vikingbet88

vpnslot situs slot deposit pulsa terpercaya 128 35Jutaan kata 344283Orang-orang telah membaca serialisasi

《vikingbet88》

Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua******

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemungutan suara metode tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 di Kuala Lumpur berjalan lancar dan seluruh pemilih terlayani, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu.

Seperti yang sudah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur jadwalkan, pemungutan suara metode TPS dilaksanakan pada 11 Februari di mana sekitar 222.945 pemilih suara tercatat dilayani di WTC. Soal jumlah yang hadir atau persentase pemilih yang menyalurkan suara belum bisa diketahui karena operasional mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

KPU, ujar Hasyim, akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural maka akan dicek. Dan jika memang harus ada yang dibenahi maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia. Namun perhitungan suara dilakukan bersama dengan yang ada di dalam negeri, kata dia.

Hasyim mengatakan sejak Sabtu (10/2) malam hingga subuh di hari pemungutan suara ia ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur di WTC. Segala sesuatunya diusahakan dipersiapkan maksimal agar pemilih dalam jumlah yang begitu banyak bisa terlayani dengan baik dan tertib.

Mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara dari pukul 08.00-18.00. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.

Sementara itu, ia mengatakan bagi mereka yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka dilayani pukul 17.00.

Namun, ia mengatakan itu semua situasional. Jika memang di separuh waktu dari 10 jam atau 13 jam pelaksanaan pemungutan suara jumlah DPT yang hadir sudah mulai sepi maka mereka yang masuk dalam DPTb dan DPK sudah dapat dilayani.

“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.

Terkait pemilih di luar pintu masuk, menurut dia, juga tertib. Setelah mendaftar mereka silih berganti memasuki bilik-bilik suara yang disediakan dari 223 TPS yang ada.

Masing-masing TPS tersedia dua bilik suara, sehingga total bilik suara menjadi 446, kata Hasyim.

Sejumlah insiden terjadi saat WNI mengantre dalam proses pemungutan suara di WTC Kuala Lumpur. Banyaknya jumlah pemilih yang hadir dalam satu waktu yang bersamaan sempat membuat adanya penumpukan massa, yang perlahan mencair saat mereka yang masuk DPTb dan DPK mulai diperbolehkan masuk melakukan pencoblosan.

Desak-desakan dalam antrean terjadi karena mereka yang telah lama menunggu berebut untuk dapat segera melakukan pencoblosan surat suara. Pembatas antrean di dalam lobi WTC beberapa kali rusak karena sempat diterabas oleh pemilih.

Ada pula puluhan WNI yang datang sekitar 20 menit setelah TPS ditutup dan meminta agar tetap dapat menyalurkan hak suara. Suasana tegang mencair setelah PPLN Kuala Lumpur mendatangi kelompok warga tersebut dan menjelaskan aturan yang telah ditetapkan, bahwa batas penerimaan pemungutan suara paling lambat pukul 18.00.

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono******

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan aset bernilai ekonomis tersebut yakni satu unit mobil Ford Mustang GT warna Merah serta tujuh bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2231 meter persegi terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Sebidang tanah dengan luas 5363 meter persegi yang masih terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 318 meter persegi terletak di Desa Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 meter persegi terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1015 meter persegi terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

6. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 415 meter persegi terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

7. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 98 meter terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Ali mengatakan temuan aset-aset tersebut adalah langkah nyata dari proses penelusuran dan pelacakan yang dilakukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

"Penyitaan ini dalam upaya tercapainya aset recoverydari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Untuk diketahui, Andhi Pramono saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar dengan dakwaan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Label：sgm 888 slot login、game slot badak、slot gacor dragon slot 99

Terkait：judi slot gacor triofus、judi slot terbaru、slot baru jp、slot gacor、nagamas99、alexis slot gacor、me77 slot、situs slot deposit 2000 via dana、cara pinjam uang di akulaku 2022、buku mimpi 2d erek erek

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：aplikasi belanja bayar nanti（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

nexusslot

gacor 98

satria4d

limit kredivo tidak naik

cara nyicil di kredivo

maxbet88

trik judi tanpa kalah

macam macam game slot online

daftar pinjaman

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

gudangslot

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara, anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

agen slot dan togel

Presiden terbuka bersilaturahmi dengan tokoh******

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa.

Hal itu disampaikan Ari menanggapi adanya pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengaku diminta menjembatani pertemuan Jokowi dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Presiden selalu terbuka untuk bertemu, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Apalagi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa," ujar Ari dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ari mengatakan inisiatif pertemuan bisa muncul dari mana saja. Menurutnya pertemuan tokoh bangsa dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Yang paling penting adalah silaturahmi antar tokoh bangsa pasti akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Hubungan Jokowi dan Megawati disebut mengalami kerenggangan usai keduanya ditengarai memiliki dukungan berbeda dalam Pilpres 2024.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Alkimia Shinto

gacor hari ini slot

Gus Ipul: Isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengatakan isu kecurangan selalu muncul dalam setiap pemilihan pemimpin, tak terkecuali pemilihan presiden.

“Saya ikut pemilihan langsung sudah berulang kali. Pilgub tiga kali, pemilihan wali kota juga. Isu kecurangan selalu ada, selalu mewarnai proses itu,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Jakarta, Minggu.

Yang jelas, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu, aturan sudah cukup jelas mengatur bilamana terjadi kecurangan apa tindakannya, prosesnya, dan bagaimana membuktikannya.

Selain itu, lanjut dia, selama proses pemilihan juga ada pengawasan, baik yang dilakukan oleh Bawaslu maupun pengawas independen.

“Di TPS (tempat pemungutan suara) ada banyak saksi, baik saksi resmi maupun yang di luar itu,” ujarnya.

Ia mengaku masih percaya bahwa semua pihak yang terlibat di dalam proses pemilihan akan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan masing-masing.

Meski demikian, Gus Ipul mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu berjalan sesuai yang diharapkan.

“Mari kita kawal bersama agar pemilu benar-benar jujur, adil, transparan, dan terbuka,” ujarnya.

Setelah semua proses berjalan, kata Gus Ipul, tentu apa pun hasil pemilu, siapa pun yang menang, harus diterima.

Baca juga: Jaksa Agung ingatkan jajaran berperan aktif sukseskan Pemilu 2024
Baca juga: Gusdurian ajak masyarakat laporkan pelanggaran pemilu di Gardu.net

Sang Penyihir dalam Film dan TV

buku mimpi petani

KPK periksa Budi Sylvana soal pos anggaran APD Kemenkes******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana soal pos anggaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kemenkes tahun 2020.

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, termasuk dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan saksi Budi Sylvana diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020.

Baca juga: KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD

Hal yang sama juga dikonfirmasi penyidik KPK kepada Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Pius Rahardjo

Dalam perkara tersebut, Pius diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Catatan Pengaduan

sarang188

Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Yang Dijunjung Dunia

cara kredit barang di jd id

Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

《vikingbet88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjol ke danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《vikingbet88》bab terbaru。