game judi slot online

pamanslot 842Jutaan kata 448812Orang-orang telah membaca serialisasi

《game judi slot online》

Amran Bersih******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PertanianAndi Amran Sulaiman akan melelang seluruhjabatan eselonI dan puluhan jabatan setingkat eselon II di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini dilakukan dalam rangka membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang terseret kasus korupsi, jual-beli posisi, kolusi dengan pengusaha, dan perbuatan tercela lainnya.

"Mentan akan melelang semua jabatan eselon I bermasalah di kementerian ini, termasuk para dirjen, kepala badan dan juga para pejabat eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah," kata kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangan resmi, Sabtu (23/12).

Kuntoro menambahkan open bidding atau lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel. Selain untuk bersih-bersih, lelang ini juga demi penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak.

Ia memastikan lelang jabatan ini berlangsung dengan adil, bahkan bila diketahui ada main mata antara panitia dan peserta lelang, Amran bakal langsung mencoret nama peserta nakal tersebut.

"Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih di sini," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsi penempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Amran resmi dilantik Jokowi menjadi menteri pertanian pada Rabu (25/10) silam.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Mentan Bantah Tuduhan Food Estate Pakai Pot untuk Tanam Jagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman membantah tudingan yang menyebut ada tanaman jagung pada lahan food estate yang menggunakan dengan media tanam pot atau polybag.

"Ada informasi katanya jagung ditanam di pot. Saya minta coba tunjukkan potnya, katanya ada yang pakai pot di sebelah mana itu," ujar Mentan Amran saat menghadiri pembinaan penyuluh di Lampung, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (21/12).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Kondisi Kesehatan Terbaru

Andi mengatakan transformasi teknologi pertanian sudah demikian maju, sehingga cara berpikir pertanian tradisional harus dirubah apalagi teknologi ini diterapkan pada lahan marginal.

Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan fokus mengembangkan jagung pada lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat ini, jagung yang telah ditanam di lahan food estate tersebut sudah tumbuh setinggi orang dewasa.

"Jagungnya tumbuh subur dan pola tanamnya langsung di tanah. Tidak benar kalau ada yang mengatakan penanaman di polybag. Mari hindari berpolemik," ucap Amran.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa lahan di Gunung Mas subur sehingga diperkirakan jagung dapat dipanen pada Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian (BSIP Kementan), Fadjry Djufry mengungkapkan pertanaman jagung di lahan Food Estate Gunung Mas dilakukan sejak 25 Oktober 2023. Penanaman jagung di lahan seluas 4 ha tersebut ditanam langsung di tanah bukan dalam polybag.

Pilihan Redaksi Tokopedia Beber Alasan TikTok Shop Masih Transaksi di Platform Sendiri Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan

"Tidak benar bahwa jagung ditanam di polybag. Pertanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang sesuai atau cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Itu jumlahnya beberapa lajur saja dan diawal pertanaman," ucap Fadjry seperti dikutip Antara.

Food estate Gunung Mas disebutnya merupakan kegiatan ekstensifikasi atau perluasan lahan baru yang pengelolaannya harus dengan teknologi pertanian modern khususnya mekanisasi seperti di negara Taiwan, Jepang dan lainnya.

"Luas lahan food estate Gunung Mas ini kan 600 hektar, artinya luasnya terlalu kecil untuk kita ribut-kan dan polemik-kan kalau kita bandingkan luas lahan baku kita secara nasional 7,4 juta hektar. Itu hanya 0,008 persen. Kami optimis, enam bulan ke depan tiga bulan sampai enam bulan masalah ini selesai," tuturnya.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara mendapatkan voucher alfamart、hoki99、situs gacor 88

Terkait：indo slot gaming、dangdut4d、aston777、tarikan jp paus ptp、cara belanja kredit di shopee、game slot terbaik hari ini、web slot baru、pinjaman online cicilan 12 bulan 2022、surga play 88、gacor slot besar

---

---

bab terbaru：bingo4d（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01