petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

batik77

cara pinjam saldo dana tanpa rekening 591Jutaan kata 992193Orang-orang telah membaca serialisasi

《batik77》

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam KSPI menolak PP 36/2022 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK karena kenaikan upah akan di bawah inflasi.
Buruh yang tergabung dalam KSPI menolak PP 36/2022 sebagai dasar penetapan UMP dan UMK karena kenaikan upah akan di bawah inflasi. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Lihat Juga :
PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Lihat Juga :
Cadangan Beras Pemerintah Menipis, Cuma Separuh dari Target

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/bir)

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama merasa menjadi korban dari penipuan perusahaan pelarut obat sirop yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut.
PT Yarindo Farmatama merasa menjadi korban dari penipuan perusahaan pelarut obat sirop yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Ilustrasi. (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).
Serang, CNN Indonesia--

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Lihat Juga :
Menteri PUPR Jadi Fotografer Dadakan di 'Hajatan' Jokowi-Biden Cs

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(ynd/sfr)

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal UMP 2022.
PTTUN Tolak Pengajuan Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies. (iStock/Pattanaphong Khuankaew).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Lihat Juga :
Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]



(dmi/dzu)




bab terbaru:slot gacor banget

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
jaya 123 slot
garasi slot gacor
sultanslot365
link slot thailand
duit 500rb
buku tafsir 1001 mimpi
daftar pinjol cair ke e wallet
info slot gacor terpercaya
slot4d baik
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara bayar cicilan kredivo di shopee
Bab 2 cara keluar dari pinjaman online
Bab 3 slot mania terbaru
Bab 4 realbet99
Bab 5 link slot bonus new member 100
Bab 6 toge4d
Bab 7 buat channel telegram dapat uang
Bab 8 puncak slot login
Bab 9 mampir4d
Bab 10 erek erek kucing melahirkan
Bab 11 game slot gacor saat ini
Bab 12 rajawin88
Bab 13 idnscore rtp
Bab 14 masuk game slot online
Bab 15 sicbotogel
Bab 16 dana bayar nanti
Bab 17 pinjaman tki online
Bab 18 sbctoto
Bab 19 kode slot gacor
Bab 20 cara dapat uang dari populix
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7076bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Setan paling kuat, Tang Seng

judi slot yang gacor
Dua karyawan Twitter Singapura menyebut pemecatan karyawan yang dilakukan Elon Musk berjalan sangat cepat, tanpa etika dan empati.
Dua karyawan Twitter Singapura menyebut pemecatan karyawan yang dilakukan Elon Musk berjalan sangat cepat, tanpa etika dan empati. (REUTERS/DADO RUVIC).
Jakarta, CNN Indonesia--

Dua karyawan TwitterSingapura menceritakan momen di-PHKpada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.

Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Jelang makan siang, Carmen kehilangan akses ke sistem perusahaan itu. Ia pun menerima surel bahwa dirinya diberhentikan. Pada akhirnya, sebagian besar karyawan di tim global mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Saya merasa sangat sedih. Saat mengetahui bahwa banyak rekan satu tim saya juga di-PHK, pikiran pertama saya adalah: 'Wow, semua yang kami kerjakan sia-sia'," kata Carmen.

PHK massal ini pun berdampak pada karyawan yang tak diberhentikan. Pasalnya mereka tak langsung tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu.

"Di beberapa tim, ada manajer yang diberhentikan sehingga mereka (anggota tim) yang pergi ke kantor pada hari Senin berikutnya tidak mengetahui apa yang terjadi," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]


Sementara itu, Abigail mengaku ada tim yang "seluruh upline"-nya di-PHK. Artinya, seluruh jajaran manajer ke atas tidak ada.

"Twitter yang saya ikuti dan Twitter yang saya kenal adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani perbincangan publik. Mereka sangat bangga dengan komunikasi yang empati namun jelas, dan saya merasa itu kurang dari semua komunikasi yang saya lihat sejauh ini dari kepemimpinan baru," kata Abigail.

Ketika dilihat kembali, Carmen mengaku tak melihat perubahan negatif dengan berubahnya kepemilikan Twitter. Terlebih, Elon Musk sebagai pemilik baru memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang berhasil.

Menurutnya, titik balik kekhawatiran para karyawan Twitter adalah ketik Musk memecat CEO Twitter Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan penasihat hukum utama Vijaya Gadde usai menyelesaikan kesepakatan pada 27 Oktober.

Dia mengaku saat itu seluruh karyawan merasa frustasi menunggu kejelasan atas pemecatan CEO dan CFO Twitter yang lama. Tapi tidak ada kabar dari manajemen.

"Selama masa transisi, menurut saya tidak normal untuk segera memecat CEO. Tapi itulah yang terjadi. Sejak itu, banyak top (eksekutif) lainnya, mereka dilepaskan atau mengundurkan diri, dan memang ada kekosongan di puncak. Maksud saya, sejujurnya, meskipun saya tidak di-PHK, saya rasa saya tidak ingin bekerja di Twitter baru ini," tegasnya.

(cfd/agt)

Sistem boneka pamungkas

cicilan pinjaman akulaku
PT Angkasa Pura I mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan hari ini, Rabu (16/11), di tengah kepulangan pesawat VVIP dari KKT G20 Bali.
PT Angkasa Pura I mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan hari ini, Rabu (16/11), di tengah kepulangan pesawat VVIP dari KKT G20 Bali. Ilustrasi. (Arsip Humas Bandara).
Denpasar, CNN Indonesia--

PT Angkasa Pura I (AP I) selaku operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan dari dan ke Bali hari ini, Rabu (16/11).

Pasalnya, puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional dari KTT G20 jatuh pada hari ini, khususnya pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun jumlah pesawat yang akan berangkat yakni 16 penerbangan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di periode waktu tersebut agar memerhatikan dan mengantisipasi keberangkatan di jam-jam yang dimaksud," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Denpasar, Bali pada Selasa (15/11) malam.

Ia juga menginformasikan operasional penerbangan komersial reguler di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode kedatangan para delegasi KTT G20 tetap berjalan normal dan lancar.

Pada periode 13-14 November 2022, terdapat 78.190 pergerakan penumpang komersial, yang terdiri atas 39.799 penumpang rute domestik dan 38.391 penumpang rute internasional.

Kemudian, terdapat 641 pergerakan pesawat udara komersial yang terdiri atas 363 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 278 pergerakan pesawat rute internasional.

"Kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, baik terkait pada penanganan delegasi KTT G20 serta kepada para pengguna jasa bandara yang menggunakan penerbangan reguler," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(kdf/sfr)

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

rtp live menang123
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal UMP 2022.
PTTUN Tolak Pengajuan Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies. (iStock/Pattanaphong Khuankaew).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Lihat Juga :
Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]



(dmi/dzu)

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

judi slot gacor
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri.
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Lihat Juga :
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

Lihat Juga :
Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]



(skt/bir)

Dewa Tinju Xingyi

77 slot online
PT MRT Jakarta (Perseroda) memperpanjang waktu operasional sampai pukul 24.00 WIB mulai Selasa (15/11) ini.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT MRT Jakarta (Perseroda) memperpanjang waktu operasional sampai pukul 24.00 WIB mulai Selasa (15/11) ini. ( CNN Indonesia/ Adi Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PTMRT Jakarta (Perseroda) memperpanjang waktu operasional sampai pukul 24.00 WIB mulai Selasa (15/11) ini.

Mengutip Antara, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT MRT Jakarta Rendi Alhilal mengatakan perpanjangan operasional ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Instruksi Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 486 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan waktu operasional MRT Jakarta disesuaikan," kata Rendi.

Lihat Juga :
Gegap Gempita G20 di Bali Tak Menetes ke Pedagang dan Sopir Ojol

1. Jam Operasional Senin-Jumat (hari kerja) pukul 05.00 sampai pukul 24.00 WIB dan Sabtu-Minggu (akhir pekan) atau hari libur pukul 06.00 sampai 24.00 WIB.
2. Jarak waktu keberangkatan antar kereta:
• Weekdays (hari kerja): Tiap 5 menit pada jam sibuk (7.00-9.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB), setiap 10 menit di luar jam sibuk.
• Weekend (akhir pekan)/hari libur : Tiap 10 menit flat.

Ia menambahkan sehubungan dengan masih adanya pandemi covid-19, pihaknya mengimbau pengguna jasa untuk wajib mengikuti aturan yang berlaku selama berada di dalam area stasiun dan kereta. Aturan itu terutama terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus covid-19.

"Seperti memakai masker, dan senantiasa menjaga kebersihan tangan dengan mencuci menggunakan sabun," katanya.

Pengguna jasa juga diminta untuk melakukan pemindaian kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki area stasiun dan tidak berbicara baik satu maupun dua arah selama berada di dalam kereta.

[Gambas:Video CNN]



(agt/bir)

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

buku mimpi 2d 73
Dua karyawan Twitter Singapura menyebut pemecatan karyawan yang dilakukan Elon Musk berjalan sangat cepat, tanpa etika dan empati.
Dua karyawan Twitter Singapura menyebut pemecatan karyawan yang dilakukan Elon Musk berjalan sangat cepat, tanpa etika dan empati. (REUTERS/DADO RUVIC).
Jakarta, CNN Indonesia--

Dua karyawan TwitterSingapura menceritakan momen di-PHKpada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.

Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Jelang makan siang, Carmen kehilangan akses ke sistem perusahaan itu. Ia pun menerima surel bahwa dirinya diberhentikan. Pada akhirnya, sebagian besar karyawan di tim global mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Saya merasa sangat sedih. Saat mengetahui bahwa banyak rekan satu tim saya juga di-PHK, pikiran pertama saya adalah: 'Wow, semua yang kami kerjakan sia-sia'," kata Carmen.

PHK massal ini pun berdampak pada karyawan yang tak diberhentikan. Pasalnya mereka tak langsung tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu.

"Di beberapa tim, ada manajer yang diberhentikan sehingga mereka (anggota tim) yang pergi ke kantor pada hari Senin berikutnya tidak mengetahui apa yang terjadi," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]


Sementara itu, Abigail mengaku ada tim yang "seluruh upline"-nya di-PHK. Artinya, seluruh jajaran manajer ke atas tidak ada.

"Twitter yang saya ikuti dan Twitter yang saya kenal adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani perbincangan publik. Mereka sangat bangga dengan komunikasi yang empati namun jelas, dan saya merasa itu kurang dari semua komunikasi yang saya lihat sejauh ini dari kepemimpinan baru," kata Abigail.

Ketika dilihat kembali, Carmen mengaku tak melihat perubahan negatif dengan berubahnya kepemilikan Twitter. Terlebih, Elon Musk sebagai pemilik baru memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang berhasil.

Menurutnya, titik balik kekhawatiran para karyawan Twitter adalah ketik Musk memecat CEO Twitter Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan penasihat hukum utama Vijaya Gadde usai menyelesaikan kesepakatan pada 27 Oktober.

Dia mengaku saat itu seluruh karyawan merasa frustasi menunggu kejelasan atas pemecatan CEO dan CFO Twitter yang lama. Tapi tidak ada kabar dari manajemen.

"Selama masa transisi, menurut saya tidak normal untuk segera memecat CEO. Tapi itulah yang terjadi. Sejak itu, banyak top (eksekutif) lainnya, mereka dilepaskan atau mengundurkan diri, dan memang ada kekosongan di puncak. Maksud saya, sejujurnya, meskipun saya tidak di-PHK, saya rasa saya tidak ingin bekerja di Twitter baru ini," tegasnya.

(cfd/agt)