egp88 723Jutaan kata 465594Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol ilegal kominfo》
Pengusaha Wanti******
Pengusaha industri susu mewanti-wanti jerat impor dalam program makan siang dan susu gratis yang akan dibagikan Prabowo Subianto danGibran Rakabuming Raka kepada 82,9 juta anak.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.
Dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
"Untuk susu juga demikian. Penerima manfaat mungkin sebagian adalah bukan konsumen susu karena kondisi ekonomi. Jadi, realisasi program minum susu gratis akan meningkatkan konsumsi susu secara nasional. Saat ini 80 persen kebutuhan susu harus diimpor," sambungnya.
Ia menegaskan janji Prabowo ini akan meningkatkan konsumsi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Teguh menyebut perlu ada upaya radikal dari pemerintah jika mau kebutuhan tersebut terpenuhi dari dalam negeri.
TKN mengatakan ada sekitar 10 ribu desa yang akan dilibatkan untuk memproduksi padi demi memenuhi kebutuhan program ini. Lalu, 20 ribu desa diupayakan untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur hingga penggemukan sapi beserta usaha sapi perah.
Lihat Juga :Sri Mulyani Bersuara soal Resesi Jepang dan Inggris |
Sementara itu, 2 ribu desa nelayan diklaim bisa diandalkan untuk penyediaan ikan segar. Sedangkan ribuan desa lainnya akan dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan, hingga bumbu masak.
"Untuk menggenjot produksi daging dan telur ayam relatif lebih mudah, tapi menggenjot produksi susu dan daging sapi lebih berat. Dua puluh tahun program swasembada daging sapi gagal," wanti-wanti Teguh.
"Untuk peningkatan produksi susu, selain perbaikan sapi, populasi sapi perah kita (saat ini) sangat rendah. Perlu impor sapi perah dalam jumlah besar untuk meningkatkan produksi susu segar. Produksi susu segar yang ada saat ini masih rendah dan kurang untuk memenuhi industri pengolahan susu," tandasnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian sependapat dengan ucapan Teguh. Ia mengatakan 80 persen kebutuhan susu Indonesia masih harus didatangkan dari luar negeri.
Lihat Juga :Kenapa Sri Mulyani Diprediksi Tak Ada di Daftar Menteri Prabowo? |
Oleh karena itu, Eliza menilai program makan siang dan susu gratis tidak akan serentak dilakukan di Indonesia. Ia berpendapat Prabowo-Gibran akan melakukannya secara bertahap, termasuk menetapkan beberapa daerah pilot project.
"Dalam jangka pendek yang dapat dilakukan mau tidak mau impor susu dulu, karena sekarang saja sudah impor. Namun, ini mesti paralel dengan impor sapinya untuk dikembangbiakkan di Indonesia," saran Eliza.
"Yang menjadi pertanyaan, apakah ini akan digarap oleh perusahaan besar atau peternak susu yang bermitra dengan perusahaan, atau murni koperasi susu? Jika perusahaan besar memungkinkan untuk menjadi vendor pemerintah karena mereka memiliki capital yang memadai," imbuhnya.
Serupa, Eliza menyoroti persediaan daging ayam di Indonesia. Menurutnya, masalah yang dihadapi peternak ayam juga tak kalah rumit.
Ia menegaskan perlu ada persiapan dengan waktu cukup panjang agar peternak lokal bisa menyesuaikan lonjakan permintaan yang ada.
"Peternak ayam negeri pakannya mayoritas impor, 60 persen bahan pakan itu impor. Padahal, biaya pakan ini hampir 70 persen dari total biaya produksinya. Belum lagi bibit doc-nya juga kita impor," tutup Eliza.
Terlepas dari itu, real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) dengan sampling 73,37 persen menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mengantongi 58.629.051 suara atau 58,77 persen.
Diikuti oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapatkan 24.189.032 suara alias 24,25 persen. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus puas menjadi yang paling buncit dengan 16.937.627 suara atau 16,98 persen.
[Gambas:Video CNN]
Durian jadi "buah emas" di antara komoditas ekspor Vietnam******
Ketua Dewan Direksi dan Direktur Umum Grup Intimex, Do Ha Nam, mendata tanaman kopi dan lada menghasilkan keuntungan sekitar 200-300 juta Dong Vietnam (sekitar Rp127 juta-191 juta) per hektar per tahun. Sementara pohon durian menghasilkan panen tahunan dengan keuntungan sebesar 2 miliar Dong Vietnam (sekitar Rp1,3 miliar).
“Belum pernah ada produk pertanian yang dengan cepat menghasilkan pendapatan ekspor miliaran dolar seperti durian saat memasuki pasar global,” kata Nam seperti dilaporkan VNA, Sabtu.
Statistik dari Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam mencatat negara tersebut memiliki lebih dari 110.000 hektar durian dengan produksi tahunan hampir 850.000 ton. Luas areal penanaman durian meningkat hampir 25 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.
Daerah penghasil durian terbesar di negara ini meliputi Dataran Tinggi Tengah dengan luas lebih dari 52.000 hektare (ha) yang mencakup sekitar 47 persen dari total luas wilayah.
Lalu wilayah Delta Mekong dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen), dan wilayah Tenggara dengan luas 33.000 ha (sekitar 30 persen) dan wilayah Tenggara dengan luas 21.000 ha (sekitar 19 persen).
Baca juga: Vietnam targetkan 3,5 miliar dolar AS dari ekspor durian pada 2024
MARD juga mencatat durian Vietnam telah menjangkau 24 pasar dengan nilai ekspor ke China sebagai pasar yang paling menjanjikan mencakup lebih dari 99 persen dari total omzet ekspor durian. China diprediksi masih akan terus menjadi konsumen utama buah berduri tersebut pada tahun-tahun berikutnya.
Industri durian juga diproyeksikan tumbuh 7,2 persen per tahun pada periode 2019-2025. Hal itu dianggap sebagai peluang bagi Vietnam untuk mengembangkan industri durian secara berkelanjutan di masa depan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Tran Thanh Nam, menekankan perlunya para petani durian dan perusahaan ekspor untuk memastikan kualitas, desain, dan asal barang ketika mengekspor ke China guna memastikan bahwa durian Vietnam dapat mempertahankan posisinya di pasar itu.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Sayuran dan Buah Vietnam, Dang Phuc Nguyen, masih ada banyak ruang bagi Vietnam untuk mengekspor durian ke pasar China dan global. Ia memperkirakan omzet ekspor buah tersebut bisa mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS (Rp55 triliun) pada tahun ini.
Sumber : VNA
Baca juga: Durian impor asal Vietnam laris manis di pasar China
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024
Label:aura4d、jagomerah88、angka jitu nomor togel
Terkait:slot demo uban4d、instaslot88、dewiqq、arti parlay dalam judi bola、slot gacor 2023 hari ini、daftar nama situs slot terpercaya、epicwin138、binjaiplay77、bandarlotre、cara mengetahui rtp slot pragmatic
bab terbaru:pinjaman btpn jenius online(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).
Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.
Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.
Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.
"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Kementerian Pertanian saat ini terus memperkuat peningkatan luas lahanJakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan ada 10 provinsi di Indonesia yang menjadi penghasil atau produsen beras tertinggi dengan memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2024, sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadiJakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. "LPS senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan perbankan, bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan (LJK)," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar di Jakarta, Sabtu. Ary menekankan data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. “Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi," tuturnya. Pemahaman tentang pelindungan data pribadi dinilai penting untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data dan transaksi palsu atau ilegal. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perbankan/BPR dan LJK antara lain risiko reputasi, hukum dan denda dari otoritas. Selain untuk menghindari kerugian dan risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. Untuk meningkatkan kesadaran atas pelindungan data pribadi, perbankan/BPR dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank dengan tetap menjaga data pribadi. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai data pribadi untuk mendorong inklusi keuangan dalam transaksi keuangan. “LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan/BPR dan LJK, khususnya pada upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank,” tuturnya. Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut para pejabat pemerintah di IKN tidak akan mendapatkan mobil dinas. Mereka harus naik transportasi umum.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim mengatakan kebijakan ini dikeluarkan sebagai komitmen bahwa IKN dibangun sebagai kota ramah lingkungan dengan 80 persen transportasi publik dan 100 persen kendaraan listrik.
"Pejabat pemerintah tidak akan punya mobil dinas resmi," ujar Silvia dalam agenda Indonesia Architecture Exhibition & Conference di ICE BSD, Tangerang, Kamis (22/2).
"Inti pesannya adalah memang sebagai konsistensi dari kebijakan public transport sebagai moda utama untuk bermobilitas di IKN akhirnya sampai to the point kita, pemerintah di sana pun harus memberikan contoh," lanjutnya.
Namun demikian, ia menjelaskan memang ada segelintir pihak yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas, dua di antaranya adalah menteri dan presiden.
"Biasanya di pemerintah kan ada mobil dinas, tapi di IKN tidak akan ada mobil dinas, kecuali presiden dan menteri. (Pejabat) sisanya harus menggunakan transportasi publik," jelas Silvia.
Ia pun menjelaskan bahwa kebijakan ini masih digodok. Agar kebijakan ini terwujud, Silvia mengatakan ketersediaan transportasi publik di IKN harus memadai.
IKN dicanangkan sebagai kota 10 menit yang berorientasi pada transit oriented development (TOD). TOD adalah konsep pembangunan interkonektivitas antara perumahan (residential), perkantoran, serta pemberhentian transportasi umum untuk memudahkan masyarakat bermobilisasi.
"Inilah guna konsep kota 10 menit dan transit oriented development di IKN," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)《pinjol ilegal kominfo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,voucher tix idHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol ilegal kominfo》bab terbaru。