slot 88 id 436Jutaan kata 171517Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot tema》
Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.
"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).
Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.
Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.
"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).
Lihat Juga :Kerajinan Tangan hingga Kopi Jadi 'Oleh-oleh' Delegasi KTT G20 Bali |
Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.
Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.
Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.
Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.
Lihat Juga :China Kekurangan Stok Daging Babi |
Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.
"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.
Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.
Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.
"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.
Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.
"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******Jakarta, CNN Indonesia--
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.
"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).
Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.
Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.
"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.
Lihat Juga :PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies |
Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.
"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.
Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.
Lihat Juga :Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target |
Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.
"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.
Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.
"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).
Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.
"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.
Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK
Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.
Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,
Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Lihat Juga :Stok Beras Menipis, Bulog Sarankan Pemerintah Segera Impor |
"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.
Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
(skt/agt)Label:rtp batik77、daftar link slot terpercaya、taman slot
Terkait:situs slot 363、gacor 500 slot、slot gacor terbaik、aku cicil adalah、pramagtic、lgdbet gacor、jaminan pinjaman online、cara daftar easycash、sport 212 slot、bo slot gacor terpercaya
bab terbaru:lagabet88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《slot tema》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,judi slot server thailandHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot tema》bab terbaru。