slot gacor resmi
nama situs slot luar negeri 919Jutaan kata 303134Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor resmi》
Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******
Daftar Isi
Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.
Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.
"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).
Lihat Juga :Dana APBN Rp1.060 T Habis Buat Bansos Hingga Subsidi Tahun Ini |
Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.
"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.
Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk.
Berikut rinciannya;
1. Jawa Tengah
Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.
Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.
"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.
Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.
"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.
Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.
"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.
Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.
"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.
Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.
"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.
"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
2. Kabupaten Bandung
Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.
"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.
Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.
Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.
Lihat Juga :Jokowi Modali Hutama Karya Rp28 T Demi Kebut Proyek Tol Trans Sumatera |
3. Jawa Timur
Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.
"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.
Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.
"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.
Lihat Juga :Pemerintah Rekrut PNS Calon Hakim Besar-besaran Tahun Depan |
4. Sumatera Utara
Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).
Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.
Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.
"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.
SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.
Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.
Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.
"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.
Lihat Juga :Kemnaker Akan Kirim 100 Ribu TKI Berkeahlian Khusus ke Jepang 5 Tahun |
Kemenhub Berangkatkan 3.600 Peserta Mudik Gratis Nataru ke 11 Kota******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memberangkatkan peserta mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Ada 11 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi tujuan mudik gratis dari Kemenhub ini, yakni Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Surabaya, Kediri, Malang, dan Madiun.
Pelepasan mudik gratis ini dilakukan di dua terminal, yakni Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur dan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu (23/12) lalu. Keberangkatan di Terminal Pulogebang dilepas Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Robby Kurniawan bersama Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto.
Kepala BKT Robby Kurniawan menyampaikan mudik gratis Nataru ini diadakan atas perhatian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terhadap masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
"Kami doakan semoga bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang akan melakukan perjalanan tetap sehat dalam perjalanan selamat sampai tempat tujuan berjumpa dengan keluarga dan kemudian nanti pada saatnya lagi bisa kembali ke sini dalam keadaan sehat walafiat juga," harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala BPTJ Suharto menambahkan mudik gratis Nataru ini untuk memberikan pelayanan sekaligus demi menjaga ketertiban dalam berlalu lintas.
"Kami juga sudah berkali-kali mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi khususnya menggunakan sepeda motor, karena tingkat fatalitas paling tinggi adalah penggunaan sepeda motor, makanya kami akan hadir untuk memberikan kenyamanan keamanan bermasyarakat," ungkap Suharto.
 Foto: Arsip Kemenhub. |
Adapun untuk pelepasan pemberangkatan bus di Terminal Kampung Rambutan dilakukan Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Amin Hudaya didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh dan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan beserta jajaran.
"Kegiatan dengan tema 'Transportasi Aman Liburan Nyaman' ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya bagi sepeda motor dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan," ujar Amin saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan.
Selain keberangkatan mudik gratis melalui bus, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menyediakan sarana truk pengangkut sepeda motor yang sudah diberangkatkan pada Jumat (22/12), dari Terminal tipe A Pondok Cabe, Tangerang.
Kasubdit Angkutan Perkotaan, Iman Sukandar dalam menuturkan ada 3.600 peserta yang mengikuti kegiatan mudik gratis Nataru 2023/2024. Jumlah itu dibagi menjadi dua pemberangkatan, yakni 1.024 peserta dari Terminal Kampung Rambutan dan 2.473 peserta dari Terminal Terpadu Pulogebang.
"Sebanyak 1.024 peserta mudik gratis diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Sedangkan, sebanyak 2.473 peserta mudik gratis dengan 63 bus saat ini juga akan diberangkatkan dari Terminal Pulogebang Jakarta Timur," jelas Iman.
Dia berharap para peserta mudik diberi kelancaran dan keselamatan selama perjalanan hingga tiba di tempat tujuan masing-masing.
"Kami titip salam kepada keluarga peserta mudik di kampung halaman dan kami ucapkan selamat berlibur dan berkumpul hangat dengan sanak saudara dan keluarga, transportasi aman liburan nyaman," tutup Iman.
(ory/ory)Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******
Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.
Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.
Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.
Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.
Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.
"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).
Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.
Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.
"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.
Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.
"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).
Lihat Juga :Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu |
Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.
"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.
Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.
"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.
UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.
[Gambas:Video CNN]
Label：badut4d、akun demo slot bonanza、aplikasi kredit iphone
Terkait：gudangtoto、mega slot88、cara bikin akun slot gacor、slot mudah free spin、kredivo syarat dan ketentuan、prediksi togel huahin 0100、slot kingdom、happybet188、grafik hk paito、raja88 slot demo
bab terbaru：mpo2qq（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 88 slot88
- Bab 2 trik menang olympus
- Bab 3 cara dapat duit tambahan
- Bab 4 erek 97
- Bab 5 koi388
- Bab 6 pelunasan kredivo lebih awal
- Bab 7 slot terbaru dan tergacor
- Bab 8 oregon 3 paito harian
- Bab 9 bri online pinjaman
- Bab 10 agen asia slot 88
- Bab 11 dewa89
- Bab 12 707 slot net
- Bab 13 suhu88
- Bab 14 slot gacor auto wd
- Bab 15 judi slot gacor gampang menang
- Bab 16 surgaslot777
- Bab 17 voucher axis gratis hari ini
- Bab 18 hari ini gacor
- Bab 19 casino88
- Bab 20 poker388
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah759bab
Tuan Penyihir Serbaguna
spbobet 99
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para pelaku dalam industri gula untuk dapat mencapai program swasembada gulapada 2030.
Melalui akun Instagram resminya, Erick bicara mengenai perjalanan dalam sebuah industri yang dimulai dari menanam, berjualan, hingga menjadi industri. Namun, menurutnya, Indonesia justru mengalami kemunduran.
Erick menyayangkan saat ini Indonesia banyak mengimpor gula. Padahal, kata dia, industri gula di Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan produsen dari luar negeri.
Erick mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmen mendukung program swasembada gula melalui Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
Hal ini menjadi pendorong dalam meningkatkan produktivitas gula Indonesia yang hanya sebanyak 2,24 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 7 juta ton.
"Komitmen dari Bapak Presiden dan pemerintah jelas, karena di Perpres itu dilihat, jumlah lahan meningkat, rendemen dihitung, peningkatan perlahan juga terus ditargetkan, jelas di perpresnya. Tinggal kitanya mau atau tidak," tegas dia.
Oleh karena itu, ia meminta BUMN yang tergabung dalam holding pangan atau ID Food untuk berbenah dan menjalin sinergitas dengan lintas sektor, swasta, investor, hingga petani dalam meningkatkan produksi gula nasional.
"Saya menantang kita semua untuk bisa swasembada gula di 2030 dengan roadmap yang kita sepakati bersama. Dan saya berharap kita taruh semua kepentingannya di tengah. Kita jangan terus menjadi bangsa pecundang, yang akhirnya kita menjadi market saja," ucap Erick.
Menurutnya, hilirisasi pangan harus menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
[Gambas:Video CNN]
Rel Bisnis
slot demo maxwin x500
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.
Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.
"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).
Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.
Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta menyangkal Unilever terkait dengan Israel.
Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.
Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.
"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.
Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.
Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.
"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.
Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.
[Gambas:Video CNN]
Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam
slot paling baru
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoesoedibjoterseret dalam kasus dugaan korupsipenyaluran bantuan sosial (bansos) beras.
Komisaris PT Dos Ni Roha Logistik (DNR) sekaligus kakak dari Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/12).
Kasus dugaan korupsi bansos beras ini menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo. Lembaga antirasuah telah menetapkan Kuncoro sebagai tersangka.
Rudijanto Tanoesoedibjo atau yang akrab dipanggil Rudy Tanoe merupakan Presiden Direktur Dos Ni Roha (DNR) Corporation yang bergerak di sektor penyedia distribusi dan logistik untuk ritel offlinemaupun online.
Pada 1963, DNR dirikan sebagai perusahaan distribusi farmasi dan medis. Namun selama beberapa dekade berikutnya, DNR berkomitmen untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan kepulauan Indonesia yang luas.
Berdasarkan akun Linkedin pribadinya, pria kelahiran Surabaya pada 16 Januari 1964 itu sebelumnya memiliki pengalaman di sektor media dengan menjadi Presiden Direktur MNC Sky Vision pada 2004-2016.
Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris GTV (2008-2016), komisaris RCTI (2002-2016), wakil presiden Komisaris PT Global Mediacom Tbk (2002-2016), dan komisaris MNC Group (2002-2006).
Saat ini, ia juga tercatat menempati posisi lainnya diantaranya CEO PT Zebra Nusantara Tbk serta CEO Trinity Healthcare.
Trinity Healthcare merupakan pemegang saham pengendali DNR Corporation. Trinity Healthcare kemudian resmi menjadi pemegang saham pengendali Zebra Nusantara menggantikan Infinity Wahana melalui penandatanganan jual beli saham (PJBB) yang telah dilakukan pada 25 Februari 2021 lalu.
Dari sisi pendidikan, Rudy memperoleh gelar master Bisnis Administrasi dari Universitas San Fransisco pada 1989.
[Gambas:Video CNN]
Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat
warung prediksi togel hk
Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.
"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.
Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.
Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.
Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.
Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.
Lihat Juga :Budi Waseso Buka Suara Usai Dicopot dari Dirut Bulog |
Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.
Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.
Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.
Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.
Lihat Juga :Profil Benjie Yap yang Digadang Jadi Bos Baru Unilever |
Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.
"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.
Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.
Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.
"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.
Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.
"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.
[Gambas:Video CNN]
Wanita forensik, istri yang memanjakan!
slotqq
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.
Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal
Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.
"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.
"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.
Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
(inh/inh)Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu
paito hk 7dMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.
Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal
Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.
"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.
"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.
Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
(inh/inh)《slot gacor resmi》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，superfun99Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor resmi》bab terbaru。