situs judi online24jam terpercaya 2023

Tanpa batas kita adalah monster

ezykasino

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tianmang Tertinggi

slot yang lagi gacor sekarang

PVMBG sebut erupsi kembali terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok******

Kupang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Pos Pengamatan Gunung Api di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan pada Jumat, pukul 09.38 WITA Gunung Ile Lewotolok mengalami erupsi setinggi 800 meter.

"Erupsi kembali terjadi di puncak gunung itu dengan ketinggian kurang lebih 800 meter," kata Petugas Pos Pemantau Gunung Ile Lewotolok Stanislaus Arakian dalam laporannya yang diterima ANTARA di Kupang,, Jumat.

Ia mengatakan jika dihitung dari permukaan laut maka ketinggian kolom abu akibat erupsi gunung tersebut mencapai kurang lebih 2.223 meter. Secara visual, lanjutnya kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Laut.

Erupsi ini tambah dia juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 35.8 mm dan durasi kurang lebih 45 detik.

Erupsi tersebut juga tambah Stanislaus Arakian hanya menghasilkan dentuman yang lemah.

Saat ini status gunung tersebut masih dalam status Level III atau Siaga. Karena itu ujar dia, kata dia PVMBG merekomendasikan beberapa hal kepada masyarakat sekitar maupun pengunjung, pendaki, wisatawan, yaitu antara lain tidak melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dari pusat aktivitas gunung.

Selain itu masyarakat di di Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran serta longsoran lava dan awan panas dari bagian Timur puncak kawah gunung.

Masyarakat di Desa Jontona dan Desa Todanara juga diimbau agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di dalam wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh 4 kilometer pusat aktivitas gunung Ile Lewotolok.

PVMBG juga merekomendasikan kepada pemerintah agar masyarakat Desa Jontana agar diungsikan ke daerah yang lebih aman.

Disamping itu, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah aliran sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung Ile Lewotolok agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Baca juga: BPBD Lembata imbau warga tidak memasuki radius bahaya erupsi

Baca juga: BPBD Lembata aktifkan posko siaga darurat bencana gunung api

Baca juga: Waspada aktivitas Gunung Lewotolok meningkat, status naik ke Siaga

 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Naga kebanggaan satu generasi

daffatoto

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

dayang4d

Gubernur Kaltara lantik Pj Walikota Tarakan dan minta segera bekerja******

Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara(Kaltara) Zainal A Paliwang melantik Bustan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tarakan, dan memintanya segera bekerja untuk masyarakat Kota Tarakan sampai adanya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Segera bekerja, turun tampung aspirasi masyarakat, jangan hanya di dalam ruangan,” kata Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.

Pelantikan Bustan sebagai Pj Walikota Tarakan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-638 Tahun 2024 Tertanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tarakan.

Pelantikan Bustan dilaksanakan di Tanjung Selor, Jumat (1/3). Bustan adalah ASN aktif yang menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara.

Gubernur menegaskan, jabatan Pj akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali dan dapat diganti jika hasil evaluasi tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.

Pelantikan Pj Walikota Tarakan adalah bagian proses demokrasi di Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah, karena masa jabatan walikota dan wakil walikota Tarakan periode 2019-2024 telah berakhir.

Pergantian pemimpin daerah definitif menjadi penjabat kepala daerah juga sebagai momentum penting karena Kota Tarakan merupakan daerah strategis pintu masuk Kalimantan Utara dan memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi ini.

“Untuk itu, saya minta Pj walikota melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan baik untuk menjalankan program pemerintahan, serta mampu untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Tarakan,” ujar Gubernur.

Selain tugas rutin dan pelayanan publik kepada masyarakat, Pj Walikota Tarakan juga diberi tugas menyiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada November mendatang.

Menurut Zainal, Pj Walikota mesti berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menjalankan tugas dengan baik hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota definitif hasil pilkada serentak 2024 mendatang.

“Ini adalah tugas penting bagi saudara sebagai penjabat walikota untuk mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2024 agar aman dan damai,” ujar Gubernur.

Gubernur Kalimantan Utara juga berterima kasih kepada Walikota dan Wakil Walikota Periode 2019-2024 Khairul dan Effendhi Djuprianto telah berdedikasi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Gubernur Kaltara berikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas TPS
Baca juga: Gubernur Kaltara memberikan 100 bola lampu penerangan di Tarakan

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

pinjol yang masuk slik ojk 2022

Imigrasi Agam gelar operasi gabungan pada 39 WNA di Tanah Datar******

Bukittinggi,- (ANTARA) - Kantor Imigrasi Agam, Sumatera Barat(Sumbar) melakukan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Tanah Datar terhadap 39 warga negara asing (WNA) yang diketahui berada di daerah setempat. "Kegiatan ini bertujuan memastikan kelengkapan administrasi WNA dan mensosialisasikan PP 21 Tahun 2022 tentang memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Agam di Bukittinggi Budiman Hadiwasito, Jumat. Operasi dipusatkan di Aula Kantor Wali Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar diawali diskusi bersama WNA yang terkendala dengan biaya dan upload data di aplikasi surat keterangan keimigrasian. Ia mengatakan Tanah Datar menjadi salah satu dari delapan daerah kerja Kanim Agam, selain Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. "Timpora Tanah Datar juga melibatkan kepolisian dari Kota Padang Panjang, Badan Narkotika Nasional dari Kota Payakumbuh, Badan Intelijen dan Uptd Pengawas Tenaga Kerja Wilayah II," kata Budiman. Ia menyebutkan 39 WNA yang diberikan pemahaman aturan untuk menghindari resiko deportasi itu terdiri dari pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) sebanyak 24 orang dan pemegang izin tinggal tetap (ITAP) 15 orang. "Informasi disampaikan melalui Kasubsi Intelijen antaranya untuk proses beberapa WNA mengenai PP 21 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas PP nomor 2 tahun 2007 tentang memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan," kata Budiman. Ia memberi apresiasi kepada Timpora yang berkomitmen meningkatkan sinergisitas dan koordinasi antar anggota instansi dalam menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat keberadaan orang asing. "Dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian yaitu selective policy, bahwa penting menegaskan keberadaan orang asing yang sesuai aturan dan memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban," sebutnya. Baca juga: Imigrasi Agam sosialisasikan kewarganegaraan ganda di Limapuluh Kota
Baca juga: Imigrasi Agam Sumbar bentuk desa binaan cegah kasus TPPO
Baca juga: Imigrasi Agam serahkan tersangka warga Tiongkok ke Kejaksaan  

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

igplay

Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru******

Aljir, Aljazair (ANTARA) - Aljazair pada Kamis (29/2) meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB atas perkembangan terbaru di Jalur Gaza.

Permintaan tersebut muncul setelah pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza selatan pada Kamis pagi, menewaskan 112 orang dan melukai 760 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan wilayah kantung yang terkepung itu.

"Aljazair meminta pertemuan mendesak tertutup mengenai perkembangan terbaru di Gaza," sebut sumber diplomatik dari negara Afrika Utara itu kepada Anadolu. Pertemuan akan dilaksanakan pada Kamis sore pukul 16.00 waktu New York (04.00 WIB)," lanjut sumber itu.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan sebanyak 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak bahkan hancur, menurut PBB.

Israel digugat atas tindakan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pengadilan itu pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Dubes Rusia: Veto AS bertanggung jawab atas tingginya kematian di Gaza
Baca juga: FAO peringatkan dampak hancurnya infrastruktur pertanian di Gaza
Baca juga: PBB soroti kelaparan yang melanda Gaza

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024