situs slot maxwin new member

Era Abadi

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Minecraft tidak bisa menjadi permainan

Ekspor Turun 2,75 Persen pada Kuartal II 2023, Pertama Sejak 2020******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara total komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa terkontraksi 2,75 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2023.

Rinciannya, ekspor barang berupa migas dan nonmigas terkoreksi 5,64 persen. Sementara ekspor jasa masih tumbuh sebesar 43,14 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan penurunan pengeluaran ekspor tersebut baru terjadi pada kuartal II 2023. Sebelumnya, pengeluaran ekspor terus tumbuh positif sejak 2020.

Kontraksi ekspor pada kuartal II 2023 memang cukup dalam. Lihat saja, jika dibandingkan dengan kuartal II tahun lalu, pengeluaran ekspor tumbuh 16,4 persen.

Adapun pada kuartal I 2023, pengeluaran ekspor tumbuh 12,17 persen.

Edy menuturkan komoditas yang mempengaruhi perlambatan ekspor itu adalah produk pertambangan. Tercatat, produk pertambangan terkontraksi sebesar 0,17 persen.

Menurutnya, meski kontraksinya kecil, tetapi mempunyai produk pertambangan mempunyai peran sampai 70 persen terhadap ekspor.

"Jadi produk pertambangan itu kalau dari peran, dari nilainya itu cukup besar ya sekitar 70 persen. Sisanya berarti 30 persen tadi ada CPO, feronikel, dan sebagainya," ucap Edy.

Selain pada ekspor, kontraksi juga terjadi pada pengeluaran impor, yakni minus 3,08 persen pada kuartal II 2023. Penurunan ini juga cukup dalam.

Maklum, pada kuartal II 2022, pengeluaran impor tumbuh 12,72 persen. Sedangkan pada kuartal I 2023 tumbuh 3,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Waskita Karya Bakal Kembalikan PMN Rp3 T ke Kas Negara******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengembalikan dana penyertaan modal negara (PMN) 2022 senilai Rp3 triliun ke kas negara.

Pembatalan itu tertuang dalam surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-410/MBU/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Pembatalan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Komite Privatisasi melalui surat tersebut di atas telah menyetujui dan memutuskan untuk mengembalikan dana PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun kepada perseroan ke rekening kas umum negara dan proses rights issue/privatisasi perseroan tidak dilanjutkan," kata President Director Waskita Karya Mursyid seperti dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (4/8).

Mursyid juga menyebut pembatalan PMN Rp3 triliun tersebut berdampak terhadap rencana kerja anggaran perseroan (RKAP). Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki kinerja keuangan perseroan.

"Serta berkoordinasi dengan para stakeholder dalam mencari sumber pendanaan alternatif penyelesaian proyek, sehingga target-target kinerja yang ditentukan dapat tercapai," ucapnya.

Waskita Karya mulanya mendapat kepercayaan untuk diberi PMN sebesar Rp3 triliun pada tahun anggaran 2022.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN ke Dalam modal Saham Perusahaan Perseroan PT Waskita Karya Tbk yang ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Oktober 2022.

Dalam aturan ini disebutkan, PMN diberikan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Waskita dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) di bidang jalan tol melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perseroan.

Tambahan anggaran ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang telah ditetapkan dalam rincian belanja.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Pembangunan Akses ke Stasiun Kereta Cepat di Karawang Molor 6 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut pembangunan akses jalan ke StasiunKereta CepatJakarta-Bandung di Karawang bakal mundur 6 bulan.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah membangun stasiun Halim, Jakarta, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar, Bandung.

Menurutnya, wilayah Karawang sudah memadai dan didukung oleh perumahan yang cukup bagus. Erick menyebut saat ini tinggal dicarikan akses keluar-masuk jalan tol yang menghubungkan Stasiun Kereta Cepat di Karawang.

"Tetapi kalau melihat di Karawang itu perumahannya semuanya pada bagus, tinggal cari aksesnya yang masuk ke jalan tol," tambahnya.

Terkait masalah akses jalan ini, Erick balik bertanya soal siapa yang membuat akses ke stasiun Karawang. Meski begitu ia berkomitmen untuk meneruskan pembangunan akses jalan hingga rampung.

"Terus kalau ditanya yang salah Pak Erick Thohir, ya nggak tahu dulu yang bikin Karawang, Tegalluar, saha (siapa)? Cuman kita harus selesaikan," tegasnya.

Erick menambahkan wilayah Tegalluar akan dijadikan kota baru. Erick mengaku sudah ada pembicaraan dengan gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil.

Menurutnya, baik Padalarang dan Tegalluar menjadi lokasi yang berpengaruh bagi kota Bandung. Ia menilai wilayah tersebut harus dikembangkan.

Apalagi tambahnya, Kota Bandung sekarang ini cenderung macet saat hari libur.

"Karena itu dua-dua sayap di Bandung. Dan di Bandung itu hari libur 40 persen macet. Nah ini harus dikembangkan. Tegalluar sendiri Pak Emil kemarin bicara bahwa ini bisa juga kalau ada kesepakatan daerah menjadi kota baru. Ya bagus kan, supaya Bandung juga berkurang bebannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]