slot gacor 4d hari ini

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

situs judi slot terbaik

Ratusan warga Pangkalpinang "serbu" OP beras Kodim 0413******

Kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa mengetahui kondisi perkembangan harga pangan dan daya beli masyarakat di lapangan

Pangkalpinang (ANTARA) - Ratusan warga Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "menyerbu" untuk membeli beras murah di Operasi Pasar Komando Distrik Militer (Kodim) 0413 Bangka, sebagai langkah TNI AD membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

"Alhamdulillah, dalam waktu dua jam sebanyak dua ton beras habis dibeli warga dengan harga murah," kata Dandim 0413/Bangka Kolonel Arm Firstya Andrean Gitrias saat menghadiri OP beras di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan kegiatan operasi pasar beras murah ini atas perintah Panglima TNI, KSAD, Pangdam yang dilakukan Kodim secara serentak di seluruh Indonesia, guna membantu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Harga beras medium yang ditawarkan kepada masyarakat di OP Kodim 0413 hanya Rp53.000 per kampil (satu kampil lima kilogram beras) atau jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran Rp85.000 per kampil.

"Alhamdulillah sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 mendukung pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan harga pangan murah," katanya.

Ia bersyukur beras yang disediakan OP ini cepat sekali lakunya dan Kodim telah berkoordinasi dengan Pemkot Pangkalpinang untuk kembali menggelar operasi pasar murah ini.

"Kita akan singkronkan program ini dengan Pemkot Pangkalpinang, Polri dan instansi terkait lainnya, agar pelaksanaan operasi pasar ini nantinya bisa dilakukan secara merata di Kota Beribu Senyuman ini," katanya.

Menurut dia masyarakat sangat antusias mengikuti operasi pasar ini dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

"Kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan juga bisa mengetahui kondisi perkembangan harga pangan dan daya beli masyarakat di lapangan," katanya. 

Baca juga: Bulog Sumsel-Babel terima beras impor sebanyak 14 ribu ton
Baca juga: Pj Gubernur Babel minta masyarakat beralih konsumsi beras medium

Pewarta: Aprionis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

kunci ajaib

link resmi slot online

Dirjen HAM: Revitalisasi KUA layani semua agama permudah pelayanan publik******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra menilai rencana merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama mempermudah akses layanan publik bagi seluruh rakyat.

Menurutnya, wacana KUA yang diproyeksikan sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama merupakan terobosan yang positif dari Kementerian Agama.

“Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi karena selain mempermudah akses juga membuat KUA semakin inklusif dalam memberikan layanan kepada publik,” kata Dhahana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kendati demikian, rencana tersebut tentu memerlukan kajian yang komprehensif dari aspek regulasi, birokrasi, hingga sosiologis. Pasalnya, pengejawantahan terobosan Menteri Agama tersebut memerlukan kerja-kerja praktis yang tidak sederhana.

Dhahana mencontohkan dari aspek birokrasi, misalnya, pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang memeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu serta penghayat kepercayaan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Oleh karena itu, dia menyoroti sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi KUA bila akan direvitalisasi sebagai tempat atau pencatatan pernikahan bagi semua agama.

“Bilamana diperlukan untuk revisi sejumlah regulasi guna merevitalisasi KUA, kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” ujarnya.

Ia mengakui Direktorat Jenderal HAM memang tengah menyiapkan parameter HAM di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter HAM di antaranya terkait dengan inklusivitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi serta aksesibilitas pelayanan.

Dhahana juga menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan. Sehingga, tidak memunculkan kekeliruan persepsi di masyarakat.

“Yang juga tidak kalah penting, dalam pembahasan revitalisasi KUA itu mungkin juga perlu mendengarkan aspirasi stakeholdersterkait khususnya organisasi-organisasi keagamaan,” pungkas Dhahana.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan nikah bagi semua umat beragama.

"Kami sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan secara agama selain Islam, maka diharapkan data-data pernikahan dan perceraian di Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Baca juga: Kemenkumham Sulut minta notaris tetap bekerja sesuai kode etik
Baca juga: Dirjen Imigrasi harap adanya sinergi bersama TNI mengawasi PLBN Skow
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

gacor268

Berapa Gaji Komeng Jika Terpilih Jadi Anggota DPD?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dilakukan pada Rabu (14/2). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan.

Sejumlah nama turut masuk sebagai calon anggota DPR, termasuk komedian Alfiansyah Komeng.

Berdasarkan data sementara real count KPU per Kamis (15/2) pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16 persen atau 180.817 suara. Dari data sementarareal countdi situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.

Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.

Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.

Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.

Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.

Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan, di antaranya:

- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Jelajahi surga

angka jitu kucing kawin

Beli Sepeda Listrik di Transmart Lebih Untung karena Diskon Gede******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini, Minggu (18/2) dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20%. Produk unggulan Transmart yakni sepeda listrik didiskon gede banget pada gelaran ini.

Sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex dari harga normal Rp7.200.000, diskon jadi Rp5.200.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp2.000.000.

Lihat Juga : Perabot Rumah Murah-murah di Transmart Full Day Sale, Banyak Diskon

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Crosser VX dari harga normal Rp11.750.000, diskon jadi Rp9.400.000 per unit khusus pembelian di gerai luar Jawa. Pembeli hemat Rp2.350.000.

Selain sepeda listrik, diskon lain juga berlaku untuk semua sepeda hingga 30 persen. Khusus di gerai Pulau Jawa, all sepeda dibanderol mulai Rp879.200, sedangkan di luar Pulau Jawa mulai Rp966.400.

Semua diskon sepeda tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, siap-siap ke Transmart hari ini dan bawa pulang sepeda listrik impianmu!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

akulaku kredivo

Anak Buah Ungkap Alasan Basuki Temui Jokowi di Istana usai Nyoblos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membeberkan alasan atasannya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara usai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2) malam.

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengungkapkan Basuki menemui Presiden Jokowi untuk melaporkan soal penanganan banjir di Kudus dan Demak.

"Intinya tentang penanganan banjir di Kudus dan Demak yang sudah menggenangi permukiman warga sekitar 7 hari akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan," kata Endra seperti dikutip Detik Finance, Kamis (15/2).

"Pak Menteri pamit kemarin malam ke Pak Presiden untuk meninjau lapangan sekaligus memastikan bahwa tanggul sudah tertutup dan pengeringan wilayah dengan pompa-pompa mobile berjalan baik," ujarnya.

"Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama dengan Kodam IV Diponegoro, pekerjaan perbaikan tanggul sudah tuntas dan akses Semarang - Demak - Kudus mulai terbuka secara perlahan," ujar dia.

Berdasarkan keterangan Kementerian PUPR, Basuki hari ini memang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Demak dan Kudus untuk melakukan peninjauan pada perbaikan darurat titik tanggul Sungai Wulan yang jebol akibat hujan lebat pada 3-5 Februari 2024 silam.

Saat ini tanggul yang jebol itu sudah berhasil tertutup dan tinggal menyisakan pekerjaan penebalan atau penambahan tinggi tanggul.

Dalam keterangannya, Basuki mengatakan penambahan tinggi tanggul Sungai Wulan akan terus dilakukan. Hal itu untuk mencegah air melimpas diatas tanggul Sungai Wulan atau jebol kembali.

"Sesuai target yang disampaikan Senin lalu, kedua tanggul yang jebol sudah tertutup semua dalam 3 hari ini. Sekarang tinggal memperkuat dan meninggikan tanggul, karena diprediksi puncak hujannya masih terus sampai akhir Februari 2024," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Perjalanan luar biasa komik Amerika

situs paling gacor mudah menang

Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024******

Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.

"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 

Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU


 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024