ak4d gacor

Setan Panah

daftar akun vip pasti jp

Hasil hitung cepat KedaiKOPI tunjukkan Prabowo******

Ini data per pukul 15.03 WIB, data masuk 34,25 persen

Jakarta (ANTARA) - Hasil hitung cepat sementara lembaga survei KedaiKOPI menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul sementara dengan perolehan suara sebesar 59,25 persen dari data masuk 34,25 persen. "Ini data per pukul 15.03 WIB, data masuk 34,25 persen," kata Communication Specialist KedaiKOPI Rossi Rahardjo di Jakarta, Rabu. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan perolehan suara sebesar 20,60 persen. Yang ketiga, ada pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 20,16 persen. Hasil hitung cepat itu diperoleh berdasarkan informasi pada hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: KedaiKOPI: Hak suara yang tak dipakai akan berpotensi disalahgunakan Dalam hitung cepatnya, sampel yang digunakan KedaiKOPi adalah sebanyak 2.000 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau 38 provinsi. Proses samplingdilakukan secara acak melalui metode penarikan acak bertingkat (multistage random sampling) yang dilakukan dari tingkat daerah pemilihan (dapil) sampai tingkat kelurahan. Dengan penarikan acak bertingkat itu, hasil hitung cepat tersebut memiliki batas kesalahan (margin of error) kurang lebih 0,18 persen. Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

slot gacor dan terpercaya

Ledakan smelter tewaskan 20 orang, dua pimpinan PT ITSS jadi tersangka******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan dua orang pimpinan penting PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, ditetapkan sebagai tersangka ledakan smelter pada Desember 2023. 
 "Dua pejabat tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial ZG dan Z," kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono  saat dihubungi di Palu, Senin. Ia mengemukakan, tersangka WNA itu yakni ZG berstatus sebagai Supervisor Furnace PT Zhao Hui Nikel yang diperbantukan ke PT ITSS, dan Z adalah Wakil Supervisor PT OSMI. Ia belum menjelaskan secara terperinci alasan kedua WNA tersebut ditetapkan sebagai tersangka. "Kedua tersangka dijerat Pasal 188, 359 dan 360 KUHP," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi yang merupakan karyawan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa nahas tersebut. “Saksi yang diperiksa yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKA, termasuk ada sejumlah korban yang sudah pulih, kami telah mintai keterangan,” ucapnya. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, diduga sejumlah standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar dari sisi petugas, baik metode kerja maupun dari keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 itu tercatat 20 korban meninggal dunia, terdiri dari 12 orang pekerja asal Indonesia dan delapan orang merupakan TKA.

Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

karya777

Pemkot Bukittinggi gelar operasi pasar jelang Ramadhan******

Jadi bagi warga yang agak berat membeli beras premium, dapat membeli beras SPHP dengan kualitas yang tidak kalah baiknya dengan harga Rp11.500 per kilogram karena ini merupakan program pemerintah yang jika ada oknum yang bermain dengan harga beras in

Bukittinggi,- (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar operasi pasar jelang Ramadhan 1445 Hijriah sebagai upaya pengendalian harga kebutuhan pokok di Pasar Bawah, Senin.  Asisten II Setdako Bukittinggi Rismal Hadi di Bukittinggi, Senin, menjelaskan operasi pasar dilaksanakan dalam rangka pengendalian harga pangan jelang Ramadhan dengan perkembangan terjadinya kenaikan harga beberapa kebutuhan masyarakat.
  “Dari rakor TPID harga beras secara nasional mengalami kenaikan Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Namun di Bukittinggi harga beras di pasaran masih stabil diharga Rp15 ribu per kilogram untuk beras medium dan Rp17 ribu per kilogram untuk beras premium,” kata dia.
  Untuk intervensi harga, Pemkot Bukittinggi bersama Bulog telah bekerjasama dengan 27 mitra untuk pendistribusian dan perdagangan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram.
  "Jadi bagi warga yang agak berat membeli beras premium, dapat membeli beras SPHP dengan kualitas yang tidak kalah baiknya dengan harga Rp11.500 per kilogram karena ini merupakan program pemerintah yang jika ada oknum yang bermain dengan harga beras ini, dapat langsung dilaporkan,” katanya.
  Menurut dia, dari hasil rapat koordinasi, stok pangan untuk Bukittinggi juga masih cukup sampai April 2024. Hal yang sama juga terjadi pada pangan lainnya.
  "Memang ada sedikit penurunan stok beras premium disebabkan faktor cuaca dan hama hingga terjadinya gagal panen. Begitu juga dengan harga sayuran yang dipengaruhi dampak erupsi Marapi," katanya.
  Telur ayam dijual dengan harga Rp28.900 per kilogram. Cabai merah keriting dijual dengan harga Rp72.000 per kilogram. Cabe merah besar dijual dengan harga Rp46.000 per kilogram dan bawang merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram.

Baca juga: Pemkot Bukittinggi menerima penghargaan OJK terbaik keuangan di Sumbar
 Baca juga: Pemkot Bukittinggi wujudkan target satu juta wirausaha tahun 2024 Baca juga: Polisi sarankan "Jam Gadang Fashion Week" tidak di jalan raya
 

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

garasi slot gacor

Ketua Bawaslu tinjau kegiatan di TPS Kebon Sirih yang sempat tergenang******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja meninjau kegiatan warga di tempat pemungutan suara (TPS) Jalan Kebon Sirih Barat, Menteng, Jakarta Pusat yang sempat tergenang air hujan, Rabu pagi.

Pihaknya memperoleh informasi dari panitia pemungutan suara setempat bahwa kegiatan di TPS 011, 012, dan 013, 014 Kebon Sirih yang sempat tergenang, tetap bisa dilanjutkan setelah genangan surut.

"Maka saya langsung cek ke sini, cari tahu kendala yang mungkin dihadapi setelah TPS kebanjiran," kata Bagja di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Menkominfo pastikan jaringan dan ruang digital aman di Pemilu 2024

Menurut Bagja, kondisi di Kebon Sirih saat ini memang memungkinkan bagi warga menggelar pemungutan suara.

"Yang penting tidak ada kotak suara yang basah, surat suara yang rusak. Sehingga pemungutan suara tetap bisa dilanjutkan, meskipun ada keterlambatan," kata dia.

Lurah Kebon Sirih Heru Tri Prasetyo mengatakan kegiatan di empat TPS yang sempat tergenang air hujan itu baru dapat dilaksanakan pukul 10.00 WIB.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Penyebab timbulnya genangan karena kontur jalan yang miring, sedangkan posisi TPS berada di tempat yang lebih rendah.

Satu TPS di Kebon Sirih yakni TPS 014 bahkan harus berpindah lokasi ke sebuah kafe berlantai dua, bernama Hostel 35, agar pemungutan suara bisa segera dimulai.

Terlebih, menurut Heru, antusiasme warga setempat untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024 ini sangat tinggi.

Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Raja Sembilan Matahari

rtp mpo777

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Raja Bela Diri Abadi

situs slot138 gacor hari ini

Menjaga kewarasan dalam pemilu berbalut kasih sayang******

... mereka (perlu) menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Jakarta (ANTARA) - Ketika pakar kesehatan ditanya mengenai siapa saja yang rentan mengalami gangguan mental usai pemilihan umum yang kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang alias Valentine, jawabannya adalah siapa saja. Baik itu peserta pemilu yang kalah, pendukung mereka maupun para pemilih calon, seperti dikatakan dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Ashwin Kandouw, Sp. K.J.

Gangguan mental ini bisa mulai dari stres atau berada pada keadaan tidak tidak bisa menghadapi tekanan, kemudian apabila berlanjut dapat menjadi cemas, berlanjut ke depresi hingga psikosis atau kehilangan kemampuan menilai realitas.

Bagi mereka yang kalah dalam pemilu, cemas bisa muncul karena merasa khawatir harus bertanggung jawab terhadap dukungan-dukungan finansial yang didapatnya dan rasa malu yang muncul.

Saat cemas ini berkepanjangan, seseorang berisiko terkena depresi yang ditandai gejala seperti sedih berkepanjangan, misalnya, lebih dari 2 minggu, lalu kehilangan kesenangan dari hobi-hobinya, penurunan tenaga sehingga menjadi cepat lelah, dan penurunan konsentrasi sehingga sulit fokus.

Gejala depresi lainnya bisa juga perubahan nafsu makan baik itu turun atau malah menjadi makan berlebihan, perubahan pola tidur entah itu sulit masuk tidur atau mudah terbangun serta ada kecenderungan menarik diri dari pergaulan dan mengalami penurunan kepercayaan diri, ragu untuk mengambil keputusan dan pada tahap berat melukai diri sendiri, hingga mengakhiri hidup.

Selain depresi, gangguan mental yang bisa dialami seseorang termasuk dalam konteks pemilu yakni psikosis yakni kehilangan kemampuan menilai realita. Pasien psikosis dapat mulai berhalusinasi, misalnya, mendengar sesuatu padahal tidak ada suara apa pun, hingga mengalami waham, misalnya, meyakini dirinya menang padahal sebenarnya kalah.

Muncul atau tidaknya gangguan yang muncul ini sebenarnya bergantung dari sejumlah hal antara lain persepsi seseorang terhadap kekalahannya, kesiapannya menghadapi kekalahan, ketangguhan mentalnya untuk bisa menghadapi dan menerima kekalahan.

Di sisi lain, gangguan semisal stres juga bisa dialami individu yang belum mengambil keputusan atau ragu pada pilihan calon yang ada. Ini, menurut Ashwin wajar, terlebih banyaknya informasi yang bisa membuat calon pemilih bingung.

Kendati begitu, dia meyakini semua peserta pemilu sedikit banyak mereka memiliki niat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Calon pemilih dapat melihat rekam jejak para calon khususnya capres dan cawapres, ketimbang fokus pada faktor suka atau tidak suka semata.

Paling tidak, dari rekam jejak ini, calon pemilih bisa mengeliminasi sosok yang dirasa paling jauh dari harapan.

"Kemudian mari memilih dengan hati yang rasanya paling tepat. Faktor like dan dislike itu pasti ada, tapi saya kira itu enggak bisa jadi patokan utama," kata Ashwin.

Selain rekam jejak, dalam konteks pemilihan capres dan cawapres, kampanye dan debat capres-cawapres yang digelar beberapa waktu lalu, dikatakan mampu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan mereka, atau setidaknya menjadi bahan referensi mereka, seperti diungkapkan pengamat politik lulusan Universitas Indonesia Pangi Syarwi Chaniago.

Kesiapan mental para peserta pemilu menjadi salah satu kunci mereka agar terhindar dari gangguan mental. Ashwin menyarankan mereka menyiapkan satu ruang di hati untuk menerima kekalahan.

Kemudian, bagi calon pemilih, ada baiknya menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya, menerima siapa pun yang menang, kemudian meyakini pemimpin terpilih punya niat yang baik untuk bisa membangun bangsa ini.

Selanjutnya, lanjutkan hidup dan memperbanyak hal-hal yang menyenangkan seperti melakukan hobi, hiburan di luar pekerjaan yang dikerjakan rutin.

Sementara bagi yang belum menentukan pilihan, berusahalah memutuskan satu pilihan setidaknya saat hendak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi masuk TPS sudah tidak perlu berpikir lagi, masuk TPS sudah tinggal menjalankan. Keputusan diambil saat keluar rumah. Itu mengurangi stres kita saat berada di TPS," saran Ashwin yang berpraktik di Pondok Indah – Pondok Indah dan RS Pondok Indah – Bintaro Jaya itu.


Solusi Pemerintah

Dalam konteks Jakarta, masalah kesehatan mental seperti stres dan tekanan psikologi terkait pemilu, ini secara umum sering terjadi pada peserta pemilu yang gagal, seperti dikatakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Luigi, M.P.H.

Hanya saja, belum ada data terkait ini merujuk Pemilu 2019. Kendati begitu, Luigi optimistis pada pemilu kali ini, seiring makin membaiknya fasilitas dan layanan kesehatan jiwa, mereka bisa mendata peserta pemilu yang gagal dan berobat ke fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Berbicara faktor penyebab, senada dengan Ashwin, ini antara lain tekanan untuk menang atau memenuhi harapan pribadi dan kelompok, kemudian investasi waktu, tenaga, dan biaya yang besar selama kampanye.

Selain itu, dinamika persaingan yang tinggi dan terkadang negatif serta ketidakpastian hasil dan dampaknya terhadap karir atau masa depan politik mereka.

Untuk mengatasi stres ini, Luigi berpendapat peserta pemilu perlu untuk memiliki strategi koping yang efektif, seperti mendukung sistem sosial, konseling profesional, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental.

Strategi koping yakni respons pikiran dan perilaku terhadap situasi penuh tekanan yang bertujuan untuk mengatasi konflik yang muncul akibat situasi tersebut.

Di sisi lain, guna menangani berbagai kondisi masalah mental, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyediakan fasilitas dan layanan Kesehatan Jiwa, dengan RSUD Duren Sawit sebagai pusat rujukan utama.

Nantinya, mereka akan melalui skrining dan tindak lanjut awal di 44 puskesmas di setiap kecamatan dan dapat dirujuk ke rumah sakit apabila perlu dilakukan tindak lanjut oleh dokter spesialis Kesehatan Jiwa.

Apabila ada peserta pemilu atau tim sukses dengan keluhan stres hingga gangguan kesehatan mental karena gagal memenangi Pemilu 2024 yang membutuhkan pendampingan psikolog, maka bisa menemui para psikolog yang tersebar di 25 puskesmas se-DKI Jakarta.

Di Jakarta Pusat, antara lain, bisa mengunjungi Puskesmas Cempaka Putih, Puskesmas Gambir, Puskesmas Johar Baru, Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Menteng, Puskesmas Sawah Besar, Puskesmas Senen, dan Puskesmas Tanah Abang

Lalu di Jakarta Utara dapat mendatangi Puskesmas Cilincing, Jakarta Barat bisa mengunjungi Puskesmas Palmerah, Puskesmas Tamansari, dan Puskesmas Kembangan.

Sementara di Jakarta Selatan antara lain Puskesmas Pancoran, Puskesmas Tebet, Puskesmas Setiabudi, Puskesmas Mampang Prapatan, Puskesmas Kebayoran Lama, Puskesmas Kebayoran Baru, dan Puskesmas Cilandak.

Terakhir, di wilayah Jakarta Timur, bisa mengunjungi Puskesmas Pasar Rebo, Puskesmas Ciracas, Puskesmas Cipayung, Puskesmas Kramatjati Puskesmas Duren Sawit, dan Puskesmas Matraman.

Pemilihan Umum 2024, suatu ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia, yang diikuti peserta terdiri dari partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk anggota DPD dan pasangan calon untuk presiden dan wakil presiden.

Khusus untuk pasangan capres dan cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Di DKI Jakarta, pada Pemilu Tahun 2024, merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), diikuti sebanyak 8.252.897 pemilih. Sementara itu, jumlah keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS) di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 172 Tahun 2023 yakni sebanyak 30.766 TPS yang tersebar di 6 kabupaten/kota, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Jumlah tersebut sudah termasuk 80 TPS khusus serta 18.737 jumlah pemilih di lokasi khusus.






 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024