rupiah cepat pinjaman online

Sistem transformasi dimensi

Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto buka suara soal lahan500 ribu hektare yang dikuasai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hadi mengatakan penguasaan tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) memang bersifat sah. Namun, ada jangka waktu yang ditetapkan.

"Oh, kalau HGU semuanya kan ada (di) keputusan menteri," komentar Hadi, dikutip dari detikcom, Rabu (10/1).

Mantan Panglima TNI itu hanya menekankan HGU bisa diperpanjang. Perpanjangan lahan tersebut bakal dilihat berdasarkan kepentingannya.

"Tentunya kita lihat sesuai kebutuhan, dan bisa diperpanjang," tandasnya.

Persoalan lahan Prabowo yang seluas Provinsi Bali atau Brunei Darussalam itu mencuat dalam debat ketiga calon presiden di Istora, Jakarta, Minggu (7/1). Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan tanah Prabowo itu.

Mulanya Anies menyebut tanah yang dikuasai Prabowo seluas 340 ribu hektare. Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, di mana kala itu Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Prabowo tak terima dengan pernyataan Anies. Selain memotong pernyataan Anies dalam debat, capres nomor urut 2 itu mengklarifikasi lahan yang dipermasalahkan.

Menhan Prabowo menyebut lahan yang dimilikinya bukan 340 ribu hektare, melainkan hampir mendekati 500 ribu hektare. Namun, ia menekankan lahan seluas ratusan ribu hektare itu merupakan tanah HGU yang sewaktu-waktu bisa digunakan untuk proyek food estate.

"Saya sampaikan ke Bapak Presiden (Jokowi), bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! Saya siap!" katanya dalam Konsolidasi Relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).

"Kemarin juga salah-salah mulu itu, bukan 340 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya," tegas Prabowo.

Ia menegaskan lahan tersebut dimilikinya sebelum menjabat sebagai menteri pertahanan. Bahkan, Prabowo mengklaim sudah menyerahkan tanah tersebut ke negara.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Kasur Busa di Transmart Banting Harga Mulai Rp500 Ribuan******

Sambut tahun baru dengan mengganti kasur lama di rumah. Beli kasur barunya di Transmart Full Day Sale ya, karena produk kasur lagi banting harga.

Ada kasur busa berkualitas ukuran 100x200 cm harganya mulai Rp500 ribuan aja. Di mana lagi belinya kalau bukan di Transmart!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi, Diskon Seharian di Semua Gerai!

• Royal Foam Grand X 100x200 cm harga sale Rp583.200 dari harga normal Rp1.458.000. Harga berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
• Royal Foam Grand X 100x200 cm harga sale Rp614.000 dari harga normal Rp2.357.000. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Jambi.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm harga sale Rp1.679.200 dari harga normal Rp3.999.000. Harga berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
• Serenity Esteem Multibed 160x200 cm harga sale Rp1.767.600 dari harga normal Rp5.198.700. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Makassar, Lampung, dan Jambi.

Selain kasur, ada juga ranjang yang diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale, loh. Cek produknya berikut.

• Floyd single metal bed black, harga sale Rp1.119.200 dari harga normal Rp1.999.000. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Floyd single metal bed black, harga sale Rp1.199.200 dari harga normal Rp1.999.000. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Harga ini bisa kamu dapatkan dengan pembelian di Transmart menggunakan All Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Yuk, langsung saja ke Transmart sekarang juga. Sambut tahun 2024 dengan kasur yang baru biar istirahat makin nyaman!

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

15 Investor Groundbreaking Proyek Baru di IKN Januari******

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mengungkap 15 investorbakal melakukan groundbreakingproyek baru di IKN pada Januari hingga Februari 2024 mendatang.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan hal tersebut menandakan bawah pemerintah bakal terus mempercepat pembangunan IKN di tahun depan.

"Sebagian di antaranya bahkan Desember ini tadinya mau groundbreaking, tapi dengan waktu terbatas mereka (investor) akhirnya bersiap di Januari hingga Februari (2024)," ucap Agung dalam acara media briefing, Jumat (29/12).

Lalu, Yayasan Arsari membangun Pulau Suaka Orang Utan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun gedung kantor, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) membangun gedung kantor, dan BPJS Kesehatan membangun gedung kantor.

Lalu, PT PLN (Persero) membangun gedung kantor, Bank Mandiri membangun perkantoran/bank, Jambuluwuk membangun hotel, RGE (Royal Golden Eagle) Group membangun hotel bintang 5, dan Indogrosir membangun bangunan multi fungsi.

Kemudian, Ciputra Group membangun hunian hijau, hotel, dan lapangan golf, Bank BCA membangun perkantoran/bank, GGS Interiors membangunshowroom furniture, Ninar Primera membangun kawasan pergudangan, dan Grand Lucky membangun bangunan multi fungsi.

Meski demikian, Agung belum bisa membocorkan berapa nilai investasi dari 15 investor tersebut.

"Groundbreaking saya belum bisa sebut nilainya, tapi jumlah perusahaannya ada 15," kata dia.

Lebih lanjut, Agung mengatakan China dan Malaysia ikut seleksi tender pembangunan 166 tower dan rumah tapak di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Rinciannya, China diwakili oleh CITIC Limited dan Malaysia Maxim serta IJM Corporation Berhad.

CITC Construction rencananya akan membangun 60 tower. Sementara, Maxim 10 tower dan IJM 20 tower.

Adapun sisanya akan dibangun oleh empat perusahaan dalam negeri, yakni Summarecon, Trinitiland, PT Nindya Karya, dan Intiland. Keseluruhan proyek ini memiliki indikasi nilai capex sebesar Rp55 triliun.

"Mereka harus dievaluasi feasibility study, kemudian nanti dilakukan tender untuk kemudian ditetapkan mana yang terbaik. Baru kemudian ada perjanjian yang dibangun," jelas Agung.

Agung menyebut perusahaan asing yang ikut seleksi tender itu saat ini sedang dalam tahap evaluasi feasibility study. Jika proses itu lolos, mereka bisa menjadi tender.

"Jadi mereka berkompetisi, dipilih supaya kita mendapat hasil yang terbaik," tutur Agung.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Agung juga mengatakan saat ini ada enam negara yang telah menyatakan minat atauLetter of Intent (LOI)untuk mendukung pembangunan smart city di IKN.

Keenam negara itu yakni Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, China, Jerman, dan Finlandia.

Terlepas dari itu semua, Agung mengatakan pihaknya berhasil merealisasikan komitmen investasi senilai Rp41 triliun dalam pembangunan IKN sepanjang 2023.

Total pendanaan non-APBN itu berasal dari 23 investor domestik alias dalam negeri.

Agung menuturkan masuknya 23 investor itu ditandai dengan pelaksanaan tiga rangkaian groundbreakingsejak September hingga Desember 2023 ini.

Ia menyebut tahap pertama ada empat investor masuk IKN, kemudian pada tahap kedua ada sembilan investor, dan pada tahap ketiga ada 10 investor.

"Dari investasi IKN ada 23 investor dan kita sebut mereka investor pelopor, pionir yang melaksanakan groundbreaking, total investasi senilai Rp41 triliun," ucap Agung.

Lebih rinci, keempat investor yang masuk dalam tahap pertama ini adalah Yayasan Innopark, RS Abdi Waluyo, PSSI, dan Konsorsium Nusantara (terdiri dari Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, dan Alfamart) dengan total investasi sebesar Rp23,1 triliun.

Lalu, investasi kedua yang masuk melalui groundbreakingpada November 2023 berasal dari RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta Intercultural School (JIS), Mayapada Hospital, Astra International, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia (BI), dan PT PLN (Persero) dengan total nilai investasi sebesar Rp13,1 triliun.

Kemudian, investasi yang masuk IKN melalui groundbreaking pada Desember 2023 adalah Aqua, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, The Pakubuwono Development, Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Super Block, BSH, Bluebird, Polri dan TNI dengan total nilai Rp5,9 triliun.

Permainan kiamat akan datang

Mengapa Indonesia Susah Sekali Lepas dari Jerat Impor Bawang Putih?******

Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim kenaikan harga bawang putihrawan memicu inflasi. Tak menutup kemungkinan, alarm inflasi pun dapat berbunyi nyaring.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono menilai harga salah satu bahan bumbu dapur ini sedang tidak baik-baik saja. Ia mengatakan harga bawang putih tembus Rp43.700 per kilogram (kg) pada 22 Maret 2024.

Menurutnya, angka itu jauh di atas rata-rata harga pada tahun lalu yang sebesar Rp38.200 per kg.

Sementara lima provinsi dengan harga bawang putih terendah yakni Aceh Rp39.400 per kg, Sumatera Utara Rp39.550 per kg, Sumatera Barat Rp40.650 per kg, Riau Rp39.150 per kg, dan Kepulauan Riau Rp35.850 per kg.

Edy mengatakan tingginya harga bawang putih disebabkan kenaikan harga di China sebagai eksportir bawang putih. Rata-rata harga bawang putih China tembus US,5 per kg atau Rp23 ribu per kg pada Maret tahun ini, naik dari US per kg pada Maret 2023.

"Mau tidak mau akan berpengaruh ke harga bawang putih kita karena sebagian besar bawang putih kita merupakan impor khususnya dari China," katanya.

Maklum, bawang putih di Indonesia, disebut 90 persen berasal dari impor. Alih-alih produksi sendiri.

Mahalnya harga bawang putih pun mencuri perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia sampai menyoroti tingginya harga bawang putih yang tembus Rp60 ribu per kg di Sulawesi Tengah.

"Bawang merah Rp35 ribu, bawang putih memang yang agak mahal, bawang putih sampai Rp60 ribu (per kg)," kata Jokowi saat meninjau harga pangan di Pasar Salakan, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah dalam video yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/3).

Sementara itu, berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga bawang putih berada di level Rp43.700 per kg pada Rabu (27/3). Angka ini turun tipis 0,11 persen atau Rp50 dibanding hari sebelumnya.

Lantas, mengapa harga bawang putih mahal dan Indonesia ketergantungan pada impor?

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai ketergantungan RI terhadap impor bawang putih bukan 90 persen, melainkan 100 persen.

Menurutnya, ketergantungan itu terjadi karena disparitas harga impor dengan produksi petani di Indonesia terlampau jauh. Ia mencontohkan harga bawang putih impor di pelabuhan mencapai Rp18.400 per kg.

Sementara, biaya produksi bawang putih oleh petani berada di level Rp30 ribu per kg.

"Perbedaan harga yang relatif tinggi antara produksi dalam negeri dengan yang kita impor," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Oleh karena itu, kata Andreas, jika pemerintah serius ingin swasembada bawang putih, maka harus bisa menyeimbangkan disparitas harga tersebut.

Selain itu, Andreas juga mengatakan Indonesia masih bergantung kepada impor karena konsep kebijakan yang diterapkan pemerintah tak tepat. Ia mengatakan syarat importir menanam sebanyak 5 persen dari total impor itu sudah pasti gagal.

Andreas menilai para importir ini tak punya pengalaman dalam budidaya bawang putih.

"Konsep awalnya importir disuruh wajib tanam. Kok importir disuruh tanam, itu bagaimana logikanya? Dari sisi situ saja sudah tidak benar," kata dia.

Karena hal tersebut, para importir ini bekerja sama dengan petani. Di sisi lain, bawang putih tidak bisa ditanam sembarang.

Komoditas itu hanya bisa tumbuh di lahan yang berada di ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, para petani juga peminatnya minim karena lebih memilih menanam produk hortikultura lain. Apalagi, biaya produksi bawang putih mahal.

"Bisa bayangkan tanaman di atas ketinggian itu (800 meter di atas permukaan laut), itu persaingannya luar biasa dengan hortikultura yang nilainya sangat tinggi," tutur Andreas.

Di satu sisi, Andreas mengatakan untuk mengendalikan harga bawang putih sebenarnya cukup mudah. Apalagi, bawang putih RI impor.

Ia berpendapat, pemerintah tinggal menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan izin impor kepada importir secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

"Kalau kita penuhi dari luar kan gampang. Kebutuhan harian, kebutuhan bulanan kan ada, tinggal penuhi saja dari impor," kata Andreas.

Memang, risiko dari impor ini adalah harga yang menyesuaikan kondisi internasional. Artinya, jika harga di negara asal eksportir sedang tinggi, maka harga di Tanah Air pun akan ikut melambung.

Kendati demikian, menurut Andreas lonjakan harga di level internasional tidak pernah berlangsung lama.

Dimanfaatkan Oknum Buat Keruk Uang Haram

Sutra Kaisar Prasejarah

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]