slot terbaru 2022 resmi

pinjol tenor 24 bulan 346Jutaan kata 54766Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot terbaru 2022 resmi》

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Gempa berkekuatan 5 magnitudo dilaporkan terjadi di Jember******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa yang berkekuatan magnitudo 5 di Jember, Jawa Timur, Jumat, sekitar pukul 03.19 WIB.

Pusat gempa tersebut berada di laut selatan Pulau Jawa pada koordinat 10,48 LS-103,62 BT atau berjarak 252 kilometer barat daya Jember, Jawa Timur, di kedalaman 10 kilometer.

Dalam peringatan dini melalui sistem aplikasi infoBMKG yang dipantau di Jakarta, Jumat, hasil analisa sementara gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal

Getaran gempa itu dilaporkan juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Desa Karangkates, Malang dengan skala II MMI.

Namun, BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisa resmi tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, pelbagai akun media sosial inforBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur
Baca juga: BMKG: Tak perlu panik gempa susulan di NTT, tak berpotensi tsunami

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Hujan deras sejak dini hari, tiga kecamatan di Lampung Selatan banjir******

Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga

Lampung Selatan (ANTARA) - Akibat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Rabu, 28 Februari 2024, menyebabkan tiga kecamatan terendam banjir di Lampung Selatan.

"Hujan mengguyur Lampung Selatan sejak pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian sekitar pukul 07.00 WIB air mulai naik dan merendam pemukiman warga," kata Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, Ariswandi, di Kalianda, Rabu.

Akibatnya 177 rumah warga di Kecamatan Sragi, Ketapang, dan Penengahan, terdampak banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Akses jalan pun terputus.

"Pagi tadi air sempat menutup jalan, namun pada pukul 13.00 WIB jalan yang tertutup air sudah bisa dilalui, namun untuk pemukiman masih tergenang air," katanya.

Baca juga: BPBD sebut 600 keluarga di Lampung Selatan masih terjebak banjir

Ia menyampaikan daerah yang terdampak bencana banjir itu sudah mendapatkan penanganan dari BPBD Lampung Selatan dan instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI, dan sukarelawan.

Ariswandi mengatakan bencana banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya lingkungan dan jalanan banyak material lumpur.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada mengingat curah hujan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Pihaknya berharap masyarakat memiliki pemahaman menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sehingga bisa mengurangi dampaknya.

Baca juga: BPBD evakuasi warga terdampak banjir di Lampung Selatan

"Tidak hanya melakukan pembersihan dan evakuasi saja, tim BPBD juga melakukan sosialisasi penanganan bencana dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap ancaman bencana alam," ujarnya

Untuk diketahui, peristiwa banjir tersebut terjadi pada Rabu karena hujan yang cukup lebat di wilayah Kecamatan Sragi, sehingga air sungai meluap dan merendam rumah dan sawah warga.

Kecamatan tersebut merupakan dataran rendah dan muara sungai, tempat berkumpulnya air saat hujan dan laut pasang, sehingga air meluap dan menyebar ke area persawahan dan pemukiman. Akibat debit air yang tinggi, luapannya menyebar ke kecamatan Ketapang dan Penengahan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sragi.

Baca juga: Damkarmat salurkan air bersih ke korban banjir di Lampung Selatan

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：purnama4d、oregon 03 paito、slot resmi online

Terkait：situs slot event petir、perhitungan bunga kredivo、slot paling gampang maxwin、lucury333、prediksi togel hari ini sydney、wahana138、togel master、twobet88、cara menggunakan voucher belanja、erek erek mobil bus

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs terpercaya indonesia（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

kampusBacaan TerkaitMore+

Sistem roh bela diri yang mistis

idn33

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

dapurtoto

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

slot xyz

BAZNAS DKI targetkan himpun ZIS Rp112,5 miliar pada Ramadhan******

target kami ini meningkat jauh dibandingkan Ramadhan tahun lalu

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) BAZIS DKI Jakarta menargetkan dapat menghimpun zakat, infaq, shadaqah (ZIS) senilai Rp112,5 miliar pada Ramadhan 1445 Hijriah.

"Memang target kami ini meningkat jauh dibandingkan Ramadhan tahun lalu yaitu mencapai 70 persen untuk pengumpulan ZIS," kata Wakil Ketua IV BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Nasir Tajang di Jakarta, Senin.

Nasir mengatakan bahwa pengumpulan ZIS pada Ramdhan 1444 Hijrah yaitu Rp66 miliar, dan pada tahun ini pengumpulan ZIS ditargetkan mencapai 112,5 miliar.

Menurut dia target tersebut optimis terealisasi karena meningkatnya kesadaran masyarakat disamping kian meningkatnya penerima manfaat.

Ia mengaku bahwa, selama ini ZIS yang terkumpul terbanyak dari perusahaan yang ada di Jakarta dengan jumlah sasaran berada di angka Rp53 miliar atau setara 44 persen dari target pengumpulan ZIS.

"Kami bisa mewujudkan apa yang menjadi target. Karena kami selalu mendapatkan penghargaan terkait program penyaluran dan dari sisi pengelolaan juga baik, di mana indeks kami ada di angka 0,81, itu terbaik dalam pengelolaan dan memperoleh predikat memuaskan," tuturnya.

Untuk itu kata Nasir, pihaknya meminta kepada wajib zakat berupa badan, perusahaan, maupun perorangan agar dapat menyalurkan ZIS kepada BAZNAS BAZIS DKI Jakarta.

Karena kata Nasir, pada bulan Ramadhan ini merupakan momentum terbaik untuk beribadah, dan ZIS menjadi salah satu ibadah yang diajarkan pada saat bulan puasa.

"Kami mengusung tema 'Ramadhan Memerdekakan', dan ini momentum bagi umat Islam beribadah terbaik. Jadi dengan tema ini kami berharap muzakki (orang wajib zakat) bisa terbebas dari egoisme, kikir, dan pelit," katanya.

Ia memastikan BAZNAS BAZIS DKI Jakarta merupakan lembaga yang sudah profesional dalam mengemban amanah tersebut, dengan pengalaman kurang lebih 56 tahun.

"Dana kami dikelola dengan sangat transparan, dan kami selalu memaparkan hasil audit keuangan," ujarnya.
Baca juga: Pemkab latih warga Pulau Tidung promosikan pariwisata di media sosial
Baca juga: Baznas-Bazis DKI bantu rumah ikan untuk nelayan Kepulauan Seribu
Baca juga: BAZNAS (BAZIS) DKI salurkan donasi Rp3 miliar untuk warga Palestina

Raksasa zaman

prediksi togel semua pasaran

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

daftar pinjol cair ke e wallet

Jumat, layanan SIM keliling di Jakarta hadir di lima lokasi******

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi Jakarta untuk membantu warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara itu, Jumat. Melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling tersebut diinformasikan berada di lokasi berikut:

Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
Jakarta Utara di LTC Glodok;
Jakarta Barat di Mall Citraland;
Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

Gerai SIM itu dibuka mulai dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Untuk dapat mengakses dan terlayani dalam fasilitas SIM keliling ini, pemohon harus mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan termasuk menyiapkan biaya administrasi. Adapun persyaratan tersebut terdiri atas KTP dan SIM yang akan diperpanjang, serta masing-masing dilampirkan fotokopi.

Ketika di lokasi SIM keliling warga akan diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi sebelum pengambilan foto untuk SIM baru. Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C. Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian. Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C. Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen. Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton.

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

maxwin slot 303

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

《slot terbaru 2022 resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，top508Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot terbaru 2022 resmi》bab terbaru。