hoki 99

Nian Jingui

Khofifah Bujuk Wisatawan Berlibur ke Jatim Selama Libur Lebaran******

Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa mengajak wisatawan untuk berlibur ke Jatim selama musim libur Lebaran2023. Ia mengklaim provinsi yang ia pimpin memiliki banyak destinasi wisatamenarik, eksotik, kekinian daninstagramable.

Menurutnya, Jatim sangat tepat dijadikan tempat menghabiskan libur lebaran bersama keluarga. Setidaknya, Jatim memiliki 1.368 daya tarik wisata, yang terdiri dari 475 wisata alam, 550 wisata buatan, dan 343 wisata budaya.

"Pilihan wisata di Jatim lengkap, mulai dari wisata alam, wisata hits kekinian, budaya, sejarah, sampai kuliner yang tidak ada duanya. Jadi, ayo ke Jawa Timur," kata Khofifah di Surabaya, Senin (17/4).

"Berdasarkan data Disbudpar Jatim tahun 2022, terdapat top 10 kunjungan wisatawan saat libur Lebaran, di antaranya Telaga Sarangan Magetan, Kebun Binatang Surabaya, Pantai Balekambang Malang, dan Go Fun Bojonegoro.

Kemudian, pantai Boom Banyuwangi, Pantai Klayar Pacitan, Taman Safari Pasuruan, Pantai Gemah Tulungagung, Pantai Watu Ulo Jember dan Jatim Park II Batu.

"Ini adalah favoritnya wisatawan nusantara," ungkapnya.

Lihat Juga : Mengintip APBD Lampung Usai Viral Tiktoker Kritik Jalan Rusak

Saat ini, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pengelola usaha pariwisata hingga pengelola desa wisata BUMDes untuk menawarkan paket-paket wisata yang menarik. Harapannya, paket wisata itu akan membuat wisatawan tertarik.

"Banyak yang kami susun dalam paket wisata, seperti paket berwisata di desa wisata, ada ratusan desa wisata yang kita miliki. Banyak di antaranya yang telah terintegrasi dengan potensi wisata hingga tempat penginapan homestay. Paket-paket yang kami sediakan telah kami susun dalam booklet supaya lebih mudah tersosialisasikan ke masyarakat," jelasnya.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berlibur di Jatim, Khofifah juga telah berkoordinasi dengan lintas instansi, khususnya para pemilik dan pengelola wisata untuk mengaudit atau memeriksa wahana hiburannya.

"Pemprov Jatim juga sudah membuat Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Pak Sekda bahwa kewaspadaan pengelolaan pariwisata untuk membangun kesiapsiagaan yang komprehensif, sehingga momen lebaran bisa mendorong pertumbuhan ekonomi serta masyarakat juga merasa senang liburan di Jawa Timur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon tarif Tol Trans Jawa sebesar 20 persen pada periode arus balik Lebaran, 27-28 April 2023.

Menurut Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana,hal itu dilakukan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas selama arus balik.

Lisye mengatakan diskon berlaku dari Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan Gerbang Tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Ia mengatakan diskon tersebut juga diberlakukan agar pemudik menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu.

"Terutama yang telah diprediksi menjadi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H," tuturnya.

Menurut Lisye, diskon itu hanya berlaku untuk perjalanan menerus yang melakukan tap-in di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tap-out di GT Cikampek Utama.

"Hanya untuk tarif perjalanan menerus dari Semarang menuju arah Jakarta. Diskon ini berlaku untuk pengguna jalan yang menggunakan uang elektronik," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapannya saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa, hanya bisa menggunakane-tollyang sama saat tap indan tap out. Tidak bisa meminjam e-tollpengguna jalan lainnya jika saldo kurang," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Bai Yeyi

Sederet Kekhawatiran Pengusaha soal Investasi di IKN******

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sederet kekhawatiran pengusaha yang masih wait and seeuntuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kekhawatiran setiap orang beda-beda. Ini nanti gimana Pak, ada masalah siber misalnya, masalah tanahnya gimana, insentif apa yang bisa didapatkan, kira-kira bagaimana kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru," kata Arsjad di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Namun, Arsjad mengibaratkan kondisi investor dengan pemerintah saat ini masih dalam tahap masa pacaran sebelum menikah. Dengan begitu, ia meminta semua pihak sabar.

"Kita semua ingin cepat. Namanya pengusaha ingin cepat terus, berusaha ingin cepat terus karena ini masalah waktu. Pemerintah bekerja cepat. Kalau kurang cepat kita dorong terus. Cuma bagaimana pun ada bisnis proses yang mesti dijalankan. Ada kekhawatiran insentif, pertanahan, dsb," terang Arsjad.

Ia juga menyinggung soal kekhawatiran pengusaha terhadap IKN jelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Arsjad tak menutup mata memang ada kekhawatiran tersebut.

Namun, ia berdalih sikap investor masih oke jelang Pemilu 2024. Arsjad menyebut demokrasi Indonesia saat ini masih aman.

"Pasti ada pemikiran itu (pemilu 2024), tapi kan semua punya kekhawatiran. Pada pemilu lalu kencang, apa yang terjadi, Jokowi-Prabowo bersatu gotong royong. Ini sudah melihat Indonesia bagaimana pun proses demokrasi kita aman, kita harus percaya itu dan jelaskan ke investor... Sekarang satu tahun jelang pemilu masih tenang-tenang saja," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan saat ini sudah ada lebih dari 220 minat investor ke IKN Nusantara, baik dari dalam dan luar negeri. Di mana ada sekitar 36 calon investor yang sudah masuk tahap non-disclosure agreement(NDA).

Bambang berharap semua lapisan masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara. Ia menegaskan jangan hanya memikirkan progres jangka pendek Ibu Kota baru tersebut.

Ia pun menyebut banyak investor datang langsung ke IKN Nusantara untuk mengecek keseriusan pembangunan tersebut. Menurutnya, banyak calon investor merespons baik setelah mengecek langsung lokasi IKN Nusantara.

"Harapan kita semua tentu sesegera mungkin kita melihat pembangunan di IKN Nusantara bergulir. Jangan dikecilkan hingga 2024 saja, karena kita membangun hingga 2045, membangun kota futuristik masa depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]