77 gacor

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

slot situs baru

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perampok Ruang dan Waktu

prediksi togel jp

PUPR Buka Suara soal Kementerian ESDM Retak Imbas Proyek Gedung BSI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merespons retakan bangunan Kementerian ESDMimbas pembangunan BSI Tower di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan dirinya belum tahu lebih lanjut soal hasil evaluasi atas masalah itu. Namun, ia memastikan gedung milik negara memang menjadi ranah PUPR via Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

"Nah, itu (KKBG) yang turun untuk menilai keandalan gedung. Jadi, itu soal keselamatan kan prioritas di situ dan itu tanggung jawabnya ada di Kementerian PUPR," kata Endra di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Jubir Basuki Hadimuljono itu menegaskan KKBG berisikan para pakar yang memang ahli.

"Itu (KKBG) kan pakar isinya yang akan berikan penilaian terhadap kelayakan ataupun keandalan dari gedung. Hasilnya, pasti ada rekomendasi apakah perlu ada perkuatan atau rehabilitasi minor bahkan mayor, harus kita suntik segala macam, kita belum tahu," tandasnya.

Pembangunan BSI Tower membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Salah satunya, di Gedung Kementerian ESDM.

Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Atas kejadian itu, PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PP selaku kontraktor proyek menyetop sementara pembangunan BSI Tower sejak Selasa (30/1). Mereka akan mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

PT PP mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Mereka juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Bintang Jiwa Dou

slot jp paus x500

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul******

Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli

Jakarta (ANTARA) - Hasil perolehan suara PDI Perjuangan dan Golkar tertukar dalam rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul, Korea Selatan.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Luar Negeri di Tingkat Nasional hari ketiga di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Diketahui, PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3, sedangkan Golkar 4. Awalnya, saksi dari PDI Perjuangan Harli Muin mendapati kejanggalan. Dia melihat ada perbedaan perolehan suara partai berlambang banteng moncong putih itu di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan Formulir C.Hasil Plano di TPS 016 Seoul.

"Pertanyaan saya kenapa salah-salah begini, Mbak? Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis kenapa, apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu divisi teknis PPLN Seoul, Rinda di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Harli menyoroti suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.

"Kita ini kan belum catat, lihat itu empat (suara untuk) partai, kau tulis dua di situ. Lalu seharusnya (ada suara) 21, itu menjadi 9. Kenapa dikurangi begitu banyak?" sambungnya.

Para pihak lalu mencermati lagi perolehan suara PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 itu. Formulir C.Hasil Plano dari TPS 016 yang diunggah dalam Sirekap pun ditampilkan saat rapat.

Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa formulir manualnya harus dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap.

Kemudian, Rinda mengakui terdapat kesalahan setelah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada. Dia mengungkapkan suara PDI Perjuangan tertukar dengan Golkar.

"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," ujar Rinda.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Baca juga: Rekapitulasi nasional batalkan 62.000 surat suara PSU Kuala Lumpur

Saksi dari Partai Golkar kemudian menyahut. Rinda pun menilai adanya Sirekap dapat membantu jika terdapat kesalahan.

"Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli," tambahnya.

Selain itu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan apakah kesalahan input itu hanya terjadi di TPS 016 atau di seluruh TPS di ibu kota Korea Selatan itu. "Hanya TPS 016," jawab Rinda.

Ia juga menegaskan rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul pun sudah benar. Kesalahan terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-inputkembali.

"Kami mohon izin menyampaikan alasannya, proses input ini kami lakukan pertama kali pada saat penghitungan suara di awal pada tanggal 14 Februari. Jadi, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) berusaha meng-input, semua di input ini, kemudian kami lakukan tetap pencatatan C.Hasil," jelas Rinda.

"Jadi, tanggal 17 hingga 18 itu ada kendala untuk entrydi beberapa tim kami, tapi kami sudah meminta pada perbaikan tanggal 17 hingga 18 itu semuanya harus dikirim ke kami secara manual juga," ucapnya.

Akibat insiden tersebut, PPLN Seoul pun akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Partai Golkar. Maka, rekapitulasi menyeluruh perolehan suara di Seoul belum dapat disahkan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Era Kitab Para Dewa

bo slot terbaik dan terpercaya

Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja makin hemat di Transmart? Bisa banget dong kalau bayar belanjaannya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Soalnya, belanja dengan metode pembayaran tersebut, pembeli bisa otomatis dapat diskon sebesar 20 persen. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Merapat ke Transmart, Masih Ada Waktu buat Serbu Diskonnya

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadiup to50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

pinjaman online modal ktp langsung cair

Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.

"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.

"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.

Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.

Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.

Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

[Gambas:Video CNN]

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.

(del/agt)

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

akun maxwin server london

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024