jago168

Legenda Moli

pinjaman sigap ilegal atau legal

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Qin Jianji

heylink.me slot bonus new member 100

PM Thailand : perundingan damai dengan pemberontak tak akan gagal******

Yala (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Thailand Srettha Thavisin menegaskan perundingan perdamaian antara pemerintah dan kelompok pemberontak di Thailand selatan terus berlanjut dan tidak akan gagal guna mengakhiri kekerasan dan permusuhan.

Selama kunjungannya ke provinsi perbatasan selatan, seperti yang dilaporkan TNA, Jumat, Perdana Menteri menyampaikan upaya perdamaian sedang berlangsung dengan fokus pada peluang dan masa depan yang lebih baik di wilayah tersebut dan menimbang mencabut keputusan darurat di wilayah tersebut bergantung pada pertimbangan keamanan.

Tanggal 28 Februari menandai peringatan 11 tahun penandatanganan konsensus umum mengenai proses dialog perdamaian dengan Barisan Nasional Revolusi (BRN), sebuah kelompok pemberontak besar yang aktif di Thailand Selatan.

“Semua pemerintah sejak saat itu melanjutkan dialog termasuk pemerintahan saat ini,” ucap Srettha.

Dalam perundingan yang dilanjutkan kembali awal bulan ini, lanjutnya, pemerintah dan perwakilan BRN menyepakati prinsip rancangan peta jalan yang disebut Rencana Komprehensif Bersama menuju Perdamaian (JCPP) yang menguraikan konsultasi publik, penghentian permusuhan dan menemukan solusi politik untuk mengakhiri konflik.

“Saya tidak ingin berbicara tentang ketidakamanan hari ini. Saya ingin berbicara tentang peluang dan potensi. Saya ingin semua orang di provinsi perbatasan selatan mempunyai kesempatan yang sama (seperti masyarakat di daerah lain),” ujarnya.

Lebih lanjut PM Srettha menyampaikan bahwa kunjungannya ke tiga provinsi perbatasan selatan selama tiga hari dua malam itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Dia mengungkapkan kepuasannya sebagai perdana menteri pertama dalam 10 tahun yang bermalam di wilayah tersebut.

Ia juga mendesak kepercayaan pada pemerintah yang bertujuan untuk menghubungkan masyarakat secara nasional. Mengenai kemanan. ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam kekerasan selama setahun terakhir.

Sebelumnya, PM dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Betong, Provinsi Yala, Thailand, namun gagal karena rekannya dari Malaysia sedang menjalankan tugas di Australia. Keduanya sudah berkomunikasi dan berharap bisa berkunjung ke sana bersama. Malaysia bermaksud membantu menyelesaikan masalah di provinsi perbatasan selatan Thailand.

Sumber : TNA-OANA

Baca juga: Pemerintah baru Thailand akan lanjut bicara damai dengan pemberontak
Baca juga: Pemberontak Thailand bertanggung jawab atas pengeboman Ramadhan
Baca juga: Tentara Myanmar serang pemberontak di dekat perbatasan Thailand

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

wahana888

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menelan Langit

daftar nama situs slot terpercaya

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Zhanye Panjang

voucher pengguna baru lazada 25 ribu

Jajanan Diskon Gede di Transmart Day Sale, Salad Cuma Rp8.000******

Jakarta, CNN Indonesia--

PelangganTransmart tidak perlu khawatir jika merasa lapar saat belanjadi Transmart Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Di sana berbagai makanan tersedia dengan harga diskon.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12), makanan berat hingga jajanan ringan dibanderol dengan diskon besar.

Salah satunya, salad yang semula dijual Rp9.300 dikorting menjadi Rp8.370 per porsi. Ada juga nasi goreng yang diskon dari Rp25 ribu menjadi Rp22 ribu per porsi.

Transmart Full Day Sale balik lagi mulai Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12) dengan diskon gede-gedean sebesar 50 persen dan ekstra diskon 20 persen.

Ada banyak produk terpilih yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Transmart kasih diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih dan masih ada tambahan diskon 20 persen.

Ekstra diskon 20 persen ini khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Tenang, tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Catat daftar belanjaan dari sekarang dan borong belanjaannya di Transmart Full Day Sale ya.

Supaya lebih hemat, bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank. Kapan lagi belanja semurah ini!

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Sistem masuk tingkat dewa

pangeran gacor

Waskita PHK 500 Karyawan Demi Tekan Beban Keuangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTWaskitaKarya (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan demi mengurangi beban keuangan perusahaan.

Direktur Utama Waskita Muhammad Hanugroho mengatakan akibat PHK, pekerja yang tersisa tinggal 1.500 orang.

"Tidak lupa kami memperhatikan terkait in office, yaitu rightsizing jumlah pegawai yang saat ini sekitar 1.500 yang sebelumnya kita jumlah pegawai hampir 2.000, kita sudah lakukan rightsizing untuk 500 orang," katanya dalam public expose, dikutip dari detikcom, Kamis (21/12).

Ke depan, imbuh Hanugroho, perusahaan berpeluang kembali melakukan rightsizing atau PHK.

"Dan selanjutnya kita ini, kita akan melakukan rightsizing dengan pencapaian yang mungkin kita akan sesuaikan, dengan jumlah pegawai kita ini mampunya kita berapa orang. Kita sudah melakukan evaluasi dan review, kira-kira berapa persen target rightsizing ke depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)