paito oregon 9 angkapaito

Klan Badai

Badan Pangan Klaim Bulog Sudah Amankan 1,3 Juta Ton Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Perum Bulog telah mengamankan sebanyak 1,3 juta stok beras per Rabu (2/8). 

"Bapak Presiden meminta Bulog meningkatkan stoknya dari yang sudah di-secured sebanyak 1,3 juta ton dengan target serapan 2,4 juta ton sampai dengan akhir tahun 2023," ujarnya usai menghadiri rapat internal di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip dari Antara. 

Arief menuturkan Bulog telah menyalurkan beras lebih dari 1,34 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Ia menyebut, bantuan pangan beras periode 3 bulan pertama sampai dengan akhir Juli 2023 sebanyak 640 ribu ton telah selesai digelontorkan untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemberian bantuan beras tersebut, lanjutnya, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan. Selain itu juga turut mempengaruhi juga keseimbangan harga beras di pasaran sehingga harga beras stabil dan inflasi dalam empat bulan terakhir sangat terjaga.

"Kita memahami bahwa pangan memiliki andil signifikan terhadap inflasi, sehingga bantuan pangan beras ini menjadi penting bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat," ucapnya.

Lihat Juga : Jokowi Angkat Suara Soal Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Salah Desain

Adapun berdasarkan data BPS, inflasi Juli 2023 menunjukkan bahwa tren inflasi tahunan mengalami penurunan sejak Februari hingga Juli 2023 secara berurutan dari 5,47 persen, 4,97 persen, 4,33 persen, 4,00 persen, 3,52 persen, dan 3,08 persen (yoy). Untuk Inflasi bergejolak terus turun dari bulan Juni sebesar 1,2 persen menjadi -0,03 persen di Bulan Juli 2023.

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan pangan beras tersebut akan kembali disalurkan untuk periode kedua pada Oktober sampai Desember 2023 dengan volume dan sasaran yang sama dengan tahap pertama," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

santo

Salim Group dan Agung Sedayu Garap Pembangunan Tol Rp23 T Menuju PIK 2******

Konsorsium bentukanSalim Group dan Agung Sedayu, PT Duta Graha Karya, bakal menggarap pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,6 kilometer (km).

Adapun nilai investasi jalan tol ini mencapai Rp23,22 triliun. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Salim Group dan Agung Sedayu sendiri merupakan pengembang kawasan kota mandiri PIK 2 atau The New Jakarta City. Nantinya, akses Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg juga akan terkoneksi ke kota hasil proyek reklamasi tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada kontraktor dan konsultan pengawas dalam pembangunan infrastruktur untuk terus memperhatikan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam membangun jalan tol itu.

Karenanya, ia menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR untuk memonitor kualitas konstruksi mulai dari perencanaan desain hingga proses pembangunan.

"Jalur jalan tol ini melewati daerah pantai pasti banyak tanah lunak, harus ada ketelitian dalam penelitian geologi tanah. Untuk supaya dalam pelaksanaannya sesuai yang direncanakan, sehingga memperlancar konstruksinya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir mengatakan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg memiliki 8 Seksi yakni Seksi 1 (Sedyatmo-Kosambi) sepanjang 6,7 km, Seksi 2 (Kosambi-Teluknaga) 3,7 km, Seksi 3 (Teluknaga-Tanjung Pasir) 3,1 km, dan Seksi 4 (Tanjung Pasir-Kohod) 3,65 km. Kemudian Seksi 5 (Kohod-Surya Bahari) 5,15 km, Seksi 6 (Surya Bahari-Pakuhaji) 5,5 km, Seksi 7 (Pakuhaji-Mauk) 5,1 km, Seksi 8 (Mauk-Rajeg) 5,7 km.

Untuk Seksi 1 hingga 4, pihaknya menargetkan bisa beroperasi pada 2025. Sementara itu untuk seksi 5 hingga 8, pihaknya menargetkan selesai konstruksinya pada 2026.

Ia menambahkan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg sudah disampaikan secara terbuka sejak 25 September 2020 berdasarkan Surat Menteri PUPR Nomor PB.02.01-Mn/1818.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri PUPR nomor PB 0201-Mn/1320 pada 22 Juni 2023, pihaknya menetapkan PT Duta Graha Karya sebagai pemenang lelang.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

IHSG Ditutup Perkasa 6.898 Berkat Penguatan 291 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.898 pada Kamis (3/8) sore. Indeks saham menguat 43,56 poin atau 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,43 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 214 terkoreksi, dan 237 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,68 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,24 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,42 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 1,48 persen, indeks DAX di Jerman minus 1,03 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 1,01 persen.

Menyusul Asia dan Eropa, bursa Amerika juga ramai-ramai ambruk. Indeks S&P 500 melemah 1,38 persen, indeks NYSE Composite minus 1,11 persen, dan indeks NASDAQ Composite juga minus 2,17 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ratuku Zhou Jielun

Daftar Tarif Baru Penyeberangan Kapal Ferry yang Resmi Berlaku Besok******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai memberlakukan tarif penyeberangan baru untuk 29 lintasan pada Kamis (3/8). 

Pemberlakuan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Corporate Secretary ASDP Indonesia Shelvy Arifin menegaskan tarif baru ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Shelvy memastikan kenaikan tarif selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Penyesuaian tarif juga sejalan dengan upaya ASDP meningkatkan layanan penyeberangan dan pelabuhan dengan mempersiapkan Dermaga Eksekutif II di Merak-Bakauheni. Shelvy mengklaim ini adalah bentuk komitmen ASDP mengoptimalkan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Selain itu, ASDP juga menambah infrastruktur penunjang layanan pengguna jasa, di antaranya access bridge penghubung terminal eksekutif, penyediaan garbarata dermaga eksekutif II, hingga penambahan kapasitas serta renovasi ruang tunggu layanan eksekutif II.

Kenaikan tarif di 29 lintasan ini mencakup Merak-Bakauheni, Ketapang-Lembar, Jangkar-Lembar, Jangkar-Kupang, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Surabaya-Lembar, Kendal-Kumai, Sape-Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Sape-Waingapu, Tanjung Api Api-Tanjung Kalian, Batam-Kuala Tungkal, Batam-Mengkapan, Batam-Sei Selari, Karimun-Mengkapan, Karimun-Sei Selari.

Kemudian, Mengkapan-Tanjung Pinang, Dumai-Malaka, Dabo-Kuala Tungkal, Bajoe-Kolaka, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung Ternate, Bira-Sikeli, Bitung-Tobelo, Pagimana-Gorontalo, Siwa-Lasusua, dan Batulicin-Garongkong.

Lihat Juga : Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan

Rinciannya, tarif untuk pejalan kaki naik dari Rp21.600 menjadi Rp22.700. Sedangkan sepeda motor naik dari Rp58.550 menjadi Rp60.600. Sementara itu, kenaikan tarif terpadu untuk golongan kendaraan sebagai berikut:

1. Golongan IV A semula Rp457.700 menjadi Rp481.800
2. Golongan IV B dari Rp425.250 menjadi Rp447.800
3. Golongan V A semula Rp916.250 menjadi Rp963.800
4. Golongan V B berubah dari Rp792.750 menjadi Rp835.300
5. Golongan VI A dari Rp1,51 juta naik menjadi Rp1,59 juta
6. Golongan VI B dari Rp1,22 juta menjadi Rp1,28 juta
7. Golongan VII dari Rp1,76 juta menjadi Rp1,86 juta
8. Golongan VIII dari Rp2,3 juta menjadi Rp2,45 juta
9. Golongan IX dari Rp3,5 juta menjadi Rp3,7 juta

Lihat Juga : BPH Migas Ramal Kuota BBM Subsidi Cukup Sampai Awal Desember 2023

Tak hanya reguler, penyeberangan ekspres Merak-Bakauheni juga akan mengalami penyesuaian tarif. Berikut rinciannya:

Pejalan Kaki
- Dewasa (6 tahun ke atas): naik dari Rp77 ribu ke Rp78 ribu
- Bayi (di bawah 2 tahun): Rp4.000

Kendaraan
- Golongan I (sepeda): dari Rp78 ribu menjadi Rp80 ribu
- Golongan II (gerobak dorong dan sepeda motor dibawah 500 cc): dari Rp108 ribu menjadi Rp120 ribu
- Golongan III (kendaraan roda tiga dan sepeda motor diatas 500 cc): dari Rp168 ribu menjadi Rp180 ribu
- Golongan IVA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 5 meter): dari Rp644 ribu menjadi Rp670 ribu
- Golongan IVB (mobil pick up atau kendaraan barang kurang dari 5 meter): dari Rp457 ribu menjadi Rp480 ribu
- Golongan VA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 7 meter): dari Rp1,13 juta menjadi Rp1,19 juta
- Golongan VB (kendaraan pengangkut barang kurang dari 7 meter): dari Rp828 ribu menjadi Rp880 ribu
- Golongan VIA (kendaraan pengangkut penumpang kurang dari 10 meter): dari Rp1,89 juta menjadi Rp1,98 juta
- Golongan VIB (kendaraan angkut barang kurang dari 10 meter): dari Rp1,26 juta menjadi Rp1,33 juta
- Golongan VII (kendaraan dengan ukuran kurang dari 12 meter): dari Rp1,79 juta menjadi Rp1,9 juta
- Golongan VIII (kendaraan dengan ukuran kurang dari 16 meter): dari Rp2,36 juta menjadi Rp2,5 juta
- Golongan IX (kendaraan di atas 16 meter): dari Rp3,6 juta menjadi Rp3,82 juta

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.