petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjaman pribadi

slot tergacor di dunia 322Jutaan kata 42694Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman pribadi》

Menyingkap masa silam Suku Asmat lewat museum etnografi******

Menyingkap masa silam Suku Asmat lewat museum etnografi
Seorang pelajar membaca makna keseimbangan yang sejak dulunya diterapkan oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu,
Kabupaten Asmat (ANTARA) - Ialah "Kota Seribu Papan" yang seketika terlintas dalam pemikiran kala mendengar kata Suku Asmat. Mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, warga Suku Asmat hidup dengan kondisi rumah-rumah, gedung perkantoran, rumah ibadah, hingga fasilitas umum lainnya yang dibangun tidak bersinggungan langsung dengan tanah tapi
beralaskan papan yang ditopang pilar-pilar kayu besi dan tiang pancang beton.

Tak hanya sebagai wilayah yang berada di atas rawa-rawa, Kabupaten Asmat juga familier dengan keberadaan kendaraan listrik, yang hampir seluruh aktivitas masyarakat daerah itu khususnya di darat bergantung pada sepeda motor listrik. Sementara, untuk menjangkau perkampungan lain, masyarakat menggunakan perahu dan perahu motor (speed boat).

Penggunaan motor listrik bagi Suku Asmat pada hakikatnya tidak terlepas dari kondisi jalanan yang umumnya terbuat dari papan agar tidak ambruk. Termasuk pula jalanan yang telah dibeton ataupun marga aspal masih terbilang minim.

Oleh karena itu, sulit untuk menemukan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Asmat, kecuali becak motor roda tiga milik TNI, polisi, serta sejumlah instansi lain yang digunakan untuk operasional tertentu.

Bahkan, sekelas Presiden Jokowi saja mesti menggunakan sepeda motor listrik sembari membocengi Ibu Negara berkeliling Distrik Agats saat berkunjung pada 6 tahun silam ke daerah tersebut sehingga, tidak mengherankan bila kendaraan listrik menjadi primadona di Kabupaten Asmat.

Untuk diketahui pula, ambulans merupakan satu-satunya kendaraan roda empat berbahan bakar minyak yang tersedia. Masyarakat dan pejabat termasuk bupati sehari-harinya hanya menggunakan sepeda motor listrik untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain.

Kemudian, bagi sebagian orang, membicarakan Suku Asmat tidak terlepas juga dari mengenang peristiwa hilangnya antropolog Michael Rockfeller pada 1961. Anak eks Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut berangkat ke Asmat yang dahulunya masih bernama New Guinea bersama antropolog asal Belanda Rene Wassing.

Berbagai sumber melaporkan bahwa Rockfeller mengalami musibah ketika hendak menuju Desa Ocenep. Perahu yang ia tumpangi tiba-tiba diterjang badai dan karam.

Rockfeller diketahui berinisiatif berenang menuju bibir pantai yang hampir mendekati Desa Ocenep. Desa itu merupakan salah satu desa yang amat vital bagi Suku Asmat di Tanah Papua. Sementara rekannya, Rene, memilih bertahan di atas lambung perahu sembari menunggu datangnya bantuan.

Banyak spekulasi bermunculan terhadap anak kelima dari Gubernur Negara Bagian New York dan Wakil Presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, itu. Sebagian sumber menyebut ia dimakan hiu atau sejenisnya saat berusaha menyelamatkan diri ke bibir pantai, namun ada juga asumsi bahwa Rockefeller menjadi korban kanibalisme dari Suku Asmat.

Terlepas dari semua hal tersebut, faktanya, semenjak kejadian tersebut hingga kini nasib Rockfeller tidak diketahui secara pasti. Dengan kata lain, jasad dan kematian pria bernama lengkap Michael Clark Rockfeller itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.

Lebih jauh lagi mengenai Suku Asmat, pada hakikatnya tidak hanya perihal kendaraan listrik, rumah, atau bangunan yang berdiri di atas rawa-rawa ataupun mengenai kisah hilangnya Michael Clark Rockfeller.

Suku Asmat merupakan satu dari ribuan suku bangsa yang ada di Tanah Air. Suku Asmat dikenal sebagai pengukir yang ulung sejak lama. Bahkan, hasil dari kerajinan mereka telah mendunia dan dipamerkan di berbagai ajang internasional salah satunya di Kota Milan, Italia.

Di Kabupaten Asmat terdapat sebuah museum yang menyimpan sekitar 1.200 koleksi barang bersejarah yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulu. Museum milik Gereja Katolik Asmat atau di bawah Keuskupan Agats tersebut bernama Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.
Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat yang dahulunya digunakan Suku Asmat untuk berperang di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Persembahan bagi Suku Asmat

Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat sendiri dibangun pada tahun 1973 yang awalnya dibangun di depan kantor Keuskupan Agats. Namun, pada 2007 hasil diskusi dari mitra di Eropa dan Amerika Serikat dengan para kurator dan pihak Keuskupan, memutuskan membangun sebuah museum yang bisa menampung koleksi serta menjadikan museum itu sebagai sesuatu yang hidup bagi masyarakat Asmat.

Dari sejarah panjang Suku Asmat dan pembangunan museum tersebut, Keuskupan Agats memutuskan pembangunan museum bersejarah itu sebagai bentuk persembahan kepada masyarakat khususnya Suku Asmat.

"Museum harus menjadi rumah bagi Suku Asmat sehingga mereka bisa bertemu dan menyapa roh leluhur yang hadir melalui figur-figur patung yang ada di museum," kata Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin.

Menurut John, ketika seseorang dari Suku Asmat masuk ke dalam museum, mereka seperti pulang ke masa lalu. Mereka menyakini bisa berinteraksi dengan arwah para leluhur lewat benda-benda yang terpajang di museum tersebut.

Museum etnografi yang diprakarsai seorang misionaris atau uskup pertama Keuskupan Agats bernama Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc tersebut dipersembahkan secara khusus bagi Suku Asmat. Ribuan koleksi itu merupakan hasil karya masyarakat Suku Asmat, hasil Festival Lomba Ukir, hingga koleksi yang dikumpulkan para misionaris dan pekerja museum.

Beragam koleksi dalam museum di antaranya patung, tifa, perisai, puputan, pinggan, haluan perahu lesung, dayung, tombak, pipa tembakau, busana ruh, hiasan dan perhiasan badan, aneka perkakas, gendewa, dan anak panah hingga tengkorak manusia yang dilubangi Suku Asmat.

Selain itu, pengelola juga memajang seekor buaya jantan yang telah diawetkan. Reptil berukuran besar itu memiliki panjang 195 inci dan lebar 75 inci. Buaya itu ditangkap pada tahun 2004 di Sungai Bes dekat Kampung Yamasj.
Pengelola museum berdiri di belakang buaya jantan yang telah diawetkan dan dijadikan koleksi di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).


Museum yang dibangun tahun 1972 dan resmi dibuka untuk publik pada 11 Agustus tahun 1973 tersebut menyimpan ribuan koleksi. Para misionaris diketahui sudah mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah itu sejak tahun 1960-an.

John bersama ketiga orang rekannya berhasil mengumpulkan beberapa alat-alat yang digunakan Suku Asmat untuk berperang dengan suku lainnya. Benda itu di antaranya perisai yang kini tersimpan rapi di dalam Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

John bercerita dia bersama rekannya yakni Rosa, Wahyu dan Remon baru saja pulang dari beberapa kampung di wilayah Distrik Suator dan membeli sebuah perisai dari Kampung Karbis. Di era 1970-an, wilayah itu terkenal dengan penghasil perisai dengan pola yang indah dan kini berhasil disimpan di museum.

Sayangnya, kini tidak banyak lagi seniman yang bertahan untuk tetap mengukir. Oleh karena itu, John bersama stafnya memutuskan membeli sebuah perisai.

"Perisai itu milik Leo, Kepala Kampung Karbis namun bapaknya yang mengukir. Semasa masih hidup, Bapak Leo berpesan agar orang Karbis bisa tetap mengukir dengan melihat contoh perisai itu," kata dia.

Saat ditemui John, Leo memutuskan perisai tersebut disimpan di museum agar lebih terjaga. Sebab, bila disimpan di rumahnya, Leo khawatir perisai itu cepat rusak. Untuk memotivasi warga Kampung Karbis tetap mengukir, Leo meminta perisai tersebut difoto dan dicetak sebelum dimuseumkan.

Tidak hanya itu, di museum tersebut juga terdapat benda-benda unik seperti sebuah alat yang dibuat dari kayu berukuran sekitar 50 sentimeter untuk menghitung penanggalan oleh Suku Asmat.

Suku Asmat punya cara tersendiri untuk menentukan hari atau tanggal layaknya bangsa Maya di belahan Meksiko. Alat itu biasanya digunakan ketika mengagendakan sebuah ritual adat atau ketika ingin pergi ke hutan.

Akan tetapi, secara garis besar, di museum tersebut akan lebih banyak ditemui benda-benda seperti patung yang penuh dengan ukiran dan motif yang memiliki makna serta filosofi yang berbeda-beda.

Bagi masyarakat Suku Asmat, mengukir bukan sebatas menghasilkan sebuah karya seni. Namun, bagi mereka mengukir diperuntukkan bagi ritual atau upacara adat dalam rangka menjaga keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan roh leluhur dan manusia dengan alam semesta.

Dalam kehidupan masyarakat Asmat terdapat istilah Asamanamyang berarti keseimbangan. Suku Asmat memercayai bahwa keseimbangan dalam hubungan akan menciptakan sebuah harmonisasi.

Tanpa keseimbangan, masyarakat itu sendiri akan runtuh dan hanya menyisakan dunia yang hancur dan tidak dapat diatur tanpa jaminan kelangsungan hidup. (Mgr. Alphonse A. Sowada, Osc).

Dalam seni ukir yang dibuat tersebut juga mengisyaratkan arti keseimbangan ketika terjadi sebuah musibah. Sebagai contoh, ketika seseorang dari Suku Asmat meninggal dunia maka terjadi ketidakseimbangan. Maka untuk mengembalikan keseimbangan itu, masyarakat setempat mengadakan sebuah pesta atau ritual.


Kanibalisme

Dulu, Suku Asmat dikenal sebagai suku kanibalisme sehingga mereka cukup ditakuti. Bukti kanibalisme tersebut dapat dijumpai langsung di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Di dalam museum etnografi itu terdapat sekitar 10 tengkorak manusia yang disusun dengan rapi oleh para kurator. Terdapat lubang besar pada bagian kanan atau kiri setiap tengkorak. Lubang pada tengkorak menjadi bukti konkret dahulunya Suku Asmat pernah mempraktikkan kanibalisme bagi musuhnya.

Menurut John, praktik tersebut bukan semata-mata untuk memenggal kepala musuh kemudian memakan otak dan organ tubuh lainnya. Namun, ritual yang dinamakan
pengayauanitu ditujukan untuk mengembalikan kondisi yang sudah tidak stabil.

Oleh karena itu, masyarakat Suku Asmat harus berperang dan mencari kepala manusia untuk dipenggal. Jika mengacu pada etika universal, tindakan itu tentu saja bertentangan. Namun, bagi masyarakat Asmat zaman dahulu, hal itu merupakan sebuah kebaikan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan.
Beberapa koleksi yang dibuat oleh Suku Asmat di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar


Selain itu, pemenggalan kepala manusia itu merupakan bentuk legitimasi atau pengakuan kepada seorang pemimpin dari Suku Asmat. Artinya, makin banyak kepala musuh yang dipenggal dan dipajang berjejer maka laki-laki Asmat kian disegani.

Masyarakat Suku Asmat juga menyakini dapat menyerap kekuatan musuh lewat tengkorak yang dijadikan bantal. Oleh karena itu, tak heran jika menemukan dokumentasi Suku Asmat -- di mesin pencarian Google -- yang tidur menggunakan tengkorak sebagai bantal.

Sayangnya, jejeran tengkorak di museum tersebut tidak diizinkan untuk didokumentasikan. Selain sakral, para kurator menyampaikan hal itu demi menghormati masyarakat Suku Asmat.


Berkomunikasi lewat ukiran

Bagi Suku Asmat, ukiran dari sebuah patung, tameng, atau tiang bisj tidak sekadar karya seni. Namun, lebih dari itu, Suku Asmat menyakini benda-benda yang dibuat para leluhurnya merupakan sarana untuk kembali berkomunikasi antara orang yang masih hidup dengan yang sudah tiada.

John bercerita pada umumnya pengunjung dari Suku Asmat yang datang ke museum akan menyentuh barang-barang yang ada. Saat menyentuh itu, mereka sedang berkomunikasi dengan roh patung maupun pengukir patung tersebut.

Atas dasar itu jugalah hingga kini pihak museum tidak menempatkan koleksi-koleksi dalam kotak cermin. Tujuannya agar Suku Asmat dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan roh leluhurnya.

"Suatu ketika sekelompok orang tua datang ke museum hanya untuk menyapa seseorang yang ada dalam ukiran itu," ujarnya.

Masyarakat Suku Asmat juga mampu mengenali dan mengetahui siapa pengukir benda-benda atau ukiran yang sudah berusia puluhan tahun sekalipun tidak pernah bertemu dengan pengukirnya.

Pada awal Februari 2024 ketika pihak museum turun ke lapangan di lima kampung tepatnya di Distrik Suator, John bersama ketiga rekannya berdiskusi dengan tetua adat dan seniman setempat. Mereka memajang beberapa benda di antaranya tameng dan tifa.

Direktur Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat John Ohoiwirin menunjukkan koleksi berupa tombak di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Sontak saja tetua adat maupun seniman tadi menangis dan langsung mengenali serta menyebut sosok yang mengukir benda tersebut. Mereka dapat mengenali benda dan pengukirnya dari corak ukiran meskipun koleksi itu sudah disimpan di museum lebih dari setengah abad.

Dengan kata lain, meskipun mereka sama sekali tidak pernah bertemu dengan si pengukir, Suku Asmat tetap dapat menjalin hubungan emosional yang kuat dengan leluhur mereka.

Di satu sisi, John yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Abepura-Jayapura itu tidak menampik bahwa makin sering sebuah koleksi yang terbuat dari kayu disentuh, maka akan berpengaruh pada tingkat ketahanannya.

Jika mengacu standar operasional prosedur proteksi benda-benda di museum memang harus dilakukan guna menghindari pencurian dan meminimalisasi kerusakan.

Khusus di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat, pada umumnya koleksi terbuat dari kayu dan tulang belulang. Artinya, setiap waktunya koleksi itu mengalami penyusutan. Kurator hanya bisa mempertahankan agar proses penyusutan tidak berlangsung dengan cepat.

Terakhir, John bermimpi museum tersebut tidak hanya sebuah gudang atau bangunan yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang bersejarah. Lebih dari itu, pengelola berharap kehadiran museum menjadi sebuah rumah bagi masyarakat khususnya Suku Asmat.

Sementara itu, Alja, pengunjung museum sekaligus siswa SMP YPPK Agats, mengaku senang dan bangga ketika masuk ke Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat.

Ia terkagum-kagum dengan ribuan koleksi museum yang dibuat langsung oleh Suku Asmat pada zaman dahulunya. Apalagi, sebelumnya, Alja mengaku tidak banyak mengetahui tentang kebudayaan Suku Asmat.

Namun, setelah ke museum dan diberitahu pihak pengelola, putra asli Suku Asmat itu kian penasaran dengan kebudayaan para leluhurnya pada masa lampau.

"Sebagai anak Suku Asmat saya sangat bangga, ternyata budaya saya sangat banyak, di antaranya mengukir," ujarnya.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Anggota KPPS adalah pejuang demokrasi******

Khofifah: Anggota KPPS adalah pejuang demokrasi
Keluarga menaburkan bunga di makam Joko Budiono, Ketua KPPS yang meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Hanif Nashrullah/aa.
Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menyebut para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) merupakan pejuang demokrasi.

“Para petugas sangat layak diapresiasi karena bekerja sangat keras. Berkat sumbangsih mereka, Pemilu 2024, khususnya di Jawa Timur dapat terlaksana dengan sukses," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Minggu.

Bahkan, di Jatim terdapat anggota KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Menurut dia, KPPS tidak hanya mengawal pemilihan presiden dan wakil presiden saja, namun juga sampai pemilihan anggota legislatif atau caleg pada wilayah kerja masing-masing.

"Tidak berlebihan jika saya menyebut mereka yang gugur tersebut sebagai pejuang demokrasi,” ucapnya.

Sebanyak 13 petugas KPPS dan dua petugas satuan perlindungan masyarakat (linmas) tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia saat dan usai bertugas pada Pemilu 2024.

Ke-13 anggota KPPS tersebut di antaranya berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan (dua orang), Kota Malang, Kota Surabaya (dua orang), Kota Kediri, dan Kabupaten Malang.

Sedangkan, petugas linmas TPS yang meninggal dunia masing-masing berada di Kota Madiun dan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan kronologi kejadian, terdapat sejumlah penyebab kematian para petugas KPPS dan Linmas tersebut, seperti kecelakaan kendaraan, terkena sengatan listrik, kelelahan serta memiliki riwayat penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan jantung.

Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya para petugas pemilu KPPS setelah menjalankan tugasnya.

Tokoh perempuan yang juga Ketua PBNU tersebut juga berencana takziah ke rumah duka menemui keluarga sekaligus mendoakan almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Mohon kepada warga Jawa Timur ikut mendoakan semoga almarhum almarhumah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala khilafnya dan diterima segala amalnya. Keluarga yang ditinggalkan semoga sabar dan ikhlas,” tuturnya.

Baca juga: Perludem: Pengawas pemilu harus sigap dalam rekapitulasi suara
Baca juga: Menengok lagi pelaksanaan pesta demokrasi di Kuala Lumpur

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/HO-Dewan Pers/am.
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa
 

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:trik main gaple agar selalu menang

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
trik pola gacor princess hari ini
kadal4d
situs gacor malam hari ini
cara memenangkan parlay judi bola
slot surga
slot yang bisa daftar pakai dana
xiamen lottery paito
queenhoki
mahjong ways 1 slot demo turbo
Daftar isi semua bab
Bab 1 game 77 slot
Bab 2 gacor situs
Bab 3 pola slot gacor maxwin
Bab 4 erek erek mimpi ikan mas
Bab 5 slot yang lagi gacor pagi ini
Bab 6 situs jitu slot
Bab 7 bandarjudiqq
Bab 8 gg178
Bab 9 situs slot gacor hari ini pragmatic play
Bab 10 erek erek 2d 3d bergambar
Bab 11 padi777
Bab 12 piala88 gacor
Bab 13 traveloka gift voucher
Bab 14 99cashaa
Bab 15 demo slot gacor x500
Bab 16 kingslot96
Bab 17 cara pinjam uang di dana rupiah
Bab 18 situs slot banyak menang
Bab 19 gacor situs slot
Bab 20 satria4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6129bab
takutBacaan TerkaitMore+

Penyelamat Pesawat

erek erek motor
Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan seluruh pengawas pemilu di tingkat berjenjang terus melakukan pengawasan selama proses rekapitulasi suara manual yang saat ini sedang berlangsung
“Seluruh pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, desa yang masih bertugas, mengawasi terus jalannya proses rekapitulasi manual,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, penghitungan suara yang akan dipakai adalah secara manual menggunakan C Plano dan bukan menggunakan data yang ada di Sirekap. Karena itu, ia mengimbau pengawas untuk mengawal ketat proses rekapitulasi tersebut.

“Nanti perlu dikawal rekapitulasi yang berjenjang ini. Jangan ada suara yang terbang-terbang, melayang, gitu. Itu yang perlu kita jaga supaya tidak terjadi demikian,” kata dia menambahkan.

Ia pun mengajak para calon legislatif (caleg) untuk ikut serta dalam pengawasan proses rekapitulasi tersebut.

“Teman-teman caleg yang tidak punya saksi, katanya bisa melihat dari luar. Yang namanya tempat rekapitulasi itu harus terbuka. Jangan sampai tertutup. Tidak boleh tirainya itu ditutup. Kalau tertutup, hitung ulang,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi soal adanya intimidasi dalam proses pemilihan, ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika menemukan pelanggaran di lapangan.

“Jika kemudian ada kesalahan dari teman-teman penyelenggara, tolong diingatkan. Dan ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di situ yang kemudian akan mencatatkannya dalam berita acara khusus jika terjadi pelanggaran. Tidak usah tegang-tegangan, ngotot-ngototan, apalagi harus banting-bantingan. Itu tidak boleh,” kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu: 2.413 tps berpotensi pemungutan suara ulang
Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi loli dan mainkan game

cara pinjam online kredivo
Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia saat memaparkan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 di Kantor KPU Jaktim, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim
akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

"Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

"Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat," tambahnya.

Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

"Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

"Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu," ujarnya.

Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2).
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sistem yang paling kuat

max77slot
Harga emas naik karena data inflasi AS lebih tinggi dari perkiraan
Ilustrasi - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menetap lebih tinggi pada akhir perdagangan. ANTARA/REUTERS/aa.
Jakarta (ANTARA) - Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada Jumat (Sabtu pagi WIB) karena data inflasi Amerika Serikat (AS) lebih tinggi dari perkiraan

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April tercatat turun 9,20 dolar AS atau 0,46 persen menjadi ditutup pada 2.024,10 dolar AS per ounce.

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Jumat (16/2) bahwa indeks harga produsen AS, ukuran harga yang diterima oleh produsen barang dan jasa domestik, naik 0,3 persen pada bulan Januari atau mengalami kenaikan terbesar sejak Agustus.

Data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan meningkatkan ekspektasi pasar terhadap Federal Reserve yang tidak mungkin menurunkan suku bunga sebelum Juni, sehingga melemahkan dolar AS dan mendukung kenaikan harga emas.

Dalam acara National Association for Business Economics pada Jumat (16/2), Wakil Ketua Pengawasan Federal Reserve Michael Barr mengatakan Federal Reserve perlu melihat lebih banyak data yang menunjukkan inflasi kembali ke angka 2 persen sebelum mulai menurunkan suku bunga. Barr mendukung pendekatan hati-hati Ketua Fed Jerome Powell terhadap penurunan suku bunga.

Data ekonomi lainnya yang dirilis pada Jumat (16/2) beragam. Mulai dari Indeks Sentimen Konsumen yang diterbitkan The University of Michigan naik menjadi 79,6 pada Februari dan 79 pada Januari. Kenaikan kecil tersebut mengikuti peningkatan tajam selama dua bulan sebelumnya yang merupakan terbesar dalam lebih dari 30 tahun.

Selain itu, data ekonomi selanjutnya ialah laporan dari Departemen Perdagangan AS terkait pembangunan rumah baru AS turun 14,8 persen pada Januari karena para pembangun rumah mengurangi proyek baru. Kemudian, pembangunan perumahan turun menjadi level tahunan 1,33 juta dari 1,56 juta pada Desember.

Terkait logam mulia perak, untuk pengiriman Maret naik 52,40 sen atau 2,28 persen menjadi ditutup pada 23,475 dolar per ounce. Harga platinum untuk pengiriman April naik 8,30 dolar AS atau 0,92 persen ditutup menjadi 913,50 dolar per ounce.

Baca juga: Harga emas naik seiring pelemahan dolar AS

Baca juga: Harga emas turun akibat "follow-through selling pressure"

Penerjemah: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Tuan yang lemah

situs judi daftar langsung dapat bonus tanpa deposit 2022
Dinas Kesehatan DKI sebut 13 anggota KPPS harus menjalani perawatan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat. ANTARA/HO-Pemprov DKI.
mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala
Jakarta (ANTARA) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sebanyak 13 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan merujuk data yang tercatat per 15 Februari 2024.

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu.

Ani mengungkapkan mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak yang dialami para petugas didominasi penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes.

Ani lalu mengatakan angka ini didapat setelah Dinkes melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat.

Pendataan ini terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).

Dia lalu mengatakan sebelumnya Dinkes DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya guna memastikan kesehatan para petugas KPPS terjamin.

Dinkes DKI beserta fasilitas layanan kesehatan (fasyankes)  memberikan layanan kesehatan terintegrasi termasuk dalam hal ini kepada para penyelenggara Pemilu 2024.

"Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta,” kata Ani.

Tidak hanya itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, termasuk juga petugas KPPS Pemilu sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

Kemudian, sambung Ani, Dinkes juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).

Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 posko statis di tingkat kecamatan dan 267 posko bergerak (mobile) di tingkat kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Masih dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dinkes DKI melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” terang Ani.

Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan, dan memastikan makanan layak konsumsi.

Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah, dan jauh dari lalu lintas kendaraan.

Ani menambahkan terkait dengan rencana pencoblosan ulang pada 18 Februari 2024 di 17 TPS yang terdampak banjir di Jakarta Utara, Dinkes akan menyiagakan dan memperkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di sana.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta
Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Hantu yang Kacau

trik maxwin gate of olympus
KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik
Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajaran menyampaikan keterangan pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) membuat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diketahui masyarakat luas.

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu (kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano) dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparansi. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

"Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia menjelaskan salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 alan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, sambung Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Ia menegaskan KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua KPU ajak masyarakat dokumentasikan proses pemilu
Baca juga: KPU minta jajaran penyelenggara pemilu untuk jaga integritas
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran pencuri

potong rambut 2d
Kemendikbudristek tindaklanjuti kasus perundungan di Binus Serpong
Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto SE MA. ANTARA/Indriani/am.
Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Tim Inspektorat Jenderal menindaklanjuti kasus perundungan atau bullyingyang terjadi di Bina Nusantara (Binus) School Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

“Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Anang menuturkan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah dan diketahui bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Baca juga: Binus School akan memproses siswa yang terlibat perundungan

Tak hanya pihak sekolah, kata dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) juga telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).

Anang memastikan korban mendapatkan proses pemulihan yang optimal dengan upaya penanganan kasus perundungan ini berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi, sehingga nantinya akan diterapkan sanksi bagi pelaku sesuai peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikburistek melalui Balai Penjaminan Mutu dan Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten pun terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

Anang menjelaskan Kemendikbudristek sendiri telah memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang diluncurkan pada 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-25.

Baca juga: Anggota DPR minta sekolah tindak tegas pelaku perundungan

Peraturan tersebut menugaskan satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, sedangkan pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota membentuk Satgas PPKSP untuk memastikan adanya respons cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Sampai saat ini terdapat lebih dari 338.000 satuan pendidikan telah membentuk TPPK dengan 251 pemda provinsi dan kabupaten/kota juga sudah membentuk Satgas PPKSP.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan,” kata Anang.

Baca juga: Polisi sebut kasus perundungan di Tangsel telah terjadi dua kali
Baca juga: Kementerian PPPA minta polisi usut dugaan perundungan di SMA Tangsel

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024