situs slot tergacor terbaru

hubungan pasien

Daging Sapi dan Ayam di Transmart Full Day Sale Laris Diburu Wargra******

Daging sapi dan ayam di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat laris manis diburu warga berkat diskon 20 persen dalam program Transmart Full Day Sale.

Dana, salah satu staff Transmart Cempaka Putih, menyebut pihaknya menyediakan sekitar 1,2 ton daging sapi untuk program Transmart Full Day Sale. Sampai dengan pukul 18.50 WIB, Dana mengestimasi daging sapi sudah ludes terjual 700 kg.

"Daging sapi sudah habis 700 kg. Hari ini stok kurang lebih 1,2 ton. Untuk hari ini memang banyak yang beli daging sapi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/4).

Daging sapi dan ayam memang diburu warga karena mendapatkan diskon besar. Bahkan, warga sudah berjubel sejak pukul 10.00, tepat saat Transmart Full Day Sale dibuka.

Dian, pelanggan Transmart, mengatakan mendapatkan informasi diskon hari ini dari media sosial. Ia pun sengaja langsung meluncur ke Transmart Cempaka Putih untuk memborong daging.

"Alhamdulillah enak, saya kan emak-emak jadi mengejar diskon. Kalau di pasar kan masih mahal," katanya pagi ini.

Senada, Heri yang rutin belanja di Transmart Cempaka Putih juga menemani sang istri untuk belanja daging sapi dan ayam di program Full Day Sale. Terlebih, ia tak sempat ikut dalam gelaran Transmart Midnight Sale tempo hari.

"Jadi lebih murah. Ini saya ngantar istri untuk beli daging. Rencananya sekalian beli banyak, soalnya sudah mau Lebaran. Jadi sekalian banyak, gak bolak-balik mumpung ada diskon," tutur Heri.

Lihat Juga : Biskuit hingga Sirop Diserbu di Transmart Full Day Sale

Daging sapi dan ayam memang murah meriah di Transmart Full Day Sale. Pasalnya, harga daging sapi hanya Rp104 ribu per kg alias turun Rp26 ribu dari harga normal Rp130 ribu. Sedangkan daging ayam dijual cuma Rp21.520 per ekor, turun dari Rp26.900.

Diskon besar 20 persen tersebut hadir dalam gelaran Transmart Full Day Sale yang resmi dibuka hari ini di seluruh gerai di Indonesia sejak pukul 10.00. Jangan khawatir kehabisan karena promo masih berlangsung hingga 24.00 malam ini.

Cara mendapatkan diskon 20 persen ini cukup mudah. Anda hanya tinggal membayar seluruh transaksi belanja dengan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Oke aku penjahatnya

Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung Dinilai Sudah Tepat******

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, kawasan industri akan lebih efektif jika didukung dengan keberadaan pelabuhan untuk distribusi bahan baku maupun hasil produksi pabrik di kawasan tersebut.

Dengan begitu, Siswanto menilai, keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai bagian dari program strategis nasional hilirisasi dan pengiriman logistik sudah tepat. Pelabuhan ini juga akan jadi pendukung aktivitas KEK Sei Mangkei. Hal ini menepis anggapan pelabuhan ini sia-sia.

"Bagaimana mereka yang ada di kawasan industri mau membangun pabriknya jika jauh dari pelabuhan, sementara kita tahu barang konstruksi ataupun mesin-mesin pabrik ukuran maupun jumlahnya juga cukup besar. Ini kita masih berbicara soal pembangunan pabrik, belum distribusi hasil produksi," kata Siswanto, Jumat (14/4).

Dengan kedalaman kolam ini, Pelabuhan Kuala Tanjung dapat melayani kapal dengan ukuran panjang kurang lebih mencapai 250 meter. Dengan ukuran ini, kapal dapat mengangkut muatan barang kurang lebih mencapai 10.000 s.d 30.000 ton barang curah maupun general cargo dan peti kemas kurang lebih 4.000 teus.

"Letak pelabuhan juga strategis, ada di selat malaka, jadi sangat efektif bagi industri, baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri," lanjutnya.

Kondisi akan berbeda jika pelabuhan dibangun di tengah atau di akhir ketika kawasan industri sudah beroperasi. Hal itu disebut oleh Siswanto akan mengganggu distribusi barang karena belum adanya fasilitas pelabuhan.

Pilihan menggunakan Pelabuhan Belawan akan menambah biaya logistik mengingat jarak yang cukup jauh dari KEK Sei Mangkei maupun dari Kawasan Industri Kuala Tanjung.

"Membangun pelabuhan juga butuh waktu, tidak sebentar, tidak serta merta juga langsung bisa ramai, karena akan mengikuti barang atau muatan yang ada. Semua pasti sudah ada kajiannya," ujar Siswanto.

"Jadi keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah tepat, tinggal bagaimana pihak-pihak yang berkepentingan berkolaborasi serta memacu pengembangan kawasan industri yang ada di sekitar pelabuhan," tambah Siswanto.

Sementara, Direktur Utama PT Prima Multi Terminal (PMT Kuala Tanjung) Eko Hariyadi Budiyanto mengatakan, arus kapal dan barang di Pelabuhan Kuala Tanjung terus meningkat sejak beroperasi pertama kali pada 2019.

Arus peti kemas pada 2019 tercatat sebanyak 23,9 ribu teus, sementara pada 2020 tercatat sebanyak 54 ribu teus. Arus peti kemas mengalami peningkatan pada 2021 yang mencapai 70,3 ribu teus dan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 persen pada 2022.

"Bukan hanya arus peti kemas yang mengalami peningkatan, arus barang curah kering juga tumbuh. Pada tahun 2022 lalu tercatat sebanyak 10,8 ton," kata Eko.

Selain peti kemas dan general cargo, Pelabuhan Kuala Tanjung juga menangani kegiatan bongkar muat curah cair dan general cargo. Perseroan mencatat arus curah cair pada 2019 sebanyak 102 ribu ton, lalu pada 2020 arus meningkat menjadi 366 ribu ton.

Arus curah cair pada 2021 tercatat sebanyak 672 ribu ton. Sementara untuk arus barang general cargo, pada 2021 sebanyak 4,1 ribu ton menjadi 63,1 ribu ton pada 2022.

"Kami akui memang arus kapal dan barang masih fluktuatif, namun demikian manajemen terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan kapal maupun arus barang di Pelabuhan Kuala Tanjung," lanjutnya.

Manajemen PMT Kuala Tanjung menyebut telah bertemu dengan sejumlah operator kapal peti kemas internasional hingga para pemilik barang. Hasilnya, diperlukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kunjungan kapal diantaranya adanya insentif tarif bagi pelayaran, penyediaan depo untuk penumpukan peti kemas kosong (empty) dengan tarif yang kompetitif.

Selanjutnya diperlukan kerjasama dengan para pemilik barang dengan jaminan biaya yang lebih kompetitif jika dibandingkan melalui Singapura. Serta kerjasama pelayanan kegiatan kepelabuhanan bagi para perusahaan yang sedang melakukan pembangunan pabrik di KEK Sei Mangkei.

Selain itu, Kawasan Industri Kuala Tanjung juga perlu dikembangkan dan dioptimalkan. Di masa yang akan datang Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan barang curah dan pusat rantai pasok (bulk logistic & supply chain hub).

Menurut Eko, terdapat potensi arus barang kurang lebih sebanyak 2,7 juta ton per tahun apabila industri yang ada di sekitar pelabuhan sudah beroperasi penuh.

"Para pemangku kepentingan yang terdiri dari regulator, operator dan pemilik barang juga telah menandatangani komitmen bersama untuk optimalisasi Pelabuhan Kuala Tanjung. Kami optimis jika KEK Sei Mangkei dan Kawasan Industri Kuala Tanjung sudah beroperasi penuh maka dengan begitu peran dari Pelabuhan Kuala Tanjung akan semakin nyata terlihat," tegas Eko.

Superstar Xuankai

BASF Minat Investasi Rp38 T di Malut, Bangun Ekosistem Baterai Listrik******

Perusahaan Eropa BASFberminat untuk investasi dalam pembangunan ekosistembaterai listrikdi Maluku Utara. Rencana investasinya mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp38,22 triliun (asumsi kurs Rp14.750 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis dengan tiga bos perusahaan Eropa di Hotel Kastes Luisenhoff, Hannover, Jerman pada Minggu (16/4). Ketiganya yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo.

"BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar US,6 miliar," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini," lanjut Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia dengan bekerja sama bersama sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional.

Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia.

"Ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara pikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada standar internasional," ucap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Pengusaha Sawit Respons Ancaman Bos Ritel Setop Jual Migor: Nanti Rugi******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Ancaman itu datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Roy mengatakan utang Rp344 miliar tersebut muncul dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar pemerintah hingga saat ini.

"Kebutuhan itu kan terus ada. Mereka juga pasti tidak mungkin membiarkan pabrik mereka idle. Saya meyakini pasti ada pembicaraan dengan pemerintah untuk jalan keluar ini, karena dua-duanya rugi, mereka juga rugi. Masa pabriknya sudah ada mereka diamkan," komentar Ketua GAPKI Eddy Martono di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Eddy juga menegaskan rencana penyetopan penjualan minyak goreng itu tidak membuat perusahaan bisa bebas mengalihkannya ke ekspor. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation(DMO).

"Tidak bisa semena-mena ekspor. Gak bisa juga, mereka tetap harus mensuplai dalam negeri dulu," katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

Ketakterbatasan Wisatawan

Kemendag Gandeng Kejagung Bahas Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait utang pengadaan minyak goreng satu harga ke pengusaha ritel sebesar Rp344 miliar.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isyi Karim mengungkapkan utang itu berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 disebut pengecer wajib melakukan penjualan minyak goreng kemasan kepada konsumen dengan HET Rp14 ribu per liter.

Pasal 7 beleid itu menyebut pelaku usaha akan mendapatkan dana untuk menutupi selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3/2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

Atas dasar itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang tersebut.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4) kemarin.

[Gambas:Video CNN]