168jackpot

Memecahkan rekor

Kemenag Usul Biaya Haji Ditambah Rp288 M******

Direktur Jenderal Penyelenggaraan HajiDan Umrah(PHU) Kementerian Agama(Kemenag) Hilman Latief mengusulkan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp288 miliar untuk kuota tambahan calon haji reguler 1444 H/2023.

Hilman menjelaskan dana itu nantinya diambil dari nilai manfaat untuk kebutuhan biaya kuota tambahan sebanyak 7.360 jemaah haji reguler.

"Demi memenuhi prinsip keadilan jemaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan 7.360 diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami melakukan penyesuaian usulan anggaran kuota tambahan jemaah haji reguler yang semula Rp 313,37 miliar untuk 8.000 jemaah menjadi Rp 288,31 miliar untuk 7.360 jemaah haji reguler," kata Hilman dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/5).

Hilman menyampaikan kuota haji reguler tambahan itu akan diisi oleh 5.765 calon jemaah haji cadangan yang sudah melakukan pelunasan, namun belum memperoleh kuota.

Sementara untuk sisa kuota tambahan yang belum digunakan sebanyak 1.595 akan dibagikan berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.

Merespons itu, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi menerima penjelasan Kemenag tentang usulan tambahan BPIH sebesar Rp288 miliar untuk kuota haji tambahan.

"Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk mengkaji dan menghitung secara cermat ketersediaan nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan kuota haji reguler sebagaimana poin kesatu," kata Ashabul saat membacakan kesimpulan rapat.

Ashabul juga meminta BPKH memenuhi kebutuhan kuota tambahan Jemaah Haji reguler sebanyak 7.360 jemaah.

"Dengan memperhatikan keberlangsungan keuangan haji di masa yang akan datang," kata dia.

Ashabul juga mengatakan Komisi VIII DPR dan Kemenag menyepakati kebijakan kegiatan manasik haji bagi jemaah kuota reguler tambahan. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali di tingkat Kabupaten/Kota dan 3 kali di tingkat KUA dengan pertimbangan waktu pemberangkatan jemaah yang semakin dekat.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Bandara Juanda Siap Terbangkan 36 Ribu Calon Jemaah Haji dari Jatim******

BandaraInternasional Juanda Surabaya siap melayanipenerbanganlangsung ataudirect flightpara calon jemaahhajidari Jawa Timur pada tahun ini.

Pelaksanaan angkutan haji 2023 akan dimulai pada periode embarkasi 24 Mei-22 Juni 2023, serta periode debarkasi dimulai 4 Juli-3 Agustus 2023.

"Dalam angkutan udara jemaah haji 2023, Bandara Juanda akan memberangkatkan sebanyak 36.938 calon jemaah yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam 84 kelompok terbang (kloter)," kata General Manager Bandara Internasional Juanda Sisyani Jaffar, Selasa (11/5).

Sisyani mengatakan kloter pertama rencananya diberangkatkan Rabu (24/5) pukul 09.15 WIB. Sementara, kloter kedua yang mengangkut calon jemaah Kota Madiun, Bangkalan dan Surabaya pada pukul 11.15 WIB. Serta kloter ketiga calon jemaah Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya yang berangkat pada pukul 13.15 WIB.

"Selama periode embarkasi yang berlangsung 30 hari kami akan melayani 2 hingga 3 penerbangan haji per harinya. Kami mohon doa dan dukungan agar pelayanan Angkutan Haji dapat berjalan baik dan lancar," ucapnya.

Jelang penerbangan itu, pihaknya sudah memastikan kesiapan pelayanan, fasilitas bandara, hingga infrastruktur landas pacu atau runway.

Lihat Juga : JK Ungkap Pemerintahan Jokowi Bayar Utang Rp1.000 Triliun per Tahun

Dari sisi skema pelayanan yang diberikan, kata Sisyani, pemeriksaan keamanan calon jemaah dan barang bawaannya sudah dilakukan sejak para jemaah berada di Asrama Haji Sukolilo.

"Pemeriksaan keamanan calon jemaah di Asrama Haji penting dilakukan untuk mencegah adanya prohibited itemyang terbawa calon jemaah ke dalam pesawat udara," ucapnya.

Menurutnya, pihak Bandara Juanda menugaskan sebanyak 18 personil Avsec berlisensi di asrama tersebut. Pihaknya juga menempatkan peralatan pemeriksaan keamanan di antaranya adalah empat unit x-ray.

"Dua unit x-ray ditempatkan di bagasi dan dua unit x-ray di kabin serta dua unit Walk Through Metal Detector (WTMD)," ujarnya.

Ia menambahkan karena proses pemeriksaan keamanan, kesehatan, dan keimigrasian akan dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo, maka calon jemaah yang telah selesai menjalani rangkaian pemeriksaan kemudian dipersilakan untuk memasuki bus yang akan mengantar menuju ke Terminal 1 Bandara Juanda.

"Setibanya di bandara, bus akan langsung dikawal menuju area apron, kemudian calon jemaah dapat langsung masuk ke pesawat, karena seluruh pemeriksaan dan barangnya telah selesai dilaksanakan di Asrama Haji Sukolilo," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

IHSG Berseri ke 6.700 Jelang Libur Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.700 pada Jumat (19/5) sore. Indeks saham menguat 37 poin atau 0,56 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,15 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,06 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 214 saham menguat, 323 saham terkoreksi, dan 213 saham lainnya stagnan. Terpantau, 6 dari 11 saham di indeks sektoral menguat dipimpin sektor keuangan yang tumbuh 1,14 persen. Sedangkan, 5 sektor saham lainnya melemah dipimpin oleh energi minus 2,13 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,94 persen, indeks NYSE Composite menguat 1,51 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Bos Bappebti Pede Bursa CPO Bisa Diluncurkan Juni Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) optimistis minyak kelapa sawitmentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas pada Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai mengerucutkan alternatif kebijakan dari bursa CPO tersebut.

"Kami harapkan kebijakan ini bisa selesai dan launchingseperti janji perintah menteri perdagangan, tetap Juni," ujarnya di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun kebijakan yang diatur adalah CPO yang masuk dalam bursa adalah uang khusus untuk diekspor. Kemudian, CPO yang masuk bursa pun hanya untuk CPO HS 15.111.000.

Selain Permendag tentang ekspor, pihaknya juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Menurut Budi, dengan diimplementasikannya ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia tersebut, harapannya akan terbentuk price referencedi bursa karena terjadinya transaksi adalah many to manypembeli dan penjual.

Tak hanya itu, harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel sertareal time. Dengan begitu, hal tersebut dapat dipergunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu).

"Di sisi hulu kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga TBS bagi petani/PKS," imbuh Didid.

Meski demikian, ia menyebut pada Juni hanya Bursa CPO saja yang diluncurkan. Sementara, pembentukan harga acuan baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.

Pasalnya, saat bursa diluncurkan tentu pesertanya belum ada. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi.

[Gambas:Video CNN]

"Saya belum bisa bilang kami sudah berhasil tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Dan sakit perut saya sudah tidak terlalu sakit," ujar Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

Warisan kekaisaran

Bappebti Berharap Aturan Pindah Pengawasan Kripto ke OJK Kelar Juni******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan pembuatan rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait pemindahan pengawasan aset kripto ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selesai Juni mendatang.

Pemindahan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK itu tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam aturan tersebut, OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh, mulai dari perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, fintech, kripto, hingga koperasi.

Namun, pemerintah dan DPR menyadari diperlukan waktu transisi antara OJK dan Bappebti tanpa mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan.

Ia pun menyebut saat ini pihaknya dan para pemangku kepentingan tengah menyusun rancangan PP terkait hal tersebut.

"Paling lambat Juli (rancangan PP selesai), tapi target dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selesai Juni. Juni adalah bulan keramat di Keramat Raya (alamat Kantor Bappebti)," ucap Didid di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Ia menyebut mekanisme dalam rancangan PP yang dimaksud harus seminimal mungkin memberikan goncangan pada industri.

Bahkan, kata Didid, pengalihan tersebut harus berdampak positif bagi perkembangan industri maupun dampak terkait stabilisasi sektor keuangan.

Ia pun berjanji Bappebti akan terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga peralihan masa transisi tersebut akan berjalan dengan baik nantinya.

[Gambas:Video CNN]

Dengan pemindahan pengawasan kripto ini, OJK nantinya akan mendapuk seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto yang merangkap menjadi anggota dewan komisioner.

Mengutip Pasal 335 ayat 2 b UU PPSK, kepala eksekutif yang dimaksud akan diangkat dan ditetapkan paling lambat tujuh bulan terhitung sejak UU PPSK diundangkan.

Nah, sebelum ada pejabat terkait, maka pengawasannya akan dilakukan oleh pejabat definitif, yakni kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

Yuan Zun

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]