bola206

Kaisar Jiwa yang melahap

UNICEF: Kekurangan Gizi, 10.000 Anak Balita di Gaza Terancam Jiwanya******

JAKARTA — Organisasi PBB yang berfokus pada anak dan wanita, (Unicef) mencatat setidaknya 10.000 anak balita di Gaza akan menderita kekurangan gizi yang paling mengancam jiwa dalam beberapa pekan mendatang.  

Unicef mengatakan lebih dari 80% anak-anak mengalami kemiskinan pangan yang parah, dan lebih dari dua pertiga rumah sakit tidak lagi berfungsi.  

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

“Unicef memperkirakan dalam beberapa minggu mendatang, setidaknya 10.000 anak di bawah 5 tahun akan menderita kekurangan gizi yang paling mengancam jiwa,” kata lembaga itu, dikutip TASS, Minggu (24/12/2023) via Bisnis.com.

Adapun risiko tersebut akan terjadi pada saat sistem pangan dan kesehatan di Jalur Gaza yang menghadapi kehancuran total. “Bahan bakar, air, dan pasokan medis penting mereka mengalami kerusakan parah akibat serangan,” lanjutnya. 

Pihaknya menyatakan membutuhkan semua pihak untuk segera dan sepenuhnya menghormati hukum humaniter internasional, termasuk prinsip-prinsip pembedaan dan proporsionalitas. 

“Perlunya mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil, membebaskan semua sandera, dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan anak-anak dilindungi dan dibantu,” ucapnya.  

Unicef melaporkan pada akhir Oktober bahwa lebih dari 400 anak dilaporkan tewas atau terluka di Jalur Gaza setiap hari. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu anak terbunuh setiap 10 menit di Jalur Gaza. 

Seperti diketahui, ketegangan berkobar kembali di Timur Tengah ketika Hamas melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel dari Jalur Gaza, pada 7 Oktober 2023. 

Gencatan senjata selama 7 hari telah diberlakukan di Jalur Gaza setelah kesepakatan yang dicapai antara Israel, Amerika Serikat (AS) dan Qatar.  Kemudian setelah 7 hari gencatan senjata, perang dimulai kembali dengan Israel meluncurkan serangan melalui udara di Jalur Gaza. 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “UNICEF: 10.000 Anak Balita di Gaza Terancam Jiwanya Akibat Kekurangan Gizi”

sistem perdagangan paksa

Komisaris HAM PBB: Hamas dan Israel Lakukan Kejahatan Perang di Palestina******

JENEWA — Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menggambarkan penyanderaan oleh kelompok bersenjata Hamas dan “hukuman kolektif” yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang.

Turk, saat mengunjungi pos Rafah yang menjadi perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza, mengatakan: 

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kekejaman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Palestina pada tanggal 7 Oktober sangat keji, brutal dan mengejutkan, ini adalah kejahatan perang – begitu pula dengan penyanderaan yang terus berlanjut.”

“Namun hukuman kolektif oleh Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, seperti halnya evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum,” tegas Turk, dilansir Antara.

Komisaris Tinggi itu menekankan bahwa “bahkan dalam konteks pendudukan selama 56 tahun, situasi saat ini adalah yang paling berbahaya selama beberapa dekade, yang tidak hanya dihadapi orang-orang di Gaza, di Israel, di Tepi Barat dan juga secara regional.

Turk mendesak semua pihak yang berkonflik untuk menyetujui ‘gencatan senjata’ sebagai hal mendesak”.

Dia mengatakan bahwa “tiga keharusan hak asasi manusia yang penting” harus dipenuhi, pertama memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan terpenuhi secara memadai di seluruh Gaza, dan kedua membebaskan “tanpa syarat dan segera” semua sandera yang ditahan sejak 7 Oktober.

Dan terakhir mendorong berakhirnya pendudukan dalam jangka panjang berdasarkan hak warga Palestina dan Israel untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 7 November, Turk berangkat untuk kunjungan lima hari ke Timur Tengah, yang dimulai di Mesir. Agenda selanjutnya adalah mengunjungi Yordania pada Kamis (9/11/2023) dan Jumat (10/11/2023).

Catatan Budidaya Keabadian

Korupsi, Menpora Termuda dalam Sejarah Malaysia Syed Saddiq Dihukum Cambuk******

JAKARTA — Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda US,1 juta, serta hukuman cambuk karena korupsi.

Melansir CNA, Jumat (10/11/2023), Saddiq yang tercatat sebagai anggota parlemen Malaysia dari partai berbasis pemuda yang menarik diri dari koalisi berkuasa karena masalah korupsi, telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi oleh Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Kamis (9/11/2023), dilansir Bisnis.com.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

Eks menpora bernama lengkap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini dinyatakan bersalah atas empat dakwaan pelanggaran kepercayaan, penggelapan properti, pencucian uang. 

Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, dua pukulan tongkat dan denda RM10 juta (US,1 juta). Dia adalah anggota Aliansi Demokratik Bersatu Malaysia (MUDA), yang pada bulan September menarik dukungan untuk koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan alasan kekhawatiran korupsi setelah tuduhan korupsi terhadap wakil perdana menteri negara itu dibatalkan. 

“Pengadilan memutuskan bahwa pembela gagal mengajukan keraguan yang beralasan, dan penuntut telah berhasil membuktikan kasusnya tanpa keraguan,” kata Hakim Azhar Abdul Hamid. 

Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah atas semua dakwaan. Mantan menteri pemuda dan olahraga itu didakwa bersekongkol dengan mantan pejabat Partai Bersatu dalam menyelewengkan dana sebesar RM1 juta untuk sayap pemuda partai tersebut. 

Pelanggaran tersebut diduga terjadi pada Maret 2020 saat Bersatu masih berkuasa. Syed Saddiq, 30, adalah mantan ketua sayap pemuda Bersatu tetapi meninggalkan partai tersebut untuk membentuk partainya sendiri, MUDA, pada tahun 2020. 

Dia tetap menjadi anggota parlemen meskipun ada tuduhan terhadap dirinya. Media lokal melaporkan bahwa Pengadilan Tinggi telah mengizinkan Syed Saddiq menunda eksekusi hukumannya sambil menunggu banding.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Eks Menpora Malaysia Syed Saddiq Divonis 7 Tahun Penjara, dan Hukum Cambuk Gegara Korupsi”

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Rektorat UNS Solo Bertemu BEM, Ini Hasilnya******

SOLO—Pihak Rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menerima audiensi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS terkait aksi yang dilakukan di depan gedung rektorat setempat, Kamis (8/6/2023).

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Irwan Trinugroho, mengatakan tujuh tuntutan yang dibawa oleh BEM UNS Solo akan ditindaklanjuti.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

“Teman-teman mahasiswa audiensi mereka punya beberapa pendapat dan kita tindak lanjuti. Tapi tadi ada beberapa yang sudah clear,” kata dia kepada wartawan di UNS Solo, Kamis.

Termasuk tuntutan terkait sarana dan prasarana yang menurut BEM UNS masih kurang memadai. Irwan menyebut akan ada mekanisme terkait hal tersebut.

“Kalau sarana dan prasarana kan ada mekanismenya, kalau dicek ternyata memang begitu ya sudah kita tindak lanjuti,” tutur dia.

Irwan mengatakan tetap akan memilah beberapa tuntutan yang diajukan BEM UNS Solo. Menurut dia, ada poin tuntutan yang sudah diselesaikan pihak kampus.

“Dari tujuh tuntutan tentu kita pilah-pilah, misal ada yang sudah terlaksana seperti kekerasan seksual kan sudah ada satgasnya, kita sudah mengikuti arahan kementerian,” kata dia.

Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Universitas Maret (UNS) Solo melakukan aksi di depan Rektorat kampus setempat, Kamis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo, Hilmi Ash Shiddiqi mengatakan ada tujuh tuntutan, di antaranya:

1. Transparansi pengelolaan UKT, serta menjamin pemberian golongan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Menerapkan transparansi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan mempublikasikannya setiap tahun.
3. Mengembalikan kebijakan biaya jaket almamater bagi mahasiswa baru yang sudah dimasukan ke UKT, karena mekanisme saat ini dinilai melanggar Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017.
4. Melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan, pengadaan sarana prasarana kampus, dan kemudahan dalam pelayanan birokrasi kampus.
5. Melakukan transparansi jumlah kuota semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan menjamin tidak ada penambahan kuota mandiri.
6. Mendesak UNS untuk membuat Peraturan Rektor terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus, menerapkan Permendikbud tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, dan bersikap tegas terhadap setiap tindakan kekerasan seksual di UNS.
7. Melakukan pencairan dana prestasi, dana delegasi, dan dana kegiatan yang telah dijanjikan dalam audiensi terakhir.

Peri Mengejar Monster

Perundingan Perpanjangan Jeda Kemanusiaan di Gaza Berlangsung di Qatar******

YERUSALEM — Perundingan kesepakatan baru tentang jeda kemanusiaan jangka panjang dalam pertempuran di Jalur Gaza berlangsung di Qatar, menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel (KAN) pada Selasa (28/11/2023).

Dilansir Antara, KAN menyebutkan bahwa jeda tersebut akan mencakup pelepasan seluruh sandera Israel di Jalur Gaza, termasuk tentara, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk beberapa orang yang telah “divonis” karena membunuh warga Israel.

Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global

Laporan media tersebut mengungkapkan bahwa kelompok Hamas Palestina menyampaikan persetujuannya terhadap garis besar perjanjian baru tersebut, tetapi menambahkan pula pihak Hamas meminta “gencatan senjata total,” yang masih ditolak oleh Israel.

Media Israel melaporkan bahwa perundingan tersebut dilakukan oleh kepala agen mata-mata Mossad Israel David Barnea, kepala Badan Intelijen Pusat AS William Burns, Direktur Badan Intelijen Umum (GIS) Mesir Abbas Kamel dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

Qatar pada Senin (27/11/2023) malam mengumumkan kesepakatan untuk memperpanjang jeda empat hari awal selama dua hari tambahan, yang memungkinkan dilakukannya pertukaran tahanan lebih lanjut.

Israel meluncurkan serangan militer masif di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.

Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 15 ribu orang, termasuk 6.150 anak-anak dan 4 ribu perempuan, menurut otoritas kesehatan di daerah kantong Palestina tersebut. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel disebut sekitar 1.200 orang.

Tetangga saya adalah succubus

Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari, Israel******

YERUSALEM – Israel dilaporkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama empat hari dengan Hamas, yang akan membebaskan sekitar 50 sandera. 

Melansir Bloomberg dari Axios Post via Bisnis.com, Rabu (22/11/2023), kantor perdana menteri Israel mengatakan Hamas diharapkan membebaskan wanita dan anak-anak Israel yang ditahan di Gaza. 

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

Sementara itu, Israel diharapkan untuk membebaskan sekitar 150 tahanan Palestina yang sebagian besar wanita dan anak-anak di bawah umur. 

Dalam tahap kedua dari kesepakatan yang dimediasi Qatar tersebut, Hamas akan membebaskan lebih banyak wanita, anak-anak dan orang tua sebagai imbalan bagi Israel untuk memperpanjang gencatan senjata selama beberapa hari. 

Dalam 24 jam ke depan, nama-nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan akan diumumkan kepada publik sehingga warga Israel dapat mengajukan banding ke pengadilan atas pembebasan mereka, menurut pernyataan sumber pejabat Israel yang tidak disebutkan identitasnya kepada Axios. 

Sebelumnya, pada awal rapat kabinet Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa perang untuk membasmi Hamas tidak akan berhenti setelah gencatan senjata. 

“Kami sedang berperang dan kami akan melanjutkan perang sampai kami mencapai semua tujuan kami untuk menghancurkan Hamas, mengembalikan semua sandera kami, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Gaza yang dapat mengancam Israel,” ungkap Netanyahu.

Qatar membantu menengahi perundingan antara Israel dan Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwa perundingan tersebut berada pada tahap kritis. 

Perjanjian ini menjadi gencatan senjata pertama setelah agresi Israel meratakan sebagian besar wilayah Gaza dan menewaskan 13.300 warga sipil dan menyebabkan sekitar dua pertiga dari 2,3 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Israel-Hamas Sepakati Gencatan Senjata 4 Hari, 50 Sandera Dibebaskan”