situs slot new member 100

Raja Malam Abadi

Harga Beras Eceran Naik 1,43 Persen di Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beraseceran naik 1,43 persen secara month to month (mtm) atau 13,76 persen secara year on year (yoy) pada Agustus 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Agustus 2023 meningkat sebesar 1,02 persen secara mtm dan 16,24 secara yoy," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (1/9).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Agustus 2023. Harga gabah kering panen (GKP) naik 3,62 persen secara bulanan dan naik 19,88 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 5,82 persen secara bulanan dan naik 23,03 persen secara tahunan.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi sebesar 3,37 persen yoy pada Agustus 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,02 persen.

Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 9,65 persen dengan andil 1,18 persen. Sementara itu, penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Agustus 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,51 persen dengan andil inflasi 0,92 persen.

Rinciannya, komoditas penyumbang utama inflasi tahunan di antaranya adalah bensin, beras, rokok kretek filter, tarif kontrak rumah, dan tarif angkutan dalam kota.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Xuan Zhou Youwei

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Bahlil Cium Pihak Asing di Balik Kisruh Rempang Eco City******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencium ada pihak asing ikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main. Tapi yakinlah teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri. Saya tahu kok, siapa yang di luar negeri," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Dugaan ini muncul karena Bahlil menyadari setiap Kepulauan Riau (Kepri) ingin maju dan ada investasi besar, ia merasa selalu ada yang menghalangi.

"Jangan yang kita pertentangkan terus yang kemarin terjadi, tapi mari kita lihat bangsa secara baik," sambung Bahlil.

Bahlil mengatakan hal ini biasa dalam persaingan. Namun, menurutnya, dalam persaingan selalu ada strategi untuk berkompetisi dengan negara lain.

Lebih lanjut, Bahlil menyentil negara yang diduga bermain dalam kekisruhan Rempang adalah salah satu negara tetangga.

"Ya, saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan.. Ya gitu deh," ucapnya.

Sebelumnya, kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

Bahlil menyatakan penolakan dilakukan karena warga tidak ingin direlokasi ke Pulau Galang, melainkan ke Pulau yang masih ada di kawasan Rempang. Menurutnya, warga juga tak ingin kuburan leluhur mereka digeser.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Xianwu

Pengusaha Mengaku Industri Minyak Sawit RI Sedang 'Sakit'******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengklaim kondisi industri minyak sawit Tanah Air sedang tidak baik-baik saja.

Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadhil Hasan mengatakan pertumbuhan produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit (PKO) terus menurun dalam beberapa tahun belakangan.

Catatan GAPKI, produksi minyak sawit menurun sejak 2005. Sepanjang 2005 hingga 2010, produksi minyak sawit tumbuh mencapai 10,12 persen. 

Sedangkan untuk periode 2020-2025 produktivitas produksi minyak sawit diperkirakan minus 1,15 persen.

"Kondisi industri minyak sawit Indonesia ke depan dari sisi suplai tidak sedang baik-baik saja," kata Fadhil alam workshop wartawan GAPKI di Bandung, Rabu (23/8).

Lebih rinci, produksi CPO dan PKO pada 2019 mencapai 51,82 juta ton pada 2019. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 51,58 juta ton pada 2020.

Pada 2021 produksi CPO dan PKO kembali turun menjadi 51,300 juta ton. Kemudian, pada 2022 kembali turun menjadi 51,24 juta ton. Sementara, per Mei 2023 produksi CPO dan PKO baru mencapai 22,87 juta ton.

Menurut Fadhil, penurunan produksi ini tak lepas dari pembatasan perluasan area. Ia menyebut perluasan lahan tidak bisa dilakukan bahkan sejak 2011-2021. Apalagi, pada 2022 sudah moratorium.

Moratorium sawit adalah penghentian pemberian izin baru pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

"Di UU Cipta Kerja tidak dinyatakan (moratorium) diperpanjang, tapi asumsinya permanen, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan," tutur Fadhil.

Selain itu, ia juga menyebut bibit yang ditanam petani pun kualitasnya buruk. Oleh karena itu, produktivitasnya juga turun.

"60 persen benih sawit yg ditanam petani itu fake. Makannya produktivitasnya rendah. Makannya bedanya hampir setengah antara produksi petani dengan kebun per hektare-nya," ucap Fadhil.

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Hotel Masih Pakai Ikan Jepang Meski Limbah Fukushima Dibuang ke Laut******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) masih menggunakan seafooddari Jepangmeski Negeri Matahari Terbit itu membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut sejak 24 Agustus lalu.

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan hal itu dilakukan karena pemerintah belum menerapkan kebijakan larangan impor produk perikanan dari Jepang. 

Namun, Hariyadi mengatakan jumlah impor seafood dari Jepang sejatinya hanya sedikit.

Ia menambahkan pengusaha restoran lebih banyak menggunakan seafood lokal. Seafood impor biasanya hanya digunakan untuk restoran dengan segmentasi konsumen kelas menengah ke atas.

Konsumen kelas menengah ke atas, sambung Haryadi, biasanya lebih sensitif terhadap makanan yang mereka konsumsi termasuk seafood. Namun, PHRI belum melihat apakah langkah China menutup impor seafood Jepang akan mempengaruhi permintaan konsumen di Tanah Air.

"Kita belum tahu responsnya apakah mereka juga pada akhirnya tidak mau beli. Yang jelas mereka peduli isu-isu begini," katanya.

Hariyadi mengatakan RI biasanya mengimpor produk seafood seperti ikan, udang, dan kepiting dari Jepang. Selan Jepang, RI juga mengimpor seafood berupa ikan salmon dari Norwegia dan Chili.

Jepang membuang limbah nuklir di Fukushima mulai Kamis (24/8) usai mengantongi izin dan berdiskusi dengan berbagai pihak.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengumumkan hal tersebut pada Selasa (22/8).

Mengutip Reuters, air limbah itu mula-mula bakal dilepaskan dalam porsi yang lebih kecil dan dengan pemeriksaan ketat.

[Gambas:Video CNN]

Debit pertama limbah yang akan dibuang sebesar 7.800 meter kubik, setara dengan sekitar tiga kolam renang Olimpiade. Proses ini akan berlangsung selama sekitar 17 hari.

Langkah Jepang tersebut memantik reaksi dari sejumlah negara. Salah satunya China.

Negeri Tirai Bambu tersebut langsung melarang impor seluruh jenis seafood dari Jepang sebagai tanggapan atas keputusan Tokyo itu mulai 24 Agustus lalu.

"Langkah ini bertujuan mencegah risiko kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan yang disebabkan oleh pembuangan air yang terkontaminasi nuklir Fukushima di Jepang dan untuk melindungi kesehatan konsumen China," bunyi pernyataan Bea Cukai China..