Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

situs judi slot gacor hari ini

Jelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi Tebar Bansos BLT Senilai Rp11,25 Triliun******

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang akan diberikan jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikannya usai konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Senin (29/1/2024).

Promosi Naik Kelas Bersama Rumah BUMN, BRI Sukses Berdayakan Lebih dari 400.000 UMKM

“Untuk 3 bulan itu [Januari hingga Maret 2024, anggaran BLT] Rp11,25 triliun,” katanya, dilansir Bisnis.com.

Sri Mulyani mengatakan BLT mitigasi risiko pangan akan disalurkan kepada sebanyak 18,8juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran BLT ini akan disalurkan langsung pada Februari 2024 untuk periode Januari-Maret 2024, sehingga masing-masing KPM akan menerima BLT sebesar Rp600.000.

“[Akan disalurkan] 3 bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” jelas Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah ke depan akan melakukan evaluasi terkait kelanjutan program BLT mitigasi risiko pangan untuk periode April hingga Juni 2024.

“Itu akan dievaluasi 3 bulan lagi dan 3 bulan pertama nanti diberikan sekitar bulan Februari yang besarnya Rp200.000 per bulan,” jelasnya.

Di samping BLT mitigasi risiko pangan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras hingga Juni 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pangan.

Pemerintah menargetkan inflasi volatile food atau harga bergejolak dapat terkendali di bawah 5%, sementara inflasi umum ditargetkan mencapai kisaran 1,5% hingga 3,5%.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Sri Mulyani Rogoh APBN Rp11,25 Triliun untuk Bansos Jelang Pilpres 2024”

Evolusi super kelahiran kembali

slot co9

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

situs judi slot terpercaya no 1

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Orang yang dipilih oleh bumi

erek erek kotoran manusia

Guru Besar FEB UNS Raih Anugerah Sumber Daya Academic Leaders******

SOLO – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. meraih penghargaan Anugerah Sumber Daya Academic Leaders dalam Anugerah Diktiristek 2022.

Prof. Irwan meraih penghargaan pada Sub Kategori Dosen Bidang Sosial dan Humaniora. Penganugerahan tersebut berlangsung di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, dan disiarkan melalui Youtube Ditjen Diktiristek pada Kamis (15/12/2022). Anugerah Diktiristek merupakan ajang yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Pemimpin akademik (academic leader) adalah dosen yang memiliki visi keilmuan yang sangat jelas, menginspirasi rekan sejawat, dosen muda, dan mahasiswa. Selain itu juga unggul dalam menghasilkan karya inovatif yang sering dijadikan rujukan sejawatnya, diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia industri, serta mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional.

Secara ringkas, keberhasilan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh dosen dengan kapasitas sebagai academic leader yang visionary, innovative, inspiring, and excellent. Academic Leaders diberikan bagi dosen yang memiliki capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi, kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan kapasitas kepemimpinan dalam keilmuan.

Prof. Irwan merupakan dosen FEB UNS yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Direktorat Kerja Sama, Pengembangan dan Internasionalisasi UNS. “Perasaan saya bahagia, terharu, dan bangga karena terpilih se-Indonesia setelah melewati beberapa tahapan seleksi. Semoga bisa membawa banyak kemanfaatan untuk UNS dan menjadi inspirasi bagi sejawat dosen untuk terus berkarya serta menginspirasi mahasiswa untuk berprestasi,” ungkapnya dalam catatan tertulis yang diterima Jumat (23/12/2022).

Prof. Irwan menjelaskan bahwa terdapat empat tahapan dalam seleksi Anugerah Sumber Daya Academic Leaders 2022. Tahap pertama yaitu seleksi internal oleh Perguruan Tinggi tim penilai melakukan desk evaluationdan verifikasi terhadap dokumen calon peserta. Pada tahap ini, terdapat lima orang pakar/ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek untuk melakukan penilaian.

“Selanjutnya, tim penilai akan melakukan verifikasi/fact finding terhadap tiga finalis terbaik masing-masing kategori hasil penilaian dari hasil tahap pertama. Tahap terakhir yaitu tim penilai merekomendasikan nama-nama penerima anugerah dosen sebagai Academic Leader untuk setiap kategori kepada Ditjen Diktiristek untuk ditetapkan sebagai pemenang,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Guru Besar UNS FEB UNS Anugerah Sumber Daya Academic Leaders Penghargaan Diktiristek 2022 Prof Irwan Trinugroho Share

---

Kasus Order Fiktif di Kendal, Pelaku Ngaku Pernah Diajak Berhubungan Badan

Kasus Order Fiktif di Kendal, Pelaku Ngaku Pernah Diajak Berhubungan BadanAdhik Kurniawan ,  Imam Yuda Saputra Selasa, 30 Januari 2024 - 16:52 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi order fiktif. (Freepik.com)

KENDAL  —Cerita di balik kasus order fiktif di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng), sungguh mengejutkan. Pelaku, Niken Mayang Sari, 21, warga Gayamsari, Kota Semarang, mengaku nekat melakukan perbuatannya karena kecewa dengan korban yang pernah mengajaknya berhubungan intim tapi tak jadi menikahinya.

Hal itu disampaikan korban saat dihadirkan di Mapolres Kendal, Senin (29/1/2024). Atas perbuaatan itu, Niken pun dijerat Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 UU ITE, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp12 miliar.

Promosi Sambut HUT ke-128, BRI Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

“Saya sakit hati. Sudah dijanjikan nikah pada Oktober kemarin. Tapi dia [Syahrul Maulana, korban] meninggalkan saya. Dia [Syahrul] juga sudah mengambil kesucian saya. Bahkan saat saya sakit, saya diminta melayani [nafsu korban]. Kalau menolak, dia marah,” ujar Niken.

Kasatreskrim Polres Kendal, AKP Untung Setyahadi, membenarkan terkait pernyataan pelaku itu. Namun ketika ditanya apakah Syahrul Maulana bisa dipidana atas dugaan pemerkosaan, ia tidak memberi jawaban pasti.

“Hanya sempat disampaikan pada saat press release. Dan perbuatan dilakukan saat pacaran dan keduanya sudah dewasa, saat itu suka sama suka,” ujar AKP Untung kepada Selasa (30/1/2024).

Oleh sebab itu, lanjut Kasatreskrim, terkait dugaan pemerkosaan maupun intimidasi pelecehan seksual, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Terlebih kapan, di mana, dan bagaimana kronologi kasus itu terjadi hingga kini masih belum diketahui secara pasti.

“Apabila mbaknya [pelaku kasus order fiktif di Kendal] melaporkan [perbuatan korban], nggih [bisa ditindaklanjuti]. Namun, sampai saat ini belum dilaporkan,” ujarnya.

Tunangan

Sementara itu, seorang tetangga pelaku mengaku jika Niken dan Syahrul sudah kenal lama, sejak tiga tahun lalu. Bahkan, keduanya dikabarkan sempat bertunangan.

“Pernah mengundang ramai-ramai pengajian saat tunangan, tapi enggak tahu kok tiba-tiba enggak jadi [menikah],” ujar tetangga korban yang enggan disebut namanya.

Kasus order fiktif ke mantan pacarnya di Kendal yang dilakukan Niken ini pun cukup mengejutkan tetangganya. Terlebih kasus itu sempat viral di media sosial (medsos).

Meski demikian, tetangga Niken itu mengaku sempat curiga saat pelaku dijemput aparat kepolisian sekitar dua pekan lalu. Sejak saat itu, orang tua pelaku kerap bolak-balik ke Kendal untuk menjenguk anaknya.

“Tiap Selasa sepertinya, mereka [orang tua pelaku] selalu ke Kendal. Menenggok anaknya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Niken Mayang Sari, 21, menjadi tersangka kasus order fiktif di Kendal. Ia kerap mengirimkan order fiktif dengan dialamatkan ke rumah mantan tunangannya, Syahrul Maulaana, warga Desa Karanganyu, Kecamatan Cepiring, Kendal, sejak September 2023 hingga Januari 2024.

Total ada sekitar 400 order fiktif yang dialamatkan ke rumah korban. Atas peristiwa itu, korban pun melapor ke polisi hingga pelaku ditangkap.

Tuan Abadi Perkotaan

dewajudi

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

play slot88 link alternatif

Soal Misteri 2 Jari di Mobil Presiden, Ini Pernyataan Istana******

SOLO —Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai perihal misteri sosok yang mengacungkan pose dua jari dari jendela mobil iring-iringan Presiden Joko Widodo di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (22/1/2024).

“Biarkan itu dilihat oleh Bawaslu, ya,” kata Ari Dwipayana di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Ari menegaskan pada intinya agenda kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah di Indonesia adalah upaya untuk menyapa dan mendekatkan diri dengan masyarakat.

Berbagai tudingan yang dilontarkan oleh sejumlah kalangan dari kegiatan itu pun disebut Ari sebagai dinamika di tahun politik.

“Kita cek saja seperti apa kejadian sebenarnya,” tambahnya sebagaimana dilansir Antara.

Seperti diketahui, Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahfud (Jarnas Gamki Gama) mengadukan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana ke Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (26/1/2024). Laporan itu dilayangkan terkait munculnya pose dua jari yang diduga untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Menanggapi hal itu, Ari mengatakan bahwa upaya pelaporan kepada Bawaslu merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan dalam konteks demokrasi.

“Pelaporan satu hal yang tersedia ruangnya dalam konteks demokrasi. Presiden, dalam setiap kunjungan, selalu ingin berinteraksi menyapa masyarakat,” jelasnya.

Ari menambahkan dari sekian ribu kunjungan presiden, Jokowi selalu terlihat berinteraksi kepada masyarakat dengan memberi salam, melambaikan tangan, dan lain sebagainya.

“Itu kita bisa cek apa yang terjadi. Intinya, itu upaya presiden untuk menyapa masyarakat,” jelas Ari.

Ari pun menepis pose dua jari saat kunjungan di Salatiga tersebut sebagai bentuk afiliasi Jokowi kepada pasangan calon tertentu.

“Dari sekian ratus, bahkan ribuan, kunjungan, beliau tidak pernah, beliau lakukan selalu diasosiasikan upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, dengan menyapa masyarakat,” ujarnya.