perisaibet

Erha mengembara di dunia lain

Anggaran Jalur Sepeda DKI Jakarta Dihapus Tahun Depan******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus anggaran jalur sepedamulai tahun depan. Hal ini sudah disepakati bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan kesepakatan penghapusan anggaran jalur sepeda itu diambil dalam rapat antara Komisi B dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta beberapa waktu lalu di Bogor.

"Ya, akhirnya di dalam rapat disetujui," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (16/11).

Rencana pembangunan jalur sepeda itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026 yang disusun mantan Gubernur Anies Baswedan sebelum lengser.

Dalam RPD itu Anies mencantumkan target jalur sepeda di Jakarta pada 2026 mencapai 535,68 kilometer.

"Kita mempertanyakan awalnya, itu bagaimana kok mau perpanjang lagi, sedangkan yang ada aja enggak terurus," kata Gilbert.

"Yang menempati sepeda motor sama starling (tukang kopi keliling), terus sekarang kalian mau perpanjang, ya mereka enggak jawab dong, kalau gitu hapus saja," ujarnya.

Awalnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023. Di samping itu, DKI juga berencana mengajukan anggaran Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda secara menyeluruh.

"Katanya mau dikaji dulu. Apanya yang mau dikaji, orang kita bisa melihat kasat mata kok," papar dia.

Gilbert berdalih bahwa DPRD tak anti dengan pembangunan jalur sepeda. Namun demikian, menurutnya saat ini jalur sepeda bukan suatu prioritas pembangunan di Jakarta.

Menurut dia saat ini yang harus jadi fokus utama Pemprov DKI adalah membenahi transportasi publik. Pasalnya, selama ini juga masih belum banyak orang yang menggunakan jalur sepeda.

"Kita tidak menentang itu, tapi jangan itu yang prioritas, kemudian itu enggak berfungsi. Itu aja persoalannya. Tidak ada yang menentang itu dibangun nanti, tapi jangan juga dipaksakan sekarang," ungkap Gilbert.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hal ini diputuskan atas saran sejumlah anggota dewan.

Syafrin berujar mulanya DKI mengalokasikan dana sebesar Rp38 miliar. Namun, anggaran itu akhirnya dinolkan.

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Foxconn Groundbreaking Proyek Kendaraan Listrik Rp125 T RI Awal 2023******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim Foxconnakan melakukan groundbreakingproyek pengembangan ekosistem kendaraan listrik awal tahun depan.

Perusahaan asal Taiwan itu menggandeng Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy. Foxconn berencana untuk berinvestasi sebesar US miliar atau Rp125,4 (Kurs Rp15.675 per dolar AS) untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan baterai listrik di RI.

"Mereka akan memulai groundbreakingpada awal tahun depan. Mereka akan masuk ekosistem kendaraan mobil terutama bus. Yang kedua mereka akan melakukan investasi di ekosistem baterainya. Lokasinya di Batang," ungkap Bahlil melalui tayangan video seperti dikutip Kamis (17/11).

Menurut Bahlil, realisasi investasi ini akan menjadi jawaban atas proses panjang negosiasi pemerintah setelah puluhan tahun. Ia menuturkan dalam diskusinya dengan Chairman Foxconn Young Liu, pabrikan perakit Apple itu sudah tidak sabar untuk segera masuk Indonesia.

Ia mengklaim Chairman Liu menilai kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu, kala awal-awal penjajakan.

Bahlil menyebut saat itu Foxconn tidak berinvestasi di Indonesia karena ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan.

"Sekarang kami mampu menyelesaikan seperti lahan, insentif, kemudian perizinan dan juga ada fasilitas lain yang dibutuhkan selama memenuhi unsur aturan," katanya.

Sebelumnya, Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik.

Perusahaan itu juga akan berinvestasi untuk membangun industri baterai kendaraan listrik dan industri pendukung, yakni energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.

Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada 21 Januari 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN].

Ning Zhanyan Qiao Cang

Bertemu Menko Airlangga di B20, Unilever Komitmen Tingkatkan Investasi******

Chief Executive Officer Unilever Global, Alan Jope memastikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Unilever juga turut memastikan komitmen itu dibarengi dukungan kampanye positif minyak sawit Indonesia di pasar Eropa.

Hal tersebut disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartart di sela-sela penyelenggaraan Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (13/11).

Alan mengatakan, sejak 2015, Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) telah melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara. Hingga 2020, UOI, sambungnya, telah melakukan investasi sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 200 juta dolar AS.

Airlangga menilai saat ini diskriminasi yang dilakukan sangat merugikan Indonesia dalam hal ini.

"Pemerintah Indonesia berupaya keras menanggulangi diskriminasi tersebut," ujar Airlangga.

Alan mengakui bahwa memang pada saat ini minyak kelapa sawit diasosiasikan sebagai sesuatu yang tidak baik di kawasan Eropa. Namun, kata dia, banyak sekali industri di Eropa yang justru memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku karena harganya yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya.

Airlangga menitipkan pesan kepada Unilever agar dapat memainkan perannya dengan membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk tetap mendukung investasi Unilever di Indonesia, termasuk dalam memastikan pasokan energi dan insentif fiskal dan sebagainya, khususnya di KEK Sei Mangkei.

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Karyawan Twitter Curhat Detik******

Dua karyawan TwitterSingapura menceritakan momen di-PHKpada awal November ini usai platform media sosial itu diakuisisi oleh Elon Musk.

Abigail dan Carmen (bukan nama sebenarnya) menyebut tindakan Elon Musk yang memecat lebih dari 50 persen karyawan Twitter ini sebagai PHK serampangan dan tak berempati.

"Saya pikir ini bukan cara tepat untuk menangani transisi. Saya mengerti dengan manajemen baru, kepemimpinan baru, mereka menginginkan perubahan. Tapi mereka benar-benar tidak memikirkan ribuan karyawan secara global," kata Carmen dilansir dari CNA, Kamis (17/11).

"PHK di Twitter tidak seperti PHK di industri teknologi lainnya, karena skala yang besar dan cara serampangan yang mereka lakukan," kata Abigail.

Ia mengatakan mulanya pada hari PHK terjadi, Jumat (4/11) pagi, Carmen sedang menuju ke kantor ketika mendapat surel yang mengatakan bahwa akan ada PHK dan sejumlah akses karyawan akan tidak berfungsi. Surel itu menyarankan agar para karyawan tidak pergi ke kantor. Carmen pun pulang menuju rumah.

Dalam waktu satu jam, rekan-rekan Carmen di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika kehilangan akses ke sistem perusahaan seperti email dan Slack. Ketika informasi terkait PHK ini sudah menyebar di AS, Carmen mengaku rekan-rekannya di kawasan Asia-Pasifik mulai mempersiapkan diri.

Meski telah mengantisipasi PHK, namun mereka tetap terkejut dengan kejadian yang berlangsung cepat itu.

Jelang makan siang, Carmen kehilangan akses ke sistem perusahaan itu. Ia pun menerima surel bahwa dirinya diberhentikan. Pada akhirnya, sebagian besar karyawan di tim global mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Saya merasa sangat sedih. Saat mengetahui bahwa banyak rekan satu tim saya juga di-PHK, pikiran pertama saya adalah: 'Wow, semua yang kami kerjakan sia-sia'," kata Carmen.

PHK massal ini pun berdampak pada karyawan yang tak diberhentikan. Pasalnya mereka tak langsung tahu apa yang terjadi pada perusahaan itu.

"Di beberapa tim, ada manajer yang diberhentikan sehingga mereka (anggota tim) yang pergi ke kantor pada hari Senin berikutnya tidak mengetahui apa yang terjadi," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Abigail mengaku ada tim yang "seluruh upline"-nya di-PHK. Artinya, seluruh jajaran manajer ke atas tidak ada.

"Twitter yang saya ikuti dan Twitter yang saya kenal adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk melayani perbincangan publik. Mereka sangat bangga dengan komunikasi yang empati namun jelas, dan saya merasa itu kurang dari semua komunikasi yang saya lihat sejauh ini dari kepemimpinan baru," kata Abigail.

Ketika dilihat kembali, Carmen mengaku tak melihat perubahan negatif dengan berubahnya kepemilikan Twitter. Terlebih, Elon Musk sebagai pemilik baru memiliki rekam jejak sebagai pengusaha yang berhasil.

Menurutnya, titik balik kekhawatiran para karyawan Twitter adalah ketik Musk memecat CEO Twitter Parag Agrawal, CFO Ned Segal, dan penasihat hukum utama Vijaya Gadde usai menyelesaikan kesepakatan pada 27 Oktober.

Dia mengaku saat itu seluruh karyawan merasa frustasi menunggu kejelasan atas pemecatan CEO dan CFO Twitter yang lama. Tapi tidak ada kabar dari manajemen.

"Selama masa transisi, menurut saya tidak normal untuk segera memecat CEO. Tapi itulah yang terjadi. Sejak itu, banyak top (eksekutif) lainnya, mereka dilepaskan atau mengundurkan diri, dan memang ada kekosongan di puncak. Maksud saya, sejujurnya, meskipun saya tidak di-PHK, saya rasa saya tidak ingin bekerja di Twitter baru ini," tegasnya.

Dominasi Yin dan Yang

Buruh Banten Bantah 3 Perusahaan Bakal Hengkang ke Jateng******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Banten Septo Kalnadi yang mengatakan ada tiga perusahaan besar akan hengkang dari Banten ke Jawa Tengah (Jateng) pada 2023.

Ketiga pabrik yang dimaksud yakni PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia (PWI) serta PT KMK Global Sport.

"Karena statmenttersebut kami menilai tidak berdasar, kemudian juga tidak sesuai fakta," ujar Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi melalui selulernya, Selasa (15/11).

Menurut Intan, perusahaan yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja itu tidak hengkang dari Banten, melainkan memperluas bisnisnya ke daerah lain alias ekspansi.

Perusahaan juga menyerap tenaga kerja baru di sejumlah daerah. PT Nikomas Gemilang, sambung Intan, juga memperluas pabriknya hingga keluar negeri.

"Tidak ada wacana untuk hengkang dari Banten, kalaupun ada dibuka perusahaan di luar Banten, itu salah satu untuk pengembangan perusahaan, ekspansi," terangnya.

Buruh meminta Kadisnaker tidak membuat gaduh pekerja dan iklim investasi di Banten. Menurut Intan, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kondusivitas perekonomian di wilayah ujung barat Pulau Jawa.

Terlebih, pernyataan Septo dikeluarkan di tengah ramainya isu resesi ekonomi global yang kerap disampaikan oleh pemerintah pusat.

Karena pernyataan Septo, kata Intan, produktivitas dan semangat pekerja di Kabupaten Serang menurun. Pekerja juga dilanda keresahan.

"Kita kan sama-sama tahu di tengah maraknya isu resesi global, ada pernyataan pejabat publik yang memantik dan menambah keresahan, padahal tidak sesuai fakta," terangnya.

[Gambas:Video CNN]