slot siang

Pegadaian kecil Wanjie

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Kitab Neraka

Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.

Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.

"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.

Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.

Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.

"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.

Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.

Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.

"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

Kekayaan 'Crazy Rich' AS Susut Imbas Penurunan Saham******

Bank sentralAmerika Serikat, The Federal Reserve, menyebut jumlah harta orang kaya di negeri Paman Sam terus merosot pada kuartal III 2022 karena penurunan sahamselama musim panas.

Mengutip CNN Business, Senin (12/12), kendati masih banyak di antaranya yang memiliki bantalan keuangan yang sehat dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

The Fed menyatakan kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba turun US0 miliar atau setara Rp6.258 triliun (asumsi kurs Rp15.645 per dolar AS), dan kini menjadi US3,3 triliun pada kuartal ketiga.

Penurunan tersebut terjadi setelah kekayaan mereka anjlok lebih dari US triliun pada kuartal kedua.

Pada kuartal III 2022 lalu, indeks S&P turun 5,3 persen, harga rumah naik tipis 0,1 persen, dan utang rumah tangga naik 6,3 persen.

Sementara itu utang hipotek rumah melonjak 6,6 persen, dan kredit konsumen non-hipotek melonjak 7 persen, laju yang lebih lambat untuk keduanya dibandingkan dengan kuartal kedua.

Kendati demikian terlepas dari penurunan kekayaan tersebut, Kathy Bostjancic, kepala ekonom di Nationwide, mengatakan banyak warga AS kelas menengah dan berpenghasilan tinggi berada di kondisi yang cukup baik secara finansial.

Kekayaan bersih rumah tangga dan organisasi nirlaba adalah 7,7 kali lipat pendapatan pribadi mereka, dibandingkan dengan 7 kali lipat pada kuartal terakhir 2019.

Hal itu yang menjadi kemungkinan masyarakat tetap belanja meski inflasi terus naik. Kathy mengatakan jika Amerika Serikat jatuh ke dalam resesi dalam waktu dekat, neraca yang kuat ini akan membantu mencegah dari penurunan yang sangat dalam.

Penurunan kekayaan saat ini merupakan perubahan haluan penting dari kenaikan kuat yang dimulai pada pertengahan 2020, didorong oleh meroketnya harga rumah dan ekuitas.

Kekayaan bersih mencapai US0,1 triliun pada kuartal terakhir tahun lalu tetapi kemudian menurun selama tiga kuartal berturut-turut.

Bahkan dengan masa-masa bergejolak di Wall Street dan perlambatan pasar real estat tahun ini, rumah tangga dan kelompok nirlaba hanya kehilangan sekitar US triliun.

Itu masih jauh di atas US0,8 triliun pada kuartal pertama 2020, ketika dimulainya pandemi covid-19 mengguncang ekuitas dan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra******

Es krim Mixue belakangan ini viral lantaran gerainya ada di mana-mana. Meskipun harga es krimnya murah, ternyata biaya waralaba atau franchiseMixue cukup mahal, mencapai Rp800 juta.

Berdasarkan keterangan PT Zisheng Pacific Trading yang dikutip dari detikcom per 20 September 2022, calon mitra harus menyiapkan modal Rp700 juta sampai Rp800 juta untuk membuka satu outlet.

Biaya investasi awal untuk membuka gerai ini bervariasi, tergantung lokasi pembukaan gerai.

PT Zisheng Pacific Trading menerapkan sistem waralaba Mixue sebagai usaha mandiri. Artinya, setiap mitra diharuskan mengelola tokonya sendiri.

Pembeli franchiseharus mengurus manajemen karyawan, perizinan, pajak, promosi dan sosial media, namun dengan mengikuti pedoman dari pusat.

Mitra Mixue juga tak dikenakan biaya royalti. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh murni untuk mitra sendiri. Mitra cukup membayar biaya manajemen per tahun saja.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Aturan Libur Kerja 2 Hari Sepekan bagi Buruh Lenyap di Perppu Ciptaker******

Presiden Jokowi menghapus aturan libur pekerja2 hari dalam seminggu. 

Penghapusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang baru saja diterbitkan pemerintah beberapa waktu lalu.

Penghapusan hak libur dua hari bagi pekerja itu diatur dalam pasal 79 ayat 2 huruf b. Dalam pasal itu, Jokowi memang masih memberikan hak libur atau waktu bekerja kepada pekerja atau buruh. 

Kedua,"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," kata pasal tersebut. 

Aturan ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan libur pekerja yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasalnya, dalam aturan itu, pekerja masih diberikan waktu istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Selain itu dalam Perppu Cipta Kerja juga tidak membahas mengenai cuti panjang dua bulan yang diberikan untuk pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut.

Pada pasal 79 ayat 5 tetap menyebutkan adanya istirahat panjang. Tapi tidak mengatur ketentuan teknisnya, hanya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Berikut bunyinya:

Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

[Gambas:Video CNN]