mpo76

Jelajahi surga

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Kehidupan ini, waktu itu

TKN Sebut Gibran Sangat Sopan saat Debat Cawapres 2024******

SOLO —Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Saleh Partaonan Daulay, menyebut calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merupakan sosok yang sangat sopan saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Minggu (21/1/2024) malam.

“Kalau ada yang menyatakan etika ke Gibran, tentu tidak pas sebab pada kenyataannya Gibran sangat sopan,” kata Saleh dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (22/1/2024).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Menurut ia, Gibran telah bertanya sesuai dengan topik selama mengikuti Debat Cawapres 2024. Ia menilai calon wakil presiden lain yang menyinggung etika Gibran hanya karena yang bersangkutan tidak mampu menjawab pertanyaan.

“(Gibran) bertanya sesuai topik dan tidak asal-asalan. Kalau ada yang tidak bisa jawab, itu bukan berarti yang bertanya tidak beretika. Itu hanya kelemahan lawan debat yang tidak siap,” ucap Saleh.

Selain itu, Saleh juga menyayangkan kecenderungan pengguna media sosial yang turut mempertanyakan etika Gibran dan menegaskan bahwa Gibran menunjukkan etika sopan santun ketika debat.

“Kalau di medsos, pagi ini yang dikejar malah soal etika. Padahal, Gibran itu sangat sopan: menyalami semua kandidat yang lebih senior, menundukkan badan sebagai bagian dari rasa hormat dan selama debat sering sekali meminta maaf jika ada kalimat yang salah,” katanya.

Menurut dia, sentimen terkait etika ini wajar muncul karena Gibran menunjukkan performa bagus saat debat. Gibran menguasai materi debat dengan baik.

“Kalau mau jujur, Gibran kan dikeroyok juga kiri kanan, tetapi dia mampu menjawab dan memberikan solusi atas persoalan yang disodorkan. Dia memang betul-betul siap,” imbuhnya.

Saleh justru balik mempertanyakan etika dari calon presiden nomor urut 1 nies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ketika debat sebelumnya dinilai menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

“Anies dan Ganjar kan memberi nilai sangat rendah. Tujuannya apa itu? Ya pasti untuk menjatuhkan. Untungnya Prabowo tenang, tidak terpancing, dihadapi dengan sabar,” tambahnya.

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

10 Berita Terpopuler : Bus Terjun dari Tol Pemalang******

SOLO—Pemberitaan tentang video viral di media sosial (medsos) menampilkan insiden kecelakaan bus yang tampak mengalami kerusakan parah di sekitar ruas Tol Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (21/1/2024), menjadi berita terpopuler di laman Solopos.com, Senin (22/1/2024).

Berita terpopuler itu mengungkap berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, bus yang mengalami kecelakaan itu merupakan bus PO New Shantikam dengan trayek Jakarta-Semarang. Bus itu terjun atau jatuh dari ruas Tol Pemalang, tepatnya di KM 320, ke jalan desa di Kecamatan Ampelgading, atau sebelah barat Sungai Comal.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

“BREAKING NEWS : Sebuah insiden kecelakaan BUS Terjun bebas dari atas Tol Pemalang jatuh ke bawah di Jalan Desa, Kejadian tepatnya di KM 320 ikut Kecamatan Ampelgading sebelah barat sungai Comal, Belum diketahui terkait adanya penumpang Bus atau tidak. Minggu 21 Januari 2024 siang ini. #tolpemalang #pemalang #pemalangupdate,” tulis keterangan akun @pemalang.update di Instagram, Minggu.

Selain ulasan tentang bus terjun dari Tol Pemalang, kabar lain tentang hujan abu di Boyolali dan Klaten, video sosialisasi pemilu diprotes, cek fakta debat cawapres, hingga risiko tenor KPR hingga 35 tahun juga masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Senin (22/1/2024) pagi:  

Rusak Parah! Bus Jurusan Jakarta-Semarang Terjun dari Tol Pemalang

Awas Panas Guguran Merapi Mengarah ke Timur, Tegalmulyo Klaten Hujan Abu

Meluas! Hujan Abu akibat Erupsi Gunung Merapi di Boyolali sampai Kawasan Kota

Hari Pertama Kampanye Terbuka di Solo Jatah Amin, yang Ramai PDIP

Video Sosialisasi Pemilu Bikinan PPS Diprotes Caleg Sragen

Boyolali-Klaten Hujan Abu, BPPTKG Ungkap Penyebab Aktivitas Merapi Meningkat

Sukoharjo Jadi Satu-satunya Kabupaten yang Punya Taman Budaya di Soloraya

Cek Fakta Debat Cawapres, Cak Imin: Anggaran Krisis Iklim di Bawah Sektor Lain

Wacana KPR Tenor hingga 35 Tahun, Begini Risikonya bagi Perbankan

Pemerintah Atur Ketat Distribusi Elpiji Subsidi, Begini Skemanya

Raja Naga datang ke dunia

Turun Gunung, Megawati Ingin Ganjar******

SOLO —Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, turun gunung menghadiri kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/1/2024). Dalam kesempatan itu, Megawati menyampaikan harapannya agar Pilpres 2024 bisa dimenangkan oleh Ganjar-Mahfud dengan satu kali putaran saja.

“Nah kita berdoa, berdoa dan berjuang, putarannya satu kali saja, bisa apa enggak satu kali? Benar nih? Karena nanti di penghitungan suara, kalau melehek, melehektahu enggak? Kempes,nah kalian sih bohong sama ibu,” tuturnya.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Pada kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri pun mengingatkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa dilaksanakan secara Luber Jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Presiden ke-5 RI itu juga berpesan agar Jawa Barat bisa memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud. Dia berpesan bahwa sosok ayahnya, Presiden Soekarno, merupakan sosok yang dekat dengan Jawa Barat.

Kampanye akbar Ganjar-Mahfud itu diselenggarakan di Lapangan Tegallega, Bandung. Beberapa tokoh pun turut menghadiri kampanye tersebut yakni Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri serta keluarga dari Ganjar, yakni istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar.

Adapun beberapa tokoh lain yang hadir di antaranya yaitu Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono; Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga; Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid; dan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ganjar-Mahfud Kampanye di Bandung, Megawati Turun Gunung Ingin Pilpres Satu Putaran”

Surga Monster

Tak Spesial, Jokowi Sebut Buket Anggrek buat Megawati Biasa Saja******

SOLO —Presiden Joko Widodo menyebut karangan bunga yang dia kirimkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam rangka hari ulang tahun ke-77, Selasa (23/1/2024) adalah hal biasa.

“Ya, kan Bu Mega berulang tahun, saya kirim bunga, biasa saja,” kata Jokowi usai penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pulih, Kinerja Bisnis Wholesale BRI Kian Solid

Karangan bunga berupa anggrek bulan berwarna ungu, mawar putih, lili, dan baby breath dari Jokowi itu tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa siang.

“Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarnoputri. Dari: Presiden Joko Widodo,” demikian ucapan singkat yang tertera di karangan bunga tersebut.

Kiriman karangan bunga dari Jokowi kepada Megawati itu cukup menarik perhatian publik di tengah isu keretakan hubungan kedua tokoh itu.

Hubungan antara Jokowi dan Megawati diisukan retak karena dinamika menjelang Pilpres 2024, di mana anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres Prabowo Subianto, rival capres Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan.

Pasangan Prabowo-Gibran didukung koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, PBB, Garuda, Prima, dan PSI.

Sementara itu, PDI Perjuangan dan mitra koalisinya mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam Pilpres 2024.

Jokowi, yang diketahui masih merupakan kader PDI Perjuangan, kemudian dikabarkan mendukung Prabowo-Gibran.

Dugaan itu diperkuat dengan keputusan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang menyatakan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor 2 tersebut.

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya mendukung semua capres-cawapres yang maju pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, pada Desember 2023 lalu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga menyebut hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja.

“Ya, (mereka) baik-baik sajalah, tidak ada masalah,” kata Ari Dwipayana.

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Berdiri di Samping Prabowo, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seorang pemimpin negara atau presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu) saat didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

Promosi Kupedes BRI Tumbuh 57,5 Persen, Pelaku Usaha Mikro Terus Berkembang

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Sementara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat strukural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.

Kemudian, dalam Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat stuktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye”.

Lalu, di Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.