zoom slot88

penyihir penuh waktu

Menhub Tanggapi Kritik DPR Soal LRT Jabodebek yang Tak Sampai Bogor******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  buka suara soal kritik proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang tak sampai ke Bogor.

Menurutnya, proyek LRT akan tetap direncanakan sampai ke Bogor, Jawa Barat. 

Namun, perpanjangan rute LRT Jabodebek sampai ke Bogor itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Hal ini karena butuh proses untuk merealisasikan LRT sampai ke kota hujan itu.

Ia mengaku bukan tak ingin melanjutkan sampai ke Bogor, tetapi dia menyesuaikan kemampuan keuangan yang ada agar proyek tersebut selesai dan tak terbengkalai.

Sebab, kata Budi, kebutuhan untuk melanjutkan proyek LRT ke Bogor tak masuk dalam prioritas anggaran Kemenhub pada 2024.

"Belum (masuk prioritas 2024)," tuturnya.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Rencana Hapus Pertalite Mulai 2024

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mempertanyakan penamaan LRT Jabodebek yang menurutnya tidak sampai wilayah Bogor.

Ia protes lantaran penamaan itu tak sesuai dengan kenyataan yang tidak memasukkan Bogor dalam proyek LRT tersebut.

"Karena ada Bogornya, Pak. Padahal sebenarnya Jadebek harusnya LRT itu. Warga Bogornya protes ke saya karena LRT-nya belum sampai Bogor, tapi namanya Jabodebek," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Dari ksatria menjadi raja

Kinerja Industri RI Agustus 2023 Melambat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilaiindeks kepercayaan industri (IKI) pada Agustus 2023 melambat 0,09 poin dibandingkan dengan Juli 2023.

Tercatat, IKI pada bulan ini berada di angka 53,22, lebih rendah dibandingkan bulan lalu sebesar 53,31.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan meski demikian, IKI Agustus masih cukup ekspansif.

Dalam hal ini, sektor industri dengan ekspansi yang paling tinggi adalah subsektor kendaraan bermotor dan trailer, alat angkut lainnya, dan subsektor minuman.

Sementara yang masih kontraksi adalah industri tekstil, lalu industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan industri pakaian jadi atau konveksi.

Febri menjelaskan kepercayaan industri pengolahan yang ekspansif ini disebabkan oleh seluruh indeks variabel pembentuk IKI yang mengalami ekspansi, misalnya variabel Pesanan Baru pada Agustus yang berada di level 53,22.

Lihat Juga : Pertamina Tegaskan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan

Lalu, variabel Produksi yang berada di level 54,13, dan variabel Persediaan Produk di level 51,85.

"Kepercayaan industri pengolahan yang ekspansi pada Agustus 2023 disebabkan oleh seluruh indeks variabel pembentuk IKI yang mengalami ekspansi pada Agustus 2023. Itu ada Pesanan Baru, Produksi dan Persediaan Produk," jelasnya.

Febri menambahkan, secara umum kepercayaan industri di bulan ini masih sangat baik. Sebanyak 32,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya meningkat pada Agustus. Persentase itu naik dibandingkan Juli yang sebesar 32 persen.

"Sedangkan pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya stabil pada Agustus 2023 sebesar 42 persen, turun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 45,4 persen," imbuhnya.

Lihat Juga : Basuki Ungkap Dapat Duit Rp35 T untuk Garap IKN di 2024

Pada Agustus 2023, kata Febri, secara umum pelaku usaha masih optimis memandang kondisi usaha selama 6 bulan ke depan, dengan jumlah 66 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar pasar yang akan membaik, dan kepercayaan karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Adapun 24,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan ke depan, dan 9,2 persen pelaku usaha menyatakan pesimis terhadap kondisi usaha dalam 6 bulan ke depan.

"Tingkat pesimisme pelaku usaha selalu di bawah 10 persen selama 5 periode terakhir," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Tim Bentukan Mahfud Minta Jokowi Cabut PP Ekspor Pasir Laut******

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengusulkan kepada Presiden RIJokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Apabila perbaikan yang memerlukan waktu relatif lebih panjang ini tidak dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus, lanjut isi pertimbangan Tim Percepatan Reformasi Hukum, perbaikan jangka pendek meski secara fundamental, akan bersifat sporadis dan cenderung kembali pada kondisi awalnya, seperti yang selama ini telah terjadi.

Terkait dengan pencabutan PP No. 26/2023, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi diusulkan menjadi kementerian yang merumuskan kebijakan itu untuk kemudian disampaikan kepada Presiden.

PP Nomor 26 Tahun 2023 yang resmi berlaku sejak diteken oleh Presiden RI Joko Widodo pada 15 Mei 2023, memperbolehkan ekspor pasir laut sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d PP 26/2023. Ketentuan dalam pasal itu juga mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta pembangunan sarana dan prasarana oleh pelaku usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menjelaskan ekspor pasir laut merupakan opsi terakhir. Dia menilai ketentuan itu justru mengatur pemanfaatan pasir laut agar pemanfaatannya, yang ditujukan salah satunya untuk reklamasi, tidak ilegal dan masif.

"Kalau tidak (diatur) nanti semua main diambil saja untuk kepentingan reklamasi. Ingat, ya. Saya tidak bicara ekspor," kata Trenggono di sela-sela kegiatannya di Batam, Kepulauan Riau, 9 Juni 2023 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Belanja Sekarang di Transmart Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater******

Transmart Full Day Sale September Ceria kembali lagi hari ini, Selasa (26/9), berlangsung selama seharian mulai toko dibuka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Sepanjang gelaran Full Day Sale, Transmart memberi diskon sebesar 50% plus ada diskon tambahan 20% bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Belum punya Allo Paylater? Gampang banget caranya, kamu hanya perlu unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store.

Kemudian, daftar akun dan upgrade ke Allo Prime. Setelah itu tinggal ajukan Allo Paylater aja yang prosesnya dijamin cepat dan mudah bahkan limitnya hingga ratusan juta.

Allo PayLater ini bisa langsung dipakai hari itu juga untuk dana talangan belanja di Transmart Full Day Sale: September Ceria di seluruh gerai se-Indonesia.

Selain mudah, cepat, pakai Allo PayLater juga bikin hemat karena ada diskon tambahan 20 persen untuk pembayaran setiap transaksi.

Gimana, jadi makin hemat bukan kalau belanja pakai Allo Paylater? Nggak cuma itu, setiap pengguna juga bisa untuk atur keuangan sendiri karena laporan transaksinya transparan dan pastinya Allo Bank sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Teten Duga Sepinya Pasar Tanah Abang Gegara Barang Impor Ilegal******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masduki menduga sepinya Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat karena ada produk impor ilegal yang dijual di Indonesia.

Ia pun berpendapat barang ilegal itu dijual dengan harga sangat murah di online shop. Oleh karena itu, para pedagang, khususnya di Pasar Tanah Abang kalah saing.

Padahal, kata Teten, pedagang di Pasar Tanah Abang juga sudah bertransformasi ke pasar online. Namun, masih saja kalah saing dengan barang ilegal.

"Tapi saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka (pedagang Pasar Tanah Abang) tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual yang harganya sangat murah sekali," kata Teten usai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Selasa (19/9).

Dengan alasan tersebut, Teten mengatakan pihaknya bakal mengatur kembali aturan arus barang masuk ke RI. Di sisi lain, ia juga bakal memastikan apakah aturan saat ini terlalu longgar sehingga bea masuk barang impor rendah.

Teten menambahkan pihaknya juga bakal mengecek barang-barang impor yang saat ini beredar di online shop. Pengecekan ini dilakukan demi memastikan barang itu ilegal atau tidak.

"Saya akan lihat apa perlu kami atur platform-platform digital baik domestik maupun luar, yang bagian global. Apakah barang yang di sana disertai dokumen. Barang-barang mereka legal atau tidak? Sudah izin SNI, sudah izin halal dan sebagainya," ucap Teten.

Dalam tinjauannya, Teten mengatakan para pedagang Pasar Tanah Abang kehilangan pembeli beberapa waktu belakangan.

Para pedagang mengeluhkan saat ini omzet mereka menurut lebih dari 50 persen per hari.

"Tadi saya diskusi dengan PD Pasar Jaya memang ini terjadi penurunan dan kemungkinan bisa permanen penurunnya," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Luhut Usul Wajib Pasang Masker Lagi Tangkis Polusi Udara Jakarta******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan kewajiban menggunakan masker khusus di DKI Jakarta dan sekitarnya guna mengantisipasi dampak polusi udara.

Hal itu disampaikan Luhut usai menggelar rapat bersama kementerian terkait soal polusi udara di ibu kota. Dia menegaskan semua kalangan bisa kena dampak polusi tersebut.

"Kita semua bisa kena, menko, presiden siapa pun bisa kena," kata Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jumat (18/8).

"Jadi sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, harus sudah pakai masker," kata Luhut.

Saat ini, kata dia, masker hanya berfungsi menahan 15 persen penyebab polusi ketika dipakai. Dia menginginkan masker yang akan diproduksi bisa menahan dampaknya sampai 50 persen.

Lihat Juga : Pakar: PLTU Batu Bara Tak Sejalan dengan Pengembangan EV

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya menyebut Luhut Panjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home(WFH).

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait polusi udara di Jabodetabek hari ini.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH," kata Heru di Kantor Kemenko Marves.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menepis informasi yang menyebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Banten yang menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengklaim grafis yang menunjukkan asap PLTU mengarah ke Jakarta hanya sebatas simulasi. Menurutnya, angin saat ini mengarah ke Selat Sunda sampai Oktober.

"Jadi PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda bukan arah Jakarta," kata Emil di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi secara terpisah.

[Gambas:Video CNN]