petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

voucher alfamart

pinjaman cepat cair tanpa bi checking 113Jutaan kata 915603Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher alfamart》

Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun******

Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu dalam kegiatan, di lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/Donny Aditra
Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.
Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiket pesawat, setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat di tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP, yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo). "Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo, di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Ia membeberkan, kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di tiga bandara yang ada di DPSP tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu harga sudah menurun dibandingkan sebelumnya. "Harga tiket itu 'kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang, jadi itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara di tiga DPSP itu dulu, nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujar dia pula. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan itu diambil guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi di tiga destinasi itu bisa lebih banyak. Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata. Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda eventyang banyak. Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu. Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: BPS sebut harga tiket pesawat jadi pemicu deflasi Jakarta pada Januari
Baca juga: Avtur dinilai bukan penyebab harga tiket pesawat menjadi mahal

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi******

Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi
Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid. ANTARA/HO-MPR RI
Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold 4 persen.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Legislator yang akrab disapa HNW mengatakan bahwa putusan MK tersebut memang bukan menghilangkan sama sekali ambang batas parlemen, tetapi angka ambang batas saat ini perlu diatur ulang dengan kajian ilmiah, argumentasi yang rasional, dan demokratis.

"Ini juga seharusnya bukan hanya berlaku terhadap parliamentary threshold yang 4 persen itu, tetapi juga mestinya diberlakukan untukpresidential thresholdyang berlaku saat ini yakni 20 persen," kata HNW dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut HNW, MK perlu berlaku adil sesuai dengan prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah untuk mengoreksi 20 persen presidential threshold sebelum Pemilu 2029, seperti halnya argumentasi MK dalam putusan terkait dengan koreksi 4 persen parliamentary thresholdtersebut.

HNW menilai koreksi terhadap presidential thresholddiperlukan untuk menyelamatkan kedaulatan rakyat sehingga kualitas demokrasi dan pilpres menjadi lebih baik pada tahun 2029.

"Seharusnya MK juga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk juga melakukan hal serupa ketika menetapkanpresidential threshold sehingga mengoreksi presidential threshold 20 persen sebelum Pemilu/Pilpres 2029,” ujarnya.

HNW menjelaskan banyak pihak telah mengajukan permohonan agarpresidential threshold20 persen untuk dinyatakan inkonstitusional dan seharusnya diturunkan, termasuk permohonan yang sudah diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan pada kajian ilmiah dan prinsip demokrasi.

Ketika itu, kata dia, MK memang tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKS terkait presidential thresholddi angka antara 7 persen sampai 9 persen, tetapi dalam pertimbangannya MK mengapresiasi PKS yang telah mempergunakan kajian ilmiah yang rasional, proporsional, demokratis, dan implementatif dalam menetapkan hal tersebut.

"Hal yang juga diingatkan oleh MK saat memutuskan koreksi terhadap parliamentary threshold4 persen," tuturnya.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar link slot terbaik

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
cara hutang di kredivo
pelita4d
slot paling jp
slotdemo4d
link gacor saat ini
timbangan 2d togel
erek erek 89 2d
kratonbet
ml138 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 judi138
Bab 2 sensa128
Bab 3 pinjaman teman legal atau ilegal
Bab 4 jam jam gacor higgs domino
Bab 5 buku mimpi rambut
Bab 6 slot gampang maxwin terpercaya
Bab 7 togel prediksi togel sydney
Bab 8 juarabet99
Bab 9 pinjaman online bank bri
Bab 10 pola biar dapat maxwin
Bab 11 fortune138
Bab 12 masuk slot gacor
Bab 13 ligaplay88
Bab 14 cicilan kredivo 6 bulan
Bab 15 slot joni
Bab 16 situs wd vip
Bab 17 ligabanteng
Bab 18 pinjaman uang lazada
Bab 19 paten4d
Bab 20 kegunaan kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9580bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

perjalanan

cari usaha yang cepat dapat uang
BPBD Kalbar sebut 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan
Kondisi ruang kelas SDN 03 Sajingan Besar yang terendam banjir pada Jumat (1/3/2024) yang telah didata BPBD Kalbar. (ANTARA/HO-Camat Sajingan Besar).
Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) menyebutkan berdasarkan laporan lapangan terdapat 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

"Dari kejadian banjir pada 1 Maret 2024 di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, total ada 200 rumah terdampak banjir itu termasuk Pos Pamtas dan Wisma Indonesia PLBN Aruk serta fasilitas lainnya," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan laporan lapangan dari BPBD Kabupaten Sambas mengungkapkan 200 rumah tersebut tersebar di dua desa yang terdampak banjir. Banjir terjadi menyusul hujan deras di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut.

"Dua desa terdampak banjir yakni Desa Sebunga dan Kaliau'. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, saat banjir ketinggian air ada yang mencapai 120 centimeter. Langkah yang diambil akibat banjir tersebut sejak kejadian hingga Sabtu (2/3) yakni telah dilakukan langkah cepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

"Sejumlah pihak turun tangan mulai BPBD, pemerintah desa, kecamatan, Tagana dan lainnya. Kondisi sudah surut kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus mengatakan informasi terbaru di wilayahnya dampak banjir juga merusak jembatan berkemajuan di Desa Kaliu' berupa peretakan.

"Kemudian SDN 03 Sajingan Besar pagar roboh, perabot dan buku terendam akibat banjir bandang tersebut. Kami terus berkoordinasi atas dampak dan penanganannya, meski saat ini airnya sudah surut," kata dia.

Dia mengatakan, selain adanya jalan yang rusak, Jembatan Berkemajuan di Dusun Keranji Desa Kaliau' mengalami retak dan pagar SDN 03 Sajingan Besar roboh, perabot dan buku buku terendam.

Banjir di perbatasan menyusul curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat (1/3) sejak pukul 22.00 WIB. Kemudian banjir mulai menenggelamkan sebagian rumah warga pada Sabtu (2/3) pukul 04.00 WIB - 09.00 WIB. Selanjutnya air surut dan tidak ada penambahan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik

Baca juga: BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter

Baca juga: Banjir rendam 25 rumah warga Laja Sandang di perbatasan RI-Malaysia

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Impian Hiburan Tiongkok

bank slot 388
Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan di Padang, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari
Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengatakan satuan polisi pamong praja (satpol PP) merupakan ujung tombak dalam menegakkan peraturan daerah.

"Satpol PP memiliki tugas utama dan ujung tombak untuk menegakkan peraturan daerah," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol-PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Tito menegaskan bahwa keberadaan personel satpol PP bersama unsur lainnya sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus melindungi termasuk menegakkan hukum khususnya yang menyangkut peraturan daerah.

Ia menjelaskan bahwa posisi satpol PP berbeda dengan personel Polri. Korps Bhayangkara lebih pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan membina masyarakat sekaligus menegakkan hukum positif. Sementara itu, satpol PP lebih pada penegakan peraturan daerah.

Dalam amanatnya, mantan Kapolri tersebut mengatakan bahwa satpol PP pada Pemilu 2024 memiliki peran penting dan besar dalam menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan.

Menurut dia, pemilu yang berjalan lancar tidak lepas dari peran pihak keamanan terutama TNI dan  Polri, termasuk anggota satpol PP yang tersebar di seluruh daerah.

"Kita patut bersyukur Pemilu 2024 berjalan relatif aman, baik, dan lancar," kata Mendagri.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, kemudian menyelaraskannya dengan sistem pemilu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan pesta demokrasi.

Mendagri mengatakan bahwa memobilisasi 208 juta pemilih yang sudah terdaftar dengan 8.000.000 petugas tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat ad hoc, dan 800.000 pengawas bukanlah pekerjaan mudah.

"Keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu bukan pekerjaan satu orang, melainkan kerja bersama," ujarnya.

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas
Baca juga: Ribuan orang bergandeng tangan kelilingi Gunung Tidar HUT Satpol PP
 

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Takdir yang Abadi

bo slot baru launching
Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN DPR RI bersama para pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023). (ANTARA/YouTube TVR Parlemen.)
Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
 Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Master catur bersih

pinjaman shopeepay
Windri Patilima tegaskan diri jadi raja kelas welter di One Pride MMA
Petarung Mixed Martial Art (MMA) Windri Patilima berselebrasi setelaj mengandaskan Sandi Pramana di ajanh One Pride MMA 77 kelas welter yang berlangsung di Jakarta Velodrome, Jakarta, Sabtu (2/2/2024). ANTARA/Fajar Satriyo/aa.
Jakarta (ANTARA) - Petarung Mixed Martial Art (MMA) Windri Patilima menegaskan diri menjadi raja kelas welter di One Pride MMA 77 setelah menumbangkan Sandi Pramana dalam satu ronde.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Sabtu malam, Windri Patilima masih mempertahankan gelar juaranya untuk kedua kalinya setelah mengandaskan Sandi Pramana melalui kuncian cekikanrear naked chokedalam waktu 2 menit.

Hasil kemenangan dari jagoan berjuluk The Bad Boy itu sekaligus membuktikan dia masih layak menyandang sebagai raja kelas welter. Dari segi statistik sebelum bertarung, Windri jelas mempunyai jam terbang yang cukup tinggi ketimbang Sandi Pramana. Ia datang dengan rekor 9 kali menang dan satu kali kalah dalam karier MMA professionalnya. Bahkan, petarung asal Sulawesi Utara itu belum pernah ternoda dari delapan pertarungannya di One Pride MMA. Dengan kemenangan itu, Windri melanjutkan rekor dengan 9 kali kemenangan.

Dipimpin wasit Soma, Windri yang berada di sudut merah memakai celana hijau. Sementara Sandi berada di sudut biru memakai celana putih. Windri melepaskan tendangan low kick,kemudian di counter oleh Sandi Pramana dengan pukulan. The Bad Boy kemudian berhasil mendorong Sandi Pramana hingga membuatnya terjatuh. Dalam duel ground fightingtersebut, Windri Patilima mampu mengontrol lawannya. Bahkan Windri mendapat posisi menguntungkan dengan berada di back mount. Ia mendapat momen untuk melakukan kuncianrear naked chokehingga akhirnya Sandi tapoutalias menyerah. Praktis hanya butuh waktu 2 menit Windri mampu menuntaskan laga.

Baca juga: One Pride MMA 77 kembali hadirkan One Pride Experience

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

link slot tergacor
Barati Cup 2024 seleksi 2.300 kader Timnas Indonesia
Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri (kiri) bersama CEO Barati Mendunia Krisna Wisnu Marsis (kanan) dan perwakilan juara Barati Cup 2023 dari Academy Persis Cimahi U12 dan Safin Pati U13 berfoto di sela pembukaan turnamen Barati 2024 di Bali United Training Center Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Gianyar, Bali (ANTARA) - Turnamen sepak bola muda bertajuk Bangga Merah Putih (Barati) Cup 2024 menyeleksi 2.300 talenta muda kategori usia 12, 13 dan 14 tahun dari 14 provinsi di tanah air untuk dibina dan disiapkan menjadi kader Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

“Kami memang butuh generasi baru sepak bola Indonesia yang kualitasnya lebih baik dari sekarang,” kata Direktur Teknis dan Kepala Pencarian Bakat (talent scouting) Barati Mendunia, Indra Sjafri, di Gianyar, Bali, Minggu.

Sebanyak 120 tim dari sekitar 90 sekolah sepak bola (SSB) termasuk satu tim dari Malaysia mengikuti turnamen kedua secara tahunan pada 3-5 Maret 2024 di Pusat Latihan Bali United di Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pelatih Timnas Indonesia itu menambahkan kriteria seleksi bibit pemain muda itu yakni dengan mencermati kemampuan dalam mengelola bola di lapangan di antaranya kemampuan taktik individu dan tim dan fisik peserta.

Turnamen yang diselenggarakan oleh inkubator bakat sepak bola, Barati Mendunia dengan didukung PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu dibagi dalam 240 pertandingan di sembilan lapangan.

Setiap tim di kelompok umur akan bertanding satu sama lain dan dilaksanakan pertandingan dengan sistem gugur untuk menentukan jawara turnamen.

Sementara itu, CEO Barati Mendunia Krisna Wisnu Marsis menambahkan nantinya dipilih total sebanyak 58 orang dari tiga kategori usia tersebut guna menjalani pemusatan latihan lanjutan untuk dikirim sebagai tim mewakili Indonesia dalam kompetisi sepak bola muda dunia atau World Youth Gothia Cup di Swedia pada 14-20 Juli 2024.

Pada pelaksanaan Gothia Cup 2023, tim U12 dan U13 Indonesia mendapatkan juara ketiga dan pada tahun ini turnamen itu memasukkan kategori baru yakni U14.

Selain mengirim bibit muda berbakat ke ajang dunia, lanjut dia, rencananya turnamen itu juga memilih minimal satu orang pelatih yang mendampingi setiap kelompok umur selama berkompetisi tingkat dunia di Gothia Cup Swedia.

“Turnamen ini mencari talenta pemain terbaik yang kami kembangkan menjadi generasi baru pemain sepak bola ke depan,” katanya.

Krisna menambahkan para pencari bibit pemain sepak bola juga dibantu dengan kehadiran teknologi olahraga yakni kamera pemantau atau spiideodan rompi catapult.

Kamera spiideoyang dipasang di sejumlah titik di lapangan tersebut memantau pergerakan para pemain dan catapultterkoneksi dengan GPS atau satelit yang mengumpulkan hasil berupa data saat pemain bertanding di lapangan di antaranya parameter terkait kondisi pemain dan usaha pemain di lapangan.

Baca juga: Tim Tays Bakers BARATI juara ketiga World Youth Gothia Cup 2023

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bela Diri Syura

slot gacor hari ini terpercaya
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024