layunya IHSG akan berlanjut hari ini dengan rentang gerak 7.220-7.296.

"Belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah," ramalnya.

IHSG jatuh ke level 7.247 pada perdagangan Selasa (5/3). Indeks saham turun 29,28 poin atau minus 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,54 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.