cara pinjam di ovo

bet168 555Jutaan kata 417942Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam di ovo》

Ini alasan Kemenag tak anjurkan umroh "backpacker"******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk melarang umrah backpackerdengan alasan untuk melindungi umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa perjalanan umrah berbeda dengan perjalanan wisata lainnya, karena melibatkan aturan-aturan peribadatan yang harus dipatuhi.

“Ini kalau kita ke luar negeri kita bisa sendiri. Kemana? Ke Eropa, Jepang, Amerika, kemanapun kita bisa lakukan sendiri, karena tidak ada aturan-aturan dalam melakukan perjalanan itu, tapi umroh berbeda. Ada aturan peribadatan yang harus dipenuhi,” kata Yaqut saat ditanyai media di Jakarta, Jumat.

Menurut Yaqut, tidak semua umat memahami aturan-aturan tersebut, sehingga diperlukan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan ibadah umroh.

Baca juga: Kemenag akan sinkronkan aturan dengan Saudi soal umrah "backpacker"

Baca juga: Kemenag DIY cegah aktivitas penawaran umrah "backpacker" di medsos

Selain itu, ada banyak aspek praktis yang juga perlu dipertimbangkan, seperti pemesanan hotel dan makanan yang mungkin memiliki perbedaan dengan budaya kuliner Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pengalaman yang kurang memuaskan bagi para jamaah yang tidak terbiasa dengan lingkungan dan tata cara di negara-negara tujuan umroh.

“Nah tidak semuanya umat kita ini paham dengan semua itu maka dibutuhkan pembimbing. Siapa yang membimbing mereka dalam melaksanakan ibadah umroh?" ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah menginginkan agar jamaah umrah mendapatkan bantuan dan panduan yang memadai dari biro perjalanan umrah yang profesional.

Dengan demikian, diharapkan setiap jamaah dapat melaksanakan ibadah umrah dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Larangan terhadap umrah backpackerdiharapkan dapat meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi umat Muslim yang melaksanakan ibadah umrah.

“Banyak hal yang jadi pertimbangan pemerintah kenapa sebaiknya memang umroh backpackeritu dihindari. Jadi ada biro-biro umroh travel perjalanan ibadah umroh yang akan siap membantu umat untuk bisa menjalankan umroh dengan baik,” jelas Yaqut.

Baca juga: Pengamat: umrah backpacker berisiko

Baca juga: Umrah backpacker, akankah diatur Kemenag?
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Bank Dunia: Ekonomi RI masih tumbuh di tengah ketidakpastian global******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang masih dapat bertumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“Pandangan kami terhadap Indonesia masih bullish. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang (ekonomi) terus tumbuh dengan pesat, dan pada dasarnya mampu mengelola fiskal dan makroekonomi dengan baik,” kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Bank Dunia telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 dari 5 persen menjadi 4,9 persen.

Kahkonen mengatakan, terjadinya perubahan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Bank Dunia dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.

Kendati pun di awal tahun 2024 saat ini, Ia menambahkan, masih ada kemungkinan bagi Bank Dunia untuk mengubah proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saat ini kami telah memperbarui proyeksi perekonomian Indonesia, namun kami memproyeksikan akan terjadi sedikit perlambatan perekonomian Indonesia dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen menjadi 4,9 persen pada tahun kalender ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid mencapai target 5,2 persen pada 2024.

Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen secara kumulatif (c-to-c) sepanjang 2023. Secara tahunan, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen (yoy) dihitung dari kuartal IV 2022.

Menurut Menko Airlangga, pencapaian kinerja ekonomi tahun ini melampaui proyeksi sebelumnya yang mencatat ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen pada 2023. Dengan kinerja tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi dengan inflasi yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengungguli Malaysia (3,77 persen), Meksiko (3,10 persen), dan Spanyol (2,50 persen).

Namun masih berada di bawah China (5,20 persen), Filipina (5,57 persen) dan Uzbekistan (6 persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,05 persen sejajar dengan Vietnam yang juga mencatatkan angka yang sama.

Baca juga: Bank Dunia: Program Makan Siang Gratis perlu dirancang dengan matang

Baca juga: Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi RI capai target pada 2024

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：ibola99、deposit 888 slot、angka togel pengemis

Terkait：sultanjp、airbet88 slot login link alternatif、kode alam kejatuhan cicak、slot agen、rtp dafatoto、link baru gacor、healthcheck、cara trik main mahjong ways 2、garena4d、bintangslot77

---

---

bab terbaru：okebet99（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08