petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

masuk game slot

mahjong ways demo indonesia 485Jutaan kata 234698Orang-orang telah membaca serialisasi

《masuk game slot》

Damri dukung penyelenggaraan mudik gratis bersama BUMN******

Damri dukung penyelenggaraan mudik gratis bersama BUMN
Ilustrasi - Armada Damri. ANTARA/HO-Damri.
Damri siap menyediakan lebih dari 250 unit armada yang handal dan nyaman untuk mendukung program mudik gratis bersama BUMN
Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Damri mendukung penyelenggaraan mudik gratis bersama badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa kolaborasi Damri dengan instansi-instansi BUMN bertujuan untuk memberikan akses transportasi yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri di kampung halaman.

"Damri siap menyediakan lebih dari 250 unit armada yang handal dan nyaman untuk mendukung program mudik gratis bersama BUMN. Kami pun melakukan kerja sama dengan sejumlah mitra usaha dalam penyediaan armada guna mengantisipasi adanya lonjakan permintaan pasar," kata Pohan.

Damri, lanjut dia, mengajak seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk memanfaatkan program mudik gratis dari BUMN penyelenggara seperti Jasa Raharja, Pertamina, dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai sarana transportasi yang handal dan terpercaya.

"Melalui dukungan dari Damri dan BUMN, diharapkan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan berkesan bersama keluarga di kampung halaman. Damri berkomitmen menyediakan layanan transportasi jalan yang berkualitas serta menjaga standar keselamatan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan mudik dengan Damri," ujar Pohan.

Diketahui, Kementerian BUMN menegaskan pada musim mudik Lebaran 2024 ini bakal menggelar kembali program mudik gratis.

"Ada, ada (mudik gratis)," ujar Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/2).

Arya menambahkan kuota mudik gratis BUMN tahun ini bakal ditingkatkan dan diperkirakan mencapai 80.000 orang peserta.

Pada 2023, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan menyediakan sebanyak 65.603 lebih kuota pemudik dalam kegiatan bertajuk mudik gratis bersama BUMN itu.

Baca juga: Damri buka pemesanan tiket angkutan Lebaran 2024
Baca juga: DAMRI catat penumpang libur Natal dan Tahun Baru 2024 meningkat 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dirjen HAM: Revitalisasi KUA layani semua agama permudah pelayanan publik******

Dirjen HAM: Revitalisasi KUA layani semua agama permudah pelayanan publik
Ilustrasi - Seorang penghulu membimbing prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/2/2024). Kementerian Agama merancang transformasi KUA menjadi pusat layanan keagaman bagi semua agama dengan menyiapkan 40 jenis layanan guna mengimplementasikan toleransi di Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra menilai rencana merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama mempermudah akses layanan publik bagi seluruh rakyat.

Menurutnya, wacana KUA yang diproyeksikan sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama merupakan terobosan yang positif dari Kementerian Agama.

“Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi karena selain mempermudah akses juga membuat KUA semakin inklusif dalam memberikan layanan kepada publik,” kata Dhahana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kendati demikian, rencana tersebut tentu memerlukan kajian yang komprehensif dari aspek regulasi, birokrasi, hingga sosiologis. Pasalnya, pengejawantahan terobosan Menteri Agama tersebut memerlukan kerja-kerja praktis yang tidak sederhana.

Dhahana mencontohkan dari aspek birokrasi, misalnya, pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang memeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu serta penghayat kepercayaan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Oleh karena itu, dia menyoroti sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi KUA bila akan direvitalisasi sebagai tempat atau pencatatan pernikahan bagi semua agama.

“Bilamana diperlukan untuk revisi sejumlah regulasi guna merevitalisasi KUA, kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” ujarnya.

Ia mengakui Direktorat Jenderal HAM memang tengah menyiapkan parameter HAM di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter HAM di antaranya terkait dengan inklusivitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi serta aksesibilitas pelayanan.

Dhahana juga menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan. Sehingga, tidak memunculkan kekeliruan persepsi di masyarakat.

“Yang juga tidak kalah penting, dalam pembahasan revitalisasi KUA itu mungkin juga perlu mendengarkan aspirasi stakeholdersterkait khususnya organisasi-organisasi keagamaan,” pungkas Dhahana.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan nikah bagi semua umat beragama.

"Kami sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan secara agama selain Islam, maka diharapkan data-data pernikahan dan perceraian di Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Baca juga: Kemenkumham Sulut minta notaris tetap bekerja sesuai kode etik
Baca juga: Dirjen Imigrasi harap adanya sinergi bersama TNI mengawasi PLBN Skow
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:dolantigel

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
hoye555
tagihan kredivo menunggak
nama2 situs slot 4d
game angka slot
rtp cipit88
daftar link slot terbaik
situs ter gacor
7winbet
slot terbesar dan terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 jajanslot
Bab 2 link slot pasti menang
Bab 3 gogelbet
Bab 4 situs slot maxwin hari ini
Bab 5 paketbola
Bab 6 kudaemas88
Bab 7 erek erek hamil
Bab 8 osakatogel
Bab 9 nation889
Bab 10 cipit88
Bab 11 cari situs slot gacor
Bab 12 prediksi togel chelsea
Bab 13 link slot gacor pagi ini
Bab 14 tafsir mimpi 85
Bab 15 pasti slot88
Bab 16 gacor link alternatif
Bab 17 78 slot login
Bab 18 cara pinjam uang di julo
Bab 19 akulaku lampung
Bab 20 metaslot88
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1608bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Evolusi seni bela diri ekstrim

gacorslot138
Presiden: Kasus perundungan jangan ditutupi demi nama baik sekolah
Tangkap layar - Presiden RI Joko Widodo membuka Kongres XXIIII PGRI Tahun 2024 seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu. (2/3/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa kasus perundungan  yang terjadi di sekolah jangan ditutup-tutupi demi nama baik sekolah, melainkan diselesaikan.

"Biasanya kasus 'bullying' (perundungan) ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki," kata dia dalam sambutan saat membuka Kongres XXIIII PGRI Tahun 2024 seperti disaksikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Ia menyatakan khawatir atas kasus perundungan, kekerasan, dan pelecehan yang menimpa siswa di sekolah, bahkan ada yang memakan korban jiwa.

Menurut Kepala Negara, kasus perundungan tidak boleh terjadi lagi dan dibiarkan berlarut. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, bertanya, berkreasi, bermain, dan bersosialisasi.

"Jangan sampai ada siswa yang takut, ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah, dan tidak betah di sekolah," kata Jokowi.

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Presiden menaruh harapan besar kepada para guru untuk menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.

Ia meminta para guru mengutamakan tindakan pencegahan agar kasus perundungan tidak terjadi.

"Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya kepada korban jangan sampai kasus 'bullying' ditutup-tutupi, tapi diselesaikan," kata dia.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada para guru bahwa pendidikan dan pembangunan kemampuan serta karakter SDM sebagai penting untuk mencetak bonus demografi yang berkualitas demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pada akhir sambutan, ia mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan PGRI untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, serta menghasilkan generasi muda yang unggul dengan karakter kebangsaan yang kuat.

Baca juga: KPAI sebut hak anak harus dilindungi dalam semua kasus anak
Baca juga: Cegah perundungan orang tua diminta awasi dan perhatikan perilaku anak
Baca juga: Kowani: Cegah perundungan kekerasan sekecil apapun jangan diabaikan

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu Naruto

game slot yang lagi gacor sekarang
Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.
Semarang (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai jadwal secara konsisten.

"Meski menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menekankan dua substansi penting," kata Titi Anggraini melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Sabtu pagi, ketika merespons putusan MK terkait dengan uji materi Undang-Undang Pilkada terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya, Ahmad Al Farizy dan Nur Fauzi Ramadhan, kedua pemohon ini mahasiswa Universitas Indonesia, mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
 
Nur Fauzi Ramadhan (kiri) dan Ahmad Al Farizy, keduanya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ANTARA/Dokumentasi Pribadi


Kendati Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (29/2) 2024 pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, lanjut Titi, MK menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.

Substansi penting lainnya, lanjut pakar kepemiluan ini, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024
Baca juga: KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU


 

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Suster Mayat

caisar888
Wisman datang ke Sulut naik 321,42 persen
Wisman China, di Manado, Jumat (2/3/2024). ANTARA/Nancy L Tigauw.
Wisman yang datang didominasi oleh warga Tiongkok sebanyak 2.665 orang atau sebesar 78,75 persen
Manado (ANTARA) - Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Januari 2024 mengalami peningkatan sebesar 321,42 persen jika dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.

"Turis yang datang ke Sulawesi Utara melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi bulan Januari 2024 sebanyak 3.384 orang, meningkat sebesar 321,42 persen dari posisi yang sama tahun 2023 sebanyak 803 orang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Asim Saputra, di Manado, Sabtu.

Dia mengatakan wisman asal China masih mendominasi kunjungan turis ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Januari 2024.

"Wisman yang datang didominasi oleh warga Tiongkok sebanyak 2.665 orang atau sebesar 78,75 persen dari total turis yang datang ke Sulut sebanyak 3.384 orang," katanya.

Asim mengatakan kemudian diikuti wisman yang berasal dari Singapura sebanyak 89 orang atau 2,63 persen dari total wisman, Amerika 80 orang atau 2,36 persen dan Jerman 59 orang atau 1,74 persen.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya pembukaan jalur penerbangan internasional langsung menuju Manado, sehingga kunjungan wisman semakin tinggi.

Olly Dondokambey mengatakan pihaknya memohon dukungan dari seluruh masyarakat agar perekonomian Sulut semakin baik dan merata hingga pelosok desa.

Dia berharap semua fasilitasi yang disiapkan pemerintah agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata untuk mempromosikan seluruh potensi destinasi wisata, ini merupakan kesempatan emas.

Baca juga: Wisman berkunjung ke Sulut didominasi warga China
Baca juga: Manado jadi destinasi wisatawan asal China 

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

slot selalu gacor
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di IKN. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pejalan kaki akan menjadi kasta tertinggi di antara mobilisasi lainnya di IKN.

"Kita memiliki kota yang kasta paling tertinggi di kota itu adalah pejalan kaki. Kita ingin pejalan kaki itu asyik gitu ya. Dan juga bisa secara efisien memberikan kita layanan untuk menuju satu tempat-tempat yang kita inginkan sehari-hari," kata Bambang dalam konferensi pers di Hotel The Ritz Carlton Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (16/2).

Mobilitas di IKN dalam hal ini harus mengutamakan pada pejalan kaki, kendaraan non-bermotor seperti sepeda, transportasi publik harus lebih utama.

Bambang menyebut ia dan timnya akan mengembangkan satu sistem transportasi yang sustainable atau berkelanjutan di IKN. Hal ini tentu juga akan mencakup tak hanya transportasi yang berhubungan dengan penumpang, tapi juga barang.

Ia juga ingin menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni kota IKN dengan multimoda, yang berada di darat, laut, hingga udara.

"Bagaimana ketiga moda nanti akan mewujudkan satu sistem jaringan yang efisien, yang akan menunjang aktivitas dari mobilitas para penghuni Ibu Kota Nusantara ini," sambung dia.

"Juga kita ingin melihat bahwa kota ini nanti benar-benar memanjakan para penghuni dan warganya. Dalam arti bahwa kita memiliki konsep kota 10 menit," jelas dia lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Silvia Halim juga menyampaikan aksesibilitas untuk pejalan kaki akan tersedia.

"Supaya semua pergerakan bisa jadi secara seamless, secara aman dan secara nyaman," kata Silvia.

Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN, terkait sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

raja papan ketik

pola hujan petir 500x maxwin
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut jumlah penduduk di IKN diprediksi mencapai 1.911.000 penduduk pada 2045.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut jumlah penduduk di IKN diprediksi mencapai 1.911.000 penduduk pada 2045. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut jumlah penduduk di IKN diprediksi mencapai 1.911.000 penduduk pada 2045.

Kendati IKN memiliki luas empat kali dari Jakarta, Bambang tidak ingin ibu kota yang diproyeksikan menjadi kota layak huni kembali berulang menjadi kota-kota besar di Indonesia yang penduduknya melebihi kapasitas.

"Nusantara diproyeksikan akan berpenduduk 1,9 juta jiwa pada tahun 2045," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadi liveable,kota yang layak huni. Dan loveable city,kota yang dicintai. Untuk jadiloveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujarnya.

Bambang selanjutnya juga memastikan IKN akan menjadi kota 10 menit. Masyarakat di IKN ditargetkan mampu pulang-pergi dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh 10 menit.

Pun menurutnya jalan tol juga akan dibangun di IKN. Jalan tol ini akan memberikan estimasi waktu perjalanan dari pemukiman ke bandara hanya sekitar 45 menit.

"Jadi kita membangun kota itu bukan fisiknya, tapi yang kita bangun adalah bagaimana ekosistem dan paling esensial adalah orangnya," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]



(khr/sfr)

Pedang Peri dan Berita Aneh

cara daftar akun slot pakai dana
Dirjen HAM: Revitalisasi KUA layani semua agama permudah pelayanan publik
Ilustrasi - Seorang penghulu membimbing prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (1/2/2024). Kementerian Agama merancang transformasi KUA menjadi pusat layanan keagaman bagi semua agama dengan menyiapkan 40 jenis layanan guna mengimplementasikan toleransi di Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra menilai rencana merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama mempermudah akses layanan publik bagi seluruh rakyat.

Menurutnya, wacana KUA yang diproyeksikan sebagai tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama merupakan terobosan yang positif dari Kementerian Agama.

“Merevitalisasi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan maupun pelaksanaan pernikahan tentu merupakan terobosan yang patut diapresiasi karena selain mempermudah akses juga membuat KUA semakin inklusif dalam memberikan layanan kepada publik,” kata Dhahana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kendati demikian, rencana tersebut tentu memerlukan kajian yang komprehensif dari aspek regulasi, birokrasi, hingga sosiologis. Pasalnya, pengejawantahan terobosan Menteri Agama tersebut memerlukan kerja-kerja praktis yang tidak sederhana.

Dhahana mencontohkan dari aspek birokrasi, misalnya, pencatatan pernikahan bagi masyarakat yang memeluk agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu serta penghayat kepercayaan dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Oleh karena itu, dia menyoroti sejumlah regulasi yang mengatur mengenai pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi KUA bila akan direvitalisasi sebagai tempat atau pencatatan pernikahan bagi semua agama.

“Bilamana diperlukan untuk revisi sejumlah regulasi guna merevitalisasi KUA, kami di Direktorat Jenderal HAM siap untuk menjadi partner dialog,” ujarnya.

Ia mengakui Direktorat Jenderal HAM memang tengah menyiapkan parameter HAM di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Indikator-indikator yang digunakan dalam parameter HAM di antaranya terkait dengan inklusivitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi serta aksesibilitas pelayanan.

Dhahana juga menggarisbawahi pentingnya membangun komunikasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan. Sehingga, tidak memunculkan kekeliruan persepsi di masyarakat.

“Yang juga tidak kalah penting, dalam pembahasan revitalisasi KUA itu mungkin juga perlu mendengarkan aspirasi stakeholdersterkait khususnya organisasi-organisasi keagamaan,” pungkas Dhahana.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan nikah bagi semua umat beragama.

"Kami sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan secara agama selain Islam, maka diharapkan data-data pernikahan dan perceraian di Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Baca juga: Kemenkumham Sulut minta notaris tetap bekerja sesuai kode etik
Baca juga: Dirjen Imigrasi harap adanya sinergi bersama TNI mengawasi PLBN Skow
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024