samudra123

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Vox Media PHK 130 Karyawan, Susul Langkah NBC hingga Buzzfeed******

Vox Media, pemilik situs web Vox dan The Verge serta New York Magazine, dan platform daringnya memangkas karyawan atau PHKterhadap 7 persen dari total pekerjanya, sekitar 130 orang dari 1.900 staf grup.

Keputusan Vox Media melakukan pemangkasan jumlah pekerja mengikuti langkah CNN, NBC, MSNBC, Buzzfeed hingga Washington Post, yang telah mengumumkan PHK pada musim dingin ini di tengah kekhawatiran penurunan ekonomi.

Mengutip CNA, CEO Vox Media Jim Bankoff mengumumkan rencana PHK pada Jumat (20/1).

Memo tersebut, yang dikonfirmasi ke AFP oleh Vox Media, mengatakan karyawan yang terkena dampak akan diberitahukan untuk diberhentikan dalam 15 menit ke depan. Itu berarti sekitar 130 dari 1.900 staf grup.

Meghan McCarron, seorang jurnalis pemenang penghargaan yang menghabiskan lebih dari sembilan tahun di Eater, sebuah situs web makanan milik Vox Media, men-tweet pada Jumat bahwa masuk dalam daftar korban PHK, saat hamil 37 minggu.

"Saya dan mitra saya sangat bersemangat untuk menjadi orang tua," tulis McCarron.

"Saya tidak bisa benar-benar memproses jumlah ketidakpastian yang kita hadapi sekarang," tambahnya.

Seorang juru bicara Vox mengatakan kepada AFP mengatakan mereka tidak dapat mengomentari kasus-kasus tertentu, tetapi karyawan mendapat tawaran paket pesangon yang kompetitif, termasuk pembayaran pesangon tambahan untuk mereka yang akan cuti melahirkan dalam waktu dekat.

Wartawan yang diberhentikan dari organisasi lain dalam beberapa pekan terakhir juga menggunakan Twitter untuk mengungkapkan kemarahan, kekecewaan, atau rasa terima kasih kepada rekan mereka, sambil mulai mencari pekerjaan baru.

"Saya akan memikirkan langkah saya selanjutnya. Saya seorang reporter data tetapi saya juga menulis dan memproduksi," cuit Emily Siegel, yang diberhentikan setelah lima tahun sebagai reporter investigasi di NBC.

"Saya ingin terus melakukan pekerjaan ini. (Pesan langsung) saya terbuka," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Antam: Tersangka Korupsi Dodi Martimbang Sudah Dipecat Sejak 2019******

PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyatakan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian (UBPP) Logam Mulia Dodi Martimbang sudah dipecat sejak 2019.

Dodi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado. Dia sudah ditahan KPK.

"Kami sampaikan bahwa saat ini oknum tersebut sudah tidak tercatat sebagai pegawai perusahaan dengan status Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2019," ujar Antam melalui laman resminya dikutip Kamis (19/1).

Perusahaan mengklaim berinisiatif melaporkan kasus dugaan korupsi pengolahan anoda logam ke KPK untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Antam menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak terkait jika ada hal-hal yang diperlukan," imbuhnya.

Perusahaan pelat merah ini memastikan operasional logam mulia berjalan normal meski ada proses hukum di KPK.

KPK menyebut kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dengan PT Loco Montrado telah merugikan negara sebesar Rp100,7 miliar.

Dalam kasus ini, KPK meminta pertanggungjawaban hukum Dodi Martimbang.

Dodi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dia saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 5 Februari 2023 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Amazon Resmi PHK 18 Ribu Karyawan Mulai Rabu Kemarin******

Raksasa e-commerce, Amazon, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 18 ribu karyawan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Kosta Rika pada Rabu (18/1) kemarin. Saham Amazon tercatat turun 1 persen hari ini, Kamis (19/1).

Dilansir dari Reuters, PHK besar-besaran itu dipublikasikan melalui sebuah memo yang dikirimkan kepada seluruh karyawannya.

Sementara, menurut Undang-undang Ketenagakerjaan AS, perusahaan diwajibkan memberi tahu karyawan yang di-PHK 60 hari sebelum pemutusan kerja.

Ia menjelaskan sebagian besar yang terdampak PHK adalah karyawan dari divisi e-commercedan sumber daya manusia.

Langkah ini menjadikan Amazon sebagai perusahaan terbaru sektor teknologi AS yang memangkas tenaga kerja mereka. PHK massal ini dilakukan sejak tahun lalu untuk memangkas biaya operasional.

Selain itu, PHK dilakukan guna membalikkan ekses era pandemi dan mempersiapkan kondisi ekonomi global yang memburuk.

PHK Amazon ini juga melampaui pemangkasan yang dilakukan perusahaan induk Facebook, Meta. Meta sudah lebih dulu memecat 11 ribu karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Profil Purwono Widodo, Dirut Baru Krakatau Steel******

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkatPurwono Widodo sebagai Direktur Utama PT Krakatau SteelTbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/1).

Purwono ditetapkan sebagai direktur utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) sejak 4 Januari 2023 usai Silmy Karim, direktur utama sebelumnya, dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.

Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel. Ia menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, pria berusia 58 tahun ini menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Berikut susunan direksi terbaru Krakatau Steel:

Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Erick Thohir Ungkap 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan 65 persendana pensiunperusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah.

Oleh karena itu, ia intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah, termasuk Jiwasraya.

"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick dalam keterangan resmi, Senin (23/1).

"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN. Kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan ketegasan, tetapiAlhamdulillahsaya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," katanya.

Lebih lanjut, Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun ia tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.

"Waskita Beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan. Artinya secara publik waktu itu mengeluarkanrights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detilnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," ujarnya.

Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.

"Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun sekarang menjadi Rp125 triliun dan InsyaAllah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi," ungkapnya.

Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, pemilihan direktur utama di perusahaan pelat merah tidak boleh sembarangan.

Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.

"Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..