erek erek 48 2d

Iblis leluhur dari dunia penyihir

Kemenkes dan BPS Buka Suara soal Data Program Makan Gratis Prabowo******

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait data yang menjadi dasar program makan gratis yang dijanjikan bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dalam program itu Tim Prabowo mengasumsikan kelompok penerima program terdiri dari 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak pra sekolah. Jika ditotal dengan ibu hamil jumlahnya mencapai 77 juta jiwa.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Ahmad Avenzora mengungkapkan pihaknya tidak memiliki dan tidak pernah mengeluarkan data absolut terkait jumlah anak sekolah dan pra sekolah, apalagi dikaitkan dengan kecukupan gizi.

"Untuk indikator pendidikan kami hanya mengeluarkan indikator-indikator makro seperti angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Jadi kami tidak punya perbandingan angka di atas dengan angka BPS karena BPS tidak punya indikator seperti yang dimaksud," ujar Ahmad melalui pesan singkat ke CNNIndonesia.com.

Sementara, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Nadia Tarmizi mengungkapkan jumlah ibu hamil di Indonesia diperkirakan 4,5 juta. Namun, ia tak membantah data yang diungkap Tim Prabowo karena tidak ada angka spesifik terkait jumlah ibu hamil yang digunakan.

"Ibu hamil perkiraan kita sekitar 4,5 juta," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun degan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi.

"Kita sudah hitung untuk program satu kali makan setiap hari, 365 hari, kita perlu Rp400 triliun tambahan setiap tahun. Apakah ada uangnya? Tim ahli kita sudah hitung, bakal ada uang itu Rp400 triliun," kata Hashim di Rumah Pemenangan Relawan Prabowo, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

Kino Food Indonesia Tutup, Ini Penyebabnya******

Bursa Efek Indonesia mencatatkan PT Kino Food Indonesia (KFI) dilikuidasi oleh induk usaha PT Kino Indonesia Tbk (KINO). Hal itu terungkap dalam keterbukaan informasi dengan nomor 089/CF-CS/OJK/092023.

Dalam surat itu, Sekretaris Perusahaan KINO Clara Alexandra Linanda, mengatakan keputusan likuidasi diambil berdasarkan keputusan sirkuler yang diambil para pemegang saham KFI selaku pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Integrasi bisnis menjadi alasan KFI dilikuidasi oleh Kino Indonesia.

Selain integrasi bisnis, 80,4 persen saham KFI dimiliki oleh Kino Indonesia. Namun, ia menjelaskan bahwa kelangsungan Kino sama sekali tidak berdampak terhadap operasional maupun keberlangsungan perusahaan.

"Tidak ada dampak pada kegiatan operasional hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan," ujarnya.

Sebagai informasi, Kino Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor produksi dan distribusi konsumsi terbaru. Sejumlah produk Kino Indonesia adalah makanan, minuman, farmasi, dan bodycare. Perusahaan tersebut memiliki total 19 merek dan 16 kategori produk.

Kino Food Indonesia awalnya merupakan PT Morinaga Kino Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara Kino Indonesia dengan Morinaga & Company Limited yang berasal dari Jepang.

Pada 2019, Kino Indonesia mengambil alih Morinaga Kino Indonesia dan merubah perusahaan tersebut menjadi KFI. KFI merupakan merupakan produsen permen, minuman serbuk, makanan dari cokelat, makanan bayi dan berbagai produk lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan(Zulhas) resmi melarangsocial commerceseperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,
Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Kendati aturan itu sudah resmi berlaku, Zulkifli memberikan kelonggaran bagi social commerceuntuk mematuhinya mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan ini.

Ia juga mengatakansocial commerceyang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Sementara terkait, pedagang yang terdampak aturan ini Zulkifli mengatakan bisa berpindah ke e-commerce agar tetap bisa berjualan. Menurutnya, para pedagang tersebut sudah mahir untuk berpindah platform.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelasnya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Kebijaksanaan

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Menhub Sebut Harhubnas 2023 Momentum Majukan Transportasi RI******

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi menyebut peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 menjadi momentum buat transportasi di Indonesia untuk terus bergerak maju.

"Hari Perhubungan Nasional 2023 ini merupakan momentum untuk terus bersama, bergerak maju, meningkatkan kinerja sektor tranpsortasi demi bangsa dan negara," ujar Budi dalam acara Hub Fest untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (17/9).

Hal itu dikatakan Budi sejalan dengan tema Harhubnas 2023 kali ini, yakni 'Melaju untuk Tranportasi Maju'. Sebab, menurutnya, perjalanan pemerintah dalam membangun transportasi untuk kemajuan bangsa dan negara masih sangat panjang.

Adapun Harhubnas diperingati setiap tanggal 17 September. Budi menjelaskan, tema 'Melaju Untuk Transportasi Maju' juga sangat relevan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan.

Sebagai informasi, Kemenhub juga meluncurkan logo Harhubnas 2023 berupa 'Segitiga Ungu Dengan Arah Panah Ke Atas'.

Simbol panah merupakan simbol melesat dan tepat sasaran dengan arti pembangunan sektor transportasi tidak hanya harus cepat, tapi juga harus tepat sasaran. Tidak hanya dibangun atau jadi, tapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.

Sementara untuk warna ungu merupakan simbol tekad dan kesungguhan. Warna ungu ini memiliki arti harus melayani masyarakat dan mengabdi kepada negara dengan setulus hati.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, peringatan Harhubnas bukan ajang hura-hura dan berfoya-foya. Menhub berpesan agar momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh Indonesia.

"Mari kita semangat untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani masyarakat dan memajukan transportasi Indonesia," tutur Menhub.

Adapun dalam acara Hub Fest 2023 yang digelar untuk memperingati Harhubnas 2023 di Istora Senayan, Minggu (17/9) dibuka dengan pertunjukan marching band dan brass band dari Kemenhub.

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.