hari slot gacor

Kekuatan istri

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Harga Beras Naik Hari Ini******

Rata-rata hargaberas kembali naik pada Rabu (7/2) ini. Harga tertinggi menyentuh Rp16 ribu per kilogram (kg).

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas bawah I mencapai Rp14 ribu per kg. Angka ini naik 1,45 persen atau Rp200.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas bawah II, yakni 1,47 persen atau Rp200 menjadi Rp13.800 per kg.

Setali tiga uang, harga beras kualitas super I naik 1,54 persen atau Rp250 menjadi Rp16.500 per kg. Tak ketinggalan, harga beras kualitas super II juga naik 1,27 persen atau Rp200 menjadi RP16 ribu per kg.

Pergerakan harga beras secara konsisten bergerak naik sejak awal tahun lalu. Tercatat pada Januari 2023 saja rata-rata harga beras berada di level Rp11 ribu per kg.

Belakangan, kenaikan harga beras juga berimbas pada inflasi Januari 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 2,57 persen (yoy). Secara bulanan, inflasi terealisasi 0,04 persen.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63 persen. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain beras, cigaret kretek mesin, bawang putih, dan tomat," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Badan Pangan Respons Desakan Peritel Naikkan Harga Eceran Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons permintaan peritel untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyesuaian HET akan didiskusikan saat pasokan dalam negeri kembali normal.

"Sekarang kita fokus mengisi pasar modern dan pasar tradisional," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Ketua Aprindo Roy N Mandey mengatakan saat ini peritel kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Roy mengatakan relaksasi juga bertujuan mencegah kekosongan dan kelangkaan bahan pokok. Terlebih katanya pada Februari ini, para peritel mulai melakukan pembelian dari produsen guna persiapan pasokan ramadan dan Idulfitri di gerai ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Bos Bulog dan Badan Pangan Buka******

Bos Perum BulogBayu Krisnamurthi merespons soal kabar beraslangka di toko ritel modern.

Bayu menegaskan Bulog tetap menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bahkan akan terus ditingkatkan. Per 2024 ini, pihaknya sudah mengguyur 160 persen lebih banyak dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Akan tetapi, Bayu menemukan anomali dalam penjualan beras SPHP di toko ritel.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" tuturnya heran.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar yang beredar karena stok beras untuk bantuan pangan tersebut habis.

Arief menegaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.

"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.

Arief menegaskan bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024. Ia menyebut ini dilakukan demi menghormati Pemilu 2024 dan menghindari tudingan politisasi.

Ia mengatakan sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo soal apresiasi masyarakat atas bantuan pangan tersebut.

"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.

Saat ini, pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Namun, Bapanas menegaskan pembatasan itu sudah diberlakukan sejak lama.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Bos Bulog dan Badan Pangan Buka******

Bos Perum BulogBayu Krisnamurthi merespons soal kabar beraslangka di toko ritel modern.

Bayu menegaskan Bulog tetap menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bahkan akan terus ditingkatkan. Per 2024 ini, pihaknya sudah mengguyur 160 persen lebih banyak dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

"Kita akan tingkatkan (beras SPHP) sampai 200 persen kalau perlu karena benar-benar SPHP ini sedang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang sangat kita harapkan beras SPHP ya dinikmati masyarakat dong, seperti halnya bantuan pangan betul-betul yang menerima keluarga penerima manfaat itu," ujarnya sebelum mengecek beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Akan tetapi, Bayu menemukan anomali dalam penjualan beras SPHP di toko ritel.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" tuturnya heran.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tambah Bayu.

Di lain sisi, Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menanggapi isu bantuan pangan beras 10 kg yang ditukar uang tunai Rp400 ribu. Kabar yang beredar karena stok beras untuk bantuan pangan tersebut habis.

Arief menegaskan ada perbedaan bantuan pangan dan bantuan sosial. Menurutnya, bantuan pangan dalam bentuk beras 10 kg harus diterima masyarakat dalam bentuk non-tunai.

"Enggaklah (stok beras bantuan pangan habis). Coba bayangkan, kemarin pas kita masif melakukan bantuan pangan dibilangnya politisasi. Sekarang kami setop karena menghormati proses pemilu dibilangnya berasnya habis. Enggaklah, beras di Bulog ada 1,2 juta ton-1,3 juta ton," bantah Arief.

"Namanya bukan bantuan pangan dong (kalau diberikan dalam bentuk tunai). Begini, ada bantuan pangan ya bantuan pangan non-tunai, harusnya non-tunai, jangan tunai dong. Maksud saya, kita luruskan nih, bantuan pangan beras ya sampainya beras, masa dibilang (habis)," imbuhnya.

Arief menegaskan bantuan pangan disetop pada 8 Februari-14 Februari 2024. Ia menyebut ini dilakukan demi menghormati Pemilu 2024 dan menghindari tudingan politisasi.

Ia mengatakan sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo soal apresiasi masyarakat atas bantuan pangan tersebut.

"Saya sampaikan ke Pak Presiden (Jokowi), kita dapat apresiasi. Tapi impaknya (bantuan pangan disetop sementara) masyarakat, kita harus minta maaf ada saudara kita yang sekarang perlu beras nih, itu sementara tunda dulu sampai 14 Februari. Nanti 15 Februari 2024 kita mulai lagi. Jadi jangan dibilang gitu lah (politisasi bantuan pangan), sedih lah kita kerja benar," tutup Arief.

Saat ini, pembelian beras di pasar modern memang dibatasi dua pack saja alias 10 kg per orang. Namun, Bapanas menegaskan pembatasan itu sudah diberlakukan sejak lama.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Bapanas: Neraca Beras Defisit Januari******

Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency(NFA) mengungkapkan fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino) menyebabkan neraca bulanan beraspada Januari dan Februari 2024 defisit.

Karenanya, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional tengah menurun akibat perubahan iklim El Nino. Dalam beberapa bulan terakhir, dampak el nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya.

"Sesuai penugasan NFA kepada Bulog, stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang ada di Perum Bulog minimal secure di angka 1 juta ton. Beras yang berasal dari importasi pun kita jadikan sebagai penguatan stok CBP," sambungnya.

Sepanjang 2023, stok CBP terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tahun lalu, Bapanas bersama pemerintah daerah telah berhasil menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) mencapai 1.626 titik lokasi yang tersebar di 36 provinsi dan 324 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Kemudian realisasi penyaluran beras SPHP berhasil mencapai 1,16 juta ton dari target 2023 di angka 1,08 juta ton. Sementara, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan dalam 2 tahapan.

"Di 2024 ini, Badan Pangan Nasional bersama Bulog senantiasa berkomitmen untuk memprioritaskan menyerap produksi dalam negeri. Karena itu, momentum panen raya mendatang harus betul-betul dioptimalkan," ujarnya.

Mengutip prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, defisit Januari diprediksi 1,61 juta ton dan Februari 2024 minus 1,22 juta ton. Sehingga, total defisit beras diperkirakan 2,83 juta ton. Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi.

"Importasi beras tidak banyak mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika nanti Kementan (Kementerian Pertanian) telah berhasil wujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton dalam sebulan, kita harapkan harga beras mulai turun," ungkap Arief.

Arief menjelaskan importasi beras ditengarai tidak mempengaruhi penurunan harga di tingkat petani. Ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Perubahan positif yang signifikan dari NTPP ini biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan petani.

Selama 2023, indeks NTPP mengalami perubahan positif. BPS mencatat NTPP pada Desember 2023 berada di 114,24. Ini lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada November 2023 yang tercatat 113,92.

Sementara dibandingkan pada NTPP tahun sebelumnya, yakni pada Desember 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 12,53 poin. Indeks NTPP pada Desember 2022 tercatat di 101,71.

Untuk 2024, melalui ratas, Presiden Joko Widodo menugaskan Bapanas untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar 2 juta ton untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.

[Gambas:Video CNN]