situs langsung maxwin

Pelancong Tanpa Batas

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

Peningkatan monster terkuat

Neraca Dagang RI Surplus Terus 41 Bulan, September Tembus US,42 M******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganRI surplus sebesar US,42 miliar pada September 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan September 2022 yang surplusnya mencapai US,96 miliar.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 41 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (16/10).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang September 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada September ini tercatat US,76 miliar atau turun 5,63 persen dibandingkan Agustus 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 16,17 persen.

Menurut Amalia, kontraksi ini didorong oleh penurunan ekspor non migas dan melanjutkan trend yang terjadi sejak awal tahun.

"Terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu," imbuhnya.

Tercatat, ekspor non migas turun 6,41 persen dengan nilai ekspor US,35 miliar.

Impor

Nilai impor Indonesia pada September 2023 tercatat sebesar US,34 miliar atau turun 8,15 persen dibandingkan Agustus 2023. Senada, dibandingkan September 2022 yang sebesar US,81 miliar, impor ini juga turun 12,54 persen.

Amalia menuturkan impor migas mencapai US,33 miliar pada September 2023. Angka ini naik sebesar 25,04 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, impor non migas mencapai US,01 miliar pada September 2023. Angka ini turun sebesar 13,6 persen dibanding bulan sebelumnya.

Amalia mengatakan penurunan impor non migas secara bulanan dikarenakan peran dari beberapa kelompok barang, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya yang turun 17,95 persen.

Kemudian, kelompok mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun 11,89 persen. Lalu, ampas dan sisa industri makanan turun 39,02 persen.

"Secara tahunan nilai impor September 2023 juga mengalami penurunan sebesar 12,45 persen. Secara tahunan juga impor migas turun 2,85 persen sementara impor non migas turun 14,46 persen, melanjutkan tren penurunan yang juga terjadi pada bulan lalu," kata Malia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

KCIC Tebar Promo Tiket Kereta Cepat Jadi Rp150 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menebar promo tiket kereta cepatWhoosh seharga Rp150 ribu untuk satu kali perjalanan.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan promo tersebut diberikan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) KCIC yang ke-8.

Adapun promo berlaku untuk rute Halim - Padalarang, Halim - Tegalluar, dan sebaliknya. Promo juga berlaku untuk keberangkatan 18 Oktober hingga 30 November 2023.

"Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket seharga Rp150 ribu dapat segera melakukan proses transaksi melalui Aplikasi Whoosh," ucapnya melalui keterangan resmi, Selasa (17/10).

Selain itu, sambung Eva, pembelian tiket kereta cepat juga dapat dilakukan melalui Access By KAI dan Livin Mandiri. Sementara, sejumlah aplikasi mobile lainnya seperti BRI mo dan BNI Mobile Banking dalam waktu dekat juga dapat mengakomodir pembelian tiket kereta cepat.

Eva menuturkan melalui kerja sama yang dilakukan, saat ini fitur pembayaran tiket dapat menggunakan virtual account dari Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Lebih lanjut, Eva mengatakan berbagai promo yang dihadirkan KCIC juga merupakan bentuk upaya mendukung pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi sebagai dampak tingginya penggunaan kendaraan di jalan raya.

Ia berharap melalui beragam promo tiket kereta cepat Whoosh yang dihadirkan, dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik berbasis rel.

"Khususnya mengalihkan pengguna jalan raya yang beraktifitas di jalur Jakarta - Bandung agar menggunakan kereta cepat," imbuh Eva.

Ia pun mengatakan penerapan berbagai promo ini akan terus dilakukan karena kereta cepat WHOOSH adalah kereta komersial. Menurutnya, KCIC akan menggunakan strategy dynamic pricing sehingga penerapan tarif akan mengikuti pola permintaan atau strategi perusahaan dengan menggunakan perhitungan dan kajian yang tepat.

Selain itu, bagi penumpang yang sebelumnya telah membeli tiket Kereta Cepat Whoosh keberangkatan 18-23 Oktober juga akan mendapatkan tiket gratis sesuai jumlah yang telah dibeli sebelumnya.

Eva mengatakan hal tersebut merupakan hadiah atau kado kepada penumpang yang telah antusias membeli tiket kereta cepat Whoosh sejak awal dibukanya penjualan.

"Untuk mendapatkan award ticket tersebut, masyarakat dapat mengunjungi loket atau customer service di stasiun dan menunjukkan bukti transaksi yang telah didapatkan sebelumnya," tutur Eva.

Sejak dibuka penjualan pada 14 Oktober hingga 17 Oktober secara total terdapat sekitar 10.200 tiket yang sudah dipesan masyarakat. Eva menuturkan dari total tersebut, 3.050 pemesanan tiket adalah perorangan dan sekitar 7.150 lainnya merupakan pemesanan tiket rombongan.

Eva mengingatkan aplikasi Whoosh Kereta Cepat sudah bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Dengan aplikasi Whoosh, penumpang akan lebih mudah untuk melihat jadwal, melakukan pemesanan, hingga melakukan boarding melalui QR Code tiket yang akan muncul di aplikasi setelah melakukan pemesanan.

Perusahaan mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dari seluruhstakeholderdan kepercayaan dari masyarakat yang membuat perusahaan dapat terus maju untuk menyelesaikan proyek strategis nasional ini.

"Sejak diujicoba dan digratiskan, kami sudah mulai melihat bahwa kereta cepat Whoosh mulai menjadi suatu kebanggaan masyarakat Indonesia," pungkas Eva.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

Tetangga saya adalah succubus

Sutiyoso Mundur dari Komisaris Ancol******

Gubernur DKI Jakarta 1997-2002 dan 2002-2007 Sutiyoso resmi mengundurkan diri dari jabatan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Direktur Utama PJAA Winarto mengirimkan surat pemberitahuan tersebut kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi.

Ia mengatakan pengunduran diri Sutiyoso didasari oleh 3 ketentuan.Pertama,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentant Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Kedua,POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"Maka bersama ini kami melaporkan bahwa perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri Bapak Sutiyoso dari jabatannya sebagai komisaris melalui surat permohonan pengunduran diri 13 Oktober 2023," jelas Winarto dalam keterangan resmi, Senin (16/10).

"Atas penerimaan surat permohonan pengunduran diri tersebut, untuk selanjutnya perseroan akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan berlaku," tandasnya.

Sutiyoso sebelumnya ditunjuk menjadi komisaris Ancol dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 18 Agustus 2022 lalu. Ia menjadi bagian dari perombakan kepengurusan emiten berkode PJAA itu.

RUPST Ancol kala itu turut memberhentikan dengan hormat dewan direksi sebelumnya. Mereka yang diberhentikan, yakni Teuku Sahir Syahali selaku direktur utama, serta Febrina Intan, Wing Antariksa, Budi Santoso, dan Suparno selaku direktur.

Di lain sisi, RUPST tahun lalu turut mengangkat Komisaris Utama dan Independen PJAA Thomas Trikasih Lembong dan Geiz Chalifah sebagai komisaris perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.