rtp dragon4d

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

daduwin

KPU sudah koreksi data anomali Pilpres 2024 di 154.541 TPS******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS).

Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"(Perolehan suara) Pilpres sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki)," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

KPU melakukan koreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024. Selain perolehan suara pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap.

"Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan Pemilu DPD RI 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi)," katanya.

Sementara itu, Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi. Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu.

Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya 'penggelembungan suara' salah satu pasangan capres-cawapres.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca juga: KPU: 1.113 TPS gelar pemungutan suara setelah 14 Februari
Baca juga: KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

sirmenang

Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar******

alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun, maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Kamaruddin mengatakan untuk yang tergugat yaitu lima pelaku utama pembunuhan berencana, Negara Republik Indonesia Cq Kapolri, turut tergugat satu Presiden, dan turut tergugat dua Menteri Keuangan.

Menurut dia alasan keluarga melakukan gugatan karena sudah dirugikan atas meninggalnya Yosua Hutabarat yang dibunuh oleh para terpidana.

Ia menjelaskan alasan diajukan gugatan perdata atas kasus tewasnya Brigadir J itu karena apa yang dimiliki oleh korban sampai saat ini belum dikembalikan.

"Mengenai isi gugatan itu di antaranya, uang Yosua sebesar Rp200 juta dicuri. Kita sudah minta juga tidak ada jawaban sampai hari ini, ada juga pencurian pemberian dari Kapolri yaitu pin emas itu berharga bagi keluarganya. Tapi ketika diminta mereka saling tuding, oleh karena itu supaya tegas jawabannya diminta untuk datang pada persidangan," katanya.

Komarudin menambahkan kerugian yang dialami oleh kliennya setelah dihitung mencapai Rp7,5 miliar dan itu merupakan kerugian materiil.

"Ada juga kerugian in materiil yang akan kami ajukan pada sidang perdata di PN Jaksel," katanya.

Pada sidang perdata perdana yang digelar di PN Jaksel semua tergugat tidak menghadiri persidangan, mereka telah diberikan surat oleh PN Jaksel dan sudah diterima oleh orang yang berada satu rumah maupun satu kantor.

Hanya satu surat dari PN Jaksel yang tidak diterima oleh tergugat Richard Eliezer, karena alamat yang dituju tidak ada yang mengenal yang bersangkutan.
Baca juga: Bareskrim periksa Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka
Baca juga: Keluarga Brigadir Yosua kecewa terhadap putusan MA
Baca juga: Keluarga minta nama baik Brigadir J dipulihkan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

situs togel terpercaya via pulsa

Bapanas sebut daerah rentan rawan pangan turun jadi 68 pada 2023******

Daerah rentan rawan pangan ini sebelumnya ada 74 kabupaten/kota, hari ini sudah 68.

Depok (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan daerah rentan rawan pangan yang sebelumnya berjumlah 74 di kabupaten/kota kini sudah berkurang menjadi 68 pada 2023.

Arief menyampaikan, Pemerintah melakukan tiga upaya utama dalam memerangi kerawanan pangan yakni memenuhi ketersediaan pangan melalui sembilan bahan pokok, keterjangkauan terhadap bahan pokok dan pemanfaatan pangan.

"Daerah rentan rawan pangan ini sebelumnya ada 74 kabupaten/kota, hari ini sudah 68. Jadi pembangunan ini tentu akan menjadi lintas sektoral," kata Arief dalam pembukaan Rakornas Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Depok, Jawa Barat, Selasa.

Bapanas juga melalukan penyusunan dan analisis melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability(FSVA). Berdasarkan hasil penyusunan FSVA, jumlah daerah rawan pangan turun 13 persen.

Sementara untuk angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) pada 2023 tercatat sebesar 8,53 persen, turun dibandingkan 2022 di mana sebesar 10,21 persen.

"Tentunya berbagai upaya pengendalian rawan pangan lintas sektoral baik pusat dan daerah harus kita dorong, sehingga target kita bersama tahun 2024 turun menjadi 12 persen (jumlah daerah rawan pangan). Ini pekerjaan rumah kita semua," ujar Arief.

Bapanas pun berkomitmen untuk lebih mensosialisasikan program-program Hapus Rawan Pangan Indonesia (Harapan) seperti Rumah Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

Arief mengatakan, seluruh stakeholderharus terlibat aktif dalam mengatasi masalah rawan pangan, sehingga target nasional dapat tercapai.

"Kita harus terus hand in handdengan seluruh stakeholderterkait untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan dan juga pemanfaatan pangan," katanya pula.
Baca juga: Mayoritas distrik dua provinsi di Papua rawan kelangkaan pangan
Baca juga: NFA hadirkan Rumah Pangan di 70 lokasi untuk antisipasi rawan pangan

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Gelombang naga di zaman makmur

playbok88

Kemendagri targetkan KTP digital bisa akses layanan publik Juni 2024******

Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti

Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya mempercepat transformasi digital melalui pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk pelayanan publik.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Kota Batam, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan hal tersebut sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Selain itu hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI terkait percepatan pemberlakuan IKD atau KTP digital yang dikembangkan oleh Kemendagri saat ini," kata Teguh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.

Ia menyebutkan pada tahap pertama IKD yang diterapkan harus bisa melayani sembilan layanan SPBE Prioritas, antara lain layanan terintegrasi di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan bansos.

Baca juga: Kemendagri siapkan inovasi pemindahan data fisik KTP-el ke digital

"Kemudian transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi," ujar dia.

Teguh mengatakan Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO) yang efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dalam satu portal nasional terintegrasi.

"Untuk itu Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Peruri bakal melakukan penguatan fitur IKD yang terintegrasi dengan portal nasional dan aplikasi pelayanan prioritas SPBE sebagai SSO," ujar Teguh.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan rakornas menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja Dukcapil serta menjadi wadah untuk koordinasi dan konsolidasi pemerintah, khususnya jajaran Dukcapil seluruh Indonesia.

Baca juga: Teknologi "mobile e-ID" mungkinkan layanan publik secara digital

"Dukcapil adalah satu-satunya unsur pelaksana Kemendagri yang memiliki data kependudukan terlengkap dibandingkan instansi manapun di Indonesia," kata Mendagri.

Selain itu data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil memiliki peran vital yang digunakan untuk berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan program maupun kegiatannya, seperti data untuk pemilu, bansos pengentasan kemiskinan, perpajakan, serta perbankan.

Mendagri menambahkan perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi guna memastikan keamanan dari IKD sesuai dengan praktik terbaik internasional.

"Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti," ucap Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Mendagri: 132 daerah belum maksimal rekam KTP-el akan dimonitor

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

ldbplay

Moeldoko dan AHY berjabat tangan di Istana sita perhatian wartawan******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjabat tangan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pertemuan dan jabat tangan antara Moeldoko dan AHY yang dilakukan sebelum Sidang Kabinet Paripurna, yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, menyita perhatian wartawan, lantaran sebelumnya keduanya terlibat sengketa kepengurusan Partai Demokrat.

“Ini kan biasa saja. Namanya juga rekan kabinet, ini biasa,” kata Moeldoko kepada wartawan menanggapi pertemuan dan jabat tangannya dengan AHY, di Jakarta, Senin.

Baca juga: AHY perdana hadiri rapat paripurna dengan bawa ransel

Moeldoko menekankan sengketa kepengurusan partai yang pernah melibatkan dirinya dan AHY tidak boleh mengganggu hubungan kerja di pemerintahan.

“Kerja tetap (tidak terganggu). Tidak ada alasan apa pun, kita berbicara efektivitas pemerintah,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan siap mengundang AHY selaku Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rapat bersama dengan KSP terkait aduan masyarakat soal pertanahan.

Baca juga: AHY nilai Jokowi pemimpin yang aktif bukan hanya di balik meja

Sementara itu Agus Harimurti Yudhoyono secara terpisah mengatakan dirinya memang bersalaman dengan semua jajaran Kabinet Indonesia Maju termasuk Moeldoko.

“Salaman saja tadi,” kata AHY.

AHY menganggap jabat tangan itu sebagai hal biasa untuk menyambung silaturahmi dirinya selaku menteri baru dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju.

“Ya biasa saja seperti orang bersalaman, nggak ada masalah,” ujarnya.​​​​​​​

AHY mengatakan siap melakukan koordinasi atau rapat dengan KSP di masa-masa mendatang.

AHY menekankan ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan.

“Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat. Karena kalau itu, berarti kita nggak maju-maju dong. Yang jelas semua sudah kami lewati sebuah bagian dari perjalanan politik dari perjalanan Partai Demokrat juga, ujarnya.

Menurut dia, sengketa kepengurusan partainya menjadi sebuah hal berharga untuk dijadikan pembelajaran.

Sedangkan saat ini, kata AHY, dirinya ingin fokus bersama anggota kabinet yang lain untuk menyukseskan pemerintahan.

Baca juga: AHY mengaku belum diajak bicara soal kabinet Prabowo-Gibran

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

buku mimpi 2d abjad az lengkap

Tim SAR evakuasi seorang pendaki tersambar petir di Gunung Cikuray******

Survivor dan lima rekannya sedang berteduh di bawah pohon dan hendak memasang fly sheet, ketika hendak akan memasang fly sheet,  ada petir menyambar ke survivor dan dua rekan yang ada di dekatnya terpental

Garut (ANTARA) - Tim Pencarian dan Penyelamatan (SAR) gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang tewas setelah tersambar petir saat melakukan pendakian di Gunung Cikuray, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk dibawa ke rumah sakit di Garut.

"Survivorsudah dibawa ke Rumah Sakit RSUD dr Slamet," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut Daris Hilman saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Minggu.

Ia menuturkan tim SAR gabungan terdiri dari BPBD, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Taruna Siaga Bencana (Tagana), kepolisian, TNI, dan sukarelawan masyarakat setempat, yang bersama-sama mengevakuasi korban di Gunung Cikuray pada Sabtu (24/2) malam.

Peristiwa itu, kata dia, menimpa Akbar (22), laki-laki warga Kampung Kaum, Malingping Utara, Kabupaten Lebak, Banten, yang meninggal dunia setelah tersambar petir di Gunung Cikuray.

Baca juga: Tim SAR masih cari nelayan yang hilang di perairan Garut

Daris menyampaikan sebelum kejadian korban bersama lima rekannya melakukan pendakian ke puncak Gunung Cikuray, Sabtu (24/2), sekitar pukul 14.30 WIB. Kemudian turun hujan dan mereka berteduh di bawah pohon, lalu memasang terpal untuk berteduh.

"Survivordan lima rekannya sedang berteduh di bawah pohon dan hendak memasang fly sheet, ketika hendak akan memasang fly sheet,  ada petir menyambar ke survivordan dua rekan yang ada di dekatnya terpental," kata Daris.

Adanya informasi itu, kata Daris, petugas gabungan langsung bergerak untuk memberikan bantuan kepada korban yang tewas tersambar petir untuk dievakuasi turun dari gunung.

Sekitar pukul 21.00 WIB petugas berhasil mengevakuasi korban untuk dibawa ke rumah sakit, sedangkan lima teman lainnya menginap di rumah warga setempat.


Baca juga: Tim SAR cari wisatawan yang hilang terseret ombak di Garut

"Survivorberhasil dievakuasi melalui Pos Pemancar pada pukul 21.17 WIB," katanya.

Kepala Polsek (Kapolsek) Cilawu M Duhri mengatakan korban sudah berhasil diidentifikasi dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dengan kondisinya luka bakar pada bagian perut dan dada.

Ia menyampaikan korban selanjutnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan dan pihak keluarga menolak dilakukan autopsi.

Adanya kejadian itu, Kapolsek mengimbau masyarakat khususnya pendaki untuk tidak berteduh di bawah pohon saat turun hujan deras karena berisiko tersambar petir.

"Kami mengimbau kepada para pendaki dan seluruh warga masyarakat apabila hujan turun agar jangan berteduh di bawah pohon, karena berisiko terkena sambaran petir," katanya.

Baca juga: Tim SAR masih cari nelayan yang hilang di perairan Garut

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024