pinjol slot

Agung Kuno

Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT******

Kementerian Perhubungan menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus yang diduga menyeret pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah. Kesiapan itu disampaikan usai KPK lakukan OTT di Semarang, Selasa (11/4).

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati lewat keterangan tertulis.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

Oleh sebab itu, Adita mengatakan masih menunggu pernyataan resmi dari lembaga antirasuah supaya bisa menentukan langkah selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ada perkembangan informasi lebih lanjut, akan segera kami sampaikan," ucap Adita.

Sebelumnya, KPK menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Sedikitnya enam orang langsung diperiksa tim KPK di Semarang setelah ditangkap. Setelah pemeriksaan, empat orang, termasuk Putu Sumarjaya, dibawa KPK ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

Lihat Juga : Cara Menghitung Fidyah Bagi Muslim yang Tak Bisa Berpuasa

Dalam OTT, tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK dan US.000 untuk pihak lain."

Lembaga antirasuah mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap tersebut.

Berasal dari negeri asing

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Pegawai IKN Dapat THR Meski Perpres Gaji Belum Kelar******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengungkapkan pegawai lembaganya akan tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) meski peraturan presiden (Perpres) yang mengatur besaran gaji eselon I ke bawah belum terbit.

"THR?Insyaallahada THR nanti," ujar Dhoni di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4).

Menurut Dhony, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung percepatan terbitnya beleid hak keuangan pegawai otorita IKN itu.

Kabar pegawai Otorita IKN Nusantara belum dapat gaji berbulan-bulan terungkap pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Senin (3/4). Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengungkap hal itu dan mendesak pembayaran gaji para pegawai.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran enggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim, Pak. Jadi, tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan," ungkap Ihsan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4) lalu.

Menanggapi itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku Perpres yang menjadi dasar penggajian para pegawai Otorita IKN Nusantara sudah diputuskan, dan tinggal diproses.

"Sudah, sudah diputuskan. Sudah selesai, tinggal proses," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara.

Dalam beleid tersebut Jokowi mengatur kepala Otorita IKN mendapat penghasilan Rp172,71 juta per bulan dan wakilnya Rp155,18 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Sandiaga Ajak Jaga Ekosistem Perfilman Lewat Sinema Keliling******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya menghidupkan ekosistem perfilman, antara lain dengan menyelenggarakan Festival Film Bulanan yang memiliki beragam program. Salah satunya, Sinema Keliling.

Menjadi agenda nonton film yang diadakan rutin setiap bulan, kali ini Sinema Keliling diadakan di Teater Kerang, Museum Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Sebelumnya, Sinema Keliling telah dilaksanakan di Yogyakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan Sinema Keliling sebagai langkah baik untuk mewujudkan visi misi Festival Film Bulanan tahun ini.

(Foto: Kemenparekraf)

Adapun Sinema Keliling kedua ini merupakan kolaborasi antara Festival Film Bulanan dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, sebagai bentuk apresiasi kepada Film Terpilih Festival Film Bulanan lokus 2 yang merupakan karya mahasiswa Program Studi Film dan Televisi UPI Bandung.

Kegiatan Sinema Keliling digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai 31 Maret sampai 2 April 2023. Film yang diputar adalah Film Terpilih Festival Film Bulanan 2022, antara lain Semayam, Maramba, Gemintang, Cerita di Waktu yang Salah, Memorabilia, We, Krenteg, Balalek, Rindu Tenggelam, dan Merajut Selamat Tinggal.

Dua film lainnya, yaitu Romansa di Balik Pagar Akal dan Penjara Segara, merupakan Film Terpilih Festival Film Bulanan Maret 2023. Selain itu, ada juga film pendek perwakilan Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi UPI berjudul Dad I Just Wanna Say Something dan Berbincang dalam Diam, Satu Malam Semua Usai dari Keluarga Mahasiswa Televisi dan Film ISBI Bandung.

Tidak hanya menampilkan film karya sineas lokal, Sinema Keliling juga memiliki beragam kegiatan kemasyarakatan, seperti pentas seni, dialog malam, berbagai hiburan, hingga menghadirkan aneka produk ekonomi kreatif.

Pada hari pertama, acara dibuka oleh Dedi Warsana selaku Dosen Bidang Kemahasiswaan dan Dosen Pengampu Studio Film UPI dan perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Vera Damayanti.

Sementara pada puncak acara, sesi dialog malam diisi oleh Mohammad Amin selaku Direktur Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perwakilan Founder Festival Film Bulanan, Abdul Manaf, Ketua Program Studi Televisi dan Film Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, Dara Bunga Rembulan, serta para filmmaker lokal yang membahas tentang ekosistem perfilman untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

Saat memberi sambutan, Mohammad Amin mengajak masyarakat untuk terus mendukung perkembangan film pendek di Indonesia.

"Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para sineas muda Indonesia, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan di bidang perfilman," ujar Mohammad Amin.

Tak hanya pengunjung yang menikmati gelaran Sinema Keliling, sejumlah pedagang UMKM pun mengaku mendapat manfaat. Salah satunya, Nindy Rezq Aulia Furqan yang menjual perhiasan manik-manik.

"Alhamdulillah saya selaku penjual produk di kegiatan Sinema Keliling sangat diuntungkan. Pertama, karena tenant yang disiapkan gratis. Kedua, banyak yang tertarik dengan produk saya dan membelinya," kata Nindy.

Paviliun Tianxuan

Penyebab Tupperware Terancam Bangkrut dan PHK Karyawan******

Perusahaan multinasional Tupperwareterancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk.

Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Imbasnya, Tupperware pun berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Selain itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir. Karena kondisi tersebut, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (11/4).

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.