pola gacor mahjong ways 3

happy slot88 894Jutaan kata 294139Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola gacor mahjong ways 3》

KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Enam kecamatan di Kapuas kebanjiran lagi, ribuan rumah terendam******

kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat

Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Panahatan Sinaga membenarkan bahwa enam kecamatan di wilayah setempat kembali dilanda banjir.

"Enam kecamatan itu meliputi Mantangai, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Dadahup dan Kecamatan Timpah," kata Panahatan Sinaga di Kuala Kapuas, Jumat.

Dari enam kecamatan tersebut, sambungnya, terdiri dari 25 desa yang terdampak banjir, dan sebanyak 6.545 kepala keluarga atau 23.245 jiwa pun terdampak.

Kemudian, bencana banjir tersebut menyebabkan 3.940 unit rumah terendam, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum dan 95 titik akses jalan juga terendam.

Ia menjelaskan, ketinggian air bervariasi mulai dari 80-190 centimeter dan mengimbau warga untuk tetap waspada karena selama Januari ini diprediksi curah hujan masih terus terjadi.

"Jadi, kita harus betul-betul waspada terhadap bencana hidrometeorologi curah hujan yang cukup tinggi. Khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan peta rawan bencana banjir," katanya.

Baca juga: BPBD: Tinggi banjir Kapuas di dua titik masih meningkat
Baca juga: BNPB salurkan DSP untuk tangani banjir Kabupaten Kapuas

Menurut dia, berdasarkan pengecekan tim BPBD, di beberapa desa yang terdampak banjir, belum ditemukan warga yang mengalami sakit seperti demam dan diare.

Dampak dari banjir yang terjadi itu, Pemkab Kapuas pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di daerah setempat.

"Sejak tadi malam sudah kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat. sampai empat belas hari ke depan," katanya.

Menurut Panahatan, dengan ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir tersebut, maka semua lintas sektor, OPD dan instansi terkait bersama-sama bersatu padu menangani warga yang terdampak bencana banjir.

"Jadi, kita akan bersama-sama bersatu padu untuk menangani warga kita yang terdampak bencana banjir di enam kecamatan itu," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
Baca juga: Barito Utara tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Pewarta: Kasriadi/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bola228、situs online、wangi4d

Terkait：slot paling gacor、autobet4d、voucher kereta api、maret gacor、rtp merdeka777、xyz388、slot yang gacor jam sekarang、slot gacor abis、slot london、slot terpercaya gacor

---

---

bab terbaru：raja89 demo（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04