slot gacor banget

Toko dunia lain

Borong Isi Parsel Lebaran Dapat Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale yang digelar pada Minggu (31/3) atau kurang dari dua pekan menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah juga menawarkan produk yang kerap dijadikan isi parsel Lebaran.

Berbagai produk untuk parsel Lebaran itu dijual dengan potongan harga menggiurkan. Pantauan CNNIndonesia.comdi Transmart Kota Kasablanka Jakarta Selatan, terdapat beberapa produk yang ditawarkan dengan diskon spesial.

Sebut saja deretan wafer kalengan yang mendapat diskon beragam hingga 10 ribu untuk setiap produk. Wafer kalengan itu tersedia dengan berbagai merek dan harga beragam, mulai dari Rp21 ribu, Rp53 ribu, hingga Rp96 ribu setelah mendapat diskon.

Beberapa produk mendapat diskon dari Rp19 ribu menjadi Rp10 ribu. Terdapat pula merek sirop yang dijual dari Rp14 ribu menjadi Rp9 ribu, serta produk dengan diskon dari Rp24 ribu menjadi Rp19 ribu.

Parsel Lebaran juga belum lengkap tanpa kukis kering yang turut mendapat diskon di Transmart Full Day Sale. Potongan harga sejumlah produk kukis kering itu mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu.

Selain itu, Transmart turut menawarkan beberapa macam parsel Lebaran dengan harga ratusan ribu. Parsel itu terdiri dari produk-produk makanan dan minuman, hingga kue kering yang dibungkus dengan bingkisan tema Lebaran.

Transmart Full Day Sale kembali hadir untuk melengkapi beragam kebutuhan harian pelanggan. Gelaran Transmart Full Day Sale edisi ini hanya berlangsung satu hari, yakni sejak toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Berbagai produk dapat dibeli secara murah berkat diskon 50 persen dan ekstra 20 persen dengan metode pembayaran Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Diskon Gede-gedean, AC di Transmart Cuma Rp2,7 Jutaan

Pengunjung juga dapat dengan memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah dengan mudah. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp melalui Google Play Store dan App Store, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime.

Selain itu, pengunjung juga dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Menhub Minta Pemda Subsidi Biaya Operasi Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk ikut memberikan insentif berupa subsidi biaya operasi pesawat(BOP) kepada maskapai dalam negeri.

Tujuannya, untuk memulihkan industri penerbangan di Indonesia, terutama ke wilayah masing-masing pemda pascapandemi covid-19.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama membuat stimulus untuk konektivitas transportasi udara di daerah-daerah, untuk memulihkan kembali sektor penerbangan setelah terdampak covid-19," ujar Budi dalam rapat koordinasi Keberlangsungan Konektivitas Transportasi Udara dan Dukungan Pemerintah Daerah seperti dikutip antara, Selasa (22/11).

Kemudian ada juga stimulus penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) di bandara yang dikelola Kemenhub dengan biaya yang lebih rendah.

"Sekarang kami juga mendorong kehadiran pemda berupa dukungan stimulus pelayanan transportasi udara agar menjamin ketersediaan konektivitas di daerahnya," jelasnya.

Budi mengungkapkan salah satu pemda yang telah melakukan upaya nyata untuk memberikan stimulus yakni Toraja. Pemda setempat memberikan jaminan keterisian penumpang atau block seatsekitar 60-70 persen dari total kursi yang tersedia.

Menurut dia, pemprov dan pemkab saling sharinguntuk melakukan block seat,sehingga saat ini sudah ada penerbangan dua kali dari Makassar ke Toraja dan sekarang sudah menambah rute ke Balikpapan.

"Kami harap pemda lain juga melakukan hal yang sama," imbuhnya.

Selain dukungan pemda, Budi juga mendorong peran dari operator bandara dan maskapai untuk terus meningkatkan kinerja penerbangannya, di antaranya menambah jam operasional di sejumlah bandara, sehingga pergerakan pesawat dapat lebih banyak dan dari sisi operasional akan lebih efisien.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Jasa Marga Tiadakan Pengaturan Kedaluwarsa e******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-tollselama arusmudikdan balik Lebarantahun ini.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana  mengatakan kebijakan ini dilakukan perseroan dalam rangka mendukung kelancaran pemudik.

"Pada periode Hari Raya Idul Fitri 1445 H ini, untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik, Jasa Marga meniadakan pengaturan masa kedaluwarsa e-toll sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh pengguna jalan," ujarnya, Rabu (3/4) seperti dikutip dari Antara.

Apabila terdapat pengguna jalan dengan durasi perjalanan di atas maksimum, maka saat e-tolldi-tap pada gardu keluar, Automatic Lane Barrier (ALB) tidak terbuka dan status e-tollmenjadi expired.

"Jika menemui kendala Uang Elektronik (e-toll) kedaluwarsa/expired, transaksi akan dibantu oleh petugas Jasa Marga ke reader pada Gardu Tol Otomatis (GTO). Proses ini pun tidak akan membuat saldo e-tollterpotong melebihi tarif jalan tol yang memang harus dibayarkan dan juga tidak dikenakan denda/sanksi. E-toll yang sama pun masih bisa digunakan untuk transaksi di jalan tol ataupun untuk transaksi lainnya," kata Lisye.

Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik jatuh pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1445 H atau pada Sabtu (6/4). Dalam masa puncak mudik itu, Jasa Marga memperkirakan lalu lintas mencapai 259 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik 66,8 persen terhadap normal.

Sementara itu, untuk prediksi puncak arus balik akan jatuh pada H+5 atau Senin (15/4) dengan lalu lintas mencapai 300 ribu kendaraan di empat gerbang tol utama, naik hingga 131 persen terhadap normal.

Jasa Marga memprediksi jumlah kendaraan yang keluar wilayah Jabotabek pada periode arus mudik H-7 sampai dengan H2 Hari Raya Idul Fitri 1445 H (periode 3 April -11 April 2024) adalah sebesar 1,86 juta kendaraan, naik hingga 54,13 persen terhadap normal dan naik 5,94 persen dari periode Lebaran 2023.

Distribusi lalu lintas keluar wilayah Jabotabek di periode tersebut adalah mayoritas menuju ke arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) sebesar 58,4 persen, ke arah Barat (Merak) sebesar 22,9 persen dan ke arah Selatan (Puncak) sebesar 18,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

DPR Cecar Bos PT Timah soal Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp271 T******

Komisi VI DPRRI mencecar Direktur Utama PT TimahAhmad Dani Virsal soal kasus dugaan korupsiIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 merupakan angka yang fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.

Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 tersebut baru kerugian ekologis.

Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.

Hingga kini rapat masih berlangsung dan Dani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan korupsi timah tersebut.

Kasus korupsi timah terungkap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.

Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menaksir nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi itu tembus Rp271 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Raja Malam Abadi

Pemerintah Akhirnya Mau Bayar Utang Rafaksi Migor Rp474 M ke Peritel******

Pemerintah memutuskan untuk membayar utangselisih harga atau rafaksi minyak gorengsebesar Rp474 miliar kepada pengusaha ritel.

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan keputusan tersebut baru disepakati dalam rapat pagi ini.

"Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan) memutuskan membayar rafaksi. Iya dibayar itu keputusan tadi," ujar Putu ditemui di Kantornya, Senin (25/3).

Sementara itu Luhut dalam keterangan resminya menekankan komitmen pemerintah untuk memenuhi pembayaran besaran klaim terkait dengan rafaksi minyak goreng.

"Kita harus menuntaskan (permasalahan) mengenai rafaksi minyak goreng ini. Ini sudah diaudit sama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan tidak ada isu sepertinya. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian," kata Luhut.

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari BPKP, BPDPKS, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya untuk segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi Sucofindo.

"Seperti yang disampaikan dari Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan klaim, diverifikasi sekitar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut terdiri dari retail modern maupun usaha tradisional," ungkap Isy Karim.

Pemerintah memiliki utang rafaksi minyak goreng ke pengusaha ritel Rp474 miliar. Utang berasal dari program satu harga minyak goreng (rafaksi). 

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag Nomor 3 digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]