pola auto maxwin

Buku keinginan

koinslot168

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Lihat Juga : Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lihat Juga : Berapa Potongan Pajak THR Lebaran?

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

Lihat Juga : Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

superstar terbatas

jdarumtoto

WIKA Targetkan Raup Tambahan Modal Rp9,2 T Lewat Rights Issue******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTWijaya Karya Tbk (WIKA) menargetkan dana meraup tambahan modal sebesar Rp9,2 triliun melalui rights issue pada April 2024.

Right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan, sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain.

Aksi korporasi ini digelar sehubungan dengan adanya injeksi modal negara kepada WIKA melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp6 triliun.

"Kami sampaikan dari target hasil rights issue dari total Rp6 triliun, porsi pemerintah sebesar 65 persen dan publik 35 persen, sehingga secara total target rights issue adalah Rp9,2 triliun," kata Agung dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ia menyampaikan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan beberapa proyek strategis nasional (PSN) dan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian besar dari proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2024-2045.

Selain itu, dana hasil rights issue juga akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja serta memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Agung menjelaskan hingga saat ini, tahapan rights issue sudah masuk pada tahap registrasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya, pernyataan efektif OJK terbit pada 28 Maret 2024.

Lalu, paralel dengan itu perseroan juga tengah menunggu penandatangan Peraturan Pemerintah (PP) PMN yang ditargetkan rampung pada 21 Maret 2024.

Agung berharap seluruh proses tersebut bisa dilakukan pada pekan ini, atau paling lambat pekan depan sebagai salah satu syarat efektif.

Usai pernyataan efektif OJK didapat pada 28 Maret 2024, maka sesuai indikasi jadwal, dana PMN dari pemerintah akan diterima oleh WIKA pada 22 April 2024.

"Karena kebetulan awal April banyak libur, sehingga mungkin (dana PMN diterima) di akhir April," katanya lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Sarjana Shenwu

judi slot gacor 2022

Negara yang mencibir Indonesia ternyata juga ingin naturalisasi******

Indonesia tak mau asal menaturalisasi, tapi juga melakukannya secara terbatas di sejumlah kecil cabang olahraga ...

Jakarta (ANTARA) - Vietnam dan Thailand pernah mencibir langkah Indonesia ketika merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad tim nasional sepak bolanya.

Tapi kini terungkap negara-negara itu ternyata juga menginginkan pemain naturalisasi, terlebih setelah melihat formula ini efektif mendongkrak kualitas Timnas Indonesia.

Vietnam dan Thailand kemudian mengaku terbentur aturan hukum nasionalnya yang tak bisa bebas mewujudkan program naturalisasi.

Ironisnya, sejumlah kalangan di Thailand, termasuk pemerhati olahraga di negeri itu, sudah mempertimbangkan hal yang kini dilakukan Indonesia itu saat mereka gagal melaju ke babak berikutnya selama kualifikasi Piala Dunia 2022.

Kini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand kemungkinan bernasib sama seperti 2 tahun sebelumnya, terlempar dari persaingan sampai hanya babak kedua kualifikasi Piala Dunia.

Itu karena mereka harus bersaing keras dengan China yang skuadnya juga diperkuat pemain naturalisasi, untuk menjadi pendamping Korea Selatan yang kemungkinan besar menjadi juara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jika melihat berbagai laporan media Thailand 2 tahun lalu, negara itu sudah ingin merekrut pemain naturalisasi jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi terbentur rezim kewarganegaraan yang rumit yang mereka anut.

Contoh kerumitan itu terjadi pada Azuki Iwatani beberapa tahun lalu. Karateka putri ini besar dan lahir di Thailand, tapi dia memiliki orang tua berkewarganegaraan Jepang.

Sekalipun pemangku kebijakan olahraga di Thailand sangat ingin mengubah status kewarganegaraan Iwatani menjadi warga Thailand, karateka putri ini ditolak menjadi warga negara Thailand.

Undang-undang di negara itu menerapkan syarat ketat dan proses yang panjang sebelum seseorang bisa dinaturalisasi sehingga banyak yang urung berganti menjadi warga negara Thailand.

Situasi sama sulit dan pelik dihadapi oleh para pemangku kepentingan dan pengelola olahraga di Vietnam, yang juga memiliki rezim kewarganegaraan yang rumit dan kaku.


Formula tingkatkan kualitas

Vietnam sulit melakukan apa yang tengah dan sudah dilakukan Indonesia, walau sebenarnya melihat program naturalisasi sebagai faktor yang bisa mendongkrak kualitas tim olahraga mereka.

Keinginan itu mungkin kian membuncah karena baik Vietnam maupun Thailand terlihat terintimidasi oleh fakta terus meningkatnya kualitas timnas sepak bola Indonesia.

Grafik itu bisa mereka lihat dengan mata telanjang dari bagaimana Indonesia melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu.

Yang membuat mereka makin terganggu adalah peringkat FIFA yang ditempati Indonesia, terus meningkat, yang tegak lurus dengan beberapa pencapaian positif timnas belakangan ini.

Thailand dan Vietnam juga tak bisa memungkiri fakta bahwa Garuda kini memiliki prospek lebih baik ketimbang mereka dalam meretas jalan ke putaran final Piala Dunia FIFA.

Bukan hanya Vietnam dan Thailand yang was-was, Malaysia juga begitu. Bahkan peringkat FIFA negara inilah yang kemungkinan disalip lebih dulu oleh Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara berusaha realistis, dengan mempertimbangkan langkah yang sudah ditempuh Indonesia dalam melibatkan atlet naturalisasi. Salah satu yang tampaknya ingin mengadopsi program naturalisasi adalah Singapura.

Bahkan Singapura sudah mencetuskannya tahun lalu ketika pada Mei 2023, Presiden Federasi Sepak Bola Singapura, Bernard Tan, meminta negaranya mempertimbangkan atlet naturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas mereka.

Seperti para penggemar sepak bola di Singapura, Bernard Tan mungkin sudah jenuh menanti hadirnya timnas yang berbicara banyak dalam ajang-ajang internasional.

Keinginan Bernard Tan dalam merekrut pemain naturalisasi mungkin kian menggebu-gebu saat ini ketika Singapura di ambang terlempar dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Singapura baru mengumpulkan satu poin setelah satu kali seri dan tiga kali kalah dari empat pertandingan.


Tak sporadis

Namun, negara-negara itu mungkin tak tahu bahwa proses naturalisasi atlet di Indonesia ditempuh melalui proses panjang yang bahkan sekarang dibarengi pula dengan syarat lain bahwa calon-calon pemain naturalisasi harus memiliki darah Indonesia.

Belanda adalah salah satu negara yang memiliki populasi keturunan Indonesia yang besar. Tak heran kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia berasal dari negara itu yang memiliki iklim sepak bola yang bagus.

Bandingkan dengan yang dilakukan negara-negara seperti China yang pernah menaturalisasi banyak pemain Brazil, yang secara etnik dan sosio-kultural tak ada hubungannya dengan China.

Bahkan dalam cabang-cabang seperti bola basket, China berani menaturalisasi atlet-atlet bintang yang tak sedikit pun memiliki akar China, salah satunya forwardMinnesota Timberwolves, Kyle Anderson, dari liga basket profesional NBA di Amerika Serikat.

Mantan gelandang Arsenal dan Brentford, Nico Yennaris, yang lahir dan besar di Inggris serta sama sekali tak berdarah China, menjadi pesepak bola naturalisasi pertama yang dipanggil masuk Timnas China pada 2019.

Indonesia nyaris tak melakukan hal sejauh seperti dilakukan China, apalagi melakukan hal yang sudah ditempuh Kamboja pada SEA Games 2023.

Dalam SEA Games edisi tahun lalu itu, Kamboja menempuh langkah kontroversial dengan menurunkan atlet-atlet naturalisasi pada banyak cabang olahraga, mulai basket sampai atletik.

Asal atlet-atlet naturalisasi ini pun beragam, ada yang asli Korea Selatan, Hong Kong, Pakistan, India, China, tapi juga ada beberapa atlet berdarah campuran Kamboja-Amerika.

Naturalisasi yang dilakukan Indonesia tidak sporadis seperti dilakukan Kamboja itu.

Bukan hanya tak mau asal naturalisasi, tapi juga melakukannya secara terbatas di sejumlah kecil cabang olahraga, di antaranya sepak bola, yang itu pun merupakan program jangka pendek, seperti sudah ditandaskan Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali beberapa waktu lalu.

Pelatih Shin Tae-yong sendiri menerapkan kriteria dasar bahwa pesepak bola yang boleh dinaturalisasi untuk memperkuat timnas harus memiliki darah Indonesia atau memiliki leluhur orang Indonesia.

Dengan kata lain, naturalisasi yang ditempuh Indonesia tak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas tim olahraga, tapi juga dengan mempertimbangkan identitas keindonesiaan.








 

Copyright © ANTARA 2024

Seorang pencuri ulung

umur kakek zeus

Mega Insurance******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Kekuatan istri

paling gacor

Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran 8******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah Malaysiamenggratiskan tarif tol untuk kendaraan pribadi untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1445 H. Tarif gratis tersebut akan berlaku selama dua hari, yakni pada 8-9 April 2024.

Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan tarif tol gratis berlaku hanya untuk kendaraan golongan satu. Kendaraan golongan tersebut mencakup semua mobil pribadi, tidak termasuk taksi. Tarif tol berlaku untuk kelas kendaraan lain, seperti truk, taksi, dan bus.

Sementara itu Wakil Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Datuk Seri Ahmad Maslan mengungkap penggratisan tol tersebut diperkirakan menelan biaya 37,6 juta ringgit Malaysia atau setara Rp126,4 miliar (asumsi kurs Rp3.365 per ringgit Malaysia).

"Jika kita mengumpulkan biaya untuk dua hari tersebut, pemerintah menghabiskan sekitar 38 juta ringgit Malaysia untuk membayar 33 perusahaan konsesi jalan raya di negara ini. Itu sekitar 19 juta ringgit Malaysia per hari," ujar Ahmad, Jumat (29/3), dilansir dari Bernama.

"Itu keputusan kabinet dan sudah final," sambungnya.

Sementara itu, Ahmad memperkirakan jumlah kendaraan yang melintas tol pada periode Lebaran akan meningkat menjadi 2,1 juta kendaraan per hari, dibandingkan pada hari sibuk biasa yang hanya mencapai 1,82 juta kendaraan per hari.

Ia juga mengimbau pengendara di jalan tol Utara-Selatan (PLUS) untuk merencanakan perjalanannya dengan mengikuti jadwal Travel Time Advisory (TTA) yang disarankan melalui aplikasi MyPLUS-TT.

Ia juga akan mengerahkan lebih dari 4.500 personel di seluruh ekosistem jalan raya untuk memastikan respons yang cepat selama musim perayaan ini.

"PLUS juga memiliki 70 staf pada jam sibuk harian di Pusat Pemantauan Lalu Lintas untuk memantau, mengumpulkan dan menyebarkan informasi lalu lintas terkini dan mengkoordinasikan bantuan kepada pengguna jalan raya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Di seluruh langit

slot gacor jam 6 pagi

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.

(tfq/pra)