slot tergacor gampang maxwin

Teknologi sejati tak tertandingi

Kementerian BUMN Bakal Merger 11 Perusahaan, Termasuk Angkasa Pura******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan yang ada saat ini.

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku dari 41 perusahaan yang ada, ia ingin memangkas menjadi 30 perusahaan dan bergerak di 12 klaster.

Menurutnya, selama ini terlalu banyak BUMN yang bergerak di bidang yang sama, salah satunya adalah Angkasa Pura I dan II.

Meski demikian, terkait merger Angkasa Pura, Erick mengaku masih dalam tahap perhitungan untuk prosesnya.

Ia sendiri tak menyebutkan merger Angkasa Pura sebagai salah satu fokus dari program BUMN 2023. Namun, ia menegaskan terus mendorong upaya-upaya merger ini.

"Kalau mau mengerjakan Angkasa Pura, kita harus hitung dulu. Waktu kita merger gimana ke depannya, komplit tidak atau malah memberatkan, gimana airport-airport kecil? Nanti ada waktunya, kita akan dorong," jelasnya.

Erick meyakinkan merger ini dilakukan untuk mengurangi kompetisi antar BUMN dalam satu sektor industri yang sama. Ia juga menyebutkan meski merger dilakukan, pengurangan pegawai belum tentu akan dilakukan.

"Orang sekarang rekrut (pegawai) terus. Kita hanya mau memastikan ngapain sesama BUMN itu kanibal, dan ngapain BUMN itu membunuh sektor-sektor yang private sector sudah ada, dan UMKM ada, mending kita jadi ekosistemnya," papar Erick.

Ia mencontohkan merger antara Damri dan Perum PPD dilakukan dengan perhitungan mendetail. Menurutnya, jika merger BUMN ini selesai dilakukan, maka kementerian bertugas untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan di dalam masing-masing sektor industri.

"Yang kita bangun ekosistem, dengan UMKM, Pemda, pengusaha, swasta, kita (BUMN) yang gede-gede, yang masif. Kalau ada apa-apa, BUMN jadi benteng ekonomi nasional dan (bisa) intervensi, makanya harus untung," tegasnya.

Sebelumnya, sembilan program utama BUMN sepanjang 2023 adalah aksi korporasi Pertamina Geothermal Energi, Palm Co., penyelesaian LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu juga aksi korporasi Jasa Marga atau pembangunan tol, penyelesaian restrukturisasi Waskita Karya, ID Food, Defend ID, serta Deregulasi dan penetapan Peraturan Menteri BUMN. Program terakhir adalah penguatan tata kelola investasi dana pensiun BUMN.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Bisnis Penitipan Hewan Raup Cuan saat Nataru, Omzet Capai Puluhan Juta******

Bisnis penitipan hewanmendapat berkah selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, banyak warga yang menitipkan hewan peliharaannya selama liburan di luar kota.

Kementerian Perhubungan menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

Pemilik Tobbyto Catshop Ninuk menceritakan setidaknya 20 kucing dititipkan kepada dirinya. Meski tak seramai saat lebaran, angka ini meningkat dari hari-hari biasanya.

Selain sebagai penitipan, ia juga menyediakan klinik dan dokter hewan. Saat musim sedang tidak bersahabat, menurutnya, banyak kucing yang datang untuk berobat dan menjalani perawatan.

Klinik dan penitipan hewan yang berdiri sejak 2013 di Tebet Barat, Jakarta Selatan ini pun lebih banyak menerima kucing-kucing yang melakukan rawat inap.

"Ini termasuk rawat inap dan penitipan sekitar 20-an, saya nggak hitung satu-satu, kalau hari biasa juga nggak sepi banget sih. Kucing yang datang ke sini tuh kebanyakan buat perawatan dibanding buat titip inap," tutur Ninuk.

Ia mengaku omzetnya naik cukup signifikan. Jika bukan musim libur, dalam sebulan Ninuk bisa menghasilkan Rp10 juta-Rp15 juta. Namun, ketika sedang libur Nataru, ia bisa meraup hingga Rp20 juta per bulan.

"Kalau lebaran lebih ramai lagi, tapi tahun kemarin itu kan dari pandemi, memang tidak seramai sebelum pandemi. Saya lupa angkanya. Sekitar Rp30-an (juta) ada lah," ucapnya.

Saat ini, menurut Ninuk, kompetisi bisnis petshopdan penitipan hewan makin berkembang setelah pandemi. Sebab, semua orang bisa memasarkan usahanya melalui internet.

Meski demikian, ia tak khawatir. Pasalnya, Ninuk mengaku lebih banyak menerima kucing-kucing hasil rescue.

Dalam perawatan dan masa inap itu, Ninuk akan memisahkan kucing-kucing yang sudah disteril dan belum disteril.

"Jadi kebanyakan yang datang kesini itu kucing-kucing rescue. Jadi banyak dana sosial dari kita sendiri, dengan harusnya di-charge Rp1 juta, kita charge-nya cuma Rp350 ribu atau Rp400 ribu," paparnya.

Peningkatan omzet serupa juga dirasakan pemilik Mimoshi Pet Care Tendy Gunawan. Usaha penitipan yang mulai dibuka pada 2016 ini biasa menghasilkan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Kini, saat libur Nataru, penitipan anjing dan kucing berlokasi di Tebet Timur ini mampu meraup keuntungan hingga Rp10 juta-Rp20 juta.

"Sebulan gitu bulan biasa Rp2 juta-Rp3 juta, kalau musim liburan bisa Rp10 juta-Rp20 juta. Signifikan banget," tutur Tendy.

Ia mengungkapkan peningkatan ini mulai dirasakan sejak pertengahan Desember. Terutama saat Natal hingga 3 Januari sudah penuh.

"Kalaufull-nya sekarang, dari seminggu terakhir sejak Natal. Jadi ada yang Natalan keluar tanggal 28-29 (Desember), terus masuk lagi tahun baruan," ucapnya.

Tendy pun mematok harga Rp80 ribu-Rp150 ribu per malam bergantung dengan ukuran hewan yang dititipkan. Ia mengaku meraup keuntungan jauh lebih banyak saat libur Nataru ketimbang lebaran. Sebab, usahanya lebih banyak menampung anjing.

Meskipun pada hari-hari biasa ia tetap memiliki pelanggan yang biasa menitipkan peliharaannya.

Lebih jauh, Tendy membandingkan libur Nataru tahun ini jauh lebih baik ketimbang masa pandemi 2019-2020. Saat itu, ia mengaku tak ada peliharaan yang dititipkan padanya.

"Kami usaha mulai 2016, baru pas pandemi enggak ada order sama sekali, tahun 2019-2020 itu. Baru 2021 akhir sudah mulai ada. Order tahun ini sudah seramai sebelum pandemi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Ekspor Manggis Bali ke China Kembali Bangkit, Capai Rp3,3 M Akhir 2022******

Nilai ekspor manggis asalBali keChinamencapai Rp3,3 miliar pada Desember 2022. Capaian tersebut menjadi pertanda ekspor kembali meningkat setelah dua tahun terpuruk imbas pandemi covid-19.

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar I Putu Terunanegara mengatakan geliat ekspor komoditas buah-buahan terutama manggis ke China mulai terlihat.

"Desember (2022) itu merupakan awal kembalinya eksistensi buah di pasar internasional terutama ke China," kata Terunanegara, Senin (2/1).

"Pemeriksaan manggis meliputi hama target negara tujuan sesuai dengan protokol ekspor manggis ke China serta ketertelusuran komoditas manggis tersebut," imbuhnya.

Setelah dinyatakan bersih dan sehat serta tidak ditemukan hama. Maka diterbitkan phytosanitary certificatesesuai dengan ketentuan yang ada pada protokol ekspor manggis ke China.

"Hal ini, menjadi awal yang bagus bagi kebangkitan ekspor manggis ke China setelah lama tersendat. Semoga di 2023 ekspor manggis ke China meningkat dan dapat menyejahterakan pertanian hortikultura di Provinsi Bali," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Kemnaker Bersuara soal Lenyap Aturan Libur 2 Hari di Perppu Ciptaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah hari libur buruh dipangkas di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengklaim tidak ada hari libur yang dihilangkan dalam perppu tersebut.

"Tidak ada yang dihilangkan untuk libur 2 hari," kata Indah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (3/1).

Penghapusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang baru saja diterbitkan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi," tulis pasal 79. 

Penghapusan hak libur dua hari bagi pekerja itu diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf b. Dalam pasal itu, Jokowi memang masih memberikan hak libur atau waktu bekerja kepada pekerja atau buruh.

Bentuk waktu istirahat terbagi dalam 2. Pertama, istirahat antara jam kerja yang jumlahnya paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.

Kedua,"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," kata pasal tersebut.

Aturan ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan libur pekerja yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasalnya, dalam aturan itu, pekerja masih diberikan waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Menurut Indah hari libur yang diatur dalam pasal tersebut tidak hanya dimaknai untuk waktu kerja sepanjang 6 hari saja. Namun, juga berlaku untuk waktu kerja sepanjang 5 hari.

"Sehingga jika perusahaan menggunakan waktu kerja 5 hari dalam seminggu, otomatis libur dalam 1 minggunya 2 hari, jadi dengan demikian tidak perlu diatur dalam perppu," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Truk Semen Jatuh ke Laut Merak Over Loading, Terancam Kena Sanksi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan truk semenyang jatuh ke laut saat pemuatan di Pelabuhan Merakpada Rabu (28/12) malam karena kelebihan beban alias over loading.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pitra Setiawan mengatakan truk tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, sanksi tersebut bukan dari Kementerian Perhubungan melainkan kepolisian.

"Dari kepolisian (sanksinya). Yang pasti kan ada penyelidikan dulu, terus kemudian mungkin sanksi ganti rugi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/12).

"Kalau kewenangan kami (Kemenhub) di Jembatan Timbang dan terminal. Kalau di luar dua tempat itu penegakkan hukumnya harus didampingi oleh pihak kepolisian," jelasnya.

Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno telah meminta kepada seluruh operator pelabuhan untuk tegas menolak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan terlebih jika ada indikasi kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) untuk masuk kapal.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

"Sanksi untuk over loadingmulai dari transfer muatan hingga larangan meneruskan perjalanan. Tapi jika over dimensibisa pidana," tegas Pitra.

[Gambas:Video CNN]