opdewa

Penguasa Misteri

Jokowi Terbitkan Perpres Percepatan Swasembada Gula Nasional******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel).

Perpres itu dikeluarkan dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional guna menjamin ketahanan pangan, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong industri serta mendorong perbaikan kesejahteraan petani tebu. Dan, juga guna mewujudkan ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih melalui penggunaan bahan bakar nabati (biofuel), perlu ditingkatkan produksi bioetanol yang berasal dari produksi tebu.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel)," demikian bunyi poin c bagian pertimbangan dalam Perpres dimaksud dikutip Minggu (18/6).

Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Terdapat peta jalan atauroad mapuntuk mencapai tujuan tersebut. Setidaknya ada lima poin yang disinggung dalam Perpres 40/2023.

Pertama, peningkatan produktivitas tebu sebesar 93 ton per hektare melalui perbaikan praktik agrikultur berupa pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman dan tebang muat angkut. Kemudian penambahan areal lahan baru perkebunan tebu seluas 700.000 hektare yang bersumber dari lahan perkebunan, lahan tebu rakyat dan lahan kawasan hutan.

Poin ketiga yaitu peningkatan efisiensi, utilisasi dan kapasitas pabrik gula untuk mencapai rendemen sebesar 11,2 persen; peningkatan kesejahteraan petani tebu; dan peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu paling sedikit sebesar 1.200.000 kilo liter (kL).

"Sumber lahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh melalui perubahan peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, dan/atau pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multiusaha," bunyi Pasal 3 ayat 2 Perpres 40/2023.

Pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2028. Sedangkan pencapaian swasembada gula untuk kebutuhan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Pencapaian peningkatan produksi bioetanol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwujudkan paling lambat pada tahun 2030.

Peta jalan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak terkait.

Pasal 1 ayat 2 berbunyi: Percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kebutuhan gula konsumsi dan industri serta peningkatan produksi bioetanol yang berasal dari tebu sebagai bahan bakar nabati (biofuel).

"Peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Presiden ini," bunyi Pasal 3 ayat 7 Perpres tersebut.

Lihat Juga : Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat

bintang parkour

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika usai InJourney tidak bisa melanjutkan karena terhimpit utang.

Pernyataan Zulkieflimansyah ini dilontarkan merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi hingga Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ujar Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebut kegiatan olahraga memang tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali digelar karena sponsor biasanya terbatas, bahkan tak jarang pihak penyelenggara malah merugi.

Meski demikian, Zulkieflimansyah memilih untuk memandang sisi positifnya. Menurutnya, lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tutur Zulkieflimansyah.

Lihat Juga : Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan PMN merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Lihat Juga : InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan InJourney negatif. Erick menyebut kondisi buruk yang menimpa BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 menghantam dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport berada dalam posisi negatif.

Meski dunia sudah berangsur normal, Erick menjelaskan baru dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yakni di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," ucap Erick.

Panggil pahlawan dari dunia lain

Wamen BUMN Beber Kejanggalan Laporan Keuangan Waskita Karya******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan ada kejanggalan dalam laporan keuangan PTWaskita Karya.

Menurutnya, laporan keuangan Waskita tak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana perusahaan melaporkan mencatat laba jumbo tetapi margin tipis serta arus kas (cash flow) negatif.

"Margin kalau ada kesalahan bisa jadi kerugian," ujarnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (19/6).

Yang menjadi pertanyaan dan kejanggalan, ungkap Tiko, margin yang diperoleh sangat tipis pada 2017-2018 meski labanya menjadi puncak di periode itu. Waskita justru mencatatkan arus kas negatif.

Lihat Juga : Libur Sekolah, KAI Diskon Tiket Kereta 25 Persen Pada 25 Juni-9 Juli

"Ini jadi pertanyaan kenapa ada laba yang besar sekali, sementara cash flownegatif. Padahal, waktu itu kita melihat publik sedang banyak menerbitkan isu obligasi, penerbitan berbagai instrumen keuangan dan tentunya publik melihat kondisi laporan keuangan waktu itu memang menunjukkan angka baik," jelasnya.

Kendati begitu, pihaknya belum bisa menyimpulkan apapun terkait laporan keuangan tersebut. Saat ini, investigasi lebih lanjut tengah dilakukan untuk memastikan apa penyebab kinerja keuangan perseroan anjlok drastis.

"Tak menampik mungkin ini ada perbedaan kebijakan atau belum tentu adafraud. Tapi kita kaji detail bersama BPKP," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan Waskita. Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana. Hal yang sama berlaku bagi Waskita atau BUMN lainnya karena masalah hukum tidak boleh pandang bulu.

"Sama juga kalau ada laporan keuangan bukan hanya di Waskita dan WIKA (Wijaya Karya), sudah pasti kami akan lakukan yang namanya tindakan hukum keras," ucapnya di Kompleks DPR RI, Kamis (15/6).

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Basuki soal Luhut Pakai Mandor Asing untuk IKN: Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum diputuskan.

Basuki menegaskan keputusan memakai pengawas asing untuk pembangunan proyek IKN itu ada di tangannya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau nanti memang ada, (pengawas asing), tapi ya masih wacana," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi sendiri telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

"Mandor apa? beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.

Istriku yang cantik di sekolah

'Hantu' El Nino Picu Anomali Kenaikan Harga Pangan usai Lebaran******

Sejumlah bahan pokokmakin mahal dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, momentum Hari Raya Idulfitri sudah terlewat.

Biasanya, kenaikan harga pangan memang terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun kali ini fenomenanya berbeda.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan terjadi pada komoditas daging ayam, telur, daging sapi hingga bawang-bawangan sejak April lalu.

Daging ayam ras yang pada 3 April 2023 tercatat seharga Rp33.750 per kg terus naik menjadi Rp36.250 pada 3 Mei 2023. Sejak saat itu harga daging ayam tak pernah lagi turun hingga pada 21 Juni 2023 tembus menjadi Rp39.400 per kg.

Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan membenarkan jika terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di hampir seluruh pasar anggota mereka. Kenaikan secara signifikan terlihat sekali dalam sepekan terakhir, terutama untuk telur, daging ayam ras dan daging sapi.

"Beberapa laporan dari pedagang ke kami mengeluhkan harga telur, ayam dan daging naik fantastis. Karena itu kami dorong pemerintah untuk mengambil langkah, terutama untuk membantu pedagang kecil," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, Hari Raya Iduladha yang berlangsung kurang dari sebulan lagi tidak bisa dijadikan alasan kenaikan harga bahan pokok. Sebab, ini adalah kegiatan yang ada tiap tahun dan pemerintah harusnya sudah memiliki solusi.

Kendati, ia mengatakan sampai saat ini daya beli masyarakat masih terjaga, hanya saja persoalan harga tetap menjadi masalah. "Permintaan saat ini normal-normal saja tapi harga banyak dikeluhkan," imbuhnya.

Ekonom Indef Rusli Abdullah melihat ada dua penyebab utama fenomena kenaikan harga pangan yang terjadi di luar momentum biasanya. Pertama, permintaan meningkat usai pandemi dan kedua, kekhawatiran terjadinya El Nino.

Menurut Rusli, kenaikan permintaan usai pandemi bisa diatasi dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan permintaan ini memang dinilai tidak diantisipasi dengan stok yang ada.

"Terkait dengan kenaikan harga karena ada aktivitas ekonomi ini saya rasa bagus. Hanya saja ada permintaan dan suplai nya yang belum memenuhi, karena ini seperti hujan tiba-tiba dan orang tidak siap-siap. Jadi keseimbangan belum terjadi, tapi saya rasa bisa diatasilah dalam waktu dekat," imbuhnya.

Sedangkan El Nino seperti 'hantu' yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan separah apa dampak yang ditimbulkan.

"Di sini pemerintah atau BMKG mengingatkan awas dengan El Nino. Ini secara psikologi menjadi pemicu kenaikan harga karena ada kekhawatiran di masa depan," kata Rusli.

Pasalnya, pemerintah hanya memperingatkan agar waspada terhadap El Nino tanpa memberikan solusi dan penjelasan lebih detail. Karenanya, ia berharap pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi fenomena perubahan cuaca tersebut.

"Kalau bisa ada proyeksi di wilayah mana kemungkinan besar bakal terjadi El Nino sekaligus diberikan atau diantisipasi solusinya. Misalnya dengan memperhatikan stok pangan, terutama bahan pokok di daerah tersebut. Bisa koordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok ke wilayah yang bakal terdampak besar itu, misalnya," jelasnya.

Tak hanya itu, ia berharap pemerintah juga memberikan solusi misalnya pangan apa yang perlu ditanam saat nantinya terjadi El Nino. Karena El Nino adalah fenomena panas yang berlebih, maka perlu diimbau ke petani untuk menanam tanaman yang tahan panas.

"Kan enggak mungkin menanam padi yang butuh banyak air, bisa-bisa gagal panen. Ini yang harus pemerintah sikapi dengan baik dan bijak. Jangan sampai koar-koar soal El Nino tapi nanti malah zonk," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Momentum Iduladha hingga Ancaman El Nino

Semua langit dan dunia

Basuki soal Luhut Pakai Mandor Asing untuk IKN: Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum diputuskan.

Basuki menegaskan keputusan memakai pengawas asing untuk pembangunan proyek IKN itu ada di tangannya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau nanti memang ada, (pengawas asing), tapi ya masih wacana," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi sendiri telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

"Mandor apa? beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.