nagabol

Wu Yeruomeng

Solopos Hari Ini : Alarm Keras dari Akademisi******

”Kami resah atas sikap dan tindak laku para pejabat, elite politik dan hukum yang meng­ingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, dan membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak men­jelang pemilu,” kata dia.

Dari Sumatra Barat, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengeluarkan manifesto atau pernyataan terbuka untuk penyelamatan bangsa. Manifesto berisi lima pernyataan itu disampaikan lebih kurang 100 orang dari kalangan dosen dan mahasiswa universitas tertua di luar Pulau Jawa itu.

”Kami me­nolak segala bentuk praktik po­litik dinasti dan pele­mahan institusi demokrasi,” kata peng­gagas aliansi sivitas akade­mi­ka Unand, Hary Effendi Iskandar, saat membacakan manifesto itu, Jumat, di kampus Limau Manis Unand, Padang. ”Kami me­nuntut Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menegakkan aturan netralitas dalam Pemilu, serta menjalankan tugas sesuai amanah reformasi konstitusi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Budaya itu.

Manfaatkan Efek Minimal Debat

SOLO—Rangkaian debat calon presiden (capres) dan calon wa­kil presiden (cawapres) segera ditutup dengan debat terakhir pada Minggu (4/2/2024). Rea­litas publik Indonesia dan ha­sil survei menunjukkan efek per­forma para kandidat dalam de­bat tidak signifikan terhadap elektabilitas.

Dalam debat terakhir, ketiga capres akan beradu gagasan de­ngan tema Kesejahteraan So­sial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Inklusi. Ketiga paslon ini masing-masing punya target tersendiri dalam isu ini. Dalam dokumen janji politik, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mematok target minimal 15 juta lapangan kerja baru, termasuk pekerjaan hijau atau green jobs pada 2025-2029.

Prabowo Subianto-Gibran Ra­kabuming Raka tidak menarget­kan jumlah, tetapi menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan pekerja dalam negeri. Sementara itu, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. mematok target 17 juta la­pangan kerja baru.

Kala Frozen Food Kuasai Meja Makan

Produk makanan beku atau frozen foodsudah ada sejak lama. Dalam aktivitas sehari-hari, orang banyak menggunakan produk makanan beku. Es krim misalnya sebagai salah satu produk makanan beku yang terjaga dalam rantai dingin.

Pada 2010-an, penikmat siaran televisi tentu tak asing dengan iklan makanan beku dari PT Primafood International. Ialah Fiesta. Iklan itu sangat diingat masyarakat sebab kala itu Fiesta menjadi merek prestise. Tak banyak saingan dan kesan prestise itu masih melekat. Meski merek lain kini bermunculan.

Gelombang Korea (Korean wave) ke Indonesia berpengaruh terhadap sektor makanan. Misalnya makanan ala barbekyu Korea (Korean BBQ) sebuah tren memasak dan memanggang daging di atas pemanggang berbentuk bulat. Di Indonesia, metode memasak ala barbekyu Korea dikombinasi dengan beberapa produk beku lainnya.

Sri Mulyani Ingatkan Uang Bansos dari Pajak

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos)—termasuk bantuan sosial (bansos)—sebesar Rp496,8 triliun. Nilai itu membuat anggaran bansos menjadi sorotan menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Anggaran itu lebih tinggi daripada anggaran infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, anggaran perlinsos yang digelontorkan tahun ini ditujukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan membangun sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Ada beberapa program prioritas yang ditetapkan dalam anggaran perlinsos 2024. Pertama, Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kedua, program bansos sembako untuk 18,8 juta keluarga.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Sabtu (3/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Yiwu Chunqiu

Kampanye Akbar di SUGBK, Ganjar: Kita Tak Mau Rakyat Diperlakukan seperti Ayam******

“Budayawan sudah berbicara, wartawan sudah menyuarakan,civil society,termasuk juga ilmuwan, sekarang sudah keluar kampus untuk menyampaikan itu. Ini peringatan keras buat demokrasi yang ada di Indonesia. Maka bapak, ibu, seluruh proses politik yang mesti kita amankan ini, mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Selain itu, Ganjar mengatakan bahwa hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 merupakan penentuan untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia meminta pihak terkait untuk bekerja dengan baik dan tetap netral.

“Proses politik 14 Februari adalah proses yang akan menentukan hasil kita semuanya. Saudara sudah siap? Saudara sudah siap? Jika sudah siap, maka mari kita ikuti seluruh proses politik ini dengan baik. Biarkan rakyat menentukan sendiri dengan kebebasannya. Biarkan aparatur TNI, Polri, ASN, bekerja melayani masyarakat, biarkan mereka netral, biarkan mereka semua memberikan layanan terbaik untuk anak-anak bangsa,” tuturnya.

Kampanye akbar bertajuk Konser Salam Metal-Menang Total itu juga dihadiri calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md dan para petinggi partai politik dari koalisi pendukung.

Di antaranya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Ada juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

spoiler alur cerita

Pernyataan Sikap UI Soal Pemerintahan Jokowi: Negeri Ini Kehilangan Kemudi******

Menurutnya situasi politik saat ini terjadi karena telah hilang etika bernegara dan bermasyarakat terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas asas keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup.

Dia mengatakan sudah geram dengan tindakan para elite politik yang mengingkari sumpah jabatan untuk menumpuk harta pribadi.

“Kami resah dan sekaligus geram atas tindak para pejabat, elite politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa pengelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang Pemilu,” ucapnya.

Dia mengungkap empat poin sikap dari UI dan mengajak seluruh warga Indonesia untuk segera melawan kecurangan demokrasi.

Adapun dia menjelaskan yang pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi tanpa ketakutan berlangsung secara jujur dan adil.

Ketiga, menuntut agar semua Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon).

Terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di penjuru negeri mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul“Sikap UI atas Pemerintahan Jokowi: Negeri Tampak Kehilangan Kemudi” 

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Pendekar Binatang

Tak Hanya Ponsel, Polda Metro Jaya Akhirnya Sita Media Sosial Aiman Witjaksono******

???? Ade Safri menyatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan terkait langkah Aiman melaporkan penyidik Polda Metro Jaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri pada Kamis (1/2/2024).

“Ya dipersilakan. Itu hak konstitusional Pak AW (Aiman Witjaksono) dan kami penyidik siap untuk mempertanggungjawabkan,” katanya.

Ade Safri menegaskan bahwa penyitaan telepon seluler (hp) milik Aiman Witjaksono adalah untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambilalih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, ” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/1/2024).

???????Ade Safri juga menjelaskan untuk sementara ini status Aiman masih menjadi saksi dalam dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks terkait netralitas anggota Kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyurati Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meminta klarifikasi soal laporan pengaduan yang dilayangkan oleh Aiman Witjaksono.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan lembaganya telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud tersebut pada Selasa (30/1/2024).

??”Seperti pengaduan-pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kompolnas, kami akan memproses pengaduan Saudara Aiman dengan cara mengirim surat klarifikasi ke Polda Metro Jaya,” katanya.

Kaisar Xuan kembali

Kritik Sindiran Prabowo soal Program Internet Gratis, Ganjar: Sangat Sadis******

Menurut Ganjar, pernyataan Prabowo tersebut sangat sadis mengingat ada 2.000 desa yang mengalami blind spot atau tidak mendapatkan akses internet.

“Inilah hebatnya, jejak digital tidak pernah hilang. StatementBapak rasanya sudah lewat, pertanyaan cleardan membandingkan itu. Statementitu sangat sadis,” tambah Ganjar.

Dalam sesi Debat Kelima Capres 2024 itu, Prabowo mengklarifikasi pernyataannya. Dia mengatakan pernyataan tersebut dipotong-potong. Tetapi, pada dasarnya dia sepakat dengan program internet gratis. Akan tetapi, program makan gratis lebih diprioritaskan.

“Internet gratis saya setuju, jangan internet gratis lebih penting dibandingkan makan gratis. Anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Internet gratis bagus utk ketimpangan digital,” kata Prabowo.

Dalam Debat Capres 2024 itu, Prabowo juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi Presiden ke-8 RI, juga akan memberikan internet gratis di desa-desa.

“Saya tegaskan kembali dalam konteks internet gratis, kalau dibandingkan makan gratis yang harus diprioritasklan. Bukan internet gratis tidak penting. Kalau saya jadi presiden, saya bawa internet gratis ke setiap desa,” imbuh dia.