kdslot

Ayah baptis Stadion

hoki805

Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian

Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

eorotogel

Mahfud kenang Rizal Ramli sebagai sahabat seperjuangan******

Jakarta (ANTARA) - Menko Polhukam sekaligus Calon Wakil Presiden nomor urut tiga Mahfud Md menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Berdasarkan akun media sosial X, Mahfud menyampaikan ucapan turut berduka cita sekaligus mengenang sosok Rizal Ramli sebagai sosok sahabat seperjuangan yang bisa saling mendukung ataupun saling mengkritik. “Innaalillaahi wa innaa ilaihi raji'un. Sahabat baik saya Dr. Rizal Ramli telah wafat, malam ini. Saya ikut berduka cita yang mendalam, sahabat seperjuangan yang bisa saling mendukung ataupun saling mengkritik. Semoga almarhum mendapat surga-Nya. Mas Rizal, damailah di sisi-Nya” tulis Mahfud dalam akun media sosial X, di Jakarta, Selasa malam. Ekonom yang juga Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam di Jakarta. Hal tersebut disampaikan kerabat Rizal Ramli, aktivis Adhi Massardi, saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa. “Iya benar kabarnya dari teman, setengah jam yang lalu,” kata Adhie. Menurut Adhie, Rizal sudah dirawat sekitar satu bulan di rumah sakit. Rizal, kata Adhie, terakhir kali muncul di depan publik saat menghadiri ulang tahun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. "Dua bulan yang lalu, saat makan malam, terakhir beliau muncul di publik saat ulang tahun Pak LBP," ujarnya.
Baca juga: Chatib Basri gurat kenangan bersama mendiang Rizal Ramli

Baca juga: Kemenko Marves sampaikan duka cita atas meninggalnya Rizal Ramli

Baca juga: Kerabat benarkan Rizal Ramli meninggal dunia  

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

bola viral slot link alternatif

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

perak777

Pesawat Japan Airlines terbakar di bandara Haneda******

Tokyo (ANTARA) - Maskapai penerbangan Jepang, Japan Airlines Co. (JAL), pada Selasa mengatakan bahwa salah satu pesawatnya terbakar di bandara Haneda, Tokyo, ketika pesawat tersebut tiba dari Sapporo.

Semua penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 379 orang berhasil menyelamatkan diri dari pesawat yang terbakar tanpa mengalami luka yang mengancam nyawa, kata JAL.

Penumpang pesawat tersebut yang berjumlah 367 orang termasuk delapan anak-anak.

Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh tabrakan antara pesawat JAL itu dengan pesawat Penjaga Pantai Jepang yang berpangkalan di bandara, kata pihak penjaga pantai.

Pesawat penumpang tersebut diduga bertabrakan dengan pesawat lain di landasan pacu atau fasilitas penghubung landasan pacu (taxiway)setelah mendarat, menurut JAL.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang mengatakan sedang menyelidiki kejadian tersebut, dan menyatakan bahwa bandara Haneda telah menutup semua landasan pacu.

Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard/JCG) mengatakan bahwa pesawat mereka sedang membawa bantuan untuk daerah yang terdampak gempa.

Pihak penjaga pantai juga menyebutkan bahwa status lima awak yang naik pesawat JCG tersebut masih belum diketahui.

Sumber: Kyodo-OANA

Baca juga: Enam tewas setelah pesawat bertabrakan di Texas 'Air Show'

Baca juga: Dua pesawat latih Korsel tabrakan, tiga pilot tewas

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

freebetslot

Jangan golput, ayo memilih******

Bondowoso (ANTARA) - Salah satu ukuran sukses pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu adalah tingginya partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Semua pihak telah mengambil perannya masing-masing untuk mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah di semua tingkatan, pengurus partai politik serta anggotanya telah melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan untuk mengajak masyarakat datang ke TPS pada Rabu, 14 Februari 2024.

Kampanye bagi para calon yang waktunya diatur oleh KPU juga bermakna substantif sebagai ajang sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS saat pemilu.

Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu itu diawali dengan pawai pemilu yang difasilitasi oleh KPU di masing-masing kota/kabupaten.

Bukan hanya sosialisasi dengan menggelar pawai di jalanan, KPU juga menyasar kaum muda dengan mendatangi kampus-kampus atau sekolah di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Terkait ajakan agar masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih dan dipilih itu agar datang ke TPS, bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga yang terkait, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa.

Masyarakat biasa yang tidak terlibat dalam langsung dalam penyiapan dan pelaksanaan pemilu juga bisa mengambil peran, antara lain dengan saling mengingatkan tetangga atau anggota keluarga, misalnya mengenai syarat yang harus dipenuhi, sebelum mereka menggunakan hak pilihnya di pemilu nanti.

Masyarakat juga bisa saling mengingatkan apakah nama tetangganya sudah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jika namanya belum ada, ingatkan si tetangga untuk melapor ke panitia pemungutan suara (PPS) di desa atau kelurahan atau bisa melalui cara daring.

Saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya memiliki makna penting untuk mendukung pemilu kita sukses. Saling peduli ini juga akan mengurangi angka golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih.


Alasan

Ada beberapa alasan mengapa seseorang atau sejumlah orang enggan menggunakan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara pada hari H pemilu.

Apatis adalah salah satu alasan sekelompok orang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Apatis timbul, bisa jadi karena seseorang telah tercekoki oleh pemahaman keliru, namun seolah-olah paling heroik, yakni "politik itu kotor" atau "siapapun pemimpin yang terpilih tidak berpengaruh pada kehidupan saya dan keluarga".

Pemahaman negatif seperti itu adalah wujud dari sosok yang mengalami frustasi menghadapi kenyataan hidup atau melihat suatu keadaan hanya di sisi permukaan, tidak masuk ke dalam inti persoalan.

Ujaran negatif tentang politik atau lebih tepatnya jargon itu memang terkesan ideal, namun tidak disadari bahwa implikasinya bisa fatal pada kehidupan politik negeri ini.

Jargon bahwa "politik itu kotor", sebetulnya merupakan bentuk penyederhanaan atas fenomena yang terjadi yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dari suatu keadaan itu. Kalau ada sejumlah politikus yang diketahui menyimpang atau melanggar hukum, sangat tidak adil kalau kemudian digeneralkan bahwa politik itu kotor.

Masih banyak politikus di negeri ini yang tetap berpegang teguh pada kejernihan nuraninya dan bekerja panggung eksekutif maupun legislatif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa yang kita banggakan ini.

Sementara keyakinan bahwa "siapapun yang terpilih tidak berpengaruh pada diri kita dan keluarga" juga merupakan logika sempit dan berpijak pada ego. Semua hal terkait kepentingan bersama, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan lainnya, memerlukan hadirnya seorang pemimpin, mulai dari presiden, hingga kepala desa atau bahkan ketua rukun tetangga (RT).

Pemimpin yang terpilih berpengaruh besar pada kehidupan kita dan keluarga kita untuk menyediakan layanan terkait semua kepentingan kita, nantinya.

Alasan kedua tidak menggunakan hak pilih adalah karena malas. Mereka mungkin malas untuk bangun pagi, dengan memilih tetap memejamkan mata di kasur. Alasan ini tidak baik untuk dipilih karena melepaskan tanggung jawab besar untuk ikut berpartisipasi menyukseskan jalannya pemerintahan.

Pertanyaannya, mengapa kita penting menggunakan hak pilih dalam pemilu? Atau mengapa begitu penting untuk kita tidak menjadi golput?

Pemilihan umum di semua tingkatan dibiayai dengan nilai dana tidak kecil oleh negara. Dana itu dipungut dari rakyat, berupa pajak. Karena itu, satu suara kita di TPS adalah tindakan kecil, namun memiliki makna besar jika semua warga memahami esensi pilihan masing-masing, bagi kelangsungan hidup bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Mungkin satu orang, sebut saja Si Fulan, berpikir apalah arti satu suara dia untuk memilih pemimpin negeri maupun daerah, karena ada ribuan, bahkan ratusan juta warga lainnya bisa mewakili.

Bayangkan, kalau pikiran itu beresonansi, kemudian puluhan, ribuan, bahkan jutaan warga lain juga berpikiran sama dengan Si Fulan, maka pemilu akan masuk pada jurang kegagalan karena rendahnya partisipasi pemilih.

Di sinilah satu suara kita sangat berarti menemukan pijakan maknanya. Satu suara kita hakikatnya adalah sama dan senilai dengan ratusan juta pemilih yang memiliki hak memilih/dipilih pada perhelatan Pemilu 2024.

Kalau logika di atas belum diterima di pikiran logis kita, mari kita gunakan logika tentang kemenangan atau kekalahan seorang calon pemimpin yang mungkin paling ideal memimpin negeri ini.

Kalau, misalnya, pasangan Capres dan Cawapres X pada Pemilu 2024 adalah pasangan ideal, kemudian karena Si Fulan tidak datang ke TPS, maka pasangan Capres-Cawapres X telah berkurang satu suara pendukungnya, sehingga kalah dengan pasangan Capres-Cawapres Y.

Tentu, semua pasangan capres-cawapres yang berlaga pada Pemilu 2024, yaitu Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, adalah tokoh-tokoh berkualitas dan integritasnya tidak perlu diragukan.

Meskipun demikian, secara subyektif, masing-masing kita tentu memiliki penilaian siapa yang dipandang lebih ideal dibanding dua pasang capres dan cawapres lainnya.

Kalau calon unggulan kita kalah hanya satu suara dibandingkan dengan dua calon lainya, maka kita yang menjadi golput karena tidak menggunakan hak suaranya telah menjadi penyebab kekalahan sosok pemimpin ideal itu.

Berbuat sesuatu untuk tujuan kebajikan merupakan bagian dari perintah agama. Memilih pemimpin pada ajang pemilu adalah upaya bersama untuk mengantarkan perjalanan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Dengan spirit bahwa kita datang ke TPS untuk mencoblos pada pemilu untuk menjalankan perintah agama, maka penghindaran kita pada sikap golput, tentunya juga mengandung nilai ibadah.

Datang ke TPS saat pencoblosan juga mengandung nilai moral luar biasa untuk menghargai ikhtiar dan jerih payah para penyelenggara pemilu beserta elemen pendukung, seperti KPU, badan pengawas, dan aparat keamanan.

Insan KPU, mulai dari pusat hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di desa-desa/kelurahan, telah bekerja siang malam menyiapkan pemilu berjalan sukses atau sesuai harapan.

Motif paling sederhana untuk tidak golput adalah menghargai insan penyelenggara pemilu, yang mungkin dari mereka ada sahabat atau saudara kita. Dari motif paling rendah ini, bisa kita tingkatkan lagi untuk mempermulus jalan terwujudnya semua hal terkait kepentingan negara dan bangsa.

Pada Rabu, 14 Februari 2024, mari kita bangun pagi dan datang ke TPS di tempat tinggal masing-masing untuk memilih calon pemimpin yang kita anggap paling ideal. Tetap jaga rasa perasaan dengan orang lain yang pilihannya berbeda dengan kita agar pemilu damai dapat terwujud.

Baca juga: Peran penting masyarakat yang inklusif untuk Pemilu 2024 yang damai
Baca juga: Komitmen bersama untuk Pemilu damai di Pulau Madura
Baca juga: Pengamat: Golput berdampak besar terhadap pembangunan bangsa

Copyright © ANTARA 2024

Legenda Senja

bigsloto login

Kementerian BUMN sediakan mobil listrik untuk seluruh Eselon I dan II******

Ini sebenarnya menghemat 60 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyediakan mobil listrik atau electric vehicle(EV) sebagai kendaraan dinas untuk seluruh pejabat Eselon I dan II di lingkungan kementeriannya guna mendukung transisi energi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, langkah ini dalam rangka mengakselerasi transisi energi. Penggunaan mobil listrik secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Menurut Erick, ditinjau dari pagu fasilitas Standar Biaya Masukan (SBM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat penghematan sekitar 60 persen.

"Ini sebenarnya menghemat 60 persen," ujar Erick saat pemberian mobil listrik di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.

Erick menyebut, adopsi kendaraan listrik ke depannya tidak hanya untuk pejabat Eselon I dan II saja, tetapi juga sebagai kendaraan operasional di seluruh perusahaan BUMN.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kampanye penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir, tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di IKN pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW.

Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menggunakan listrik hijau. Kemudian, pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp.

"Sebenarnya 145 MW, tapi ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW, itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick.

Erick menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat yang besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.

"Hal seperti ini yang harus dijaga. Makanya transisi energi kita mundur 10 tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," ucap Erick.

Baca juga: Kemenperin targetkan produksi mobil pada 2023 capai 1,6 juta unit
Baca juga: Kementerian ESDM pacu peningkatan jumlah SPKLU dan SPBKLU

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024