bonanza88slot 941Jutaan kata 794412Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot yang lagi gacor》
Pemkot Jambi datangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman******
kami langsung eksekusi dengan membeli cabai dari koperasi di Sleman, dengan harga yang lumayan jauh kalau dibandingkan di wilayah JambiJambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendatangkan komoditas cabai dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai implementasi kerja sama antardaerah dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut dalam rangka pengendalian inflasi.
Pewarta: Tuyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Ekonom Prediksi Prabowo******
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai pemerintah di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak bingung menjalankan program makan siangdan susu gratis.
Kebingungan tersebut, misalnya terkait sumber anggaran untuk mengongkosi program unggulan tersebut.
"Saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana." kata Esther dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia tayang Jumat (8/3).
Lihat Juga :Blak-blakan Sri Mulyani soal Utang BLBI Rp75 T Usai Tak Ada Mahfud MD |
Selain dari masalah pendanaan, Esther juga mengkritisi berbagai aspek dari program makan siang gratis. Ia menyebut preferensi setiap anak tentu berbeda, sehingga selera memilih menu makanan pun tidak akan sama.
Ia pun mempertanyakan pemerintah akan menyikapi hal tersebut seperti apa. Selain itu, dengan makan siang gratis, konsumsi beras juga bakal meningkat.
Sementara, saat ini RI masih kebanjiran impor dan jauh dari swasembada. Hal ini malah membuat visi swasembada beras makin jauh.
"Nah, belum lagi susu gratis, susu gratis kita juga impor susunya, jadi serapan susu dari peternak lokal, itu hanya 12 persen. Ini hasil riset INDEF 2018 ya," imbuh Esther.
Lebih lanjut, Esther juga mengatakan program makan siang gratis berpotensi menimbulkan pembengkakan utang. Pasalnya, sumber pendanaannya belum jelas.
Di sisi lain, ia mendengar desas-desus bahwa program tersebut bakal memangkas alokasi dana subsidi BBM. Menurutnya, jika hal ini dilakukan PR pemerintah justru bertambah, yakni inflasi.
"Nah itu juga nanti mendongkrak inflasi kan kalau itu (dana subsidi BBM) dikurangi," ucap Esther.
Pasalnya, jika dana subsidi BBM dikurangi, maka harga BBM bisa naik. Saat harga BBM naik, biaya transportasi dan harga pangan juga bisa melambung.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:rtp bigwin138、eden307、link alternatif bonanza slot88
Terkait:siul4d、agenjudi、macanmpo、qq2988、situs 4d slot login、56 di erek erek、rtp juragan69 hari ini、link akulaku、jam gacor slot fafafa、roma77
bab terbaru:erek cabe(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menghentikan sementara operasional penerbangan komersial pada Hari Raya NyepiTahun Baru Saka 1946.
Penghentian tersebut dilakukan mulai Senin, 11 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA sampai Selasa, 12 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA.
General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan penghentian operasional sementara tersebut sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait.
Handy menerangkan hal ini merupakan wujud penghormatan perusahaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat Pulau Bali.
"Seperti di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu laksanakan penghentian operasional bandara sementara pada saat Hari Raya Nyepi. Dapat kami sampaikan ini juga menjadi sebuah berkah bagi kami untuk mengistirahatkan semua fasilitas di bandara yang sangat sibuk pada hari-hari lainnya," ujarnya.
Handy juga memastikan, untuk kelancaran dan ketertiban peringatan Hari Raya Nyepi, pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di lingkungan bandara seperti kepolisian daerah Provinsi Bali, Pangkalan TNI AU Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pemerintah Kabupaten Badung, Desa Adat, serta seluruh maskapai.
Kemudian, selama masa penghentian operasional Hari Raya Nyepi, penutupan bandara dikecualikan pada penerbangan yang bersifat darurat dan juga medical evacuation. Untuk penerbangan-penerbangan tersebut masih dapat dilayani bandara dengan persyaratan tertentu.
Pihak bandara menyiagakan 70 orang personel untuk bersiaga selama pelaksanaan Nyepi.
Handy melanjutkan, sepanjang 2024, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani rata-rata harian 55 ribu hingga 60 ribu penumpang domestik dan internasional serta 380 pergerakan pesawat per harinya.
"Untuk itu, demi kenyamanan dan keamanan kita semua, kami sampaikan kepada seluruh pengguna jasa untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan atau kedatangannya pada saat Hari Raya Nyepi," ujarnya.
Adapun penerbangan domestik terakhir yang berangkat sebelum penutupan Nyepi adalah Super Air Jet dengan nomor penerbangan SJV 745 tujuan Jakarta (CGK) pada Minggu, 10 Maret 2024 pukul 21.15 WITA. Kemudian, pesawat yang datang terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 184 dari Jakarta (CGK) pada Senin, 11 Maret pukul 00.20 WITA.
Sementara, untuk penerbangan internasional, pesawat berangkat terakhir adalah maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan CEB 282 tujuan Manila, Filipina pada Senin pukul 01.35 WITA dan untuk kedatangan terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 555 dari Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 01.30 WITA.
[Gambas:Video CNN]
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin kerja sama untuk keempat kalinya dengan PT Citilink Indonesia, menggelar Citilink Online Travel Fair (COTF) Spesial Ramadan secara online pada 5-8 Maret 2024.
Pada kegiatan ini, disediakan berbagai promo menarik untuk mendukung rencana perjalanan impian, khususnya bagi yang mencari tiket mudik lebaran.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan, BRI akan selalu berupaya memberikan solusi keuangan terbaik bagi nasabah, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.
"Kolaborasi dengan BRI dalam menghadirkan Citilink BRI Travel Fair Spesial Ramadan ini merupakan wujud komitmen kami untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.
Adapun beragam promo menarik yang dapat dinikmati nasabah BRI pada COTF Spesial Ramadan, antara lain diskon hingga 20 persen untuk penerbangan domestik dan internasional, Bonus Miles hingga 5 ribu, serta gratis makanan selama penerbangan dengan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private.
Selain itu, BRI COTF Spesial Ramadan juga menghadirkan Flight Sale sebagai pilihan untuk terbang hemat ke berbagai destinasi impian dengan penawaran tambahan diskon hingga Rp1,5 juta dengan Kartu Kredit BRI, Kartu Debit Prioritas dan Kartu Debit Private, ditambah diskon hingga 80 persen untuk penerbangan internasional.
Flight Sale itu berlangsung pada pukul 11.00-13.00 WIB selama periode program BRI COTF Spesial Ramadan.
Handayani menambahkan, program ini sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
"Program ini juga cocok bagi masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan untuk libur panjang ataupun mudik lebaran," katanya.
Penawaran menarik yang ditawarkan dalam BRI COTF Spesial Ramadan dapat diakses melalui website dan aplikasi Citilink, serta website dan aplikasi mitra Online Travel Agent seperti Traveloka dan Tiket.com.
(rea/rir)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.
"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.
Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?
Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.
Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.
Lihat Juga :Kantor Airlangga Belum Ngobrol soal Makan Gratis dengan Sri Mulyani Cs |
Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).
Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.
Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.
Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.
Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.
Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:
1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta
[Gambas:Video CNN]
Menteri KeuanganSri Mulyani mengungkapkanUMKMberkontribusi 97 persen ke penciptaanlapangan kerjadi Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.
Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.
"97 (persen) Indonesiajob creationdilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).
"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," imbuhnya.
Bendahara negara ini mengungkapkan akses pembiayaan inilah yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal, kontribusinya ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.
"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraintatau karena masalah affordability," kata dia.
Oleh sebab itu, ia berharap BRI melalui BRILink bisa menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pasalnya, itu akan berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.
"Saya harap Pak Narso (Dirut BRI Sunarso) melalui BRILink agent ini dapat menebus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," paparnya.
Namun, ia menekankan bukan berarti pemerintah tidak ikut andil. Pasalnya, APBN masih terus memberikan subsidi agar usaha 'wong cilik' mendapatkan pembiayaan.
Contohnya, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara. Untuk 2024 anggarannya Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6 persen menjadi hanya 3 persen.
"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur. Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverageuntuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)《link slot yang lagi gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,daftar situs slot terbaikHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot yang lagi gacor》bab terbaru。