slot 2016

Peri dan Setan Daqin

Penyerapan Tenaga Kerja Jadi PR Pemerintah yang Belum Tuntas******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan masih banyak pekerjaan rumah 'PR' pemerintah yang belum terselesaikan sampai saat ini, salah satunya penyerapantenaga kerja yang lebih besar.

Menurut Aviliani, total investasi yang masuk sampai kuartal II/2023 sebesar Rp349,8 triliun, tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya 464.289 orang. Hal ini dikarenakan investasi yang masuk ke dalam negeri lebih ke sektor teknologi bukan pada karya.

"Kredit investasi tinggi tapi masalahnya banyak pada teknologi atau pada bidang-bidang yang tak menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin PR nya adalah bagaimana penyerapan tenaga kerja itu mulai dipikirkan," ujarnya dalam Diskusi Agustusan Ekonom Perempuan, Senin (21/8).

Peningkatan skill dinilai menjadi modal penting agar pekerja Indonesia bisa bersaing. Karenanya, program yang digagas sejak sebelum pandemi tersebut diharapkan bisa diawasi dengan baik agar memberikan manfaat nyata.

"Jadi memang PR pemerintah adalah kebijakan dalam skill atau Kartu Prakerja perlu diperbaiki karena ini ada hubungannya nanti dengan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.

Lihat Juga : Melihat Sisa Saham Bos BCA Usai Hibahkan Rp74 M ke Anak

Selain itu, Aviliani juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi global seperti penurunan harga komoditas yang dalam dua tahun terakhir menjadi andalan perekonomian dalam negeri. Di mana jika harga komoditas terus menurun, maka pemerintah harus menyiapkan motor penggerak lain untuk meningkatkan perekonomian, selain konsumsi.

"Intinya, penurunan komoditas mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi harus betul-betul diperhatikan," pungkas Aviliani.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Menelan Langit

Kemenperin Rancang 'Jurus Baru' Agar Hiliriasi Tak Untungkan China Cs******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya agar hilirisasi di bidang industri Sumber Daya Alam (SDA) tidak terus menguntungkan negara asing, terutamaChinaseperti tudingan Ekonom Senior Faisal Basri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Warsito Ignasius mengatakan sejatinya semua kebijakan yang ditempuh pemerintah sudah didesain dengan baik dari awal, termasuk hilirisasi.

Di mana tujuan yang disusun untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurutnya, Kemenperin tengah menyusun berbagai aturan terkait hilirisasi ini. Salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Jasa dan Publik.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai kerja sama dengan negara lain berdasarkan nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Apabila nilai TKDN nya tidak memenuhi, maka kerja sama tak bisa dilakukan.

"Ini setiap kerja sama dengan internasional nanti dihitung nilai TKDN nya. Jadi tidak sampai seperti dikatakan Pak Faisal Basri masuk ke China semua atau negara lain," imbuhnya.

Warsito menjelaskan Kemenperin saat ini tengah fokus untuk hilirisasi lima sektor industri SDA, yakni migas, karet, batu bara, hasil hutan, dan non logam. Di mana, semua sektor ini memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar.

Menambahkan, Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Saiful Bahri mencontohkan industri karet. Saat ini sudah tak diekspor dalam bentuk mentah.

Ekspor sudah dilakukan dalam bentuk ban yang tentunya nilai nya lebih besar.

"Hilirisasi kita menuju ke industri karet. Kalau bicara untuk penggunaan, untuk ban sudah jalan, 70 persen produk diekspor," jelasnya.

Ke depannya, komoditas karet ini diharapkan tak hanya dijual dalam bentuk ban, tapi bisa lebih luas lagi. Apalagi, produksi karet Indonesia terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand.

[Gambas:Video CNN]

"Kalau kesempatan ini kita enggakambil sekarang, kapan lagi. Jadi di situ kita lakukan perbaikan soal bagaimana pola penanaman dan kualitas di hulunya sangat-sangat dibutuhkan dan sehingga masuk ke industri ada kualitas standar," jelasnya.

Sementara, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Wiwik Pudjiastuti mengatakan untuk industri nonlogam misalnya, ada silika. Di mana, untuk wilayah Asia, Indonesia adalah pemain utama.

"Kalau bicara nilai tambah, kalau kita lakukan hilirisasi mineral non logam, silika jadi monocrystalline silicon bisa 85 kali (nilai tambah) dibanding kita ekspor langsung (dalam bentuk mentah)," pungkasnya.

Hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah mendapatkan  kritik keras dari Faisal Basri. Untuk nikel saja misalnya, Faisal Basri menyebut 90 persen keuntungan justru dinikmati oleh China.

Dengan mengutip data pemerintah, ia mengaku bahwa setelah pemerintah melakukan hilirisasi, nilai ekspor  bijih nikel yang 2014 lalu hanya Rp1 triliun melesat jadi Rp413,9 triliun.

Namun, Faisal menilai uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," terangnya.

Faisal menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Tak hanya itu, sambung Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. Pasalnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor.

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Subsidi Konversi Motor Listrik Berpeluang Naik Jadi Rp10 Juta******

Pemerintah tengah mengkaji kenaikan subsidi konversi motor listrik dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta. Hal itu dilakukan agar masyarakat beralih dari motor berbahan bakar bensin ke listrik.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan rencana itu juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara di Jabodetabek.

"Penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp7 juta ke Rp10 juta untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Ridwan usai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

"Tanya sama Pak RK (Ridwan Kamil), yang penting kan bukan dari mulut saya. Pasti kebijakannya di saya," katanya singkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengimbau agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di Jakarta. Menurutnya, kontribusi kendaraan bermotor bahan bakar fosil terhadap polusi udara lebih dari 50 persen.

"Oleh karenanya kami mengajak masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik. Kalau penggunaannya menjadi masif, diharapkan dapat menurunkan polusi yang terjadi di kota-kota besar," ujar Budi, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (13/8).

Realisasi program subsidi konversi motor listrik Rp7 juta sendiri masih terbilang minim. Per Juli lalu, realisasinya baru sekitar 5.000 unit. Padahal, pemerintah menargetkan realisasi subsidi menjangkau 200 ribu unit.

[Gambas:Video CNN]